Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam hukum kepailitan. Dengan adanya penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam sengketa pailit maka akan berkaitan dengan pembuktian sederhana terhadap eksistensi utang yang merupakan salah satu syarat pernyataan pailit yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 Jo. Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu sengketa kepailitan di Indonesia yang dalam kasusnya terdapat penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus ini adalah perkara kepailitan PT Sri Melamin Rejeki, terdiri dari 3 tiga tingkatan putusan, yakni putusan tingkat Pertama dengan nomor : 64/Pailit/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst; putusan tingkat Kasasi dengan nomor : 45K/Pdt.Sus/2013; dan putusan tingkat Peninjauan Kembali dengan nomor : 111PK/Pdt.Sus/2013.Penulisan Skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus ini mengindikasikan adanya permasalahan terkait dengan pembuktian sederhana terhadap eksistensi utang tersebut. Permasalahan ini menimbulkan kesulitan dalam menilai apakah syarat pembuktian sederhana terhadap eksistensi utang tersebut terpenuhi ataukah tidak. Pasalnya, salah satu bukti adanya kesulitan dalam menilai ini dapat dilihat pada sengketa pailit PT Sri Melamin Rejeki yang mana pada tingkat Pertama dinyatakan ditolak permohonan pailitnya, sedangkan pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali permohonan pailit tersebut diterima. Dengan demikian, dalam perkara yang terdapat penerapan prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus, Majelis Hakim yang memeriksa seharusnya berhati-hati dalam memutus permohonan pailit yang diajukan karena dikhawatirkan pembuktian sederhana atas eksistensi utang tidak dapat terpenuhi.

---

This thesis is a study about the implementation of the Exceptio Non Adimpleti Contractus principle in bankcruptcy law. With the implementation of this principle in a Bankcruptcy Case, will be related with the simple substantiation of the existence of debt which is one of the requirements of bankruptcy declaration contained in Article 2 Paragraph 1 Jo. Article 8 Paragraph 4 of Law Number 37 Year 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debt. There is application of this principle in bankruptcy dispute of PT Sri Melamin Rejeki ldquo SMR rdquo which consists of three levels of judicial decision, the first level decision, number 64 Bankrupt 2012 Pn.Niaga.Jkt.Pst the decision of Cassation, number 45K Pdt.Sus 2013 and the verdict of the Review Level, number 111PK Pdt.Sus 2013.The writing of this thesis uses normative juridical research method. Implementation of Exceptio Non Adimpleti Contractus principle indicates problems related to the simple substantiation of debt existence. This problem poses a difficulty in assessing whether the simple subtantiation conditions for the existence of such debt are met or not. The evidence of difficulties in assessing this can be seen in the dispute PT ldquo SMR rdquo which at the First level has been denied petition for bankruptcy, while at the level of Cassation and Review, the request for bankruptcy is accepted. Thus, in the case of applying the Exceptio Non Adimpleti Contractus principle, the Panel of Judges examining should be cautious in terminating the petition for bankruptcy because it is feared that the simple subtantiation of debt existence can not be fulfilled."

"Skripsi ini menganalisis penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam hukum kepailitan Indonesia, khususnya dalam kasus sengketa kepailitan yang ada. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Prinsip exceptio non adimpleti contractus merupakan prinsip hukum perdata yang berfungsi sebagai pembelaan terhadap klaim wanprestasi, di mana prinsip ini menyatakan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat terjadi karena penggugat terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Namun, dalam praktiknya, prinsip exceptio non adimpleti contractus sering digunakan dalam sengketa kepailitan sebagai instrumen pembelaan oleh debitor yang menjadi termohon dalam permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penerapan prinsip ini berkaitan langsung dengan eksistensi utang, yang merupakan salah satu syarat PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Salah satu sengketa kepailitan di Indonesia yang menerapkan prinsip exceptio non adimpleti contractus adalah sengketa kepailitan PT Anema Villas & Hotels, dengan nomor kasus: 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby.

---

This thesis analyzes the application of the principle of exceptio non adimpleti contractus within Indonesian bankruptcy law, specifically in existing bankruptcy dispute cases. This paper is structured using doctrinal legal research methodology. The principle of exceptio non adimpleti contractus is a civil law principle that serves as a defense against a claim of breach of contract, wherein this principle asserts that the breach by the defendant occurred because the claimant first committed a breach of contract. However, in practice, the principle of exceptio non adimpleti contractus is often employed in bankruptcy disputes as a defense instrument by debtors who are respondents to the Bankruptcy Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) petition. The application of this principle is directly related to the existence of debt, which is one of the requirements for PKPU as stipulated in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 8 paragraph (4) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. One of the bankruptcy disputes in Indonesia where the principle of exceptio non adimpleti contractus was applied is the bankruptcy dispute of PT Anema Villas & Hotels, case number: 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby."

"Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan jalan keluar dari permasalahan utang piutang yaitu dengan kepailitan dan/atau dengan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diharapkan dapat memberikan solusi penyelesaian bagi kedua belah pihak baik itu kreditor maupun debitor. Penelitian ini bertujuan menganalisis Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sejarah dan pendekatan konseptual dengan menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif-analitis. Prinsip exceptio non adimpleti contractus dapat diterapkan dalam permohonan Kepailitan maupun PKPU, Majelis Hakim yang memeriksa permohonan PKPU dapat menolak permohonan PKPU karena konsep utang menjadi tidak sederhana, dalam perkara permohonan PKPU ini para pihak tidak dapat menunjukan perjanjian yang menjelaskan mengenai kapan jatuh waktu dari utang yang didalilkannya sehingga dapat ditagih maka sulit untuk menentukan kapan jatuh waktunya utang tersebut sehingga masih diperlukan suatu pembuktian rumit dan tidak sederhana. Adapun prinsip pembuktian sederhana terkait utang debitor sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU juga diterapkan di dalam pemeriksaan permohonan PKPU, hal mana menyebabkan permohonan PKPU ditolak oleh Hakim Pengadilan Niaga karena utang debitor memerlukan pemeriksaan yang rumit (tidak sederhana) sehingga tidak memenuhi prinsip utang yang sederhana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Dengan demikian pemeriksaan perkara permohonan PKPU juga menerapkan prinsip pembuktian sederhana sebagaimana yang diterapkan dalam permohonan Pailit.

---

Law of The Republic Of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment has provided settlement of the debt and credit problems, namely by bankruptcy and/or with a suspension of payment (PKPU) which is expected to provide solutions for both parties, creditors and debtors. This study aims to analyze the Principles of Exceptio Non-Adimpleti Contractus and simple justification in cases of Suspension of Payment. This study uses a juridical-normative research method through a statutory approach, a historical approach, and a conceptual approach by presenting the research results in descriptive-analytical form. The principle of exceptio non adimpleti contractus can be applied in Bankruptcy and PKPU applications, the Panel of Judges can reject the PKPU Application because the Debt concept is not simple, in this PKPU’s application, agreement which explaining debt overdue and collectible cannot be proved by both parties. Then, complicated justification related the debt and the due time is needed. The principle of Simple Justification according to Article 8 paragraph (4) UUK-PKPU is also applied in the examination of PKPU applications, which causes the PKPU application to be rejected by the Judge of the Commercial Court because the debtor's debt requires a complicated (not simple) justification, simple debt principle as referred to in Article 8 paragraph (4) UUK-PKPU. Thus, the examination of the PKPU application applies the simple principle of proof as applied in the Bankruptcy application."

"Dalil Exceptio Non Adimpleti Contractus merupakan dalil pembelaan debitur yang didalilkan wanprestasi oleh kreditur dengan dasar kreditur juga dianggap telah lalai menjalankan kewajibannya. Skripsi ini membahas dan menjelaskan bagaimana sejarah hukum dari dalil tersebut dan perbandingan peraturannya antara negara Indonesia dan negara Belanda serta penerapannya saat ini di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil tersebut ditemukan oleh Romawi dan dikembangkan oleh Canonist, serta pada zaman Hukum Perancis dan Hukum Belanda dalil ini sudah diatur didalam aturan yang berlaku saat itu. Dalam penerapannya saat ini, Indonesia masih menerapkan dalil tersebut sebagai suatu dasar hukum berupa yurisprudensi, namun tidak diatur lebih jelas selain diatur di dalam Pasal 1478 KUHPerdata.

---

Exceptio Non Adimpleti Contractus is a defense argument that argued by the debtor who is declared by the creditor that they have breach the contract, assuming that the creditor is also absentminded. This thesis discuss about the legal history of the defense argument, its regulation comparison between Indonesia and Netherland and its current application in Indonesia. This research method is the normative-juridical using secondary data.

The results shows that the argument was discovered by the Romans and developed by the Canonists, in the days of French and Dutch law this argument has been applied in their regulations. In practice today, the argument is still applicable in Indonesia as a legal basis in the form of jurisprudence, but it is only regulated in the Article 1478 of the Civil Code."

"Kurator merupakan pengurus dan pemberes harta pailit. Kurator bertanggung jawab dalam segala proses pemberesan harta pailit. Kurator juga diberikan wewenang untuk melakukan hal - hal yang dianggap penting dalam melaksanakan proses pemberesan harta pailit. Debitor yang pada umum nya merupakan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, biasanya melakukan perjanjian yang apabila terjadi sengketa maka akan diselesaikan secara arbitrase.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai kewenangan kurator dalam pemberesan harta pailit, serta kewenangan kurator dalam hal kaitanya dengan klasula arbitrase yang dibuat oleh debitor sebelum pailit.

---

Curator solving the bankrupt assets of the management, Curator also given the authority to do so the matter considered important in the settlement to carry out a process and the bankrupt assets Debitor that on a common law such as his are the agency limited liability company, usually have an agreement that if there is any dispute it will be settled on a arbitration.this both parties have agreed to include arbitration clauses The Purpose of this research is to explain the settlement regarding the authority of a curator in the bankruptcy assets,As well as the authority of a curator in terms of relation with arbitration clause made by debitor before bankrupt."

"Pendanaan perusahaan menggunakan utang dapat berujung kepada financial distress apabila debitor tidak mampu membayar utang sehingga mengakibatkan kepailitan. Agar menghindari perebutan harta debitor dalam hal ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya secara bersamaan, diatur prosedur kepailitan dalam peraturan perundang-undangan. Perselisihan utang dalam rapat verifikasi utang kepailitan dapat diselesaikan dengan renvoi prosedur. Tulisan ini menganalisis bagaimana pengaturan mengenai proses kepailitan khususnya prosedur penyelesaian perkara perselisihan jumlah piutang dalam tahap pencocokan piutang berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara Renvoi Prosedur no. 04/Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Sby. Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan kepustakaan serta data sekunder. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam proses kepailitan, khususnya pencocokan utang, apabila ada pihak yang tidak setuju dengan hasil rapat dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang kemudian akan diproses melalui renvoi prosedur. Dalam Putusan Renvoi Prosedur No. 04/Renvoi Prosedur/2015/PN.Niaga.Sby ditemukan bahwa majelis hakim renvoi prosedur tidak hanya telah melanggar asas pemeriksaan sederhana kepailitan, namun juga melampaui kewenangan yang dimiliki oleh majelis hakim renvoi prosedur sebagai forum yang menyelesaikan perselisihan dalam kepailitan yang bersifat non-sengketa.

---

Corporate financing using debt can lead to financial distress if the debtor is unable to repay the debt, resulting in bankruptcy. To prevent the scramble for the debtor's assets when multiple creditors are simultaneously claiming their receivables, bankruptcy procedures are regulated in the legislation. Disputes over debt in bankruptcy debt verification meetings can be resolved through the renvoi procedure. This writing analyzes the regulations regarding the bankruptcy process, particularly the procedures for resolving disputes over the amount of debts in the debt reconciliation phase based on Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. It also discusses the legal considerations of the Panel of Judges in the case of Renvoi Procedure No. 04/Renvoi Procedure/2015/PN.Niaga.Sby. This paper is composed using a normative juridical method, which involves researching literature and secondary data. From this research, it was found that in the bankruptcy process, especially in debt reconciliation, if there is a party dissatisfied with the meeting's results, they can file an objection with the court, which will then be processed through the renvoi procedure. In Decision Renvoi Procedure No. 04/Renvoi Procedure/2015/PN.Niaga.Sby, it was discovered that the panel of judges in the renvoi procedure not only violated the principle of a simple bankruptcy examination but also exceeded the authority held by the renvoi procedure panel of judges as a forum for resolving non-dispute disputes in bankruptcy."

"Skripsi ini membahas mengenai syarat kepailitan di Indonesia yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan juga syarat kepailitan di Singapura serta perbedaan diantara keduanya, dan bagaimana penerapan syarat-syarat tersebut pada kasus kepailitan PT Telkomsel. Pada bagian analisis akan dibahas mengenai penerapan syarat kepailitan dalam kasus kepailitan PT Telkomsel dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 dimana putusan pailit terhadap PT Telkomsel dibatalkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan studi kepustakaan sebagai cara menganalisis kasus yang sudah dalam bentuk putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, penulis mendapat kesimpulan bahwa perbedaan antara syarat kepailitan di Indonesia dan Singapura terkait jumlah minimal kreditor, jumlah minimal utang, dan keadaan tidak mampu membayar utang, serta bahwa penulis setuju dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kepailitan PT Telkomsel karena Majelis Hakim di Pengadilan Niaga kurang tepat dalam menerapkan syarat-syarat kepailitan.

---

This thesis discusses the terms of bankruptcy in Indonesia contained in Article 2 paragraph 1 of Law Number 37 Year 2004 and also the condition of bankruptcy in Singapore and the difference between the two, and how the application of those conditions in the bankruptcy case of PT Telkomsel. In the analysis section will be discussed the application of bankruptcy requirements in the bankruptcy case of PT Telkomsel in the Commercial Court Decision Number 48 Bankrupt 2012 PN.Niaga.Jkt.Pst and also the Supreme Court Decision Number 704 K Pdt.Sus 2012 where the decision to put PT Telkomsel in bankruptcy is canceled. In this study, the author uses normative juridical research methods, with literature study as a way of analyzing cases that have been in the form of court decisions. The author concludes that the difference between bankruptcy requirements in Indonesia and Singapore is related to the minimum number of creditors, the minimum amount of debt, and the inability to pay the debt, and that the authors agree with the decision of the Supreme Court to cancel the bankruptcy of PT Telkomsel because the Panel of Judges in the Commercial Court did not apply the terms of bankruptcy appropriately."

"Terjadinya fenomena kredit bermasalah merupakan salah satu resiko yang dapat ditemui dalam kegiatan perkreditan perbankan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan guna mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari adalah dengan menerapkan suatu analisis yang akurat dan mendalam saat menilai kelayakan atas suatu permohonan fasilitas kredit. Skripsi ini membahas perihal Penerapan Prinsip 5C (The Five C's Of Credit) dalam analisis pemberian kredit dan pengaruhnya dalam pencegahan terjadinya kredit bermasalah pada PT Bank X Tbk Cabang Bogor. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan atau yuridis normatif. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Bank X memiliki pedoman perkreditan yang telah sesuai berdasarkan ketentuan Bank Indonesia di mana di dalamnya telah memuat kriteria analisis secara rinci untuk menggali tiap aspek dari Prinsip 5C guna menilai kelayakan calon debitur. Selain itu penerapan prinsip ini cukup berpengaruh dalam pencegahan terjadinya kredit bermasalah pada Bank X yang ditandai dengan rendahnya angka kredit bermasalah yang terjadi bila dibandingkan dengan total jumlah pinjaman dana yang disalurkan hingga periode tertentu.

---

The phenomenon of non-performing loans is one of the risks that usually arise up in the bank lending activities. The accurate and depth analysis in assessing the feasibility of an application credit facility is needed as a method that can be done in order to implement the precautionary principle in matters concerning financial credit and loans. This thesis tries to consider in-depth about the implementation of the five c's of credit principle in analysing lending and its effect in preventing the non performing loan at Bank X Tbk Bogor. The research was done by using the library research method or normative juridical.

Afterwards, the researcher found a conclusion that Bank X already has its lending guidelines according to the Bank of Indonesia Regulation which contains detailed criterias for them to analysis every five C's principle in assessing the feasibility of the aplicants. Besides, the researcher also found that the implementation of this principle is quite affecting Bank X in order to prevent the non performing loan at the bank which is indicated by the low of the number of non performing loan that occured if compare to the total amount of loan funds that channeled until a certain period."

"Skripsi ini membahas mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan, dengan studi kasus permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Multi Structure. Dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) telah diatur bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Apakah putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pernyataan pailit PT. Multi Structure karena perbedaan jumlah utang telah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU?; 2. Bagaimana penerapan prinsip utang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pernyataan pailit PT. Multi Structure ditinjau dari pembuktian sederhana? Berdasarkan kasus yang dianalisis, pada akhirnya penulis memperoleh kesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Multi Structure tidak sesuai dengan UUK-PKPU.

---

The focus of this thesis is on the summary proof in bankruptcy, with a case study the petition for a declaration of bankruptcy towards of PT. Multi Structure. In Law Number 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts (UUK-PKPU) in article 8 paragraph 4 has been regulated that the petition for declaration of bankruptcy shall be granted if there are facts or circumstances summarily proving that the conditions for a declaration of bankruptcy as reffered in article 2 paragraph 1 have been met. This research is a normative juridical with a descriptive tipology. Based on the problems, the writer proposed the main issues, which are: 1. Are whether the decision of the Judges of the Central Jakarta Commercial Court who refused the petition for a declaration of bankruptcy towards PT. Multi Structure because differences in the amount of debt in accordance with article 8 paragraph 4 UUK-PKPU?; 2. How the application of debt principle in the decision of the Judges of the Central Jakarta Commercial Court who refused the petition for a declaration of bankruptcy towards PT. Multi Structure in terms of summary proof? Eventually, the writer came to the conclusion that the decision of the Judges of the Central Jakarta Commercial Court who refused the petition for a declaration of"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pembuktian sederhana dalam kepailitan, denganstudi kasus permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Multi Structure. DalamPasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) telah diatur bahwapermohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta ataukeadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailitsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Penelitian iniberbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1.Apakah putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolakpermohonan pernyataan pailit PT. Multi Structure karena perbedaan jumlah utangtelah sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU?; 2. Bagaimana penerapanprinsip utang dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yangmenolak permohonan pernyataan pailit PT. Multi Structure ditinjau daripembuktian sederhana? Berdasarkan kasus yang dianalisis, pada akhirnya penulismemperoleh kesimpulan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga JakartaPusat yang menolak permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Multi Structuretidak sesuai dengan UUK-PKPU

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is on the summary proof in bankruptcy, with a case studythe petition for a declaration of bankruptcy towards of PT. Multi Structure. InLaw Number 37 of 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Obligation forPayment of Debts (UUK-PKPU) in article 8 paragraph 4 has been regulated thatthe petition for declaration of bankruptcy shall be granted if there are facts orcircumstances summarily proving that the conditions for a declaration ofbankruptcy as reffered in article 2 paragraph 1 have been met. This research is anormative juridical with a descriptive tipology. Based on the problems, the writerproposed the main issues, which are: 1. Are whether the decision of the Judges ofthe Central Jakarta Commercial Court who refused the petition for a declaration ofbankruptcy towards PT. Multi Structure because differences in the amount of debtin accordance with article 8 paragraph 4 UUK-PKPU?; 2. How the application ofdebt principle in the decision of the Judges of the Central Jakarta CommercialCourt who refused the petition for a declaration of bankruptcy towards PT. MultiStructure in terms of summary proof? Eventually, the writer came to theconclusion that the decision of the Judges of the Central Jakarta CommercialCourt who refused the petition for a declaration of bankruptcy towards PT. MultiStructure has not in accordance with UUK-PKPU"