Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerdagangan Internasional merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari di era globalisasi ini, setiap negara memiliki ketentuan yang berbeda dalam kaitanya dengan perdagangan internasional, salah satunya adalah Perlindungan terkait dengan Publik Moral yang diatur dalam pengecualian umum Pasal XX a GATT. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki kepentingan dalam memberikan perlindungan moral terhadap masyarakatnya melalui jaminan produk halal meliputi proses sertifikasi dan labelisasi halal. Dalam Sengketa No 484 antara Brasil dan Indonesia terkait larangan impor ayam dan produk ayam, penerapan sertifikasi dan labelisasi halal dianggap bertentangan dengan ketentuan pasal III:4 GATT terkait dengan national treatment, serta jaminan halal dan ketentuan SPS. Namun, disisi lain sertifikasi dan labelisasi halal juga erat kaitanya dengan pengaturan perjanjian TBT karena mengatur masalah teknis dari suatu produk. Hasil dari penulisan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, Penerapan sertifikasi dan labelisasi dalam perdagangan internasional merupakan suatu hal yang harus dilindungi yang erat kaitanya dengan moral publik. Kedua, Penerapan sertifikasi dan Labelisasi halal tidaklah bertentangan dengan ketentuan Perdagangan Internasional tentang Pasal III:4 GATT terkait national treatment, serta pengaturan terkait labelisasi seperti perjanjian TBT dan perjanjian tekait seperi Perjanjian SPS. Dari permasalahan diatas dapat diamati bahwa perlu adanya suatu pengaturan khusus terkait dengan Sertifikasi dan labelisasi halal dalam ketentuan WTO dan Pengaturan yang lebih jelas dalam Peraturan Perundang-Undangan.

---

ABSTRACTInternational Trade is a thing that cannot be avoided in this era of globalization, each country has different provisions in relation to international trade, one of which is the Moral provision set in the general exception under Article XX a GATT. Indonesia as the world 39 s largest Muslim country has an interest in providing moral justice to its people through a halal guarantee through the process of certification and halal labeling. In Dispute number 484 between Brazil and Indonesia concerning the prohibition of chicken and chicken products importation, the implementation of halal certification and labeling is considered contrary to the provisions under Article III 4 GATT is related to national treatment and the provisions of halal and SPS provisions. However, on the other hand halal certification and labeling are also closely related to TBT agreement due to the technical problem requirements of a product. The results of this writing can be drawn some conclusions. First, the application of certification and labeling in international trade is a matter that must be protected which is closely related to public morality. Second, the implementation of Halal Certification and Labeling with the provisions of International Trade on Terms and Conditions. From the above obstacles can be observed the need for a special arrangement related to Halal Certification and Labeling in the provisions of the WTO and the more clear arrangements in the Laws and Regulations. "

"Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Permasalahan di Indonesia yang masih sering terjadi dan merugikan konsumen beragama islam adalah terkait sertifikat halal. Sesuai dengan ketentuan hukum Islam, umat islam wajib untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai salah satu ibadah yang dilakukan. Hal tersebut membuat sertifikat halal menjadi bentuk perlindungan konsumen. Sertifikat halal hadir untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen agar dalam melakukan konsumsi tersebut konsumen mendapatkan informasi yang terjamin terkait makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dengan adanya sertifikat halal, dapat memberikan kepastian hukum serta jaminan terkait perlindungan terhadap konsumen. Adapun seringkali terjadi ketidakpastian hukum terkait sertifikat halal tersebut. Dalam memberikan sertifikat halal yang telah terjamin dan pasti, diperlukan banyak lembaga serta pengaturan untuk memastikan bahwa hal tersebut pasti. Di Indonesia telah terdapat banyak peraturan terkait perlindungan pada konsumen, dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen hingga Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Terkait untuk lembaga, di Indonesia terdapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang memegang kuasa terkait sertifikasi halal. Dalam melakukan perbandingan, negara Singapura merupakan salah satu negara di Asia tenggara yang memiliki latar belakang berbeda dengan Indonesia memiliki pengaturan juga terkait perlindungan konsumen. Singapura, yang masyarakat muslimnya merupakan minoritas memiliki perlindungan terkait sertifikasi halal. Pengaturan tersebut terdapat pada Administration of Act Singapore  yang dijalankan oleh lembaga The Majlis Ugama Islam Singapura. Singapura dapat memberikan perlindungan tersebut dengan menggunakan lembaga serta peraturan yang ada dengan sistematis yang baik.

---

Indonesia is a country with a Muslim majority population. The problem in Indonesia that are detrimental to Muslim consumers are related to halal certificates. In accordance with the provisions of Islamic law, Muslims are required to consume halal food as one of the acts of worship performed. Halal certificates exist to provide protection for consumers so that in carrying out these consumption consumers have guaranteed information regarding the sustenance as a form of consumer protection. With the existence of a halal certificate, it can provide legal certainty to consumers. Halal certificates have several issue related to their use, and it is questionable whether they can provide protection for consumers. In providing  halal certificates, many institutions and arrangements are needed to ensure that the certificate is definite. In Indonesia, there are many regulations related to consumer protection, from the Consumer Protection Act to the Halal Product Guarantee Law. Regarding institutions, in Indonesia there is a Halal Product Assurance Organizing Agency which holds the authority regarding halal certification. In making comparisons, Singapore is one of the countries in Southeast Asia which has a different background from Indonesia and has regulations related to consumer protection. Singapore, whose Muslim community is a minority, has an established halal certification. These arrangements are contained in the Singapore Administration of Act which is run by the institution of The Majlis Ugama Islam Singapore. Singapore can provide a halal certificate by using existing institutions and regulations in a good systematic manner."

"Tesis ini membahas tentang Penerapan Sertifikasi Halal Berbasis Elektronik (OSS-RBA) Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020). Sejak Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah digalakkan untuk sertifikasi halal di Indonesia. Kemudian terbit Undang Undang Cipta Kerja dan terbit peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 maka sertifikasi halal ini wajib dilaksanakan oleh UMK, namun kesiapan dari UMK dan Pemerintah dalam ketersediaan penyelia halal serta pengaturan berkaitan dengan penyelia halal pada sektor UMK (Usaha Mikro dan Kecil) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta penerapan sertifikasi halal dikaitkan dengan sistim Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) untuk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) wajib untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang dihasilkannya tetapi saat ini penyelia halal masih terbatas jumlahnya dan pengetahuan terkait sertifiksi halal pada UMK masih belum terinformasikan dengan baik. Oleh karenanya Peneliti melakukan wawancara langsung kepada 3 UMK di Kebumen, Halal mCenter Universitas Indonesia dan UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Penerapan teori maqashid asy-Syariah dan Efektifitas Hukum Hans Kelsen untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal pada UMK, agar jangan sampai penerapan sertifikasi halal ini wajib tetapi UMK belum siap sehingga dapat merugikan UMK dan masyarakat pada umumnya.

---

This thesis discusses the Application of Electronic-Based Halal Certification (OSS-RBA) in the Micro and Small Business Sector (UMK) after the Enforcement of the Job Creation Law (UU No 11 of 2020). Since Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products has been promoted for halal certification in Indonesia. Then the Employment Creation Law was issued and the implementing regulation was issued, namely Government Regulation No. 39 of 2021, this halal certification must be carried out by MSEs, but the readiness of MSEs and the Government in the availability of halal supervisors and regulations relating to halal supervisors in the MSE sector (Micro and Small Enterprises) ) after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and the application of halal certification associated with the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) system for MSEs (Micro and Small Enterprises) after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Copyright The work needs to be investigated further. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach. Micro and Small Enterprises (UMK) are required to carry out halal certification for their products but currently there are limited number of halal supervisors and knowledge related to halal certification in MSEs is still not well informed. Therefore, the researcher conducted direct interviews with 3 MSEs in Kebumen, the University of Indonesia's Halal Center and the SME Center of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia. The application of maqashid ash-Sharia theory and Hans Kelsen's Legal Effectiveness to analyze the application of halal certification to MSEs, so that the application of halal certification is not mandatory but MSEs are not ready so that it can harm MSEs and society in general."

"Di Indonesia memberikan kepastian dan informasi Halal masih belum menjadi kewajiban. Saat ini, penelitian yang berfokus pada bagaimana komunikasi Halal berdampak pada sikap konsumen Muslim masihlah terbatas.Pemerintah telah menunjuk MUI sebagai badan resmi untuk melakukan sertifikasi Halal, namun karena peraturan untuk mendapatkan dan menempatkan logo Halal pada produk belum merupakan kewajiban, maka pada prakteknya saat ini tidak semua produk menempatkan logo Halal di dalamnya dan tidak semua disertifikasi oleh MUI.Tesis ini akan mengkaji penggunaan logo Halal dalam produknya, dan apakah ada perbedaan kredibilitas logo Halal yang disertifikasi oleh MUI dibandingkan dengan logo Halal yang diklaim sendiri oleh produsen.

---

In Indonesia giving Halal assurance is still not yet mandatory. There is still limited research focusing on how Halal communication gives impact to the Moslem consumers’ attitude. Government has appointed MUI as the official body to do Halal certification, however the regulation is not yet strongly implemented, as not yet all products are having Halal logo, and not all are certified by by MUI.

This thesis will examine on the usage of Halal logo in the product, and whether the there is any difference in credibility of Halal logo certified by MUI vs those who are self-claimed by the producers."

"Jumlah Muslim di Dunia adalah yang terbesar kedua setelah Kristen, dan di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas penduduknya. Dalam memilih produk untuk dikonsumsi, umat Islam memiliki pertimbangan khusus dan menyesuaikannya dengan ketentuan agama mereka, atau apa yang disebut halal. Meski begitu, belum banyak penelitian ilmiah yang mengeksplorasi peran merek halal yang sangat identik dengan umat Islam. Penelitian ini mencoba menguji ulang sebelumnya yang dilakukan oleh Ali et al. (2017) untuk mencari jawaban atas hubungan merek halal dengan niat pembelian kembali dari konsumen di Indonesia. Di sisi lain, penelitian ini juga berupaya melihat pengaruh Citra Negara yang merupakan produsen produk yang dikonsumsi. Penelitian ini diuji pada 252 responden yang merupakan konsumen dari beberapa Restoran Ramen di Jakarta, Indonesia dari bulan Maret hingga Mei 2020. Kemudian, semua data yang diperoleh diproses menggunakan aplikasi LISREL 8.51. Temuan pada hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara umum konstruksi merek halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian kembali. Selain itu, citra negara dari Jepang ternyata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap citra dari merek halal. Akan tetapi, hal tersebut tidak secara signifikan berpengaruh terhadap variabel niat pembelian ulang.

---

The number of Muslims in the World is the second largest after Christianity, and in Indonesia, Islam is the majority religion of its population. In choosing a product to consume, Muslims have special considerations and adapt it to the provisions of their religion, or what is called of halal. Even so, not many scientific studies that have explored the role of the halal brand which is very identical with Muslims. This study tried to do the same thing with previous research conducted by Ali et al. (2017) to seek answers to the halal brand relationship with repurchase intentions from consumers in Indonesia. On the other hand, this research also seeks to see the influence of the Country Image which is the producer of the consumed product. This study was tested on 252 respondents who were consumers of several Ramen Restaurants in Jakarta, Indonesia from March to May 2020. Then, all data obtained were processed using LISREL 8.51. The findings of this study reveal that in general halal brand construction has a positive and significant effect on repurchase intention. In addition, the country's image from Japan turned out to have a positive and significant influence on halal brand image but not significantly to repurchase intention."

"ABSTRAKSebagai negara dengan penduduk Muslim lebih dari 200 juta penduduk, banyak penelitianmengungkapkan bahwa Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk halal. Sejauh ini, daribeberapa penelitian yang telah dilakukan, label halal pada produk perawatan pribadi yang halal PCP halal ternyata kurang terlalu dipedulikan sebagai atribut penting bagi umat Muslim yangsering menggunakan produk tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukanfaktor-faktor intensi beralih yang memengaruhi umat Muslim Indonesia untuk menggunakanPCP yang halal. Dengan menggunakan model jalur regresi, penelitian ini mengonfirmasihipotesis hubungan antara religiositas, sikap, dan niat konsumen untuk beralih beberapa klasterkonsumen dengan menggunakan teori gaya pengambilan keputusan. Sebagai hasil, penelitian inimenunjukan bahwa religiositas dan gaya pengambilan keputusan tidak secara kuat menjelaskansikap konsumen terhadap PCP halal secara bersamaan. Teori Consumer Style Inventory CSI oleh Sproles dan Kendall 1986 membantu menunjukkan keragaman pengambilan keputusankonsumen Muslim Indonesia terhadap PCP halal, bahkan klaster-klaster ini tidak membuatperbedaan dalam sikap terhadap pembelian PCP halal. Data yang dikumpulkan melalui teori CSIdan dianalisis menggunakan Principal Component Analysis PCA menghasilkan enam gayaalamiah pengambilan keputusan konsumen Muslim Indonesia mengenai pembelian PCP. p.p1 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica.

---

ABSTRACT Many research reports that Indonesia, home of more than 200 million Muslims, to be the bigpotential market for halal products. However, few studies have been conducted to understand theconsumers rsquo switching intention to use halal personal care product halal PCP . Halal label on PCPis less concerned as an important attribute even tough Muslims consume PCP as frequent as foodsand beverages. This study aims to find the switching intentions rsquo determinant factors that influenceIndonesian Muslim to use halal personal care product. This study uses a path model regression toconfirm hypothetical relationships between consumers rsquo religiosity, attitude and intention to switchfor each consumers rsquo cluster using decision making style theory. This research shows thatreligiosity and decision making style do not strongly explain consumers rsquo attitude towards halalpersonal care product simultaneously. The original theory of Consumer Style Inventory CSI bySproles and Kendall 1986 helps showing diversity of Muslim consumers decision makingtowards halal PCP, even these clusters makes no differences in Muslim attitude towards halal PCPpurchase. The original data collected based on CSI theory and analyzed using PrincipalComponent Analysis PCA produces six original Indonesian Muslim consumers rsquo decision makingstyle regarding PCP purchasing. p.p1 margin 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px font 10.0px Helvetica "

"Tren berbelanja online sudah menjamur dalam masyarakat Indonesia, masyarakat bebas membeli apapun dan dari negara manapun. Tentu berpengaruh terhadap aturan sertifikasi produk halal di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam karena masih banyak terjadi transaksi barang impor non halal yang dibeli dari penjual luar negeri. Demikian permasalahan tersebut akan ditinjau menggunakan beberapa rumusan masalah yaitu tentang pengaturan pengawasan kehalalan produk terhadap keberadaan produk impor, perlindungan dan jaminan hukum untuk masyarakat sebagai konsumen, dan jaminan produk halal untuk masyarakat sebagai konsumen terhadap seller crossborder pada e-commerce di indonesia ditinjau dari Al-Maslahah dan Teori Public interest. Adapun tujuan dari pada penelitiannya ini adalah untuk memberikan usulan dasar pemikiran penerapan peraturan sertifikasi produk halal secara wajib bagi seller crossborder pada e-commerce di Indonesia ditinjau dari Al-Maslahah dan Teori Public interest. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Adapun setelah dilakukan penelitian ditemukan hasil bahwa peredaran produk impor dari e-commerce di masyarakat sebagai efek perdagangan bebas tidak selalu membawa dampak positif kepada masyarakat terutama bagi konsumen muslim, pengawasan dan penerapan JPH pada UUJPH dirasa belum dapat digunakan secara maksimal dalam transaksi lintas batas pada marketplace yang disebabkan oleh belum adanya peraturan pemerintah dari Undang-Undang tersebut sebagai bentuk peraturan pelaksana dari jaminan produk halal yang spesifik sementara kebutuhan pada saat ini menunjukkan bahwa lembaga jaminan produk halal tersebut memerlukan peraturan yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya dan juga sertifikasi dan penyampaian informasi halal pada produk luar negeri wajib diterapkan oleh pemerintah dan jajarannya.

---

The trend of online shopping has mushroomed in Indonesian society, people are free to buy anything and from any country. Of course, this will affect the regulation of halal product certification in Indonesia, where the majority of the population is Muslim because there are still many transactions of non-halal imported goods purchased from foreign sellers. Thus, these problems will be reviewed using several problem formulations, namely the regulation of product halal supervision on the existence of imported products, legal protection and guarantees for the community as consumers, and halal product guarantees for the community as consumers against cross-border sellers on e-commerce in Indonesia in terms of Al- Maslahah and Public Interest Theory. The purpose of this research is to provide a proposed rationale for the application of mandatory halal product certification regulations for cross-border sellers on e-commerce in Indonesia in terms of Al-Maslahah and Public Interest Theory. To achieve this goal, the author uses a type of normative research with a conceptual approach. As for after the research, it was found that the circulation of imported products from e-commerce in the community as a free trade effect does not always have a positive impact on society, especially for Muslim consumers, the supervision and application of JPH on UUJPH is felt to be unable to be used optimally in cross-border transactions on the marketplace. which is caused by the absence of government regulations from the Act as a form of implementing regulation of specific halal product guarantees while current needs indicate that the halal product assurance agency requires regulations that bind the parties involved in it as well as certification and delivery of information Halal on foreign products must be implemented by the government and its staff."

"ABSTRAK

Industri merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang berbasis pada faktor-faktor seperti sumber daya manusia, akumulasi modal dan teknologi, dimana industri pangan merupakan salah satu dari komponen penyusunannya. Industri pangan erat hubungannya dengan ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional. Ketahanan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri, maupun impor dari luar negeri. Impor pangan sendiri bergantung pada kebijakan pemerintah dalam perdagangan internasional. Pelaksanaan kebijakan tersebut seringkali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemerintah sering bersengketa dengan negara lain terkait kebijakan perdagangan internasional. Kasus sengketa baru-baru ini antara Indonesia dengan Brasil menyebabkan Indonesia harus menyesuaikan kebijakan di bidang perizinan impor dengan Putusan WTO DS 484. Perizinan Impor merupakan salah satu bentuk hambatan non-tarrif untuk mengurangi impor di Indonesia yang didalamnya terdapat peryaratan yang harus dipenuhi oleh pengimpor. Selain melalui perizinan, bentuk perlindungan pemerintah juga terdapat dalam beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Menteri Pertanian No 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Putusan WTO DS 484 membuat prosedur perizinan tidak terlalu ketat seperti dulu, sehingga dikhawatirkan impor semakin mudah masuk. Hal ini tidak diimbangi daya saing yang kuat dari peternak lokal. Untuk memperkuat daya saing, pemerintah harus mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, khususnya kedaulatan pada pangan pokok dan komoditas pakan ternak. Sehingga harga produksi dalam negeri memiliki daya saing yang tinggi pada perdagangan internasional.

---

ABSTRACT

 

---

Industry is a concept of economic development that is based on factors such as human resources, capital accumulation and technology, in which the food industry is one component of the system. The food industry has a strong relation with food security and national economic stability. Food security is a result of domestic food production, as well as imports from abroad. Food import depends on government policy in international trade. However, the implementation of these policies often does not meet expectations. The government frequently has disputes with other countries regarding international trade policy. A recent dispute case between Indonesia and Brazil caused Indonesia to adjust its import licensing policy to the WTO Decision DS 484. Import licensing is a form of non-tariff barrier to reduce imports in Indonesia, in which there are requirements that must be met by importers. In addition to licensing, forms of government protection are also contained in several regulations, namely Law No. 18/2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health, Government Regulation No. 6/2013 concerning Farmer Empowerment, Law No. 18/2012 concerning Food, Law No. 7 of 2014 concerning Trade, and Regulation of the Minister of Agriculture No. 32 of 2017 concerning Provision, Distribution, and Supervision of the Race of Chicken and Consumption of Eggs. The WTO DS 484 decision makes licensing procedures less strict than before, therefore it is feared that it will be easier for imports to enter. These imports are not balanced by strong competition from local farmers. To strengthen competitiveness, the government must create food sovereignty in Indonesia, especially sovereignty in staple foods and animal feed commodities. In effect, domestic production has high competitive value in international trade.

 

"

"On consumer protection and halal food certification based on Indonesian and Islamic laws."

"Studi ini berfokus pada merancang model rantai pasok Halal terintegrasi untuk produk makanan ayam yang mencakup seluruh proses rantai pasokan, dimulai dari pengadaan bahan baku yang dibutuhkan untuk produk makanan ayam hingga distribusi akhir produk kepada konsumen akhir. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh rantai pasokan mengikuti standar Halal, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis, model ini mempertimbangkan sifat dinamis dari rantai pasokan, termasuk faktor-faktor seperti perubahan permintaan dan tingkat inventaris. Sebuah studi kasus tentang produk makanan ayam menguji efektivitas model ini. Temuan-temuan tersebut menekankan pentingnya mengintegrasikan persyaratan Halal pada setiap tahap sesuai dengan kebijakan jaminan Halal di Indonesia.

---

This study focuses on designing an integrated Halal supply chain model for chicken food products that encompasses the entire supply chain process, starting from the sourcing of ingredients required for chicken food products and extending to the final distribution of the products to end consumers. The aim is to ensure that the entire supply chain follows Halal standards, from sourcing ingredients to distributing the final product. By using a dynamic system approach, the model considers the dynamic nature of the supply chain, including factors like demand changes and inventory levels. A case study on chicken food products validates the effectiveness of the model. The findings emphasize the importance of integrating Halal requirements at each stage according to halal assurance policy in Indonesia."