Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum persaingan usaha melihat Putusan MA No. 37 P/HUM/2017 tentang Uji Materiil terhadap Permenhub No. 26 Tahun 2017 yang membatalkan beberapa Pasal dalam Permenhub No. 26 Tahun 2017 yang mengatur mengenai taksi online. Pengadilan menganggap peraturan tersebut melanggar peraturan yang lebih tinggi dan menghalangi pengemudi taksi online yang merupakan pengusaha mikro dan kecil dalam mendpatkan penghasilan. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini berupa analisis dari perspektif hukum persaingan usaha mengenai putusan Mahkamah Agung tersebut dan dampaknnya terhadap persaingan usaha antara taksi online dan taksi konvensional.

---

The focus in this thesis is about how business competition law perspective sees Indonesian Supreme Court Decision No. 37 P HUM 2017 concerning Judicial Review of Transportation Ministry Regulation No. 26 Year 2017 which revoked several articles in Transportation Ministry Regulation No. 26 Year 2017 about online taxi. The court considered those several articles against the higher law and limited online taxi driver rsquo s rights as small and medium entrepreneurs to earn an income. This is a research study using normative juridical method. Results of this research study is analysis from business competition law perspective about that supreme court decision and its impact on business competition between online taxi and conventional taxi."

"Seluruh kegiatan usaha tidak akan terlepas dari aspek persaingan dan ekonomi. Maka dari itu, aturan mengenai persaingan usaha yang sehat telah diatur untuk menjamin kepastian usaha dan menciptakan kenyamanan dalam berbisnis bagi para pelaku usaha. Indonesia sendiri telah menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di mana Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menjadi komisi yang dibentuk untuk mengawasi kegiatan pelaku usaha dalam melakukan usahanya. KPPU juga diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama kasus persaingan usaha tidak sehat, sehingga KPPU mengeluarkan aturan-aturan terkait hal tersebut. Dalam persidangan KPPU, proses pembuktian merupakan salah satu proses yang paling krusial untuk menentukan apakah pelaku usaha memang benar melakukan pelanggaran atau tidak. Dalam pembuktian inilah, maka segala bukti yang terkait dapat diajukan KPPU maupun pelaku usaha. Salah satu bukti yang dapat diajukan adalah economic evidence, yang merupakan bagian dari indirect circumstantial evidence. Penggunaan economic evidence di Indonesia masih sering menimbulkan pro dan kontra karena banyaknya kesalahan yang ditemukan dan digunakan dalam putusan oleh KPPU. Economic evidence berasal dari berbagai data ekonomi yang dikumpulkan, diolah, dan diinterpretasikan berdasarkan berbagai aturan dan prinsip yang harus dipenuhi agar dapat secara sah menjadi bukti di persidangan. Namun, pada kenyataannya, seringkali economic evidence salah diolah dan diinterpretasikan di dalam persidangan, termasuk dalam persidangan perkara persaingan usaha di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai pesoalan dalam penggunaan economic evidence dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

Competition and economic are attached in all business activities. Therefore, regulations on fair competition have been regulated to ensure the ease and certainty of business. Indonesia applies Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in which the Commission for the Supervision of Business Competition KPPU has been appointed to supervise business activities in Indonesia. KPPU is also given the authority to examine, adjudicate, and impose verdict as the first degree court on unfair business competition cases, and so that KPPU is able to regulate in terms of its competency. In trials, authentication process is one of the crucial parts in order to decide whether violation of law occurs. Evidences may be submitted by either KPPU or business actors themselves. One of these evidences is economic evidence, which is a part of indirect circumstantial evidence. The use of economic evidence in Indonesia still often raise the pros and cons because of its errors in usage, and yet still being used as the verdict by KPPU. Economic evidence is based on many economic data, which need to be collected, treated, analyzed, and interpreted based on many rules and principles so that they are able to be presented in court. However, in practices, particularly in Indonesia, economic evidence is often found with errors and wrongful interpretations. This thesis discusses the problems found in the use of economic evidence in competition law in Indonesia."

"UU tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.adalah peraturan baru dibidang usaha dan perdagangan, yang mengaturperilaku para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya dengan cara yang sehat dan jujur."

"Kegiatan distribusi berfungsi untuk melancarkan arus perpindahan barang dan jasa. Melalui kegiatan distribusi transaksi pemasaran akan menjadi lebih aman dan terjamin dengan adanya pihak lain yang memindahkan barang. Namun Pemerintah memberlakukan larangan bagi distributor untuk mendistribusikan barang secara eceran kepada konsumen. Selain itu produsen dengan skala usaha besar dan menengah termasuk importir dilarang untuk mendistribusikan barang kepada pengecer. Aturan tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir monopoli perdagangan dan melindungi usaha kecil. Larangan tersebut diterapkan dalam perizinan berusaha pada sistem OSS yang melarang perdagangan besar dan perdagangan eceran untuk digabungkan. Oleh karenanya muncul permasalahan bagaimana fungsi dan pelaksanaan perizinan berusaha bagi pelaku usaha importir sebagai distributor dan pengecer. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan dan mengaitkannya dengan fakta di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah nyatanya penerapan larangan dalam perizinan berusaha tersebut memiliki pengecualian dan celah sehingga pelaku usaha dapat tetap menjalankan usahanya. Pelaku usaha dapat menjalankan izinnya selama dapat dibuktikan bahwa sebelum aturan terkait perizinan berusaha diberlakukan, ia memiliki klasifikasi usaha sebagai distributor dan pengecer. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menyarankan perlu adanya pengkajian ulang terhadap Peraturan Pemerintah terkait pendistribusian barang dengan cara melakukan koordinasi antar lembaga agar terciptanya aturan dan pelaksanaan perizinan berusaha yang seimbang bagi semua pihak khususnya importir sebagai distributor dan pengecer. Penyelarasan antara maksud dan tujuan masing-masing instansi khususnya yang berkaitan dengan bidang perdagangan diperlukan dalam rangka menunjang perizinan kegiatan usaha.

---

Distribution activities function to expedite the flow of movement of goods and services. Through distribution activities, marketing transactions will become safer and more secure with other parties moving goods. However, the Government imposes a ban on distributors to distribute goods in retail to consumers. In addition, producers with large and medium scale businesses, including importers, are prohibited from distributing goods to retailers. The regulation is intended to minimize trade monopolies and protect small businesses. This prohibition is implemented in business licensing in the OSS system which prohibits wholesale trade and retail trade from being combined. Therefore, a problem arises as to how the function and implementation of business licensing for importer business actors as distributors and retailers. To answer these problems, this study uses a normative juridical method, namely by examining laws and regulations andrelate it with facts on the ground. The results of this study are in fact the implementation of the prohibition on business licensing has exceptions and loopholes so that business actors can continue to run their business. Business actors can carry out their licenses if it can be proven that before the regulations related to trying licensing were enforced, they had business classifications as distributors and retailers. Therefore, in this study the authors suggest that there is a need for a review of Government Regulations related to the distribution of goods by coordinating between agencies so that the rules and implementation of business licensing are balanced for all parties, especially importers as distributors and retailers. Alignment between the aims and objectives of each agency, especially those related to the trade sector, is needed in order to support licensing of business activities."

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Kerjasama Penjualan yang dilakukan oleh Manajer Investasi dengan Bank sebagai agen penjual dalam pemasaran produk investasi unit Kontrak Pengelolaan Dana, dan perlindungan hukum bagi manajer investasi ketika agen penjual bertindak melebihi kapasitasnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penjualan. Dalam Perjanjian Kerjasama Penjualan ini, bank sebagai agen penjual mewakili perusahaan efek sebagai Manajer Investasi untuk menjual produk investasi berupa unit Kontrak Pengolaan Dana yang dilaksanakan oleh bank berdasarkan info memo yang diterbitkan oleh manajer investasi. Perjanjian Kerjasama Penjualan pada hakekatnya merupakan perjanjian yang berdiri sendiri, terpisah dan terlepas dari Kontrak Pengelolaan Dana. Apabila agen penjual berhasil memasarkan produk investasi Kontrak Pengelolaan Dana, maka barulah dibuatkan Kontrak Pengelolaan Dana antara Manajer Investasi dengan masing-masing investor. Kontrak Pengelolaan dana pada saat ini merupakan salah satu bentuk investasi yang sedang berkembang pesat. Adapun yang dimaksud dengan Kontrak Pengelolaan Dana adalah bentuk pengelolaan dana investor yang dibentuk dengan perjanjian bilateral antara investor dengan Manajer Investasi, dimana untuk selanjutnya Manajer Investasi akan menginvestasikan uang investor tersebut dalam portofolio efek. Namun ternyata penggunaan agen penjual dalam pemasaran Kontrak Pengelolaan Dana dapat menimbulkan masalah hukum baru. Tanggung jawab Agen Penjual yang tidak diatur dan dibatasi oleh regulator pasar modal mengakibatkan Perjanjian Kerjasama Penjualan menjadi sangat penting peranannya untuk mengatur tugas dan tanggung jawab Agen Penjual secara terperinci.

---

This thesis discusses Selling Agreement between Investment Manager as the issuance and the management of the Discretionary Fund and Bank as Selling Agent of Discretionary Fund, and the legal protection for Investment Manager when Selling Agent fortress it's capacity as stated in Selling Agreement. In this Selling Agreement, Securities Company as Investment Manager represent by Bank as their investment product's Selling Agent, therefore Bank obliged to sell the investment product such as Discretionary Fund based on The Info Memo issued by Investment Manager. Discretionary Fund is made by the Investment Manager and the investor after the Selling Agent managed to sell the Discretionary Fund. Currently, Discretionary Fund is one of the most rapidly growing forms of investment. Essentially, Selling Agreement is an independent contract, separated and detached from Discretionary Fund. The definition of Discretionary Fund itself is investors fund management formed by bilateral agreement between the investors and Investment Manager, where for further more the Investment Manager will invest the investors fund in securities portfolios. Where in practise, another legal issue still arise from Discretionary Fund's managed by selling agent. The capital market regulation does not explicitly address the marketing and selling activities of Discretionary Fund by selling agent, and caused Discretionary Fund Unit Selling Agreement have an important role to regulate the work scope and responsibility activity of selling agent."

"Persaingan usaha di Indonesia, yang pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, secara garis besar dibuat untuk memberikan kejelasan hukum dan perlindungan yang sama rata kepada seluruh pelaku usaha dalam menjalankan usaha dengan membatasi terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu bentuk praktik usaha yang dilarang dalam UU tersebut adalah penyalahgunaan posisi dominan dan melakukan perjanjian tertutup, dimana perwujudan dari adanya perjanjian tertutup dapat berupa perjanjian mengikat (Tying Agreement). Dalam skripsi ini, penulis akan membahas mengenai dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 ketentuan pasal 15 ayat 2 mengenai tying agreement yang dilakukan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (Terlapor) terkait dengan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dan pemasaran pupuk non-subsidi. Dugaan tersebut didasari dengan ditemukannya Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi yang memuat klausul tambahan dimana distributor diharuskan membeli produk lain (pupuk non-subsidi) dari pihak Terlapor. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah perjanjian yang dilakukan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk dapat dikatakan sebagai praktek tying agreement menurut hukum persaingan usaha, dan apa langkah yang kemudian dapat dilakukan oleh pihak Terlapor atas kasus tersebut. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk terbukti memenuhi unsur pelanggaran tying agreement dan  melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

---

Business competition in Indonesia, regulated under Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, was created to give legal clarity and equal protection to all business actors in conducting business by limiting the establishment of monopolies and/or unfair business competition. One condition of an unfair business practice prohibited by the law is the abuse of the dominant position and entering into closed agreements, where the embodiment of closed agreements can be in the form of tying agreements. In this thesis, the author will discuss the alleged violation of Law Number 5 Year 1999 provisions of article 15 paragraph 2 regarding the tying agreement by PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (Reported Party) related to the distribution of subsidized fertilizers and the marketing of non-subsidized fertilizers. This alleged violation was based on the discovery of the Sale and Purchase Agreement of Subsidized Fertilizer, which contained an additional clause in which the distributor was required to purchase another product (non-subsidized fertilizer) from the Reported Party. The issues addressed in this thesis are whether or not the PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk agreement is classified as a tying agreement according to business competition law and what actions can be taken by the Reported Party according to this case. The results of writing this thesis show that PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk has fulfilled all of the tying agreement elements, thus violating Law no. 5 Year 1999."