Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bersikap jujur, teliti, dan amanah. Jika tidak maka akan melanggar terhadap ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Hal ini seperti mengenai bersikap sesuai undang-undang yang dimana seharusnya mendaftarkan Akta Wasiat tersebut dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yang bersifat analisis deskriptif, Jenis data yang digunakan ialah data sekunder dengan menggunakan menggunakan metode pengumpulan data studi dokumen, didukung wawancara dan diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini, bahwa Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta wasiat yang dibuatnya, artinya Notaris wajib mengirim Akta Wasiat tersebut dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Sedangkan bagi Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat; dan Pemberhentian tidak hormat sesuai pasal 16 ayat (11) UUJNP dan penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sesuai pasal 16 ayat (12) UUJNP. Pada UUJNP, tidak ada pasal yang menyebabkan Akta wasiat menjadi akta dibawah tangan. Selain itu Akta wasiat bukanlah perjanjian jadi pasal 1446 KUHPerdata tentang Batal Demi Hukum tidak dapat diberlakukan. Maka Akta Wasiat seharusnya tidak batal demi hukum maupun menjadi akta dibawah tangan. Tanggung jawab Notaris jika lupa mendaftarkan akta wasiat seharusnya notaris dapat menyusulkan pendaftaran akta wasiat tersebut maupun terlambat dikarenakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah memberikan kebijakan bahwa Notaris dapat memberikan surat dan ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta menyertakan Surat resmi mengenai alasan jelas atau alasan terang mengenai keterlambatan pendaftaran tersebut, Salinan akta wasiat yang terlambat didaftarkan dan Fotokopi reportorium yang didalamnya wasiat tersebut dicatatkan guna memastikan bahwa tanggal dan hari pembuatan akta tersebut benar.

---

Notary in running duties and positions must be honest, thorough, and trust. Otherwise it would violate the provisions of Article 16 paragraph (1) of the Notary Position Law. This is like being in accordance with the law which should register the Deed within 5 (five) days in the first week of every subsequent month. The method used in this research is normative juridical which is descriptive analysis. The type of data used is secondary data using data collection method of document study, supported by interview and processed qualitatively. From the result of this research, that Notary must be responsible to the deed of the testament he made, it means that the Notary must submit testament within 5 (five) days in the first week of each subsequent month. As to the notary concerned concerned may be subject to administrative sanctions in the form of a written warning, suspension, dismissal with respect; and dismissal of disrespect according to Article 16 paragraph (11) UUJNP and reimbursement of fees, compensation, and interest pursuant to Article 16 paragraph (12) UUJNP. In the UUJNP, there is no article that causes the Deed of testament to become a deed under the hand. In addition, the deed of testament is not an agreement so Article 1446 of the Civil Code of Cancel for the Law can not be applied. The Deed must therefore not be null and void by law. Responsibility of a Notary if forgot to register a deed of a will should notary be able to obtain the registration of the deed or late due to the Ministry of Law and Human Rights has given the policy that the Notary can deliver a letter and addressed to the Ministry of Justice and Human Rights and include an official letter about the obvious reason or bright reasons for the delay in registration, a copy of the deed of late will be registered and a photocopy of the reportorium in which the will is registered to ensure that the date and day of the deed are true."

"ABSTRAKSaat seseorang telah meninggal, salah satu yang penting untuk dipikirkan adalah apakah ada wasiat yang dibuat oleh almarhum semasa hidup. Apabila ada, haruslah segera dilaksanakan pembagian wasiat tersebut. Dalam penelitian ini, Penulis mengangkat masalah yatu bagaimanakah kedudukan persetujuan suami dalam pembuatan Akta Hibah Wasiat oleh istri dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum oleh Notaris dalam hal pembuatan Akta Hibah Wasiat oleh istri tanpa persetujuan suami dalam Putusan Banding Nomor 114/Pdt/2014/PT Btn. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakan yaitu penelitian menggunakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari nara sumber atau disebut dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Bentuk hasil penelitian sesuai dengan tipologi penelitian yaitu deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dengan mengaitkan aturan tersebut dengan teori-teori hukum lain serta menganalisanya berdasarkan semua data yang diperoleh. Pasal 930 KUHPerdata menyatakan bahwa dalam membuat Akta Hibah Wasiat dihadiri oleh pemberi hibah wasiat seorang diri pada saat masih hidup. Ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer tetap berlaku dan perlu juga menjadi pertimbangan apabila Penggugat ingin menjatuhkan tuntutan sanksi ganti rugi kepada Notaris.

---

ABSTRACTWhen a person has died, one important thing to think about is whether there is a will made by the deceased during his lifetime. If there is, it must be done immediately division of the will. In this study, the author raised the question of how the status of husband 39 s consent in making the deed of grant by wife and how the legal accountability by the notary in the case of making the deed of grant by wife without husband 39 s consent in the Appeal Decision Number 114 Pdt 2014 PT Btn. The method of research in writing this thesis using the method of legal juridical normative research or libraries is research using data obtained indirectly from resource persons or called secondary data. The type of data used is secondary data. Secondary data is data obtained through library search or documentation. The analytical method used is qualitative method. A qualitative approach is usually used to produce descriptive data in the form of written or oral words of the people or behavior observed. The form of research results in accordance with the typology of the research is analytical descriptive, namely research that describes the implementation of a legislation by linking the rule with other legal theories and analyze it based on all data obtained. Article 930 of the Civil Code stipulates that in making the Deed of Wasiat Grant attended by the grantor of a will alone while still alive. The provisions concerning Unlawful Acts set forth in Article 1365 of the Indonesian Criminal Code remain applicable and should also be taken into consideration if the plaintiff wishes to impose a sanction of compensation to the Notary. "

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan jabatan Notaris dalam hal pembuatan akta yang didasarkan dari konsep akta yang dibuat dalam dua bahasa dalam kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2618 K/Pdt/2013. Adanya penghadap warga negara asing yang dirugikan akibat akta yang tidak dijelaskan oleh Notaris dan dibuat hanya berdasarkan konsep akta dalam dua bahasa. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut; pertama, peran Notaris dalam pembuatan akta dengan penghadap warga negara asing. Kedua, peran dan tanggung jawab Notaris terhadap minuta akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia berdasarkan konsep akta dalam bahasa Inggris pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2618 K/Pdt/2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui penelusuran kepustakaan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Notaris wajib untuk memberikan penyuluhan hukum terkait dengan akta yang akan dibuatnya. Notaris juga wajib memastikan bahwa penghadap warga negara asing telah mengerti dan memahami isi akta yang akan ditandatanganinya.

---

This thesis discusses the implementation of Notary 39 s duties in the case of making a deed based on the concept of deed made in two languages in the case of Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 2618 K Pdt 2013. The existence of foreign citizens who are harmed by a deed that is not read and explained by Notary and made only based on the concept of deed in two languages. The main issues in this thesis are as follows first, the role of Notary in making deed with foreign citizens. Secondly, the roles and responsibilities of Notaries to the Minutes of Deed made in the Indonesian language based on the deed concept in English in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2618 K Pdt 2013. This research uses normative juridical research method through literature search with analytical descriptive research typology. Notary is obliged to provide legal counseling related to the deed to be made. Notary must also ensure that the foreign citizens have understood and understood the contents of the deed to be signed."

"Notaris dan PPAT sebagai Pejabat Umum yang diberikan kewenangan oleh negarauntuk membuat akta otentik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 untuk Notaris dan PP 37Tahun 1998 untuk PPAT seringkali dihadapkan dengan permasalahan yangmenyangkut peran dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum dalampembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan(APHT) terkait dengan keterangan palsu yang diberikan oleh para pihak dalampembuatannya terlebih apabila kedua akta tersebut bertautan dengan perjanjiankredit. Dalam skripsi ini penulis mengkaji peran dan tanggung jawab Notaris danPPAT dalam pembentukan Akta Jual Beli dan APHT dan penerapan asas pradugasah (presumption iustae causa) dan asas kehati-hatian pada pelaksanaan tugasjabatan notaris dalam keadaan para pihak beritikad tidak baik, serta status dankedudukan kedua akta tersebut setelah diketahuinya adanya itikad tidak baik daripara pihak. Adanya itikad tidak baik dari para pihak merupakan suatu hal materiilyang tidak perlu dibuktikan oleh Notaris/PPAT, terhadap akta tersebut apabiladapat dibuktikan adanya cacat materiil di dalamnya maka akta tersebutberkedudukan sebagai akta dibawah tangan. Notaris/PPAT dalam pelaksanaantugas jabatannya perlu memperhatikan penerapan asas Praduga Sah dan Asas-Asaslainnya guna menjamin integeritas mereka dan terlebih memberikan perlindunganterhadap-nya.

---

Public Notary and Land Deed Official as Public Officers are authorized by the state

to make an authentic deed as set out in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004

for the Notary and PP 37 of 1998 for Land Deed Official as legal standing are often

confronted with issues relating to its role and responsibilities as the public officer

in the making of the Contract of Sale (AJB) and the Mortgage Deed (APHT) in

relation to false evidence provided by the parties in their making when that two

deeds are linked to a credit agreement. In this thesis the author examines the role

and responsibilities of the Notary and PPAT in the drafting of Contract of Sale and

Mortgage Deed and the application of Presumption of Legitimacy (Presumptio

Iustae Causa) and the principle of caution due to the performance of the public

notary and Land Deed Official in the event of adverse parties, as well as the status

and the second position of the deed after being aware of bad faith from the parties.

The existence of a bad faith by the parties is a material matter which the Public

Notary / Land Deed Official does not need to prove, if it can be proven that there

is a material defect that decrease is status as Authentic Deed to Privately Made

Deed. The Public Notary / Land Deed Ofccial in running it’s duties should consider

the application of the Presumption of Legitimacy and other Fundamentals to ensure

their integrity and provide extra protection amongst them."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tanggung jawab Notaris terhadap Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris yang dibuatnya dalam perkawinan campur. Dimana terdapat gugatan pembatalan yang diajukan oleh salah satu ahli waris yang merasa dirugikan atas dibuatnya Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris tersebut. Dalam kasus ini, yang menjadi dasar dibatalkannya Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris adalah adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh para ahli waris. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan pembuatan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris dalam perkawinan campur? dan Bagaimana pembagian waris dalam perkawinan campur menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? serta Bagaimana analisis hukum terhadap putusan Majelis Hakim atas pembatalan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus case approach . Hasil penelitian ini adalah: pengaturan pembuatan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris dalam perkawinan campur, yaitu wajib memperhatikan status kewarganegaraan para ahli waris dan status hak atas benda dari harta peninggalan pewaris yang akan diwariskan. Adanya prinsip domisili untuk benda bergerak dan adanya prinsip lex rei sitaeuntuk benda tidak bergerak. Kemudian, apabila harta peninggalan merupakan benda tidak bergerak yang berada di Indonesia, maka berlakulah Asas Nasionalitas. Dalam perkawinan campur pembagian waris harus mempertimbangkan ada tidaknya perjanjian kawin dan bagaimana kedudukan si penerima warisan yang berkewarganegaraan asing. Selanjutnya, Majelis Hakim telah tepat untuk membatalkan Akta Wasiat dan Surat Keterangan Hak Waris oleh karena adanya itikad tidak baik dari para ahli waris.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the responsibility of Notary to Deed of Will and Certificate of Right of Inheritance which he made in mixed marriage. If there is a claim of cancellation submitted by one of the heirs who finds harmed on the issuance of the Deed and the Certificate of Right of Inheritance. In this case, the basis of the issuance of the Deeds and Certificate of Inheritance Rights is a provision of bad faith committed by the heirs. The main issues in this research are How is the determination of the making of Deed and Certificate of Inheritance Rights in mixed marriage and How does the division of inheritance in marriage interfere with the Civil Code How to enact a law against the decision of the Panel of Judges on the cancellation of the Deed and the Inheritance Statement This research is descriptive analytical, with normative juridical method and case approach. The results of this research are the determination of the making of the Deed of Will and the Certificate of Rights of Inheritance in intermarriage, which is obliged to pay attention to the citizenship status of the heirs and the right status of the property of the inheritance of the inheritance to be inherited. The basic principles for moving objects and lex rei sitaeprinciples for immovable objects. Then, if the heritage property is an immovable object residing in Indonesia, then the Nationality Principle has to be applied. In mixed marriages the division of inheritance shall consider whether there is a marriage agreement and the position of the recipient of the inheritance of a foreign national. Furthermore, the Panel of Judges has been right to annul the Deed and Certificate of Inheritance Rights due to the bad faith of the heirs."

"ABSTRAKDalam pembuatan akta wasiat apabila tidak memenuhi syarat formil pembuatan akta maka akan berakibat akta tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan yang kemudian timbul yakni adanya akta wasiat dengan dihadiri oleh saksi yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga dengan penghadap. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana ketentuan pembuatan akta wasiat sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, serta implikasi yuridis terkait dengan kedudukan saksi akta yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat keempat. Metode penelitian yang dipakai untuk menganalisa permasalahan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, lalu selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Simpulannya adalah Pembuatan Akta Nomor 103 tersebut tidaklah sesuai dengan sebelum maupun sesudah diundangkannya Undang-undang Jabatan Notaris. Implikasi hukum yang terjadi terhadap Notaris X selaku pembuat akta wasiat, yakni dapat dimintakan ganti kerugian melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum, serta dapat dikenai sanksi secara administratif maupun kode etik.

 

---

In the making of a will if it does not fulfill the formal form of the deed then the act can be canceled. The next problem is the presence of the will of the will with the presence of a witness who has a family relationship up to the third degree with the face. The issue in this thesis is how the provision of a will before and after the Law No. 2 of 2014 on the Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding the Notary Deed, as well as juridical implications relating to the position of witnesses of a family relationship up to date fourth degree. The research method used to analyze the problem is normative juridical by using secondary data obtained through library studies, then analyzed qualitatively. The conclusion is that the Making of Deed Number 103 is not in accordance with before or after the promulgation of the Act of Notary Position. The legal implication of Notary X as a lawmaker is to be compensated by a lawsuit against a lawsuit, and may be subject to administrative sanction or code of ethics

 

"

"Tesis ini berfokus pada permasalahan akta Notaris yang tidak sesuai dengan kehendak para pihak dalam akta, tanggung jawab Notaris sebagai pejabat pembuat akta dalam hal terdapat akta yang tidak memenuhi kehendak para pihak, serta akibat hukum terhadap akta tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut, tesis ini menggunakan metode penelitian berbentuk deskriptif-analitis, menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Akta Notaris tetap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat otentisitas akta, namun ketidaksesuaian kehendak harus dapat dibuktikan. Notaris tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya jika ia telah memenuhi kewajibannya dalam pembuatan akta. Akta Notaris tetap autentik namun dapat dibatalkan dengan putusan hakim.

---

This thesis focus on Notarial deed which not states one of participants rsquo s interest, Notary rsquo s responsibility as deed maker to the deed that is not appropriate with one of participants rsquo s interest, and legal implication to that Notarial deed. To solves those problems, this thesis uses descriptive analysis research methods, and then is uses secondary data with desk study methods. Notarial deed is legal if it consists the terms of authenticity, but the interest of any participants must be proved. Notary could not have responsibility to the deed if Notary rsquo s duties on making deeds were filled. Notarial deed is authentic but it could be canceled by court judgment."

"Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga, yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Salah satu bentuk wasiat berupa Akta Wasiat yang dibuat di hadapan notaris. Penelitian ini membahas tentang kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam membuat Akta Wasiat bagi orang Islam. Permasalahannya ialah isi Akta Wasiat tidak berdasarkan syari’at Islam. Akta Wasiat diberikan kepada ahli waris sebagai penerima wasiat. Isi Akta Wasiat tentang pembagian Harta Warisan dan tidak menjabarkan nilai/jumlahnya dari Harta Warisan. Akta Wasiat tidak disertai pernyataan persetujuan ahli waris. Pada saat setelah Pewasiat meninggal, Akta Wasiat diberitahukan kepada penerima wasiat, mereka menyetujui. Namun selang setahun salah satu ahli waris merasa keberatan dan tidak adil dengan adanya Akta Wasiat, lalu ia mengajukan gugatan waris di Pengadilan Agama. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana akibat hukum terhadap Akta Wasiat Pewasiat beragama Islam yang melakukan pembagian harta warisan dan tidak secara faraidh, bagaimana kewenangan dan tanggung jawab Notaris terkait pembuatan Akta Wasiat, dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112K/Ag/2018 menyatakan gugatan a quo tidak memenuhi rukun waris. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan dianalisis secara evaluatif dengan menilai dan menguji kasus yang diputuskan oleh Majelis Hakim. Hasil penelitian menyatakan bahwa isi wasiat tidak memenuhi rukun waris, maka waris tidak bisa dilaksanakan. Notaris berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum agar pelaksanaan wasiat dapat terwujud. Majelis Hakim menyatakan gugatannya tidak memenuhi rukun waris, yaitu adanya harta warisan karena harta peninggalan Pewasiat sudah habis dibagi-bagi melalui Akta Wasiat. Akhirnya, kewarisan tidak berlaku lagi.

---

A will is the gift of an item from the testator to another person or entity that takes effect once the testator passes away. One of the type of will is a will signed in front of a notary. The authorities and responsibilities of a notary in making a will for Muslims is discussed in this study. The issue is that the contents of the will are not based on Islamic law. The heirs are the beneficiaries of the will. The contents of the Will regarding the distribution of the Inheritance Assets and do not describe the value/amount of the Inheritance Assets. The will is not accompanied by a statement from the heirs approving it. They agree that the will is notified to the beneficiary once the testator dies. After a year, one of the heirs protested to the Will, claiming that it was unfair, then he filed an inheritance lawsuit in the Religious Court. This study looks at the legal implications of Islamic Wills and Wills that distribute inheritance but do not automatically faraidh, what the authorities and responsibilities of a Notary has when it comes to making a Will, and how the judge's legal considerations in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia Number 112K/Ag/2018 stated that the a quo lawsuit did not meet the pillars of inheritance. By reviewing and testing cases resolved by the Panel of Judges, the secondary legal materials gathered will be assessed of the Will did not fulfill the pillars of inheritance, the inheritance could not be carried out according to the study’s findings. Notaries are permitted to provide legal advice in order to facilitate the execution of wills. The litigation did not satisfy the pillars of inheritance, namely the testator’s inheritance was dispersed through the will, according to the The Panel of Judges. Finally, the inheritance is not valid any longer."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah dan menimbulkan sengketa ke pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Son. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat Notaris dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim karena isinya dinilai menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini ialah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah, peran dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan kuasa penghadap yang tidak sah. Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Akta Berita Acara RUPS PT menjadi tidak sah. Peranan Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Notaris tidak memeriksa kewenangan bertindak penghadap, tidak menghitung kuorum RUPS dan tidak melakukan penyuluhan hukum kepada penghadap terkait pembuatan Akta BA RUPS PT, Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah meliputi tanggung jawab perdata, pidana, administrasi dan kode etik.

---

This thesis discusses the Notary's responsibility for the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) which based on an invalid power of attorney and raises a dispute to the court in the Sorong District Court Decision Number 27/Pdt.G/2018/PN.Son. The Deed of Minutes of the GMS made by a Notary is declared invalid by the Panel of Judges because its contents are considered to violate the provisions of the legislation. The issues raised in this thesis are validity of Deed of Minutes of the GMS which is based on invalid power of attorney, the role and responsibilities of Notary to the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The typology of this research is explanatory, the type of research used is normative legal research (normative juridical). Technical data collection is obtained by means of library research in the form of document studies. Data analysis uses qualitative analysis The result of this research are the invalidity of the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The role of the Notary in the Deed of Minutes of the GMS which based on an invalid power of attorney is the Notary does not examine the authority to act of appearers before GMS, does not examine the quorum of the GMS and does not provide legal counseling to the appearers regarding the holding of the GMS. The Notary's responsibilities for the Deed of Minutes of the PT GMS which is based on invalid power of attorney include civil, criminal, administrative and code of ethics responsibilities."

"Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dari suatu akta wasiat yang melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris dan pertanggungjawaban Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta wasiat berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt/2018. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah adanya suatu akta wasiat yang dibuat dan isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) dari ahli waris legitimaris dan akta tersebut tidak didaftarkan oleh Notaris ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akta wasiat yang isinya melanggar bagian mutlak (legitieme portie) ahli waris legitimaris dapat berakibat isi yang sedemikian tidak dapat dilaksanakan jika ada tindakan aktif dari ahli waris legitimaris yang haknya terlanggar untuk menuntut pemenuhan bagian yang menjadi hak mereka tersebut. Selain itu, di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3445/K/Pdt//2018 tersebut ditemukan bahwa tidak ada pembahasan dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai pertanggungjawaban Notaris atas kesalahannya yang tidak mendaftarkan akta wasiat ya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.  

---

This thesis discusses about the legal consequences of a testament that violates the legitimate portion (legitieme portie) of legitimate inheritor and the Notary’s liabilities that are related to the making of a testament which violates the legitimate portion (legitieme portie) in the verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 3445/K/Pdt/2018. The problems in this thesis are there’s a testament which the contents violate the legitimate portion (legitieme portie) of the legitimate inheritors and such a tetsament deed was not registered by the Notary to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The research method used is normative juridical using secondary data in the form of literature study and qualitative approaches. The results of this study revealed that a testament that violates the legitimate portion (legitieme portie) of a legitimate inheritor or more may result in its contents being unable to be carried out if there is active action from the legitimate inheritors whose rights are violated to sue for the fulfillment of their rights. Furthermore, in the verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 3445/K/Pdt/2018, it was found that there was no discussion and consideration of the judges regarding the Notary's liability for his mistake for not registered the testament deed to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia."