Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan manajemen bencana. Kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tersebut ditinjau melalui kegiatan-kegiatan pra-bencana yang sudah mereka lakukan. Fokus penelitian ini adalah tindakan-tindakan mitigasi bencana yang sudah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan metode post-positivism dan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang sudah siap dalam melaksanakan manajemen bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang memiliki program-program yang berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yaitu berfokus kepada kegiatan pra-bencana dan pembangunan kapasitas masyarakat. Meskipun telah memiliki kesiapan yang mumpuni dalam pelaksanaan manajemen bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang masih menghadapi banyak kekurangan sebagai sebuah instansi kebencanaan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang umumnya berakar pada minimnya dana yang dimiliki dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang mereka miliki akibat banyaknya tindakan mutasi yang mereka lakukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dapat mencapai parameter kesiapan dan menjalankan fungsinya dengan baik melalui kerjasama dan kemampuan koordinasi mereka yang sangat baik dengan para stakeholder kebencanaan dari luar instansinya.

---

ABSTRACTThis thesis take up about institutional readiness of Padang Disaster Management Agencyon disaster management. Institutional readiness of Padang Disaster Management Agencyis reviewd upon pre disaster action which they have taken. This research focused on disaster mitigation act done by Padang Cities Regional Disaster Relief Agency. This research done on post positivism method and designed as a descriptive literature. This research describe that Padang Disaster Management Agencyhave the institutional readiness on disaster management. Padang Disaster Management Agencyhave programs which is in line with Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, which focused on pre disaster action and community capacity building. Although fulfilled institutional readiness parameter, Padang Disaster Management Agencystill have so many problems as a disaster management institute. The problem which Padang Disaster Management Agencyis having usually rooted on their small budget and incompetence of their human resource because of the careless mutation which happened inside of it. Padang Disaster Management Agencyfulfilled institutional readiness parameter and done their job by cooperating and coordinating with disaster management stakeholder outside of their own institute."

"Tesis ini membahas tentang upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami. Penelitian ini berfokus pada tahap pencegahan yang terkait dengan peningkatan kesiapsiagaan sebagai bagian dari siklus manajemen bencana.Pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif dengan tenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa upaya Pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami secara umum belum mencapai hasil yang diinginkan. Ini dibuktikan dengan sikap Pemerintah Kota Padang yang lebih mengutamakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat, edukasi kesiapsiagaan yang belum merata, kerentanan bangunan terhadap gempa dan tsunami yang masih tinggi, jalur dan lokasi evakuasi yang belum tersedia dan mencukupi serta sistem peringatan dini yang masih butuh perbaikan. Untuk itu Pemerintah Kota Padang perlu mengubah paradigma dalam penanggulangan bencana dengan lebih memperhatikan tahap pencegahan (pra ? bencana) berupa kesiapsiagaan sebagai upaya untuk mengurangi resiko bencana gempa dan tsunami jika terjadi.

---

This research discusses about the efforts of Padang City Government to raise public awareness in facing potential earthquake and tsunami. This research focuses on pre ? disaster stage by raising preparedness as a part of disaster management. This descriptive research uses qualitative method. Based on the result, it is concluded that Padang City Government efforts to raise public awareness in facing potential earthquake and tsunami have not yet achieved the target. This can be inferred from the goverment?s disaster management priority in the post-disaster emergency response, the uneven disaster preparedness education, the poor building construction, the absence of sufficient evacuation lines and centers as well as the need to maintain the early warning system. It is recommended that the Padang City Government change its perspective in disaster management by prioritizing in pre-disaster preparedness as an effort to reduce the risk of potential earthquake and tsunami."

"ABSTRAK Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan mengukur tingkat pengetahuan dasar arsiparis mengenai prosedur manajemen bencana arsip di Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui empat kategori penelitian yaitu kebijakan, khasanah arsip vital, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Penelitian ini juga mencoba mengaitkan antara tingkat pengetahuan dengan peran dan pengalaman arsiparis mengenai manajemen bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik skala Likert. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dasar manajemen bencana yang dimiliki setiap arsiparis memiliki rata-rata sebesar 3, 0 di setiap kategori penilaian. Namun, kendala yang terjadi adalah rata-rata pengetahuan arsiparis terampil lebih tinggi daripada arsiparis ahli di beberapa kategori penilaian. Hubungan antara tingkat pengetahuan dan peran serta pengalaman arsiparis menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan muncul karena adanya peran dan pengalaman.

---

ABSTRACT This research attemps to know and measure archivists basic knowledge level concerning archives disaster management procedures conducted in National Agency of Disaster Management by four assessment including policy, vital records collection, human resources, and structure & infrastructures. This research attemps to link between knowledge level of archivists role and experience about disaster management. This research is a quantitative descriptive research using Likert scale technique. Questioner and document study are used for obtaining data. This research shows disaster management as a basic knowledge of every archivist. Every assessment has mean 3, 0 in every categories. Mean of skilled archivist is higher than profesional archivist in some categories. Relation between knowledge level and experience of archivists shows that basic knowledge can appear because their role and experience."

"Bencana merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, namun dampak yang ditimbulkan oleh bencana dapat diminimalisir ataudihindari. Pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan penguatan kapasitas organisasi dalam menghadapi bencana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapasitas Dinas Kesehatan daerah Kota Padangsidimpuan dalam penanggulangankrisis kesehatan akibat bencana alam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dalam penyelenggaraan penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana alam belum ditunjang oleh ketersediaan regulasi/peraturan, struktur organisasi dan dana. Sistem informasi penanggulangan krisis kesehatan belum berjalan sebagaimana seharusnya. Penguatan kapasitas sumberdaya hanya terfokus pada pemberian pelatihan pada sumber daya manusia. Kegiatan pengurangan risiko kesehatan akibat bencana difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan serta gizi. Pelaksanaan koordinasi lintas sektor belum terselenggara dengan baik, dengan sektor lain masih kurang. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan krisis kesehatan dilakukan dengan melibatkan kader posyandu dalam kegiatan penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat, namun belum ditunjang oleh pembinaan terhadap masyarakat terkait penanganan krisis kesehatan akibat bencana. Kesimpulan: Kapasitas organisasi Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana masih belum memadai, perlu penguatan kapasitas organisasi melalui penetapan regulasi/peraturan, struktur organisasi yang jelas, penyediaan sistem informasi, meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait dalam pengerahan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat.

---

Disaster is an event that cannot to be predicted when it will occur, but the impact caused by a disaster can be minimize or avoided. Disaster risk reduction can be done bay strengthening organizational capacity in the face of disaster. The purpose of this study was to analyze the capacity of the Padangsidimpuan district Health Office in overcaoming the health crisis due to natural disaster. had not been supported by.This research is a qualitative research with descriptive design. The result showed that the Padangsidimupuan Health Office in the management of health crisis response due to natural disaster had not been supported by avaibility of regulation, organizational structure and fund. The health crisis management information system has not yet proceeded as it should. Strengthening resource capacity is only focused on providingtraining to human resources. The activity of reducing health risk due to disaster is focused on the implemntation of health service and prevention and control of disease enviromental helath and nutrition. Cross sectoral coordination has not been carried out properly, with other sector still lacking. Effort to empower comunity in themanagement of health crisis ar carried out by involving Posyandu cadres in health education activitiesfor the comunity, but have been supported by guidance to the comunity regarding the handling of the health crisis crisis caused by disaster.Concusion : The organzational capacity of the Padangsidimpua Health Office in managing the helath crisis due to disaster is stillinadequate, it need strengthen organizational capacity through regulation, clearorganizational structure, provisison of information system,improve coordination with related sector in resource mobilization and comunity empowerment."

"Indonesia adalah negara dengan potensi bencana yang tinggi terutama karena letaknya yang berada di jalur pertemuan 3 (tiga) lempeng dunia atau yang disebut dengan jalur ring of fire, sehingga menyebabkan adanya 129 (seratus dua puluh sembilan) gunung berapi yang dapat meletus setiap saat yang dapat mengakibatkan gempa bumi disertai gelombang tsunami. Berbagai bencana yang telah terjadi di Indonesia juga memakan banyak korban jiwa dan berdampak buruk pada perekonomian Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akan tetapi, meskipun memiliki risiko bencana yang tinggi, dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia masih ditemukan beberapa kekurangan dan permasalahan yang muncul. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai kerangka hukum penyelengggaraan penanggulangan bencana di Indonesia, penggunaan Kerjasama Pemerintah dan BadanUsaha (“KPBU”) dalam penanggulangan bencana di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru, serta potensi penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana di Indonesia, yang kemudian akan dianalisis berdasarkan keberhasilan praktik penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana berdasarkan yurisdiksi Jepang dan Selandian Baru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipologi deksriptif-analitis. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kekurangan dan permasalahan dalam penanggulangan bencana di Indonesia adalah dengan meningkatkan keterlibatan pihak swasta dalam penanggulangan bencana melalui skema KPBU. Akan tetapi, Indonesia belum memiliki kerangka pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana. Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana, pihak pemerintah perlu membentuk kerangka pengaturan penggunaan KPBU dalam penanggulangan bencana dengan berkaca pada keberhasilan praktik di yurisdiksi Jepang dan Selandia Baru.

---

Indonesia is a country with a high disaster potential, especially because of its location which is in the meeting point of three (3) world plates or what is known as the ring of fire, causing one hundred and twenty nine (129) volcanoes to erupt at any time resulting in an earthquake accompanied by a tsunami wave. Various disasters that have occurred

in Indonesia have also claimed many lives and have had a negative impact on the Indonesia economy both in the short term and long term. However, despite having high risk of disaster, in the implementation of disaster management there are still some shortcomings and problems that arise. The main issues that will be discussed in this study are regarding the legal framework for disaster management in Indonesia, the use of public private partnership (“PPP”) in disaster management in the jurisdictions of Japan and New Zealand, as well as the potential use of PPP in disaster management in Indonesia, which will be analysed based on the successful practice of using PPP in disaster management based on the jurisdictions of Japan and New Zealand. This research is conducted using a

normative-juridical research method with a descriptive-analytical typology. The conclusion obtained from this study, the way that can be done to overcome various shortcomings and problems in disaster management in Indonesia is to increase the

involvement of private sector in disaster management through the PPP scheme. However, Indonesia does not yet have a regulatory framework governing the use of PPPs in disaster management. Therefore, to implement the use of PPP in disaster management, the government needs to establish a regulatory framework for the use of PPP in disaster management by reflecting on the success of practices in the jurisdictions of Japan and New Zealand."

"Dalam situasi bencana dimana banyak korban terdampak memerlukan bantuan, bantuan yang cepat menjadi tujuan utama, namun tujuan ini terkadang tak diikuti dengan sistem pencatatan yang sempurna. Penelitian ini bertujuan menghasilkan proses manajemen persediaan logistik bencana dan distribusinya pada response time yang singkat serta menghasilkan proses distribusi bantuan bencana yang cepat dengan menerapkan Internet of Things (IoT). Dengan menggunakan metode rekayasan proses bisnis (BPR) dan penerapan IoT pada suatu badan penanggulangan bencana, didapat peningkatan efisiensi waktu sebesar 44,92% dimana yang sebelum-nya memakan waktu 64,34 jam menjadi 35,44 jam.

---

Many affected victims need rapid assistance in a disaster situation, but this goal sometimes not followed by a perfect recording system on their logistic inventory management. This study aims to obtain disaster logistics inventory management processes and their distribution in short response time and produce a rapid disaster relief distribution process by implementing the Internet of Things (IoT). Business Process Reengineering (BPR) method and IoT implementation are used for disaster management agencies. The proposed model resulted in an increase in logistic relief distribution time efficiency to 44.92%, which previously took 64.34 hours to 35.44 hours."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana perencanaan dan penganggaran pada masa tanggap darurat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan membangun kerangka perencanaan dan penganggaran responsif gender dalam masa tanggap darurat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan dengan (1) telaah dokumen kebijakan strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Renstra K/L, Renja, RKA K/L, dan DIPA BNPB, dan (2) wawancara dengan pemangku kebijakan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta instansi terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum dilaksanakan perencanaan dan penganggaran responsif gender di Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka dari itu kerangka perencanaan dan penganggaran responsif gender pada masa tanggap darurat perlu dibangun dengan mempertimbangkan konsep dan peran gender pada masa tanggap darurat.

---

This study aims to look at how planning and budgeting during the emergency response period at the National Disaster Management Agency and build a framework for gender responsive planning and budgeting during the emergency response period at the National Disaster Management Agency. This study uses a post positivism approach with qualitative methods. Data collection was carried out by (1) reviewing the strategic policy documents of the National Disaster Management Agency, namely Strategic Plan for Ministries / Agencies, Work Plan, RKA K / L, and Budget Document of BNPB, and (2) interviews with stakeholders in the National Disaster Management Agency, and related agencies . The results of the study show that gender responsive planning and budgeting has not yet been implemented in the National Disaster Management Agency, hence the gender responsive planning and budgeting framework in the emergency response period needs to be built by considering the concepts and roles of gender during the emergency response period."

"Skripsi ini berisi tentang pengawasan melekat pimpinan pada pegawai di biro umum BNPB. Tujuannya untuk menjelaskan pelaksanaan pengawasan melekat pimpinan pada pegawai di lingkungan biro umum BNPB. penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, deskriptif, dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan melekat pimpinan belum berjalan dengan baik, dari empat belas indikator yang ada hanya lima indikator yang memberikan hasil yang baik dan Sembilan indikator lainya masih kurang dan belum terpenuhi.

---

This thesis/research is about inherent surveillance of leaders in public agents. the aim of this research is to analyse inherent surveillance leader towards the staffs of public agents. this reasearch uses positivist approach , descriptive, and it is done by doing indepth interview, observation, and literature study. the outcome of the reasearch shows that inherent surveillance leader has not been proceeded well enough. from the 14 indicators only 5 indicators show the best results,whereas the other nine indicators did not show a good enough achievement."

"Pada tahun 2017 tercatat total bencana di Indonesia adalah 2.853 kejadian dimana didominasi oleh bencana hidrometeorologi yaitu banjir menempati urutan pertama (978 kejadian). Banjir bukan hanya menyebabkan sawah tergenang sehingga tidak dapat dipanen dan meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Meskipun partisipasi masyarakat dalam rangka penanggulangan banjir sangat nyata terutama pada aktivitas tanggap darurat, namun banjir menyebabkan tambahan beban keuangan negara, terutama untuk merehabilitasi dan memulihkan fungsi prasarana publik yang rusak. Penanganan tanggap darurat untuk infrastruktur itu sendiri memerlukan proses perencanaan proyek yang baik karena menjadi salah satu fungsi vital dalam mencapai tujuan proyek sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu aspek kemanfaatan dan efektivitas (Pasal 31). Pengembangan proses perencanaan penanganan tanggap darurat dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Pedoman Kerangka Ilmu Manajemen Proyek atau Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) khususnya edisi keenam tahun 2017 yang umumnya diakui sebagai praktik yang baik (best practice) dengan studi kasus: bencana alam banjir di Kabupaten Padang Pariaman yaitu dengan menganalisa gap/kesenjangan berdasarkan komparasi prosedur perencanaan eksisting dengan proses perencanaan berbasis PMBOK yang mana kemudian ditambahkan/diperbaiki aktifitas-aktifitas yang diperlukan untuk mengeliminasi gap tersebut sehingga prosedur yang dihasilkan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas dokumen perencanaan.

---

In 2017 the total disaster recorded in Indonesia was 2,853 incidents which were dominated by hydrometeorological disasters, namely flooding which ranked first (978 incidents). The flood disaster not only caused rice fields to be flooded so they could not be harvested and destroyed housing and settlements, but also damaged the community's socio-economic service facilities and public infrastructure, and even claimed lives. Although community participation in the context of flood prevention is very evident especially in emergency response activities, flooding has caused additional state financial burdens, especially to rehabilitate and restore damaged public infrastructure functions. Emergency response handling for infrastructure itself requires a good project planning process because it is one of the vital functions in achieving project objectives as stated in the Republic of Indonesia Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, namely aspects of benefit and effectiveness (Article 31). The development of the emergency response planning process in this study will use the Project Management Body of Knowledge approach (PMBOK Guide) especially the sixth edition of 2017 which is generally recognized as best practice with case studies: flood natural disasters in Padang Pariaman District, it is by analyzing gaps based on the comparison of existing planning procedures with the PMBOK-based planning process which activities are then added/corrected to eliminate the gap so that the resulting procedures are expected to improve the quality of planning documents."

"Skripsi ini membahas mengenai kebijakan insentif pajak atas sumbangan untuk penanggulangan bencana. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi insentif pajak atas kegiatan pemberian sumbangan untuk penanggulangan bencana berdasarkan indikator kriteria evaluasi kebijakan oleh William Dunn. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Data yang digunakan pada skripsi ini diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam kepada beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa regulasi kebijakan insentif pajak atas sumbangan untuk penanggulangan bencana, secara keseluruhan belum memenuhi indikator kriteria evaluasi kebijakan William Dunn. Belum terpenuhi sebab insentif pajak atas sumbangan bencana belum dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sebagai penyebab dari terbatasnya persyaratan yang diberikan. Agar insentif pajak atas sumbangan penanggulangan bencana dapat berjalan efektif, pemerintah perlu melakukan sosialisasi supaya kebijakan insentif yang dimaksud dapat tersampaikan dengan baik. Selain itu, diperlukan penyesuaian terkait ketentuan insentif berdasarkan kondisi saat ini, seperti mempertimbangkan pelonggaran persyaratan status bencana yang menjadi sasaran insentif.

---

This thesis discusses about the tax incentive policy for donations activities for disaster management. This research was conducted to evaluate tax incentives for donation activities for disaster management based on policy evaluation criteria by William Dunn. The research method is carried out using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The data used in this thesis is obtained by conducting in-depth interviews with several speakers who are considered relevant to the issues raised. The results of the study indicate that the tax incentive policy regulation for donations activites for disaster management, as a whole, has not met William Dunn's policy evaluation criteria. Not yet fulfilled because tax incentives for disaster donations have not been utilized by taxpayers as a cause of the limited requirements given. In order for tax incentives to contribute to disaster management to be effective, the government needs to socialize so that the incentive policy in question can be conveyed well. In addition, adjustments are needed related to incentive provisions based on current conditions, such as considering the easing of disaster status requirements that are targeted by incentives."