Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perwujudan tata kelola global tidak selalu berupa institusi supranasional, melainkan dapat berupa transmisi gagasan global di tataran domestik. Gagasan tersebut seringkali dianggap banal tanpa mempertanyakan kepentingan di baliknya. Skripsi ini berusaha menelusuri gagasan public private partnership yang marak dipromosikan sebagai skema pendanaan infrastruktur di Indonesia, terutama periode 2005-2015. Fenomena ini diteliti menggunakan perspektif kritis neogramscian dalam memahami tata kelola global di tingkat domestik dengan fokus aktor utama World Bank. Skripsi ini menemukan bahwa terdapat hegemoni kebijakan neoliberalisme Post-Washington Consensus World Bank dalam manajemen sektor public goods di Indonesia.

---

The concept of global governance is not exclusively embodied as supranational institution global ideas might be transferred to domestic level instead. Yet, it has been neglected and taken for granted despite underlying interest. This thesis scrutinize the infamous public private partnership as Indonesia infrastructure financing scheme in particular period 2005-2015. Applying neogramscian critical perspective of global governance, this thesis aims to apprehend global governance within domestic institutions in particular World Bank as the main actor. This thesis suggest that there is a hegemon of World Banks Post Washington Consensus neoliberalism prescribed policy in Indonesias public goods management sector."

"Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki usia emas yaitu 100 tahun. Adapun, pada tahun tersebut Indonesia diharapkan dapat menjadi negara yang berdaulat, maju, adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Visi Indonesia 2045. Saat ini, berbagai strategi sedang dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas pada tahun 2045, salah satunya dengan dibuatnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Berdasarkan MP3EI, untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi maka Indonesia dibagi ke dalam enam wilayah koridor ekonomi yaitu Koridor Sumatera, Koridor Jawa, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Koridor Bali Nusa Tenggara, dan Koridor Papua Kepulauan Maluku. Untuk mempercepat pengembangan potensi industri pada setiap koridornya, maka perlu dibangunan infrastruktur yang memadai seperti industrial Infrastructure dan infrastruktur utama yang dapat menunjang kelancaran aktivitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Namun pembangunan infrastruktur tersebut perlu biaya yang sangat besar, sedangkan dana APBN terbatas sehingga diperlukan alternatif pembiayaan yang lain. Berdasarkan analisis life cycle cost yang dilakukan pada proyek ini diperoleh nilai IRR sebesar 11,51%, artinya proyek layak secara finansial karena nilai IRR di atas WACC yaitu 11,01%. Namun untuk lebih meningkatkan daya tarik swasta, maka dibuat pola pembiayaan dan kelembagaan berbasis Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari keseluruhan skenario sharing biaya antara pemerintah dengan swasta dan analisis yang dilakukan, diperoleh pola pembiayaan yang optimal untuk proyek ini yaitu skenario dengan IRR sebesar 15,62% dan pembagian biaya yang menjadi tanggung jawab pihak swasta adalah 64,14% dari biaya initial cost, 73,61% dari biaya operasional dan pemeliharaan, adapun pihak swasta juga memperoleh 76,62% dari hasil pendapatan. Pada skema kelembagaan KPBU banyak pihak yang berperan, diantaranya adalah PT. Indonesia Maju Bersama yang dibentuk sebagai perusahaan SPV (Special Purpose Vehicle).

---

Indonesia will enter the golden age of 100 years of independence in the next 2045. Besides that, in that year Indonesia will meet a demographic bonus so that it becomes a great opportunity for the Indonesian people to develop rapidly and realize the dream of Indonesia. Indonesia is also expected to become a sovereign, developed, equitable and prosperous country as stated in the vision of Indonesia 2045. Currently, various strategies are carried out to achieve Indonesia's golden generation of 2045, one of which is the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development (abbreviated MP3EI). Based on MP3EI, to accelerate and expand economic development, Indonesia is divided into six economic corridor areas, namely the Sumatra Corridor, the Java Corridor, the Kalimantan Corridor, the Sulawesi Corridor, the Bali-Nusa Tenggara Corridor, and the Papua - Maluku Corridor. To accelerate the development of industrial potential in each corridor, it is necessary to build adequate infrastructure such as industrial infrastructure and main infrastructure that can support the smooth economic activities and increase economic growth in the region. However, infrastructure development requires a very large cost, while funds in the state budget are limited so that other financing alternatives are needed. Based on the life cycle cost analysis conducted on this project, the Internal Rate of Return (IRR) value of 11.51% is obtained, meaning that the project is financially feasible because the Internal Rate of Return value above the Weighted Average Cost of Capital (WACC) is 11.01%. To further enhance the attractiveness of the private sector, a financing and institutional pattern based on Public Private Partnership (PPP) scheme is made. From the overall cost sharing scenario between the government and the private sector and the analysis conducted, the optimal financing pattern for this project is obtained, namely the scenario with an IRR of 15.62% and the cost sharing which is the responsibility of the private party is 64.14% of the initial cost, 73.61% of operating and maintenance costs, and 76.62% of income. In the Public Private Partnership (PPP) scheme many parties play a role, including PT. Indonesia Maju Bersama which is formed as a SPV (Special Purpose Vehicle) company.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pembiayaan Infrastruktur Dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Pada Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Oleh PT Adhi Jalintim Riau dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini meneliti perbedaan skema pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU dengan skema konvensional dan bagaimana skema KPBU yang dijalankan pada PT Adhi Jalintim Riau, skema pendanaan dan pembayaran pada PT Adhi Jalintim Riau dan dampak bagi kelayakan bisnis bagi PT Adhi Jalintim Riau, penerapan creative finance pada PT Adhi Jalintim Riau dan Analisis Risiko dan Pelaksanaan Proyek PT Adhi Jalintim Riau. Hasil Penelitian ini menghasilkan bahwa skema KPBU merupakan salah satu skema yang terbaik dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dengan penerapan creative finance perusahaan dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan terutama berkaitan dengan rasio utang.

---

This research aims to Public-Private Partnership (PPP) Scheme on Infrastructure Financing for Road Preservation Project in East Sumatera by PT Adhi Jalintim Riau with a sampling method using qualitative methods. This research examines the differences between PPP schemes and conventional schemes and how the PPP scheme is implemented at PT Adhi Jalintim Riau, funding and payment schemes at PT Adhi Jalintim Riau and the impact on business feasibility for PT Adhi Jalintim Riau, the application of creative finance at PT Adhi Jalintim Riau and Risk Analysis and Project Implementation PT Adhi Jalintim Riau. The results of this research show that the PPP scheme is one of the best schemes in implementing infrastructure projects with the application of creative company finance which can produce benefits for the company, especially in relation to debt ratios."

"Tujuan penelitian ini adalah mendalami skema pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur Rumah Konstruksi Tahan Gempa (RKTG) dan menganalisis kelayakan finansial pembangunan infrastruktur rumah konstruksi tahan gempa dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah Bangunan Rumah Konstruksi Tahan Gempa penelitian hasil inovasi dari BRIN (Ex BPPT).Penelitian mengarah pada skema pembiayaan yang sesuia dan analisis kelayakan ekonomi dan financial. Dari hasil penelitian ini memberi manfaat meliputi: menjadi acuan serta menambah ilmu baik bagi Penulis lain pada tinjauan yang terkait kerjasama pemerintah badan usaha sebagai penyedia infrastruktur yang lain.  Untuk bahan pertimbangan pemerintah dalam memberikan pengetahuan terkait kerjasama pemerintah badan usaha di pembangunan infrastruktur perumahan rakyat Rumah Kontruksi Tahan Gempa di daerah yang berpotensi tinggi terhadap gempa.Proses pengambilan data dan penelitian tesis ini dilakukan secara verbatim dan wawancara yang menunjukan bahwa skema pembiayaan KPBU sangat dibutuhkan dalam penanganan pembangunan infrastruktur dan kebutuhan rumah masyarakat pasca gempa.Hasil penelitian ini juga diharapkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur perumahan rakyat rumah konstruksi tahan gempa dengan skema kerja sama Pemerintah – Swasta yang lain. Pada skema KPBU terdapat banyak metode pembiayaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah yang terdampak beserta dampak kerusakan yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi warga korban gempa terutama pada bangunan rumah yang rusak akibat bencana gempa tidak selalu harus membangun hunian baru. Melainkan mengklasifikasikan jenis kerusakan berdasarkan parahnya kondisi bangunan tersebut. Sehingga diperlukan kelanjutan pendalaman kembali terkait penyediaan infrastruktur perumahan rakyat terutama rumah tahan gempa dengan skema KPBU yang lain. Dalam perhitungan cashflow diperoleh IRR>MARR, NPV >0 PbP n (10) dan ROI > 0, dari hasil tersebut dapat dikatakan layak secara ekonmi. Jika masyarakat ikut dibebankan 0.4% terhadap harga rumah.

---

The aim of this research is to explore the financing scheme for providing Earthquake Resistant Construction House (RKTG) infrastructure and analyze the financial and economic feasibility of building earthquake-resistant construction house infrastructure with a Government and Business Entity Cooperation scheme. The subject of this research is Earthquake Resistant Construction House Buildings, research results of innovation from BRIN (Ex BPPT).Research leads to appropriate financing schemes and a financial feasibility. The results of this research provide benefits including: being a reference and increasing knowledge for other authors regarding reviews related to government cooperation with business entities as providers of other infrastructure. For consideration by the government in providing knowledge related to government cooperation with business entities in the construction of public housing infrastructure, Earthquake Resistant Construction Houses in areas with high potential for earthquakes.The data collection and research process for this thesis was carried out verbatim and interviews showed that the PPP financing scheme was really needed in handling infrastructure development and community housing needs after the earthquake.It is also hoped that the results of this research will be used for the development of public housing infrastructure, earthquake-resistant construction houses using other public-private cooperation schemes. In the PPP scheme, there are many financing methods that are adjusted to the fiscal capacity of the affected regions and the impact of the damage caused by the earthquake. In order to restore the economic condition of earthquake victims, especially houses damaged by the earthquake, it is not always necessary to build new housing. Instead, it classifies the type of damage based on the severity of the building's condition. So it is necessary to continue deepening the provision of public housing infrastructure, especially earthquake-resistant houses with other PPP schemes. In cash flow calculations, IRR>MARR, NPV >0 PbP n (10) and ROI > 0 are obtained, from these results it can be said to be economically feasible. If the public participates, they will be charged 0.4% of the house price."