Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasuknya gagasan mengenai rumah sehat, yang salah satunya dibawa melalui program pembangunan rumah sehat dari pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan bagi masyarakat Desa Oinlasi, melahirkan berbagai dinamika pembangunan rumah tinggal di sana. Pembangunan rumah sehat tidak serta-merta menghilangkan eksistensi dari rumah tradisional masyarakat Oinlasi, ume kbubu. Jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana pertemuan antara sistem modern dan tradisional yang diwujudkan dalam bentuk rumah tinggal yang terjadi di Desa Oinlasi, telah melahirkan situasi-situasi yang sulit untuk didefinisikan di dalam konteks pembangunan yang berbasis pada pendekatan modernisasi. Penulis menggunakan konsep friction dan hybrid culture untuk menjelaskan kasus-kasus terkait dinamika pembangunan rumah tinggal di Desa Oinlasi tersebut. Metode kualitatif dan pendekatan etnografi digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.Kata kunci:Desa Oinlasi, modernisasi, pembangunan, rumah sehat, ume kbubu.

---

ABSTRACTThe introduction of the idea of healthful houses, one of which was brought through the program of lsquo healthful housing rsquo from the government of South Timor Tengah District for the people of Oinlasi Village, gave rise to various dynamics of housing development. The construction of the healthful house does not necessarily eliminate the existence of the traditional house of the Oinlasi people, ume kbubu. This journal examines how the meeting between the modern and traditional systems, embodied in residential houses in the Oinlasi Village, has created a situation that is not easy to define in the term of development which is based on modernization approach. Writer uses the concept of friction and hybrid culture to analyse the cases that related to dynamics of housing development in Oinlasi Village. This thesis used qualitative method and ethnography approach.Keywords Development, healthful house, modernization, Oinlasi Village, ume kbubu"

"Evaluasi ini bertujuan untuk melihat proses pengelolaan program desa wisata oleh BP Dewi Tetebatu. Tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui keberhasilan desa wisata berdasarkan aspek partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini karena keterlibatan masyarakat dalam proses pengembangannya penting untuk memicu desa wisata yang partisipatif. Studi sebelumnya terkait evaluasi desa wisata fokus pada hasilnya saja, sehingga penting untuk mengevaluasi proses pengelolaan programnya. Maka, evaluasi ini akan berfokus pada evaluasi proses pengelolaan desa wisata oleh BP Dewi. Studi ini menggunakan metode means-ends structures untuk mengetahui kesesuaian program dengan tujuan awalnya. Metode ini tepat digunakan karena mampu membantu peneliti melihat proses input hingga impact suatu program. Hasil evaluasi berdasarkan metode ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan desa wisata oleh BP Dewi di Tetebatu sudah berjalan baik. Melalui program SMI dan BAS, BP Dewi berhasil membuat masyarakat mampu mengelola dan mempromosikan destinasi wisatanya. Terkait tata kelola, masyarakat sudah mampu memberikan hospitality sesuai standar kepada pengunjung. Kemudian, pelaku wisata sudah mampu mempromosikan usahanya secara mandiri maupun kolaborasi dengan agen perjalanan wisata. Hasil ini tercapai karena partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pengelolaan desa wisata.

---

This evaluation aims to see the process of managing the tourism village program by BP Dewi Tetebatu. Another goal is to determine the success of the tourism village based on aspects of community participation and empowerment. This is because community involvement in the development process is important to trigger a participatory tourism village. Previous studies related to the evaluation of tourism villages focus on the results only, so it is important to evaluate the program management process. Thus, this evaluation will focus on evaluating the process of tourism village management by BP Dewi. This study uses the means-ends structures method to determine the suitability of the program with its initial objectives. This method is appropriate to use because it is able to help researchers see the input process to the impact of a program. The results of the evaluation based on this method show that the process of tourism village management by BP Dewi in Tetebatu has been running well. Through the SMI and BAS programs, BP Dewi succeeded in making the community able to manage and promote their tourist destinations. Regarding governance, the community has been able to provide hospitality according to standards to visitors. Then, tourism actors have been able to promote their businesses independently and collaborate with travel agents. These results were achieved due to the active participation of the community in every process of managing the tourism village."

"Paradigma pembangunan sekadar berbasis materialistis dan hanya berfokus pada capaian pertumbuhan ekonomi telah meminggirkan manusia sebagai subjek khususnya perempuan. Pembangunan infrastruktur energi dan kelistrikan yang buta gender bukan memberikan manfaat kepada perempuan melainkan menghasilkan tekanan tambahan. Penelitian ini bertujuan mengungkap implikasi pembangunan fasilitas listrik berbasis komunitas terhadap kapabilitas perempuan di kampung adat, utamanya persoalan akses dan partisipasi dalam pembangunan, pemaknaan perubahan dari listrik dan pembentukan kapabilitas perempuan. Penelitian ini menggunakan teori kapabilitas yang disandingkan dengan teori interseksionalitas dan pemikiran feminisme postkolonial untuk menganalisis temuan-temuan empirik. Metodologi penelitian kualitatif dilakukan melalui analisis data sekunder, observasi, dan wawancara mendalam terhadap lima perempuan subjek utama serta dua orang subjek pendukung. Lokasi penelitian dilakukan di kampung adat Ubu Oleta, desa Weetana, kecamatan Laboya Barat, Sumba, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menemukan bahwa akses dan prasarana masih buruk dan minim partisipasi perempuan dalam proses pembangunan. Perempuan di kampung adat masih belum dapat memanfaatkan kehadiran listrik secara optimal. Aturan adat berupa belis merupakan hambatan dalam pertisipasi, akses, dan pemanfaatan listrik bagi perempuan. Perempuan di kampung adat selain mengalami diskriminasi akibat aturan adat, sebagai individu dengan beragam identitas, juga mengalami tekanan secara interseksionalitas struktural, politik, dan representasional. Temuan yang juga penting adalah perempuan tetap mampu mengaktifkan faktor-faktor konversi lingkungan, sosial, dan personal dalam mencapai fungsi kapabilitas mereka sebagai perwujudan penggunaan listrik. Kendala struktural aturan adat dan belis menjadi hambatan utama dalam mencapai fungsi kapabilitas mereka, karena berbagai diskriminasi yang muncul dari praktik adat tersebut, menyebabkan beban ekonomi yang menjurus ke pemiskinan terstruktur. Rekomendasi utama adalah mengupayakan revitalisasi aturan adat terkait belis dan meningkatkan peran partisipasi perempuan yang hakiki dalam proses pembangunan energi.

---

The development paradigm that based on materialism is only focuses on achieving economic growth, which has tendency to marginalize people especially women. Gender- blind development of energy and electricity infrastructure does not provide benefits to women but creates additional pressure. This study aims to reveal the implications of the development of community-based electricity facilities on women's capabilities in traditional villages, especially the issues of access and participation in development, the significant of changes from electricity and the development of women's capabilities. This study utilize capability theory alongside intersectionality theory and postcolonial feminist thinking to analyze empirical findings. The qualitative research methodology was carried out through secondary data analysis, observation, and in-depth interviews with five women as the main subjects and two informants as supporting subjects. The research location was carried out in the Kampung Adat Ubu Oleta, Desa Weetana, kecamatan Laboya Barat, kabupaten Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. This research found that access and infrastructure were poor and women's participation in the development process was insignificant. Women in kampung adat are still unable to optimized utilization of electricity. The customary rule in the form of belis is an obstacle in the participation, access and utilization of electricity for women. In addition women are experiencing discrimination due to customary rules, women in kampung adat, as individuals with various identities, also experience pressure from structural, political and representational intersectionality. An important finding is that women are still able to activate environmental, social and personal conversion factors in achieving their capability function as a result utilization of electricity. Structural constraints on customary rules and belis are the main obstacles in achieving their capability function, because various discriminations that arise from these customary practices cause an economic burden that leads to structured impoverishment. The main recommendations are seeking to revitalize customary rules regarding belis and increase the role of women's participation in the energy development process."

"ABSTRAKPembangunan berprespektif gender merupakan upaya mengintegrasikan masalah gender dalam pembangunan melalui pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, kredit, pekerjaan, dan peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan pada sektor publik. Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan dinilai dari kinerja Gender Development Index GDI atau Indeks Pembangunan Gender IPG ; Provinsi NTT adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki trend angka IPG yang terus meningkat, namun disisi lain capaian IPM nya masih rendah. Pada tahun 2014 dan 2015, angka IPG provinsi NTT berturut-turut sebesar 92,76 dan 92,91 dimana secara nasional berada diatas capaian IPG Indonesia. Akan tetapi angka IPM nya masih sangat rendah peringkat ke-4 dari belakang dibandingkan IPM rata-rata provinsi di Indonesia.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan pembangunan berprespektif gender pada kabupaten/kota di provinsi NTT serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut baik dari indikator ekonomi dan non ekonomi; Metode analisis secara deskriptif dan regresi linear berganda menggunakan data panel dengan program pengolahan EVIEWS.Hasil penelitian menunjukan bahwa kesetaraan gender pada kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur dipengaruhi oleh variabel-variabel porsi pengeluaran pemerintah kabupaten/kota di provinsi Nusa Tenggara Timur di bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD, besarnya pengeluaran pemerintah perkapita di bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD, proporsi belanja rumah tangga untuk pendidikan dan kesehatan, serta porsi angkatan kerja perempuan dalam angkatan kerja total. Dampak peningkatan seluruh variabel bebas tersebut terhadap kesetaraan gender sangat kecil terlihat dari nilai kooefisien regresinya yang sangat kecil. Variabel bebas yang menunjukan arah pengaruh yang positif, yaitu belanja pemerintah perkapita untuk pendidikan dan kesehatan serta proporsi angkatan kerja perempuan dalam angkatan kerja total.

---

ABSTRACTDeveloping gender perspective is an effort to integrate gender issues into development through the fulfillment of basic rights such as education, health, credit, employment, and increasing the participation of women in public sector living. One of the indicators of development success is judged by the performance of the Gender Development Index GDI NTT Province is one of the provinces in Indonesia which has a trend of increasing GDI numbers, but one the other hand the achievement of HDI is still low. In 2014 and 2015, the GDI of the province of NTT is 92.76 and 92.91, respectively, which is nationally above the achievement of GDI Indonesia. However, the HDI is still very low ranked 4th from behind than the average HDI of the province in Indonesia. This study aims to analyze the success of developing gender perspective in districts of NTT province and to know the factors that influence the success both from economic and non economic indicators. Descriptive analysis method and multiple linear regression using panel data with EVIEWS processing program. The research results show that gender equality in districts of East Nusa Tenggara province is influenced by the variables of government expenditure portion in education and health on APBD, the amount of government expenditure per capita in education and health on APBD, the proportion of household expenditure on education and health, and the share of the female labor force in the total labor force. The impact of the increase of all independent variables on gender equality is very small from the very small regression coefficient. The independent variables indicate the direction of positive influence, ie per capita government expenditure on education and health and the proportion of female labor force in total labor force "

"Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan kontribusi sektor pariwisata terhadap pembangunan ekonomi nasional dan daerah, Pemerintah menetapkan Taman Nasional Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu destinasi wisata super prioritas. Kebijakan ini ditengarai mampu meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Taman Nasional Komodo yang terletak di Kabupaten Manggarai Barat, NTT.  Penelitian ini bertujuan untuk menguji spillover effect peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Taman Nasional Komodo terhadap peningkatan kunjungan wisman ke destinasi wisata lain di provinsi NTT serta pengaruhnya terhadap peningkatan perekonomian kabupaten-kabupaten lain di provinsi NTT. Dengan menggunakan metode Spatial Autoregressive (SAR) dan Spatial Durbin Model (SDM) pada data 19 Kabupaten/Kota di NTT dalam kurun waktu Tahun 2012-2018, penelitian ini menemukan bahwa terdapat spill over effect yang positif dan signifikan dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Taman Nasional Komodo terhadap kunjungan wisman ke destinasi wisata di daerah lainnya di NTT. Efek dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara juga berasosiasi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara lokal maupun terhadap daerah lain di NTT. Lebih lanjut, peningkatan sektor pariwisata tersebut dapat mendorong terjadinya konvergensi pembangunan wilayah di provinsi NTT.

---

To increase tourist visits and the contribution of the tourism sector to national and regional economic development, the Government has designated Komodo National Park in East Nusa Tenggara (NTT) Province as one of the super priority tourist destinations. This policy has been proven to be able to increase foreign tourist visits to Komodo National Park, which is in West Manggarai Regency, NTT. This study aims to examine the spill over effect of increasing foreign tourist visits to Komodo National Park on increasing foreign tourist visits to other tourist destinations in NTT province and increasing the economy of other districts in NTT province. By using the Spatial Autoregressive (SAR) and Spatial Durbin Model (SDM) methods on data from 19 districts/cities in NTT in the period 2012-2018, this study found that there was a positive and significant spill over effect from foreign tourist visits to Komodo National Park. on foreign tourists visiting tourist destinations to other areas in NTT. The effect of increasing foreign tourist arrivals is also positively and significantly associated with economic growth both locally and in other regions in NTT. Furthermore, the increase in the tourism sector can encourage the convergence of regional development in the province of NTT."

"Tulisan ini mengkaji kinerja termal bangunan tradisional Sao Ria di desa Ngalupolo dan Nggela, Nusa Tenggara Timur. Analisis dilakukan dengan membandingkan perbedaan suhu yang terjadi sebagai indicator kenyamanan ruang dalam. Hasilnya dikomparasi dengan pengukuran respon thermal penghuni terhadap kondisi ruang yang terjadi. Ditemukan bahwa meskipun kondisi kelembapan >80% dengan kecepatan angina 0,1-1 m, namun kinerja kedua Sao Ria menunjukkan bahwa suhu ruang dalam mampu lebih hangat pada musim hujan dan juga sebaliknya. Hal ini menunjukkan termal statis sebanding dengan respon termal. Temuan ini dapat menjadi dasar pembelajaran dalam hal pengembangan desain bangunan masa kini dengan mengadopsi sistem kinerja bangunan Sao Ria tersebut."

"Energi angin adalah salah satu energi baru dan terbarukan yang sedang dikembangkan sebagai energi alternatif untuk mengatasi krisis energi yang akan dihadapi. Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang memiliki potensi angin yang cukup baik untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Salah satu teknologi yang banyak digunakan untuk pemanfaatan energi menjadi pembangkit listrik adalah turbin angin. Dalam pembangunan turbin angin, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi diantaranya yaitu kecepatan dan arah angin, kemiringan lereng, dan beberapa faktor lain seperti penggunaan tanah dan wilayah permukiman. Dengan kondisi angin di Nusa Tenggara Timur yang memiliki kecepatan rata-rata 3 m/s hingga 7 m/s maka jenis turbin angin skala menengah sangat cocok untuk dikembangkan. Sehingga hasil dari penelitian ini yaitu berupa gambaran mengenai potensi angin di Nusa Tenggara Timur serta wilayah yang berpotensi untuk pembangunan turbin angin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan akan energi.

---

Wind energy is one of the new and renewable energy is being developed as an alternative energy to overcome the energy crisis to be faced. East Nusa Tenggara is a region that has a good enough wind potential to be used as a power plant. One of technology that is widely used for the utilization of energy into electricity generation is wind turbines. In the construction of wind turbines, there are several variables that affect them is the speed and direction of wind, slope, and several other factors such as the landuse and residential areas. With the wind conditions in East Nusa Tenggara which has an average speed of 3 m/s to 7 m/s the kind of medium scale wind turbine is suitable to be developed. So the results of this research in the form of an overview of the wind potential in East Nusa Tenggara and the region that have the potential for development of wind turbines to meet the needs of the community in need of energy."

"Praktik paradiplomasi pertama kali muncul sejak Perang Dunia Satu dan mengalami perkembangan pasca berakhirnya Perang Dunia Dua dan dan dimulainya Perang Dingin. Dalam kurun waktu singkat, praktik paradiplomasi telah menyebar secara luas di berbagai belahan dunia, seperti di Kawasan Asia, salah satunya adalah di Indonesia. Praktik paradiplomasi di Indonesia pertama kali berlangsung sejak tahun 1960-an, kemudian terus berkembang dan menjadi tren yang banyak diadopsi oleh pemerintah daerah di Indonesia, termasuk dalam hal ini adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kerja sama sister province dengan Provinsi Kujawsko-Pomorskie sejak tahun 2018. Pada April 2019, kerja sama ini melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI), selanjutnya, memasuki tahun 2020-2022 kerja sama ini mengalami penurunan aktivitas dan tidak menunjukkan progres yang signifikan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian studi kasus, penelitian ini menelusuri mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika proses implementasi kerja sama sister province ini, dengan menggunakan teori utama yakni Paradiplomasi. Dari sini kemudian dicapai hasil yang menunjukkan dinamika proses implementasi kerja sama sister province NTB dan Kujawsko-Pomorskie dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang diklasifikasikan ke dalam dua sisi, pertama faktor eksternal yang mencakup hubungan bilateral antara Indonesia dan Polandia dan krisis Pandemi COVID-19. Kedua, faktor internal, diantaranya adalah pertama, desentralisasi, kedua, birokrasi dalam aspek manajemen kelembagaan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam birokrasi di Pemerintah Provinsi NTB, ketiga, kepemimpinan dan manajemen dalam aspek karakteristik dan demokratisasi pemimpin dari Pemerintah Provinsi NTB. Demikian, kerja sama ini menunjukkan praktik paradiplomasi yang buruk yang dipengaruhi oleh faktor keterbatasan pada sumber daya manusia dan karakteristik dari kepemimpinan Pemerintah Provinsi NTB.

---

The practice of paradiplomacy first emerged in World War One and developed after the end of World War Two and the start of the Cold War. In a short period of time, the practice of paradiplomacy has spread widely in various parts of the world, such as in the Asian Region, one of which is in Indonesia. The practice of paradiplomacy in Indonesia first took place in the 1960s, then continued to develop and became a trend that was widely adopted by local governments in Indonesia, including in this case the West Nusa Tenggara Provincial Government through sister province cooperation with Kujawsko-Pomorskie Province since 2018. In April 2019, this cooperation signed a Letter of Intent (LoI), then, entering 2020-2022 this cooperation experienced a decline in activity and did not show significant progress. Using a qualitative approach and case study research method, this research explores the factors that influence the dynamics of the implementation process of this sister province cooperation, using the main theory of Paradiplomacy. The results show that the dynamics of the implementation process of the sister province cooperation between NTB and Kujawsko-Pomorskie are influenced by a number of factors that are classified into two sides, first, external factors which include bilateral relations between Indonesia and Poland and the COVID-19 Pandemic crisis. Second, internal factors, including first, decentralization, second, bureaucracy in the aspect of institutional management and limited human resources in the bureaucracy in the NTB Provincial Government, third, leadership and management in the aspect of characteristics and democratization of leaders from the NTB Provincial Government. Thus, this cooperation shows poor paradiplomacy practices that are influenced by the limited human resources and characteristics of the leadership of the NTB Provincial Government."

"Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Divestasi dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan Studi Kasus Kegiatan Pertambangan Mangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini dilakukan karena adanya penerapan kewajiban divestasi di sektor pertambangan minerba, yang menimbulkan kekhawatiran bagi para penanam modal asing dalam melakukan kegiatan di sektor pertambangan. Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) diambil, karena daerah tersebut saat ini tumbuh dengan pesat sebagai salah satu daerah baru tujuan penanaman modal, dengan memiliki potensi pertambangan khususnya dalam sektor pertambangan minerba, dengan potensi mangan khususnya. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait regulasi pertambangan minerba dan penanaman modal dalam pelaksanaan divestasi disektor pertambangan yang ada saat ini, utamanya terkait dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal asing, (utamanya dalam kegiatan pertambangan mangan yang ada di NTT). Penelitian ini jenis penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini mengkaji norma hukum yang tertulis terkait pertambangan minerba, yang dilakukan dengan penelitian sistematik hukum, sehingga penelitian dilakukan terhadap hal-hal meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan objek hukum yang terkait. Adapun temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa, divestasi bukan merupakan hal yang menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Divestasi yang ada hanya merupakan upaya pengaturan negara dalam mengelola SDA minerba yang ada, namun dalam upaya tetap memperhatikan peluang-peluang ekonomi yang tidak hanya berpotensi memberi keuntungan bagi negara, tapi juga pelaku usaha. Dalam hal ini pemerintah juga menjalankan fungsinya sebagai pelaku usaha (entrepreneur) dalam mengelola sektor pertambangan yang ada. Permasalahan-permasalahan pada tahapan perencanaan, perizinan, dan adanya benturan antara UU Minerba dengan aturan sektoral lainlah yang menjadi masalah utama.

---

This research discusses the legal analysis of divestment arrangements within the application of Act No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining (Mineral and Coal Act) with a case study on manganese mining activities in East Nusa Tenggara Province. This research is performed on the grounds of divestment requirements in mineral and coal mining sector, which raises concern for foreign investors in mining activities. East Nusa Tenggara is the region of focus in this research because that region grows rapidly as one of the new investment destinations, with a mining potential especially in mineral and coal mining sector and with manganese potential in particular.

This research generally aims to draw the picture of the implementation of divestment in relation to the existing regulations on the mineral and coal mining and on investment, mainly with regards to the provision of legal certainty for foreign investors looking to invest in the manganese mining activities in East Nusa Tenggara. This research is legal-normative in nature, because this research studies the written legal norms relating to the mineral and coal mining, which is performed as a systematic legal research such that it is performed on the matters covering the legal subjects, rights and duties, legal events, legal connection, and the related legal objects.

The main finding of this research is that divestment is not the source of legal uncertainty. The divestment serves only as State's efforts to manage existing mineral and coal natural resources, and whose efforts still keep in mind the economic opportunities that potentially benefit both the State as well as the businesses. With this regard, the government also functions as entrepreneur in management the mining sector. The issues in the planning and licensing stages and the conflicts between Mineral and Coal Act with the other sectoral regulations are the actual culprit of legal uncertainty. "

"Daerah sembalun yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki Potensi panas bumi yang besar. Potensi panas bumi yang besar tersebut haruslah dapat segera dimanfaatkan untuk mempercepat proses transisi ke energi baru terbarukan. Dalam proses eksplorasi energi panas bumi tersebut, salah satu tahapan yaitu pengeboran merupakan suatu tahapan penting dan juga mahal dalam eksplorasi panas bumi. Untuk itu diperlukan proses perencanaan yang matang, salah satunya dalam persiapan lokasi pengeboran. Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan informasi geologi teknik dari daerah sembalun untuk menilai kesesuaian dari daerah penelitian untuk pembangunan dudukan sumur pengeboran. Metode penelitian meliputi pemetaan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran kondisi lahan, data sifat fisik batuan dan tanah serta data diskontinuitas. Hasil akhir dari penelitian berupa peta geomorfologi sembalun yang terdiri atas satuan perbukitan tinggi vulkanik berlereng agak curam dan satuan pegunungan berlereng curam, peta geologi teknik yang tersusun atas satuan endapan tanah, satuan kolovium, satuan andesit lapuk rendah, satuan andesit lapuk tinggi, satuan breksi vulkanik lapuk rendah dan satuan breksi vulkanik lapuk tinggi, nilai kestabilan lereng dari Slope Mass Rating pada batu andesit adalah 62.4 dengan jenis kegagalan yang mungkin terjadi adalah wedge failure, selanjutnya nilai Slope Mass Rating breksi vulkanik adalah 58.07 dengan kegagalan jenis toppling failure. Dari keempat titik lokasi penelitian didapatkan lokasi SBL-2 merupakan titik dengan kesesuaian lahan yang baik.

---

Sembalun region, located in West Nusa Tenggara Province has a large geothermal potential. The enormous geothermal potential must be used immediately speed up transition process to renewable energy. In the geothermal energy exploration process, one of the stages, namely drilling, is an important and costly stage in geothermal exploration. For this reason, a careful planning process is needed, one of which is in the preparation of drilling locations. In this study, geological engineering information was collected from the Sembalun area to decide the most suitable location for the construction of drilling well pad. The research method includes field mapping to get an overview of land conditions, data on physical properties of rocks and soils as well as discontinuity data. The final results of the research are sembalun geomorphological maps, consist of volcanic high hill with gently steep slope unit and volcanic mountain with steep slope unit. Geological engineering maps consist of soil sediment unit, colovium unit, high weathered andesit unit, low weathered andesit unit, high weathered volcanic breccia unit, low weathered volcanic breccia unit. SMR value of andesit rock is 62.4 with potential wedge failure and breccia volcanic with SMR value 58.07 with potential toppling failure. Of all locationin sembalun SBL-2 is the most suitable location."