Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menjelaskan mengenai upaya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 terhadap pelaksanaan program Kota Layak Anak pada tahun 2016 yang masih terhambat akibat permasalahan kriminalitas terhadap anak yang masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan sekunder. Temuan penelitian memerlihatkan bahwa upaya perlindungan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui program KLA di Kota Depok mengalami hambatan. Kendala tersebut terjadi akibat kurangnya komitmen DPAPMK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini muncul karena upaya pengawasan oleh DPRD Kota Depok periode 2014-2019 masih bias dengan kepentingan partai dalam menilai kinerja pemerintah kota Depok.

---

This thesis explains the controlling of DPRD Depok city period 2014 2019 to implementation of Child Friendly City in 2016 which is still hampered due to crime issues against the children, using qualitative methods based on primary and secondary data. The result of this study shows obstacle of the child protection organized by the local government through the KLA in Depok. The issue causes by lack of commitment DPAPMK in carrying out its duties and functions. This problem arises because the supervision effort by the DPRD Depok city period 2014 2019 is still biased with the party 39s interest in assessing the performance of the government."

"Kebijakan kota layak anak di kota Depok merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Kebijakan kota layak anak ini muncul akibat dari semakin banyaknya tindak kekerasan terhadap anak dan juga pelanggaran- pelnggaran hak anak di kota Depok. Dari berbagai sumber refrensi yang didapatkan oleh peneliti, kota Depok merupakan kota satelit jakarta dimana tngkat laju penduduknya paling tinggi diantara kota-kota lain yang menjadi satelit jakarta sehingga dirasa penting untuk menyelesaikan kasus pelanggaran-pelanggaran hak anak yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti bertujuan utnuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hak-hak anak yang di Implementasikan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dengan pendekatan Positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif terhadap indikator-indikator batasan implementasi kebijakan. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan dalam Program Kota Layak Anak di kota depok sudah cukup berhasil karena sudah adanya sosialisasi mengenai hak-hak anak, sudah adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah, dukungan dari masyarakat dan pihak swasta.

---

Child-friendly city policies in Depok is a manifestation of the commitment of local government to provide protection to the rights of the child. This child-friendly city policies arising from the increasing number of acts of violence against children and child rights violations pelnggaran in Depok. References from various sources obtained by the researchers, is a satellite city of Depok Jakarta where tngkat rate of population is highest among the other cities that became satellites jakarta thus considered important to resolve cases of child rights violations that occurred. Based on this, researchers primary objective is to determine how the application of the protection of the rights of children in Deploys in Depok. This study uses the theory of policy implementation with Positivist approach and qualitative data collection techniques. Analysis using descriptive analysis of indicators of policy implementation constraints. The results of this research is the implementation of policies in the Child Friendly Cities Program in the city of Depok has been quite successful because it is the socialization of the children's rights, has been a high commitment from the government, the support of the public and private sectors."

"Penelitian ini membahas tentang kinerja DPRD Kota Depok periode 2009 2012 dalam pelaksanakan fungsi legislasi Lebih khusus penelitian ini menjelaskan faktor faktor apa saja yang menghambat kinerja DPRD tersebut Untuk membahasnya penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data Temuan dari penelitian ini adalah kinerja DPRD Kota Depok periode 2009 2014 dalam pelaksanaan fungsi legislasi masih rendah Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan hak inisiatif DPRD secara kuantitas dalam membuat inisiatif Raperda masih sangat kurang Secara kualitas pun Perda hasil inisiatif DPRD Kota Depok yaitu Perda No 8 Tahun 2010 pun masih belum efektif Masih rendahnya kinerja DPRD disebabkan oleh empat faktor yang mempengaruhinya diantaranya peraturan undang undang dan tata tertib DPRD hubungan antara DPRD dengan eksekutif daya dukung sarana dan prasarana DPRD dan kemampuan serta pola pikir anggota DPRD Kota Depok.

---

This research describes the performance of DPRD Kota Depok period 2009 2012 in the implementation of legislative function More specifically this research describes the factors that disturb the performance of DPRD Kota Depok The method used in this research is qualitative with in depth interview and document study as instruments to collect the data This research founds that the performance of DPRD Kota Depok in the implementation of legislative function is still low It can be seen from the quantity of the right initiative in DPRD for making the initiative draft is still lacking In quality the result of regulation initiative of DPRD Kota Depok by law number eight of 2010 is still not effective The low performance of parliament due to four factors that influence them regulatory laws and rules of Parliament the relationship between parliament and executive infrastructure carrying capacity of parliament and the ability and mindset legislators of DPRD Kota Depok."

"Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) lahir sebagai tindak lanjut Konvensi Hak Anak PBB dan merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Penelitian ini merupakan studi kebijakan yang menganalisis interpretasi kebijakan KLA di tingkat kota dan implementasi kebijakan KLA di lingkungan RW. Penelitian menghasilkan tipologi penyelenggaraan kebijakan KLA dilihat dari interpretasi di tingkat kota dan implementasi di lingkungan RW, dimana penyelenggaraan kebijakan KLA yang terintegrasi bisa dicapai bila interpretasi di tingkat kota berkembang dengan baik dan partisipasi masyarakat di lingkungan RW tinggi, sehingga komunitas menjadi kreatif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemenuhan hak anak. Penelitian juga menghasilkan ‘Model Peneyelenggaraan Kebijakan KLA’ sebagai implikasi praktis.

---

Policy of Child Friendly City (CFC) is developed as the follow up of Convention on the Rights of the Child initiated by UN, and as Government initiative to improve child welfare. This research is a social policy study which analyse policy interpretation in city / government level and policy implementation in the community. The research brought about typology of CFC implementation, where the integrated CFC policy implementation can be reached if the implementation in city level goes accordingly and the level of community participation is high, so that they can run creative activities to fulfill children’s rights. The research also have the ‘Model of CFC Implementation’ as it’s practice implications."

"Tesis ini membahas implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan lokus penelitian di SMPN 6 Depok dan SMPN 16 Depok. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber, studi kepustakaan, dokumen dan juga audio visual. Hasil penelitian ini menggambarkan Implementasi Kebijakan SRA belum berjalan dengan optimal dalam lingkup proses, hasil dan dampak. Faktor pendukung implementasi Kebijakan SRA adalah sikap dan komitmen sekolah yang kuat terhadap penerapan kebijakan SRA dengan deklarasi bersama seluruh sekolah depok dan terbentuknya Tim Pelaksana SRA di sekolah sedangkan faktor penghambat implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah (1) Hubungan antar organisasi belum terjalin baik dan kurangnya koordinasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, DPAMK, Disdik dan Sekolah; (2) belum ada tugas, fungsi dan tanggung jawab serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dalam Struktur Birokrasi Tim Pelaksana Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Sekolah maupun Dinas terkait; (3) keterbatasan sumber daya. Dalam implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak dibutuhkan kerjasama antara seluruh pihak baik pemerintah pusat dan daerah, sekolah dan masyarakat.

---

This thesis discusses the implementation of the child Friendly School policy set by the Ministry of Women Empowerment and child protection and analyzes supporting factors and barriers to implementing the child friendly School policy in Depok City. This research uses qualitative methods with a type of descriptive research with research locus at SMPN 6 Depok and SMPN 16 Depok. Data collection is done through in-depth interviews with interviewees, literature studies, documents and also audio visuals.

The results of this study illustrate the implementation of the CFS policy has not run optimally in the scope of processes, outcomes and impacts. Factors supporting the implementation of CFS policy is a strong school attitude and commitment to the application of CFS with the joint declaration of all schools Depok and the establishment of CFS implementation team in school while implementing inhibitory factor Child Friendly School policy is (1) the relationship between the Organization has not been established well and the lack of coordination between the Ministry of Women Empowerment and child protection, Ministry of Education and Culture, DPAMK, Disdik and school; (2) There is no duty, function and responsibility as well as the operational standard of procedures (SOP) that is clear in the bureaucracy structure of the implementation team of child friendly school policy in school or related office; (3) Resource limitation. In the implementation of the child friendly school policy requires cooperation between all parties both central and local governments, schools and communities."

"Upaya mewujudkan kesejahteraan anak penting untuk dilakukan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran aktor dalam mewujudkan kesejahteraan anak melalui Kota Layak Anak (KLA)di Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya dan Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat. Aktor yang dimaksud adalah peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha dalam pengembangan KLA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa di Kelurahan Cisalak dalam pengembangan KLA terdapat sinergisitas dari peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha. Sinergisitas ini muncul karena ada peran pemerintah di dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait dengan KLA, ditambah dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat sehingga bisa bekerja sama dengan dunia usaha di dalam melakukan berbagai kegiatan untuk pemenuhan hak anak. Sementara itu, di Kelurahan Cipayung Jaya peran pemerintah kurang di dalam memberikan sosialisasi dan pembinaan terkait KLA, partisipasi masyarakat cenderung rendah dan belum ada keterlibatan dunia usaha dalam pengembangan KLA, sehingga kegitaan pemenuhan hak anak kurang berjalan dan hanya aktif di RW Ramah Anak percontohan. Oleh karena itu, untuk pengoptimalan pengembangan KLA perlu adanya peningkatan sinergisitas komitmen dan sumberdaya dari peran pemerintah, partisipasi masyarakat dan kontribusi dunia usaha.

---

Efforts to realize children's welfare are important because children are the nation's next generation. This study aims to describe and analyze the role of actors in realizing children's welfare through Child Friendly City (CFC) in Cisalak Village, Sukmajaya District and Cipayung Jaya Village, Cipayung District, Depok City, West Java. The actor in question are the role of the government, community participation and the contribution of the business world in developing CFC. This research uses qualitative methods with a descriptive approach. The results showed that in the Cisalak Village in the development of CFC there was a synergy of the role of government, community participation and contribution of the business world. This synergy arises because there are a role for the government in conducting socialization and coaching related to CFC, the high level of community participation so that they can cooperate with the business world in carrying out various activities to fulfill children's rights. Meanwhile, in Cipayung Jaya Village, the government's role is lacking in providing socialization and coaching related to CFC, community participation tends to be low and there is no involvement of the business world in developing CFC, so that the fulfillment of children's rights is not running well. Therefore, to optimize the development of CFC, it is necessary to increase the synergy of commitment and resources from the role of government, community participation and contribution of the business world"

"Pilkada Kota Depok tahun 2015 telah memenangkan pasangan walikota dan wakil walikota yaitu Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Gerindra dan Partai Demokrat. Dalam janji politiknya selama masa kampanye pasangan ini ingin menjadikan Kota Depok sebagai kota yang unggul, nyaman dan religius. Janji politik saat masa kampanye adalah sebuah visi misi dan agenda pasangan ini dalam mengusung rencana kerja jika terpilih saat pemilihan kepala daerah. Setelah terpilih sebagai kepala daerah, maka janji politik tersebut dimasukan ke dalam dokumen RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pengesahan RPJMD harus melalui pembahasan di DPRD dan mendapat persetujuan dimana DPRD Kota Depok hasil Pemilu Legislatif diisi oleh 30 kursi partai politik non-pengusung walikota terpilih. Tulisan ini menjelaskan mengenai faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih terhadap Raperda RPJMD 2016-2021 di DPRD Kota Depok tahun 2016. Teori aktor kebijakan dan kompromi serta penggunaan metode kualitatif akan menjadi pisau analisis untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih terhadap Raperda RPJMD 2016-2021 di DPRD Kota Depok Tahun 2016. Faktor-faktor penyebab dukungan partai politik non-pengusung walikota terpilih adalah faktor konstituen, faktor kesamaan visi dan misi dalam membangun Kota Depok, faktor persentase kenaikan penerimaan pendapatan asli daerah dan kesepahaman eksekutif dan legislatif sebagai sebuah mitra. Akhirnya paripurna pengesahan menghasilkan musyawarah dengan hasil semua partai politik mendukung Raperda RPJMD 2016-2021.

---

Depok City mayor election of 2015 have won Idris Abdul Somad and Pradi Supriatna who were supported by PKS, Gerindra Party, and Demokrat Party. During their political campaign, Idris ndash Pradi promises to make Depok City as superior, comfortable, and religious city. These campaign promises are vision, mission, and agenda of this pairs for carrying out the work plan when elected as mayor and deputy mayor of Depok City. After elected, these campaign promises were included in the RPJMD Medium Term Regional Development Plan. RPJMD ratification must be discussed with and approved by DPRD. More than half of DPRD, 30 seats, consist of political parties which didn rsquo t support Idris ndash Pradi in election. This study seeks to explain about factors causing the support of political parties which didnt support elected mayor on Raperda RPJMD 2016 2021 in Depok City DPRD of 2016. This study uses theory of policy actors and compromises, as well as qualitative methods as analytical tools to explain factors causing the support of political parties which didnt support elected mayor on Raperda RPJMD 2016 2021 in Depok City DPRD of 2016. This study found four factors, which were constituent factors, similarity of vision and mission in developing Depok City, increase of percentage in local revenue reception, and understanding between executive and legislative as partners. Eventually, all political parties through discussion reach consensus in favor of Raperda RPJMD 2016 2021. "

"Tesis ini membahas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Perda No 15 tahun 2013 tentang penyelenggaraan kota layak anak dengan melihat tahap pengembangan KLA yang dalam hal ini tahap persiapan berupa adanya perda pembentukan gugus tugas dan pengumpulan data Sedangkan untuk tahap perencanaan yaitu terkait penyusunan rencana aksi daerah RAD KLA Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif Hasil penelitian ini menyarankan bahwa untuk segera melakukan tahap perencanaan yaitu menyusun RAD KLA dan mewujudkan sistem pelayanan terpadu crisis centre untuk pemenuhan kebutuhan anak di Kota Depok Kata kunci tahap persiapan dan tahap perencaan.

---

This thesis discusses the implementation of the Regional Regulation Perda No 15 of 2013 on the implementation of child friendly cities by looking at the development stage of the KLA were in this stage of the preparation in the form of the regulation the establishment of a task force and data collection But for the planning phase of the action plan is related to the area RAD KLA This research is qualitative research withs descriptive design The results of this research suggest that for conduct the planning phase for preparing a RAD KLA and realizing a system of integrated services crisis centers immediately to meet the needs of children in Depok Keywords preparation and planning stage"

"ABSTRAKKebijakan kota layak anak diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, dimana kebijakan tersebut berisikan 24 indikator sebagai pemenuhan kebijakan dan akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Salah satu kota yang ditunjuk untuk menjadi pilot project adalah Kota Depok selain itu kebijakan Kota Layak Anak dijadikan program andalan. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak tentunya dimulai dari sector yang kecil terlebih dahulu yaitu dimulai dari lingkungan keluarga lalu RT dan RW, salah satu dinas yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak terkait lingkungan Keluarga RT dan juga RW adalah Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga Kota Depok. Dalam kebijakan Kota Layak Anak terbagi menjadi 5 kluster hak anak dimana Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok merupakan koordinator dari kluster ke 2 yaitu mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dalam mewujudkna Kota Layak Anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasl penelitian dari peran dinas perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga kota depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah: 1) Kurang Komitmen dari pemimpin, 2) koordinasi yang kurang antar dinas dan lembaga lain, 3) sosialisasi yang dilakukan tidak secara berkala, 4) Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai

---

ABSTRACT

Child-friendly city policy is regulated in the Republic of Indonesia Minister of Women Empowerment and Child Protection Decree Number 11 of 2011, where the policy contains 24 indicators as the policy's fulfillment and will be directed to the level towards child-friendly city. One of the cities designated to become the pilot project is the City of Depok, where the Child-friendly City policy has become the mainstay program. In realizing Child Friendly City, it should certainly starts from a small sector first, starting from the family environment then the neighborhood association (RT) and community association (RW), one of the agencies that plays a role in realizing Child Friendly City related to the family neighborhood association environment as well as the community association is the Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City. In the child-friendly city policy, the rights are divided into 5 clusters, where the Child Protection,Community and Family Empowerment Agency of Depok City is the coordinator of the second cluster, namely on the Family Environment and Alternative Parenting. With this in mind the author is interested in researching on how the role of the Department of Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City in realizing Child Friendly City. The approach used in this research is a qualitative approach, with descriptive research type. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews and literature study. The results of the research on the role of the child protection, community and family empowerment agency of Depok City : 1) the Lack of Commitment from leaders, 2) the lack of coordination between agencies and other institutions, 3) inconstant socialization, 4) Inadequate Human Resources."