Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mencari korelasi antara kohesi ASEAN dan keterlibatan Cina terkait inisiatif ASEAN dalam menangani isu sengketa wilayah Laut Cina Selatan. Dengan menggunakan enam variabel pengukur kohesi institusi regional berdasarkan teori eksternalisasi neo-fungsionalis ala konstruktivis, penelitian ini menemukan bahwa sejak tahun 1992 hingga pertengahan tahun 2017 tren kohesi ASEAN secara umum tergolong sebagai caucus. Semakin rendah kohesi ASEAN, maka ASEAN semakin sulit untuk mencapai posisi bersama dan memengaruhi sikap yang di ambil Cina. ASEAN dalam kondisi yang tidak kohesif juga rentan terhadap pengaruh Cina. Sebaliknya, kohesi ASEAN yang meninggi menunjukkan peningkatan ketahanan institusional ASEAN, sehingga semakin sulit bagi ASEAN untuk terpengaruh oleh pihak ketiga, terutama Cina. Kohesi yang tinggi bahkan memungkinkan ASEAN untuk mengajak Cina agar lebih terlibat secara aktif dalam mekanisme manajemen sengketa wilayah Laut Cina Selatan yang diinisasikan oleh ASEAN. Penelitian ini menyimpulkan bahwa repetisi interaksi ASEAN-Cina telah menjadi mekanisme kausal atas hubungan pengaruh resiprokal antara kohesi ASEAN dan keterlibatan Cina, sebagai bagian dari suatu konfigurasi kausal terkait inisiatif ASEAN untuk menangani sengketa wilayah Laut Cina Selatan.

---

ABSTRACTThis study examines the correlation between ASEANs cohesion and Chinas involvement in the initiatives issued by ASEAN to address the South China Sea disputes. Based on six cohesion variables in the constructivist reinterpretation of the neo functionalist externalization thesis, this study found that from 1992 to mid 2017 ASEANs cohesion trend is generally categorized as caucus. The lower ASEANs cohesion is, the more difficult for ASEAN to reach a common position and to affect China s attitude towards ASEANs initiatives. ASEAN in non cohesive conditions is also more vulnerable to Chinese influence. On the other hand, the heightened ASEANs cohesion shows an increase in ASEANs institutional resilience, making it increasingly difficult for ASEAN to be influenced by third party, including China. High level of cohesion allows ASEAN to influence China to be more actively involved in the mechanisms to address the South China Sea dispute initiated by ASEAN. This study concludes that the repetitive ASEAN China interaction has been the causal mechanism for the reciprocal relationship between ASEANs cohesion and Chinas involvement, which exists in a causal configuration vis vis ASEANs initiatives to address the South China Sea disputes."

"Permasalahan Laut Cina Selatan merupakan permasalahan yang belum mencapai titik terang sampai dengan saat ini. Ketegangan kembali menguat setelah munculnya China Threat Teory serta gencarnya kebijakan Belt and Road Initiative oleh pemerintah China yang mencangkup Silk Road Economic dan Maritime Silk Road. Klaim Cina terhadap Kawasan Laut Cina Selatan dengan Nine Dash Line menimbulkan keresahan di negara kawasan ASEAN yang sebagian besar memiliki klaim yang tumpang tindih. Indonesia tidak termasuk sebagai negera penuntut dalam kasus sengketa di Laut Cina Selatan, namun demikian Indonesia turut terkena imbasnya dengan klaim perairan Natuna utara yang diakui Cina sebagai Traditional Fishing Ground. Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran tingkat ancaman Cina terhadap Indonesia dengna menggunakan metode penilaian ancaman Prunckun untuk menilai persepsi tingkat ancaman dari pihak Indonesia. Peneliti menggunakan metodekualitatif, dengan menganalisis hasil wawancara dengan narasumber secara mendalam tentang respon yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pergerakan yang dilakukan Cina di Laut Cina Selatan. Dalam penelitian ini peneliti berfokus dengan mengkaji respon pemerintah khususnya dari dua sisi komponen strategis yakni aspek kekuatan bersenjata dan aspek ekonomi. Dari dua aspek tersebut dilakukan perbandingan respon untuk melihat konsistensi pemerintah dalam menghadapi ancaman Cina. Dalam penelitian ini didapat bahwa langkah pemerintah dari dua aspek tersebut menunjukkan tidak sejalan. Kemudian Peneliti menggunakan K3N sebagai alat untuk memberikan produk Intelijen sebagai bentuk fungsi intelijen yakni Warning, Forecasting dan Problem Solving.

---

The South China Sea problem is a problem that has not yet reached the bright spot until now. Tensions have strengthened again after the emergence of China Threat Theory and the incessant Belt and Road Initiative policy by the Chinese government which includes the Silk Road Economic and Maritime Silk Road. China's claim to the South China Sea Area with the Nine Dash Line has caused unrest in ASEAN countries, most of which have overlapping claims. Indonesia is not included as a claimant country in cases of disputes in the South China Sea, however, Indonesia is also affected by the claim that the North Natuna waters are recognized by China as the Traditional Fishing Ground. In this study, the measurement of China's threat level to Indonesia was carried out using the Prunckun threat assessment method to assess the perceived threat level from the Indonesian side. The researcher used a qualitative method, by analyzing the results of interviews with sources in depth about the response made by the Indonesian government to the movements carried out by China in the South China Sea. In this study, researchers focused on examining the government's response, especially from the two sides of the strategic component, namely the aspect of armed power and the economic aspect. From these two aspects, a response was compared to see the consistency of the government in facing the Chinese threat. In this study, it was found that the government's steps from these two aspects showed that they were not in line. Then the researcher used K3N as a tool to provide intelligence products as a form of intelligence function, namely Warning, Forecasting and Problem Solving.

"

"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

---

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."

"Penelitian ini membahas mengenai klaim kedaulatan Cina di Laut Cina Selatan dengan mengkaji perspektif Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina sebagai basis legalitasnya. Cina mengklaim sebagian Laut Cina Selatan sebagai wilayah kedaulatan negaranya. Klaim tersebut didukung dengan adanya bukti-bukti sejarah. Penulis memulai penelitian dengan menginterpretasi latar belakang yang memicu konflik Laut Cina Selatan menggunakan pendekatan historis dan studi kualitatif, kemudian mengkaji pernyataan resmi pemerintah Cina dan menganalisa bukti-bukti sejarah yang digunakan Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim Cina tidak sesuai dengan data-data sejarah. Perspektif yang dimiliki oleh Cina merupakan hasil penafsiran data sejarah yang kurang akurat.

---

This study discusses China's sovereignty claims in the South China Sea by examining China's perspective and analyzing historical evidence that China uses as its legal basis. China claims part of the South China Sea as its sovereign territory. This claim is supported by historical evidence. The author begins the research by interpreting the background that triggers the South China Sea conflict using a historical approach and qualitative studies, then examines the official statements of the Chinese government and analyzes historical evidence used by China. The results shows that China's claims are not in accordance with historical data. China's perspective is the result of inaccurate interpretation of historical data."

"Tesis ini membahas tentang pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat di Kawasan Asia Pasifik dengan menggunakan konsep dan teori politik luar negeri terhadap penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan pada periode kepemimpinan Presiden Barack Obama 2009-2016 . Penelitian memanfaatkan metode kualitatif secara deskriptif analitik untuk memberikan gambaran terkait judul tesis ini. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan bahwa Amerika Serikat mendorong penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan secara damai melalui proses menjaga keseimbangan di kawasan Asia Pasifik; tujuannya adalah menggalang persatuan dan dukungan negara-negara yang terlibat dalam konflik, serta resolusi perdamaian dan menghargai prinsip-prinsip internasional.Proses tersebut dapat diidentifikasi dari kebijakan luar negeri pada era pemerintahan Presiden Barack Obama yang mengalihkan fokus strategi dari Timur Tengah ke Asia serta memasukkan stabilitas Laut Cina Selatan sebagai kepentingan nasional dengan mengimplikasikan smart power international order yang diplomatis untuk membangun kerjasama baik yang bersifat bilateral maupun multilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

---

This thesis examines an approach of the United States in the Asia Pacific region by using theory and concept of foreign policy of the Obama rsquo s administration 2009 2016 in settling the South China Sea disputes between nations of ASEAN and China. It uses qualitative research by using descriptive analytics design to provide an overview of the topic studied. The process of data collection was done through literature study. The results of the study discovered that the United States encouraged ASEAN member countries which are confronting disputes with China over South China Sea. To settle those disputes the United States in one way, supports the countries involved in the conflict, and in other way, encourages to call for peace resolution and respect the principles and spirit of international law. The approach taken by the United States was drawn from the switch of the United State foreign policies under the Obama rsquo s administration from the Middle East to Asia known as Pivot to Asia and to include maintaining stability as integral part of the United States national interests in the Asia Pacific. Finally, the United States is displaying a sort of diplomacy, the smart power international orderto establish cooperation with countries in the Asia Pacific region both bilaterally or multilaterally."

"Tulisan ini membahas mengenai upaya resolusi konflik dari ASEAN dan Republik Rakyat Cina (RRC) di dalam penyelesaian isu sengketa Laut Cina Selatan  lewat Code of Conduct in the South China Sea (COC). Declaration of Conduct in the South China Sea yang dicanangkan pada tahun 2002 ternyata masih belum bisa ditingkatkan menjadi sebuah kode etik yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab dari lambatnya penyetujuan dari COC di Laut Cina Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teori signifikansi rezim sebagai cara untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kedua belah pihak tidak bisa merumuskan  sebuah kode etik di Laut Cina Selatan. Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini pada akhirnya adalah adanya faktor kepentingan nasional yang bersifat egoistik, perbedaan kekuatan politik, perbedaan normatif serta perbedaan pengetahuan dan kebiasaan dari kedua belah aktor akhirnya memperlambat perumusan COC sebagai sebuah  rezim keamanan di Laut Cina Selatan.

---

This paper discusses the conflict resolution efforts of ASEAN and the People's Republic of China (PRC) in resolving the South China Sea (SCS) dispute with the Code of Conduct in the South China Sea (COC). Declaration of Conduct in the South China Sea, proclaimed in 2002, was followed up with the formulation of further points that did not improve toward a code of conduct  that binds both parties. Therefore, this study aims to determine why the COC in the South China Sea is not approved yet. This study used qualitative research methods, and the data sources used were primary and secondary data. This study uses regime significance theory to see what factors cause both parties not to complete the COC. The conclusion that can be drawn from this research is that the existence of egoistic national interest factors, differences in political power, normative differences, along with differences in knowledge and habits of the two actors ultimately slows down the formulation of the COC as a security regime in the South China Sea."

"ABSTRAKTesis ini membahas peran kepemimpinan Indonesia dalam upaya pengelolansengketa Laut Cina Selatan (LCS). Tujuan penelitian ini adalahmemahami peran negara dalam kawasan dan pengaruhnya pada dinamikakeamanan di tingkat regional secara komprehensif. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan model deduktif. Kerangka analisis menggunakankonsep kepemimpinan dalam pendekatan kekuatan regional dan kerangkakeamanan (Regional Powers and Security Freamwork-RPSF). Terdapat limakomponen yang menjelaskan perilaku pemimpin regional antara lainketerlibatan dalam proses inisiasi (prosess-initiation), keterlibatan dalampembingkaian isu (issue framing), pertimbangan kepentingan (interestconsideration), membangun institusi (institutional development) danpenyebaran kekuatan (deployment of power). Hasil penelitian secara umummendapatkan bahwa peran Indonesia dalam upaya pengelolaan sengketa LCScukup aktif namun berdampak terbatas. Peran Indonesia dikatakan aktif terlihatdari telah banyak kerja sama dan diplomasi yang dilakukan Indonesia selamadua puluh enam tahun. Peran Indonesia berdampak terbatas karena ditemukankendala pada tiap praktek peran kepemimpinan Indonesia dalam mendorong danmendukung terciptanya solusi internal penyelesaian sengketa LCS dari pihakpihakyang bersengketa.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of Indonesian leadership in the effort of managingthe South China Sea (LCS) disputes. The purpose of this study is to understandthe role of the state in the region and its influence on the dynamics of regionalsecurity. This study is a qualitative reseacrh with the deductive model. theanalytical framework uses the concept of leadership in regional and securityapproaches (Regional Powers and Security Framework-RPSF). There are fivecomponents that explain the role of initiation, initiation proceedings, discussionsin framing issues, considerations of interests, institutional development, andpower dissemination. This research finds out that Indonesian role in LCS disputeis quite active but limited impact. The active role of the Indonesian leadershipwants to create and maintain an environtement that is fulfilled the absence ofopen conflict in the LCS. The role of Indonesia has limited impact because itfinds obstacles in every practice of Indonesia's leadership role in encouragingand supporting the creation of internal dispute solution of LCS from the parties."

"Kajian ini menganalisis mengenai sikap Brunei Darussalam yang lebih memilih bekerja sama dengan RRC dibandingkan meminta bantuan AS, meski RRC adalah musuh Brunei Darussalam dalam konflik laut Cina Selatan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berfokus pada desk study. Melalui tiga variabel teori kerangka analisis Small State Foreign Policy Behaviour, yaitu power and weakness, the availability of allies, dan the vulnerability of state, diidentifikasi bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi Brunei Darussalam lebih memilih bekerja sama dengan RRC. Pertama, Brunei Darussalam memandang RRC memiliki power yang lebih besar daripada AS terutama dalam bidang ekonomi. Kedua, RRC memiliki potensi yang lebih besar daripada AS untuk dapat membantu Brunei Darussalam memulihkan keadaan ekonominya yang dilanda krisis. Oleh sebab itu, Brunei Darussalam sebagai aktor rasional memandang bahwa pemulihan ekonomi lebih utama dibanding melakukan konfrontasi terhadap RRC di laut Cina Selatan. Ketiga, terdapat ketergantungan ekonomi dan militer yang dimiliki oleh Brunei Darussalam terhadap RRC sehingga Brunei Darussalam lebih memilih melakukan strategi bandwagoning terhadap RRC.

---

This study analizes the behaviour of Brunei Darussalam who took a stand to cooperate with People’s Republic of China (PRC) instead of United States (US), although PRC was the enemy of Brunei Darussalam on South China Sea conflict. This study uses qualitative research method which focused on desk study. There are three variables of Small State Foreign Policy Behaviour, which are power and weakness, the availability of allies, and the vulnerability of state, to identify Brunei Darussalam’s preferency. First, Brunei Darussalam took a stand by bandwagoning towards PRC because for Brunei Darussalam, PRC has bigger power and capability than US, especially economics power. Second, PRC has bigger potential than US to help Brunei Darussalam overcome its economy crisis. As a rational actor, Brunei Darussalam perceives economic recovery was more important than to resolve its dispute with PRC in South China Sea. Third, Brunei Darussalam’s economic and military dependence to PRC. Those three factors are identified as a main reason which cause Brunei Darussalam’s Bandwagoning strategy towards PRC."

"Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas prinsip perbatasan maritime dan penerapannya pada Sengketa Laut Cina Selatan, khususnya pada batas maritim negara penuntut. Skripsi ini juga menguraikan lebih lanjut mengenai posisi Indonesia di dalam sengketa tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Sengketa Laut Cina Selatan dan mendiskusikan lebih lanjut mengenai negara penutut yang mana yang memiliki klaim paling sah di Laut Cina Selatan.

---

The focus of this thesis is to discuss the maritime boundaries principle and applying the principle in the South China Sea Dispute regarding the maritime boundaries of the Claimant States. The thesis also elaborates more about Indonesia's position in the dispute. The purpose of this thesis is to give a more thorough understanding about the South China Sea Dispute, and discuss further regarding which claimant state has the most legitimate claim in the South China Sea."

"Fokus dari skripsi ini adalah membahas mengenai kerja sama yang dilakukan oleh negara pantai dalam memberantas pembajakan di laut. Pembajakan di laut merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup tua. Hukum internasional khususnya UNCLOS 1982, menyatakan bahwa pembajakan harus terjadi di laut lepas di luar yurisdiksi suatu negara. Namun demikian, saat ini berkembang bentuk pembajakan baru di mana pembajakan tidak terjadi di laut lepas melainkan di perairan pedalaman, laut teritorial, dan zona tambahan, contohnya yang ada di Selat Malaka. Selain di Selat Malaka pembajakan yang terjadi di Laut Cina Selatan sendiri masih terdapat perdebatan mengenai apakah pembajakan yang terjadi di Laut Cina Selatan masuk ke dalam pembajakan sebagaimana di maksud oleh UNCLOS 1982. Lebih lanjut, letak dari Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan beberapa negara pantai menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi negara manakah yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Upaya tunggal yang dilakukan oleh satu negara pantai tidak cukup untuk memberantas pembajakan dan luasnya lautan membutuhkan kerja sama dari negara-negara pantai untuk memberantas piracy dan armed robbery di Laut Cina Selatan dan Selat Malaka.

---

Focus of the research is explaining regional cooperation which conducted by littoral states to combat piracy and armed robbery. Piracy is an old time crime. International law, particularly UNCLOS 1982 emphasized that piracy shall occur in the high seas beyond jurisdiction of any states. However, in modern times, a new form of piracy appeared. New form of piracy that so called armed robbery occurred in internal water, teritorial water, contigous zone of state, for instance piracy in Malacca Strait. Meanwhile, in South China Sea itself contention still exist to determine whether piracy that occurred in South China Sea can be classified as piracy within scope of UNCLOS 1982 or not. Moreover, Location of Malacca Strait and South China Sea which adjacent to littoral states raised a question with regard to jurisdiction to solve this problem. Effort from single state is not sufficient to combat piracy in the area it goes beyond vast of the sea required littoral states to cooperate to combat piracy and armed robbery in South China Sea and Malacca Strait."