Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mendorong dikeluarkannya kebijakan imigrasi Amerika Serikat Deferred Action for Childhood Arrivals di bawah Presiden Barack Obama di tahun 2012. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk menyelamatkan pemuda, yang masuk dan menetap di AS secara ilegal, dari deportasi selama dua tahun setelah lolos kebijakan ini. Kebijakan DACA diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Obama pada akhir pemerintahan periode pertamanya dan menuju pemilihan presiden AS tahun 2012. Kebijakan ini memiliki serangkaian kualifikasi yang secara umum menaruh fokus kepada batas usia, durasi menetapnya di AS, rekam jejak pendidikan, dan catatan kriminal yang baik dari para pemohon yang mengajukan untuk kebijakan DACA. Kebijakan imigrasi ini mengundang banyak kontroversi karena dianggap tidak pernah disetujui oleh Kongres AS dan bertentangan dengan hukum imigrasi AS. Menggunakan konsep National Interest dan teori Rational Choice, penulis membuktikan bahwa kebijakan imigrasi ini didorong oleh dua faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor kalkulasi politik Presiden Obama menuju pemilihan presiden AS tahun 2012.

---

This Bachelor rsquo s thesis discusses about factors that supported the issuance of United States immigration policy Deferred Action for Childhood Arrivals under President Obama in 2012. The policy was aimed to save youngsters, who were brought by their parents and have stayed in the U.S. illegally, from deportation for two years upon receiving the benefit from the policy. DACA was introduced nearing the end of President Obama rsquo s first term and towards U.S. presidential election in 2012. The policy came with a set of qualifications for applicants that mostly focused on age restrictions, duration of stay in the U.S., history of commitment towards education, and good criminal records. The policy itself spurred a lot of controversy, since it had never been approved by the Congress and is against the U.S. immigration law. Using the National Interest concept and the Rational Choice theory, the writer found that the immigration policy was driven by two factors which were the economic factor and the political calculation factor by President Obama towards U.S. presidential election in 2012."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai keterlibatan partai politik dalam memberikan alternatif kebijakan serta mempengaruhi pembuatan kebijakan kesehat an di Amerika Serikat pada tahun 2010. Affordable Care Act tahun 2010 merupakan hasil reformasi kebijakan kesehatan yang dilakukan oleh partai demokrat yang bertujuan untuk menciptakan sebuah layanan kesehatan yang berbasis Universal. Presiden Barack Obama yang merupakan representasi dari Partai Demokrat, mencoba mewujudkan cita-cita Amerika Serikat yang beriringan dengan cita-cita partai demokrat dalam melihat sebagaimana seharusnya pelayanan kesehatan yang ada. Partai Demokrat melalui representasinya Presiden Barack Obama ingin mewujudkan sebuah peran negara dalam mengakomodir sebuah layanan kesehatan secara nasional yang dapat menjamin secara keseluruhan masyarakat Amerika Serikat tidak terkecuali warga miskin, baik itu warga Amerika ataupun minoritas.

---

This final project explains about the involvement of political parties in providing alternative policies and influencing the health policy decision making process in The United States in 2010. Affordable Care Act 2010 is the result of health policy reformation undertaken by the Democratic Party that is intended to create universal healthcare services. President Barack Obama who is the representation of the Democratic Party, trying to realize the ideals of The United States that are in line with the ideals of the Democratic Party itself in regard to the idea of the way they see how should a proper healthcare be. The Democratic Party through its representation, President Barack Obama, is willing to realize a state's role in accommodating nationwide healthcare services that can guarantee all the people of The United States without exception to the poor and to those who are minorities."

"Pada abad ke-21, dunia sudah memasuki Space Age yang ditandai oleh Space Race 1 antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Perlombaan dalam bidang teknologi ruang angkasa ini dilakukan untuk menunjukkan pada dunia siapa negara yang paling hebat dan dapat menjadi pemimpin dunia. Dari peristiwa ini pula kesadaran akan potensi kekuatan ruang angkasa menjadi perhatian dunia. Dalam perlmbaan ini Amerika Serikat berhasil menang dan menjadi pemimpin ruang angkasa. Selama beberapa dekade berhasil menjadi space power dunia karena belum ada negara lain yang memiliki kemampuan seperti mereka. Amerika Serikat menemui ancaman saat negara lain sudah mulai mengembangkan teknologi ruang angkasanya, salah satunya adalah Rusia. Sehingga dalam mempertahankan kedudukannya mereka memiliki misi untuk mendominasi LEO. Pada pemerintahan Presiden Barack Obama Amerika Serikat menerapkan pendekatan commercial space power dengan kebijakan dan komersialisasi ruang angkasa yang dijalankan oleh NASA sebagai badan antariksa nasional. Obama tidak menggunakan pendekatan militer karena hal tersebut merupakan hal yang dilarang oleh Outer Space Treaty 1967. Tanpa menggunakan militer, Amerika Serikat harus melakukan cara lain yang dapat memanipulasi publik dan mempertahankan kedudukannya. Dengan cara tersebut mereka berhasil hadir sebagai negara yang mendominasi LEO karena space power yang mereka miliki berbanding lurus dengan kehadirannya di ruang angkasa. Pendekatan pada pemerintahan Obama berhasil membawa kembali Amerika Serikat sebagai negara yang mendominasi ruang angkasa.

---

In the 21st century, the world has entered a Space Age marked by Space Race 1 between the United States and Soviet Union. The competition in the field of space technology is carried out to show the world who is the most powerful country and can become a world leader. From this event, awareness of the potential power possessed by space became the world's attention. It’s all because space as new domain serves so many benefits. The United States managed to win and become the leader of space. For decades the United States has succeeded in becoming the dominant world space power because no other country has the equal ability. But in the end they faces a threat when other countries have begun to develop thir space technology, one of them is Russia. So in maintaining their position in space they have to dominate LEO. In the administration of President Barack Obama, United States use commercial space power approach by implementing space policy and commercialization that run by NASA as the national space agency. Barack Obama did not use a military approach because it is something that is prohibited by the Outer Space Treaty of 1967. Without using the military, the United States must use other means that can manipulate the public and maintain their position. In this way, they managed to emerge as a country that dominates LEO because the space power they have is directly proportional to their presence in space. The method that was use in Obama administration has succeeded in bringing back the United States as a space dominating nation.

"

"Pertarungan presiden tahun 2008 tidak hanya menjadi sejarah, tapi juga menciptakan antusiasme dan ketertarikan yang tinggi terhadap politik. Bagaimana pun juga, ini menjadi pertarungan yang berbeda dalam sejarah Amerika. Skripsi ini melihat pada satu kandidat, Barack Obama. Orang Afrika-Amerika pertama calon presiden dari partainya menghadapi John McCain dari partai Republik dalam pemilihan umum. Skripsi ini menganalisa strategi pencitraan diri Barack Hussein Obama dalam penealonan sebagai presiden Amerika Serikat. Sebagai model perubahan, Obama muncul sebagai jawaban bagi Warga Amerika Serikat yang menginginkan agar presiden baru tidak lagi berasal dari partai yang sama setelah hampir dua periode 2000-2008 jabatan presiden dari partai Republik. Selain itu faktor ekonomi serta popularitas yang buruk dari presiden pendahulu. Obama mampu merangkul semua lapisan dan telah mengumpulkan lebih dari 270 electoral vote dan memenangkan 52,63 persen popular vote.

---

The 2008 presidential race has been historic, but it has also created an enthusiasm and a higher degree of interest in politics. At least in part, how this race is different from others in America's history. This thesis looks at one candidate, Barack Obama. The first African American to be his party?s presidential nominee face Senator John McCain of the Republican party and the first woman presidential candidate Hillary Clinton in the general election. This thesis analyzes the strategy of personal image Barack Hussein Obama in his candidacy as president of the United States. As a model of change, Obama emerged as an answer to the citizens of the United States who wants the new president will no longer come from the same party after nearly two periods 2000- 2008 presidency from the Republicans. in addition to economic factors and poor popularity of presidential predecessors. Obama is able to embrace all walks of life and has collected more than 270 electoral votes and won 52.63 percent of popular vote."

"Penelitian ini membahas tentang perjanjian Bilateral antara Amerika Serikat dan India serta kepentingan nasional Amerika Serikat dalam pengembangan nuklir di India, perjanjian tersebut bernama India-United States Civil Nuclear Agreement. India-United States Civil Nuclear Agreement merupakan perjanjian yang memfokuskan terhadap pengembangan teknologi nuklir untuk sipil dan juga militer yang disepakati oleh India-AS pada 18 Juli 2005. Penelitian ini berpendapat bahwa Amerika menjadikan India sebagai mitra dalam kerjasama karena memiliki motif tertentu yaitu untuk menyaingi Cina dalam perekonomian dan juga menahan agresi Cina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka. Teori yang digunakan untuk menganalisis ialah Teori Kepentingan Nasional dan Teori Kerja Sama Internasional. Hasil dari temuan penelitian ini adalah India-United States Civil Nuclear Agreement memiliki keuntungan yang didapat Amerika dan India dan perjanjian ini dinilai sebagai jalan Amerika Serikat untuk merealisasikan kepentingan nasional negaranya, perjanjian tersebut juga membuat hubungan kedua negara tersebut semakin erat dari sebelumnya.

---

This research explain Bilateral agreement between the United States and India as well as the US national interest in nuclear development in India, the agreement is called India-United States Civil Nuclear Agreement. The India-United States Civil Nuclear Agreement is an agreement focusing on the development of nuclear technology for civilians and also the military agreed by India-US in 18^th July  2005. This research argues that America makes India a partner in cooperation because it has a certain motive to rival China in economy and also withstand China aggression. This research uses qualitative method with data obtained from literature study. The theory used to analyze is the National Interest Theory and Theory of International Cooperation. The result of this research is that India-United States Civil Nuclear Agreement has the advantage of America and India and this agreement is considered as the United States road to realize the national interests of the country, the agreement also makes the relationship between the two countries more closely than ever."

"Perang Irak telah membatasi baik kemauan politik, kredibilitas, serta kapabilitas militer AS dalam melancarkan perang baru. Apalagi dengan naiknya Barack Obama sebagai orang nomor satu negara adidaya tersebut, artikulasi kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS menjadi sangat "anything but Bush." Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana cara Obama menggunakan military power Amerika pasca efek traumatis Perang Irak.Hasil penelitian ini menunjukkan suatu paradoks yang sangat menarik. Dalam kasus di mana kepentingan AS dipertaruhkan, tujuan dan cara Obama sebenarnya tidak terlalu beda dengan pendahulunya, George W. Bush. Dalam hal ini, Obama akan sangat bersedia untuk menggunakan tindakan unilateral. Sebaliknya, dalam kasus di mana kepentingan AS tidak begitu signifikan, Obama akan cenderung menggunakan cara-cara multilateral. Akan tetapi, terlepas dari pendekatan berbeda yang digunakan Obama dalam kedua kasus yang diangkat, Obama memang telah membentuk strategi baru yang "lighter, cheaper but harder" dalam kebijakan keamanan nasional AS.

---

The Iraq war has limited the U.S. political will, credibility, as well as military capabilities in waging a new war. Particularly with Barack Obama winning election and reelction, the articulation of U.S. foreign policy and national security is very much 'anything but Bush.' Therefore, this study is aimed to see and analyze how Obama used American military power after the traumatic effects of the Iraq War.The results of this study show a very interesting paradox. In cases where U.S. interests were at stake, Obama's approach was not too different from his predecessor, George W. Bush. In this case, Obama would be very willing to use unilateral action. Conversely, in cases where U.S. interests were not too significant, Obama has tended to use multilateral means. However, regardless of the different approaches used in both cases, this study finds that Obama does manage to formulate a new strategy in the American way of war which is characterized by a "lighter, cheaper but harder" strategy."

"Tesis ini membahas kebijakan politik Presiden Barack Obama sehubungan dengan upaya-upayanya dalam penutupan Kamp Penahanan Guantanamo. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian sejarah pendekatan politikologis, Hasil penelitian menggambarkan adanya sikap ambigu kebijakan politik Presiden Barack Obama dalam penutupan Kamp Penahanan Guantanamo yang berujung pada upaya. pembekuan kasus tahanan Guantanamo. Dalam arti lain adalah adanya kamuflase politik yang dilakukan oleh Presiden Barack Obama untuk menga1ihkan kritik kritik dunia internasional mengenai Kamp Penahanan Guantanamo menjadi politik domestik Amerika Serikat. Penetapan batas waktu setahun penyelesaian persoalan Kamp Penahanan Guantanamo setelah dikeluarkannya Executive Order 13492 tanggal 22 Januari 2009 oleh Presiden Barack Obama juga tidak dapat dipenuhi.

---

This thesis is mainly focused on the President Barack Obama?s political policy regarding his efforts on the closure of the Guantanamo Detention Facilities. This thesis is a qualitative research using historical methods with politics approach. The research gives a result that there is an ambiguity in the President Barack Obama's political policy of the closure of the Guantanamo Detention Fasilities, which leads to the freezing of the Guantanamo detainess cases. Here the writer find that there is a political camouflage by Presiden Barack Obama to divert the international criticism about the Guantanamo Detention Fasilities to domestic politics issues of the United States. The implementation of the Executive Order 13492 signed by President Barack Obama on January 22nd, 2009, cannot meet with the deadline, which is a year."

"Penelitian ini menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Barack Obama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel melalui program open data. Penelitian ni menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Skripsi ini menggunakan teori Yu dan Robinson tentang kuadran sifat data untuk menganalisis apakah open government data pemerintahan Obama dapat mewujudkan akuntabilitas politik. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa open data pemerintahan federal Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Obama berhasil memperbaiki transparansi, aksesibilitas, dan pelayanan publik dalam bentuk data namun belum dapat menghadirkan akuntabilitas melalui partisipasi publik dalam urusan pemerintah. Penyebabnya adalah tidak dipublikasikannya core political data sebagai sarana membangun ruang diskursus dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan pemerintah. Hal ini membuat warga Amerika Serikat merasa open data tidak berhasil membuat pemerintah membuat keputusan publik yang lebih baik dan warganya merasa terlibat dalam urusan pemerintah.

---

This research analyzes the efforts made by the administration of President Barack Obama in building open and accountable governance through open data program. This research uses qualitative method with secondary data. This Sarjana thesis uses Yu and Robinson 39 s theory about data quality quadrants to analyze whether open government data of the Obama administration can achieve political accountability.The research findings show that the US federal government 39 s open data under Obama 39 s leadership has improved transparency, accessibility and public services in the form of data but has not yet been able to bring accountability through public participation in government affairs. The cause is not the publication of core political data as a means of building discourse space and public participation in government decision making. This makes US citizens feel that open data is unsuccessful in making the government make better public decisions and citizens feel involved in government affairs. "

"Tesis ini membahas mengenai peran Barack Obama memimpin Amerika Serikat untuk perundingan perubahan iklim global. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Obama membawa gagasan Amerika Serikat untuk mengatasi perubahan iklim akibat pemanasan global. Presiden Obama tidak memungkiri fakta perubahan iklim yang sedang terjadi sebagai sebuah tragedy of the commons. Di sisi lain, Presiden Obama tidak bisa terlepas dari kepentingan nasional Amerika dengan memotong emisi sesuai target mengikat Protokol Kyoto. Obama memiliki target penurunan emisi sendiri untuk diterapkan Amerika Serikat, untuk itu Obama mendorong perundingan iklim global menerapkan pemotongan emisi sukarela. Hasil penelitian menunjukkan Presiden Obama berperan sebagai pemimpin AS yang Aktif-Positif.

---

This thesis discusses the role of Barack Obama as United States leader during the global climate change negotiations. The focus of this research is how President Obama imposes ideas for solution to the challenge of climate change due to global warming. President Obama does not deny the fact that climate change has been happening as a tragedy of the commons, but he couldn't abandon the national interests of America to reduce emission as arranged through the legally binding agreement of The Kyoto Protocol. President Obama has his own emission reduction targets for United States. So, he encourages non-legally binding protocol to cut emission. The result also shows that President Obama has a role as Positive-Active United States leader."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pendekatan AS di bawah pemerintahan Barack Obama, dimana AS berupaya memoderasi kesan hegemoninya di Asia Pasitik, melalui Indonesia. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk membendung pengaruh China yang mulai mendominasi pasar Asia Pasilik. Penelitian ini menitikberatkan pada upaya AS melalui pendekatan smart power-nya untuk mengantisipasi perkembangan dominasi China di Asia Pasilik, dimana China telah membangun kekuatannya untuk mengamankan kepentingannya di Asia Pasiiik.Pada permasalahan ini, saran tindak kepada Pemerintah Indonesia adalah mengambil keuntungan dari pendekatan smart power AS dan strategi China guna meraih masa depan yang lebih baik tanpa membahayakan kepentingan nasional Indonesia. Untuk itu, penelitian ini disusun secara kualitatif dengan desain deskriptif analisis dan intelijen stralejik.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the US approach during Barack Obama?s administration, where US has tried to moderate its hegemony impression in Asia Pacific through Indonesia. The aim of this approach is to block China?s domination over Asia Pacific market which apparently has been growing very fast. This research will be focusing on US smart power approach to anticipate China?s growing domination in Asia Pacific countries, where China has build the necessary strength to secure its interest in Asia Pacific.

In this case the writer suggest Indonesia?s government to make the best use of US?s smart power approach and China?s grand strategy so it can lead Indonesia to better future without endangering Indonesia?s national interests. Therefore, this study is a qualitative research design with descriptive analysis and strategic intelligence research."