Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas bagaimana penerapan dari program Pengampunan Pajak pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II apakah penerapan tersebut sudah sesuai dengna peraturan yang berlaku. Selain itu juga bertujuan untuk meneliti bagaimana hasil dari penerapan program Pengampunan Pajak apakah hasil yang diperoleh telah sesuai dengan usaha yang dikerjakan serta target penerapan tersebut. Program Pengampunan Pajak dilaksanakan mulai 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, akan tetapi target program tersebut belum tercapai pada Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Hambatan dalam penerapan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pencapaian target.

---

This research discusses how the application of the Tax Amnesty program in Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II whether the application is in accordance with the applicable regulations. It also aims to examine how the results of the application of the Tax Amnsety program whether the results obtained have been in accordance with the work undertaken as well as the target of the implementation. Tax Amnesty Program was implemented from 1 July 2016 to 31 March 2017. The results show that the implementation has been done in accordance with existing rules, but the program target has not been achieved at the Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Barriers to implementation comes from internal factors and external factors, became one of the things that affect the achievement of the targets."

"Indonesia mengalami shortfall penerimaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 60% pada tahun 2015. Untuk mengatasinya, Pemerintah menerapkan pengampunan pajak pada Juli 2016. Skripsi ini membahas bagaimana pengampunan pajak dapat memperluas basis pemajakan dan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan studi lapangan dan pustaka. Hasil Penelitian ini adalah pengampunan pajak bisa memperluas basis pemajakan di Indonesia dan disarankan agar pemerintah mempertimbangkan empat faktor pendukung, yaitu fasilitas yang menarik, sosialisasi yang masif, penempatan dana hasil pengampunan pajak yang menguntungkan, dan manajemen data yang baik.

---

Indonesia faced shortfall of its tax revenue and low level of tax payer?s compliance (approximately 60%) in 2015. To solve this problems, Indonesia is implementing tax amnesty in July 2016. The purpose of this thesis is to describe how tax amnesty can broaden Indonesia tax base and explain its supportive factors. This research conducted qualitative approach with data collection through field research and literature studies. The result of this research is tax amnesty can broaden Indonesia tax base and suggested to consider four supportive factors such as attractive facilities, massive socialization, profitable instrument for repatriated assets, and good data management."

"Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan juga untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi ini merupakan studi kasus yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif yang diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 /PMK.03/2015 dapat dikatakan gagal baik dilihat dari sisi efektivitas, efisiensi, kecukupan maupun sisi rensponsivitas seperti yang dikemukakan oleh William N.Dunn.

---

Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 issued by the government in 2015 aims to increase tax revenues and also to encourage tax compliance. This thesis is a case study conducted in South Jakarta Regional Office II of Directorate General of Taxation. This research is a qualitative descriptive study. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth interviews. The results of this study are Reinventing policy stipulated in the Minister of Finance Regulation No. 91 PMK.03 2015 has failed to fulfill effectiveness, efficiency, adequacy and responsivity as proposed by William N.Dunn. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai urgensi diberikan kebijakan pegampunan pajak tax amnesty tahun 2016 di Indonesia sebagai momentum reformasi perpajakan dan menganalisa kondisi reformasi yang telah berjalan pada periode pertama tahun 2016, serta menganalisa sistem pajak yang diberikan untuk mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik. Hasil yang didapat atas penelitian ini adalah pemerintah sudah tepat memberikan kebijakan pengampunan pajak tahun 2016 dengan beberapa alasan yang mendukung seperti rendahnya tingkat kepatuhan pajak yang berkesinambungan, serta akan dicanangkannya Automatic Exchange of Information pada tahun 2017 dan Indonesia sudah menjadi bagian anggota G-20. Atas kondisi itulah perlunya reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi. Kebutuhan-kebutuhan dalam mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik tidak hanya didukung oleh salah satu pihak saja, namun peran serta antara otoritas pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri untuk mendukung kegiatan pelayanan, pengawasan, intensifikasi penerimaan pajak maupun ekstensifikasi.

---

ABSTRACTThis thesis addresses the urgency of releasing the Indonesian tax amnesty policy during the year 2016 to promote tax reform momentum and analyzes the reform conditions that occurred during the first period of the year 2016. It also proposes a tax system to achieve better tax compliance. The results obtained from the Government 39 s research indicates the appropriateness of the tax amnesty policy in 2016. Reasons supporting the policy include low ongoing levels of tax compliance, and the need to declare in the Automatic Exchange of Information in the year 2017 as Indonesia has become a member of the G 20. Tax reform is critical in order to achieve a more equitable tax system and to create a tax base with a more valid, comprehensive, and integrated system. Achieving a better level of tax compliance is not only supported by one party, but also reflects the tax authorities 39 and tax payers 39 desire to support the Ministry in the implementation of good governance, supervision, intensification and extensification of tax receipt measures to expand the tax base. "

"Tax amnesty merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan target penerimaan negara, salah satu pelaksana kebijakan tersebut adalah Kanwil DJP Jawa Barat III yang merupakan Kantor Wilayah yang baru berdiri selama setahun yaitu pada oktober 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis ImplementasiTax Amnesty berserta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian bersifat deskriptif dan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan Tax Amnesty khususnya di Kanwil DJP Jawa Barat III kurang baik karena ada kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya yaitu keterbatasan sumberdaya, peraturan yang tidak diikuti dengan sistem, peraturan yang terlalu banyak dan terdapat gangguan pada sistem. Implementasi tax amnesty di Kanwil DJP Jawa Barat III dapat dilihat dari 3 aspek yaitu : Komunikasi, Sumber daya dan Struktur Birokrasi. Kata Kunci: pengampunan pajak, Implementasi Kebijakan, Administrasi Pajak.

---

Tax Amnesty as the government seffort to increase state revenue target, one of the executors of the policy is Directorate General of Taxation Regional Office III West Java which is a newly established regional offices during the year at october 2015. The purpose of this research is analyzing the implementation of the Tax Amnestyalong with the obstacles in the implementation of the policy. This research used qualitative approach with descriptive design. Collecting data techniques use deep interview.

The result of this research that Implementation is deficient becauseobstacles that occur in implementation.Tthere are resource contraints, rules that are not followed by system, many regulation and system interruption.There are three aspects to see how Implementation in Kanwil DJP Jawa Barat III Comunication, Resource, and bureaucracy Key words Tax Amnesty, Policy Implementation, Tax Administration."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi keikutsertaan Wajib Pajak pada Program Pengampunan Pajak. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Empat dengan kategori Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak, sedang diperiksa dan memiliki status SPT Lebih Bayar sampai dengan berakhirnya Program Pengampunan Pajak. Faktor-faktor dibatasi pada fasilitas yang diberikan dan implikasi sebagai konsekuensi keikutsertaan pada Program Pengampunan Pajak yang tertuang dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yaitu antara lain: penghapusan sanksi administrasi, penghentian pemeriksaan/adanya fasilitas tidak diperiksa, dan dihapuskannya hak kompensasi/restitusi. Hasil penelitian menyatakan bahwa dua faktor yaitu penghapusan sanksi administrasi dan faktor tidak diakuinya hak kompensasi/restitusi tidak berpengaruh terhadap keputusan keikutsertaan.Sementara faktor penghentian pemeriksaan dan fasilitas tidak diperiksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap keikutsertaan.

---

The purpose of this study is to determine the relationship between the factors that affect the taxpayer 39 s participation in the Tax Amnesty program. Respondent in this research is Taxpayer registered at Jakarta Setiabudi Four Tax Office with category of Taxpayer who have tax arrears, is being audited and has status of Over Payment tax report until the end of Tax Amnesty program. Factors are limited to the facilities provided and the implications as a consequence of participation in the Tax Amnesty program contained in Law No. 11 of 2016 on Tax Amnesty are among others the abolition of administrative penalties, termination of audited and facilities not audited in the future, and abolition of compensation rights restitution. The result of the research stated that two factors, namely the elimination of administrative sanction and the non recognition of the right of compensation restitution have no effect on the participation decision. While termination of audit process and facility not audited have significant influence on participation."

"Program Pengungkapan Sukarela merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian yang sempat terguncang pasca pandemi Covid-19. Realisasi program ini masih belum seperti yang diharapkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan akibat rasio pajak yang masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijakan atas pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela dan menggambarkan secara detail faktor-faktor yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak pada pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program Pengungkapan Sukarela telah meningkatkan penerimaan, namun dapat berdampak pada penurunan kepatuhan pajak apabila tidak dukung dengan pengawasan, sistem perpajakan dan penegakan hukum yang baik pasca pelaksanaan kebijakan ini. Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam meningkatkan rasio pajak pada pelaksanaan Pengungkapan sukarela yaitu koordinasi antar instansi dalam menghimpun pajak, tata laksana pemerintah yang baik, serta tingkat kepatuhan dan kepercayaan Wajib Pajak. Dari hasil penelitian tersebut, pemerintah disarankan untuk tidak menerapkan program yang serupa dalam dekat, memaksimalkan sosialisasi, memberikan fasilitas menarik terkait repatriasi dan investasi, memanfaatkan basis data yang ada dengan data matching, serta meningkatkan pengawasan, sistem perpajakan, dan penegakan hukum yang konsisten pasca Program Pengungkapan Sukarela.

---

The Voluntary Disclosure Program is one of the government's efforts to revive the economy, which was affected by the Covid-19 pandemic. The realization of this program has not met the expectations outlined in the Harmonization of Tax Regulations due to persistently low tax ratio. This research aims to analyze the policy evaluation of the Voluntary Disclosure Program and provide a detailed description of the challenges faced by the government in increasing the tax ratio during the implementation of the program. The research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through literature review and in-depth interview. The research findings concluded that the Voluntary Disclosure Program has increased revenue but may have a negative impact on tax compliance if not supported by effective supervision, taxation systems, and law enforcement following the implementation of this policy. The challenging factors in improving the tax ratio during the implementation of the Voluntary Disclosure Program include inter-agency coordination in tax collection, good governance practices, and the level of taxpayer compliance and trust. Based on the research findings, it is recommended that the government avoids implementing similar programs in the near future, maximize socialization efforts, provide attractive incentives related to repatriation and investment, utilize existing databases through data matching, and enhance supervision, tax systems, and consistent law enforcement post-implementation of the Voluntary Disclosure Program."

"Penelitian ini menganalisis efektivitas Program Pengampunan Pajak berdasarkan pencapaian tujuan Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Metode kualitatif triangulasi melalui studi dokumentasi, observasi dan didukung dengan hasil wawancara digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program pengampunan pajak dalam mencapai tujuannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, tidak semua tujuan pengampunan pajak dapat tercapai khususnya dalam jangka pendek, pencapaian tujuan dalam jangka panjang memerlukan konsistensi pemerintah untuk melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

---

This study analyzes the effectiveness of the Tax Amnesty Program based on achievement of Tax Amnesty s purpose in accordance with Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. Qualitative methods of triangulation through documentation studies, observations and supported by in depth interviews are used to assess the effectiveness of tax amnesty program in achieving its objectives. The results of this study show that not all tax amnesty s objective can be achieved especially in the short term, achievement of goals in the long term requires the consistency of government to implement the applicable taxation provisions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wajib pajak dalam memutuskan perlu atau tidaknya fasilitas pengampunan pajak (tax amnesty), sehubungan dengan wacana pemerintah memberlakukan kembali kebijakan pengampunan pajak di Indonesia dan untuk mengetahui faktor dan sub-faktor yang diidentilikasi berperan dalam mendukung keberhasilan program pengampunan pajak, dan mencari pemecahan masalahnya.Mengingat salah satu indikator keberhasilan kebijakan pengampunan pajak bergantung pada mau atau tidaknya masyarakat, dalam hal ini wajib pajak, memanfaatkan fasilitas tersebut, maka ruang Iingkup penelitian ini terbatas pada melihat bagaimana faktor-faktor yang diidentfflkasi berperan dalam mendukung Keberhasilan program pengampunan pajak yang antara seperti : faktor pelayanan, sosialisasi, penegakan hukum, prosedur perpajakan dan lain sebagainya daiam kacamata (persepsi) wajib pajak.Metode analisis yang akan digunakan adalah analisis deskriptif dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan karakteristik responder: dalam bentuk ukuran statistik seperti frekuensi, persentase, persentase kumulatif dan rata-rata. Pendekatan AHP dllakukan dengan menggunakan program komputer Expert Choice, dan digunakan untuk membantu pemecahan masalah yang kompleks dengan menggunakan data primer yang melibatkan tenaga ahli, dalam hal Ini wajib pajak.Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam perpajakan (tax compliance), konsep dalam mengatasi ketidakpatuhan dalam perpajakan, pengampunan pajak dan pemberlakuan kebijakan pengampunan pajak di beberapa negara.Hasil penelitlan menunjukkan bahwa faktor yang menjadi pertlmbangan utama wajlb pajak dalam memutuskan perlu atau tidaknya fasilitas pengampunan pajak adalah keberadaan sistem perpajakan yang tertata dengan baik. Sedangkan sub faktor yang menjadi pertimbangan utama adalah tersedlanya pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak . Dari hasil penelitian, diharapkan pemerintah dapat menyiapkan faktor dan sub faktor yang menjadi pertirnbangan utama tersebut sebelum memberlakukan pengampunan pajak, sehingga bila nantinya fasilitas pengampunan pajak ini diberlakukan diperoleh penerimaan negara yang besar menjadi indikator keberhasilan pengampunan pajak."

"KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading pada pelaksanaan program pengampunan pajak 2016-2017 menempati posisi ke-delapan secara nasional dalam perolehan uang tebusan. Dalam skripsi ini membahas pelaksanaan program tersebut di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukan sebanyak 11.690 Wajib Pajak mengikuti program ini dengan jumlah uang tebusan Rp.1,792 triliun; upaya yang dilakukan untuk menyukseskan program ini adalah sosialisasi dengan berbagai media; dan langkah-langkah yang dilakukan pasca program adalah pengawasan dan penegakkan hukum yang lebih ketat.Penelitian ini menyarankan agar meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak setelah periode program pengampunan pajak berakhir dengan memanfaatkan basis data hasil program pengampunan pajak.

---

KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading on the implementation of tax amnesty program in 2016 2017 occupies the eighth position nationally in the revenue collection of tax amnesty program. In this research discuss the implementation of the program in KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. The study used case study approach. The data used in this research is quantitative and qualitative.

The results showed as many as 11,690 taxpayers participated in this program with Rp.1.792 trillion revenue collected the efforts made to succeed the program are socialization with various media and the steps taken after the program are stricter supervision and enforcement.

This study suggests that improving the enforcement effort to the taxpayer after the tax amnesty period ends by utilizing the tax amnesty database. "