Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini meneliti proses legislasi dari Australia Act 1986 cth. No. 142 of 1985 yang dibahas dan disahkan pada tahun 1985 di masa pemerintahan partai buruh pimpinan Perdana Menteri Robert Hawke. Penelitian ini menjabarkan secara kualitatif proses legislasi yang terjadi di parlemen Commonwealth di tahun 1985 dengan mengacu kepada kerangka konsep republikanisme dan kerangka teori sistem Washminster di Australia. Ditemukan bahwa peranan pemerintahan partai buruh pimpinan Perdana Menteri Robert Hawke ini dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu peranan prosedural dan peranan substansial. Peranan prosedural ini menggambarkan sistem politik Australia yang mendukung adanya dominasi eksekutif dalam melancarkan sebuah proses legislasi. Peranan substansial ini menggambarkan situasi republikanisme yang terkait dengan tradisi aliran republikanisme yang memiliki kekhasan tersendiri di Australia.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis examines the legislation process of Australia Act 1986 cth. No. 142 of 1985 which was addressed and was ratified at 1985 under the leadership of Prime Minister Robert Hawke rsquo s Labor government. This research will qualitatively examine the legislation process that took place at the Commonwealth Parliament in 1985 by utilizing the conceptual framework of republicanism and theoretical framework of Washminster system in Australia. It is found that role of Hawke labor government can be classified onto two different categories procedural role and substantial role. For the procedural role, it describes Australian political system that encourages executive dominance in particularly of performing legislation business. For the substantial role, it narrates the Australian republican situation that forms its links with the distinctively Australian republicanism."

"Penelitian ini membahas gerakan protes sebagai bagian dari kontrol sosial dan politik masyarakat sipil kepada pemerintah India. Secara khusus yang akan diteliti adalah gerakan protes petani yang menentang kehadiran tiga undang-undang pertanian pada tahun 2020-2021. Pada September 2020, Parlemen India mengesahkan UU Pertanian yang terdiri dari RUU Perjanjian Petani (Pemberdayaan dan Perlindungan) tentang Jaminan Harga dan Undang-Undang Layanan Pertanian, 2020; RUU Perdagangan dan Niaga (Promosi dan Fasilitasi) Hasil Petani, 2020; dan RUU Komoditas Esensial (Amandemen), 2020. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan India dan juga meningkatkan kondisi ekonomi petani. Namun, para petani dan kelompok masyarakat sipil melakukan protes untuk menuntut pemerintah agar mencabut UU tersebut karena dianggap akan merugikan para petani. Sebagai akibat dari protes tersebut, pada 29 November 2021 Parlemen India mengesahkan RUU Pencabutan Hukum Pertanian untuk mencabut UU Pertanian 2020. Penelitian ini menggunakan konsep Radically Network Societies (RNS) oleh Pai & Kotasthane (2016) dan teori Struktur Peluang Politik oleh Tarrow (1998). Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya jaringan individu yang sangat terhubung, memiliki identitas, dan dimotivasi oleh penyebab langsung yang sama, serta struktur peluang politik, dalam gerakan protes petani dapat mempengaruhi pencabutan tiga undang-undang pertanian

---

This study discusses the protest movement as part of the social and political control of civil society towards the Indian government. In particular, what will be examined is the farmer protest movement against the presence of three farm laws in 2020-2021. In September 2020, the Indian Parliament passed the farm laws consist of The Farmers’ Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, The Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act, 2020, and The Essential Commodities (Amendment) Act, 2020. The main objective of these laws is to increase the economic activities of Indian household and also improve the economic conditions of farmers. However, farmers and civil society groups protested to demand the government to repeal the law because it was considered to be detrimental to the farmers. As a result of the protests, on 29 November 2021 the Indian Parliament passed the Farm Laws Repeal Bill, 2021, to repeal the Farm Laws, 2020. This research uses the concept of Radical Network Societies (RNS) by Pai & Kotastane (2016) and the theory of Political Opportunity Structure by Tarrow (1998). The results of this study found that a web of hyper-connected individuals, possessing an identity, and motivated by a common immediate cause, as well as political opportunity structures, in the farmers protest movement could influence the repealed of the three farm laws."

"Makalah penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran influenser TikTok yang mendorong remaja perempuan untuk “Men-seksualisasi” diri mereka sendiri dengan dalih pemberdayaan dan konsep feminisme. TikTok merupakan salah satu media sosial yang paling populer pada kalangan remaja pada saat ini. Ada beberapa tren di media sosial TikTok dimana para remaja didorong untuk mempublikasikan konten yang provokatif secara seksual mengatasnamakan feminisme. Salah satu yang paling populer adalah tren gerakan “Bimbo Feminism” atau “Bimbofication”. Penulis menggunakan metode yang terinspirasi dari etnografi digital dan menggunakan penelitian sekunder lainnya seperti jurnal dan artikel untuk menganalisis data. Penulismenggunakan perspektif teori Elaboration Likelihood Model dan teori feminisme untuk menulis artikel ini. Hasil penelitian menunjukan peran influenser yang besar dalam penggeseran sikap terhadap unggahan konten seksual di kalangan audiens perempuan muda.

---

This research paper aims to explore the role of influencers in TikTok that helps push the agenda of encouraging young teenagers to “sexualize” themselves to empower them under the pretext of feminism. In the last few years, TikTok has gained a drastic amount of users, especially among the youth. There are several trends in which teenagers are encouraged to publish sexually provocative content on their social media through hidden and feminist campaigns in TikTok. Especially the movement about “Bimbo Feminism” and “Bimbofication”. The author uses a method inspired by digital ethnography and utilizes other secondary research tools, such as journals and articles, to analyze the data. The author writes this paper using the perspective of the Elaboration Likelihood Model and feminism theory. The research shows the significance of influencers’ role in the shift of attitude towards posting “sexualized’ content among young female audiences."

"Penelitian ini membahas peran perempuan dalam Duma pada masa Federasi Rusia (1993-2011). Kontitusi 1993 Rusia menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki termasuk di dalam pemerintahan, namun ditemukan bahwa jumlah perempuan di dalam Duma tidak mengalami penambahan jumlah yang signifikan sejak tahun 1993-2011. Keterwakilan perempuan di dalam Duma dianggap dapat lebih memperhatikan masalah keadilan perempuan di Rusia. Peran perempuan Rusia di dalam Duma dikaji menggunakan teori gender and nations Nira Yuval-Davis dengan metode deskriptif analisis mengacu kepada indiator kebijakan dan partisipasi. Berdasarkan hasil analisis, peran perempuan Rusia di dalam Duma tidak banyak memberikan pengaruh signifikan kepada kesejahteraan perempuan Rusia.

---

This theses analyses the role of woman in the Duma on Russian Federation period (1993-2011). Russian constitution 1993 declared that women have equal rights with men including in the Russian government. The number of women in the Duma did not experience a significant increase in the number since 1993-2011. Representation of women in the Duma expected to pay more attention to women equality in Russia. The role of Russian woman in the Duma analyzes using the theory of gender and nations Nira Yuval-Davis with descriptif analysis method based of indicators policy and participation. Based on the analyzes, the role of women in the Duma not give significant impact to the welfare of Russian women."

"Hasil Studi Internasional Management Development (IMD) menunjukkan tingkat daya saing Indonesia mengalami peningkatan dan posisi ke 42 tahun 2009 menjadi ke 35 tahun 2010 dar? 58 negara yang disurvei tingkat produktivitas dan daya saing nasional Indonesia ternyata masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Globalisasi di satu pihak membuka peluang investasi, potensi dan kesempatan bagi suatu negara, tetapi di pihak lain mcnumbuhkan persaingan antar negara dan antar pelaku dunia usaha. Untuk rnenghadapi isu global dan mcmenangkan persaingan tersebut, bangsa Indonesia perlu mcningkatkan produktivitas. Lembaga Produktivitas Nasional yang dibentuk berdasarkan Pcrpres nomor 50 tahun 2005 merupakan lembaga yang bertugas mernberikan rekomendasi kepada Presiden tentang pengembangan dan peningkatan produktivitas nasional. Sejak tahun 2006-2009, LPN telah melakukan berbagai program dan kegiatan yang menghasilkan bahan pertimbangan dan saran kepada Presiden Republik Indonesia dalam rangka upaya pengembangan dan gerakan peningkatan produktivitas nasionai secara tems-menerus di segala bidang pembangunan, baik tingkat nasional, regional maupun sektoral pada skala makro dan skala mikro. Untuk melakukan gerakan produktivitas secara nasional, diperlukan komitmen politik dari parlemen dan dari Presiden sebagai Kepala Negam dan Pimpinan Kabinet dalam rangka memenuhi harapan anggota komisi untuk itu diperlukan sebuah upaya Revitalisasi peran dan iimgsi LPN.Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif dimaksudkan sebagai suatu pendekatan yang menguraikan bagaimana peran dan fimgsi LPN menurut Pelpres 50 tahun 2005 dengan yang ada saat ini menjadi eféktif dalam melaksanakan GPPN. Selanjutnya perlu dirumuskan suatu sirategi yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas output sosialisasi, di instansi terkait dalam mngka penumbuhan ekonomi dan daya saing nasional melalui revitalisasi peran dan fungsi LPN yang akan menyangkut orientasi dan sasaran program serta suategi dalam menjalankan program sesuai dengan visi dan misi LPN.

---

Studies o1`Inte1-national Management Development (IMD) shows the level of competitiveness of Indonesia has increased from 42 positions to 35th in the year 2009 be the year 2010 from the 58 countries surveyed the level of productivity and national competitiveness Indonesia is still low compared with other Asian countries. Globalization on the one hand to open up investment opportunities, potential and opportunities for the state, but on the other hand encourage competition between state and business community. To address issues of global md win the competition, the indonesian nation needed to increase productivity. National Productivity Institute which was established by Presidential Decree No. 50 year 2005 is an institution charged with providing recommendations to the President on the development and improvement of national productivity. Since the year 2006-2009, LPN has conduct various program activities and who produce materials and suggestions for consideration Eom the President of the Republic of Indonesia in connection with efforts to develop and increase the productivity movement in Ongoing Development of national education in all fields, good education levels national, regional and sector on-scale macro and micro scale. To conduct a national productivity movement, the necessary political commitment from the parliament and the President as Head of State and Chairman of the Cabinet in order to meet the expectations of the commission for that revitalization efforts are needed to the role and functions of the LPN.The author conducted a study using descriptive analysis is intended as an approach that illustrates how the roles and functions of the LPN with 50 years in 2005 with the regulations at this time to be more effective in carrying out GPPN. In addition, the need to formulate strategies that can improve the quality and quantity of output of socialization, the relevant agencies within the framework of economic growth and national competitiveness through the revitalization of the role and functions of the LPN who would care orientation to achieve the goals and strategies in running the program in accordance with the vision and mission of the LPN."