Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini akan membahas mengenai pengaruh Undang-undang Pengaturan Pertanian 1933 dan perkembangan teknologi pangan terhadap tingginya tingkat obesitas di Amerika Serikat 2011 - 2014. Tingginya tingkat obesitas akan menambah tanggungan kesehatan negara, menghambat produktivitas, dan juga mengancam instansi keamanan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat eksplanatif. Pemerintah terlihat mengesampingkan kepentingan kelompok petani skala kecil didalam beberapa kebijakan komoditas jagung maupun gula.

---

ABSTRACT

---

This thesis will examine the effect of the 1933 Agricultural Adjustment Act and the development of food technology on the high rate of obesity in the United States 2011 2014. High levels of obesity will magnify the state rsquo s health expenditure, hamper productivity, and also threaten state security agencies. This research uses qualitative methods that is explanative. The government seems to rule out the interests of small scale farmer groups in some corn and sugar commodity policies."

"Tesis ini menganalisis politik luar negeri AS terhadap proses demokratisasi serta perjuangan kelompok FSA (Free Syirian Army) dan SNC (Syirian National Council) dalam upaya menjatuhkan kediktatoran rezim Bashar Al-assad yang telah berkuasa selama 16 tahun di Suriah. Paradoksnya adalah bahwa selama terjadinya konflik antara kelompok oposisi dan rezim Assad yang didukung oleh kekuatan militer Rusia, Amerika Serikat sebagai pendukung demokrasi di dunia tidak memberikan suatu reaksi yang tegas terhadap tindakan rezim Suriah. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teori pilihan rasional, rasional aktor model dan kepentingan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa Politik luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama dalam memperjuangkan demokrasi di Suriah cenderung beralih ke politik minimalis dari politik maksimalis. Tesis ini menyimpulkan bahwa, Peralihan paradigma politik tersebut disebabkan Suriah tidak mempunyai arti strategis bagi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat di Timur-Tengah.

---

This tesis analyzes US foreign policy towards the democratization process and the FSA (Free Syirian Army) and SNC (Syirian National Council) effort to topple the Bashar Al-Assad dictatorship regime that has ruled for 16 years in Syria. The paradox is that during the conflict between the opposition and Assad's regime that has been supported by the military power of Russia, US support of democracy in the world does not give an explicit reaction against the actions of the Syrian regime. Using qualitative approach and the theorotical framework of rational choice, rational actor models and national interest. This study finds that under Barack Obama‟s presidency in the fight for democracy in Syria US foreign policy is likely to turn from political maximalist to political minimalist. The study concludes that, this political paradigm shift happens because Syria does not have a strategic significance for US national security interests in the Middle East."

"Studi ini meneliti implementasi skema asuransi simpanan di Indonesia dan Amerika Serikat, dengan fokus pada kerangka legislatif dan aplikasi praktis. Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Indonesia dan Federal Deposit Insurance Act (FDIA) Amerika Serikat bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi para deposan. Dengan menganalisis studi kasus, penelitian ini mengevaluasi efektivitas undang-undang tersebut selama krisis perbankan. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal normatif, yang berfokus pada norma hukum, prinsip, dan analisis komparatif. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer (teks undang-undang seperti FDIA dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Indonesia), bahan sekunder (artikel ilmiah dan komentar hukum), dan bahan tersier (kamus hukum). Data dikumpulkan melalui tinjauan dokumen yang komprehensif dan dianalisis menggunakan kerangka kualitatif dan deskriptif. Temuan mengungkapkan bahwa sementara LPS Indonesia telah mengelola kegagalan bank-bank kecil di pedesaan dan kasus-kasus besar yang melibatkan bank-bank besar, FDIC di Amerika Serikat telah menangani banyak kegagalan bank profil tinggi. Proses resolusi yang sudah mapan dan intervensi tepat waktu oleh FDIC menyoroti pentingnya koordinasi regulasi yang efektif dan adaptasi kebijakan. Rekomendasi untuk Indonesia termasuk meningkatkan kecepatan resolusi bank dan memperbaiki koordinasi regulasi. Studi ini menekankan interaksi dinamis antara kerangka hukum dan implementasi praktis dalam memastikan stabilitas keuangan dan perlindungan deposan.

---

This study examines the implementation of deposit insurance schemes in Indonesia and the United States, focusing on legislative frameworks and practical applications. The Indonesian Deposit Insurance Corporation Law and the United States' Federal Deposit Insurance Act (FDIA) aim to maintain financial stability and protect depositors. By analyzing case studies, this research evaluates the effectiveness of these laws during banking crises.The research employs a normative doctrinal approach, focusing on legal norms, principles, and comparative analysis. It utilizes primary legal materials (statutory texts like the FDIA and Indonesia's Law Number 24 of 2004), secondary materials (scholarly articles and legal commentaries), and tertiary materials (legal dictionary). Data is gathered through comprehensive document reviews and analyzed using a qualitative and descriptive framework. The findings reveal that while Indonesia's LPS has managed failures of smaller rural banks and notable cases involving larger banks, the FDIC in the United States has handled multiple high-profile bank failures. The FDIC’s established resolution process and timely interventions highlight the importance of effective regulatory coordination and policy adaptation. Recommendations for Indonesia include enhancing bank resolution speed and improving regulatory coordination. This study underscores the dynamic interplay between legal frameworks and practical implementation in ensuring financial stability and depositor protection."

"Skripsi ini membahas mengenai peranan Occupy Wall Street sebagai hegemoni tandingan terhadap hegemoni kelas penguasa di Amerika Serikat tahun 2011-2014. Kasus ini dianalisis menggunakan teori Gramsci yaitu perjuangan politik hegemoni tandingan. Munculnya hegemoni tandingan terhadap hegemoni neoliberalisme yaitu dikarenakan adanya krisis organik hegemoni. Hegemoni tandingan dalam bentuk OWS dilakukan melalui dua bentuk perjuangan politik, yaitu perang manuver dan perang posisi. Penelitian ini menemukan bahwa OWS berhasil mengorganisir kesadaran masyarakat dan membentuk ruang hegemoni melalui dua bentuk perjuangan politik, utamanya dengan penanaman nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam ideologi kelas penguasa hegemoni AS.

---

This undergraduate-thesis analyzes about Occupy Wall Street's (OWS) role as counter hegemony struggle on challenging the United States ruling class?s hegemony in 2011-2014. The OWS phenomenon is analyzed with Gramsci's concept of counter hegemony?s political struggles. OWS emerged in 2011 due to organic crisis in neoliberalism hegemony, which happened in 2008. There were two political struggles that they did to organize people?s consciousness, war of maneuver and war of position. This research finds that OWS did organized people?s consciousness and created hegemonic terrain within civil society through political struggles. They emphasized on promoting different values against the ruling class? values, in this case neoliberal's value."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang partisipasi politik informal di Amerika Serikat, dengan studi kasus gerakan Occupy Wall Street (OWS). Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana OWS dapat berkembang menjadi salah satu bentuk partisipasi informal di Amerika Serikat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data diambil dengan melakukan penelitian kepustakaan. Sebagai bentuk dari new social movement (NSM), OWS melakukan kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam bentuk partisipasi informal seperti demonstrasi dan boikot. Faktor utama yang memicu OWS adalah krisis finansial yang terjadi di AS pada tahun 2007. Sementara itu, terdapat tiga faktor pendukung yang juga turut memicu kemunculan OWS, yaitu perubahan sosial ekonomi masyarakat, munculnya network society, dan stratifikasi suara politik.

---

ABSTRACTThe focus of this study is informal political participation in US, with OWS as a case study. The purpose of this study is to understand how OWS developed into a form of informal political participation. This study is a qualitative research. The data were gathered by conducting library research. As a form of NSM, OWS execute activities included in the form of informal political participation, such as demonstrations and boycotts. Financial crisis that occurred in late 2007 was a major factor in the emergence of OWS. However, there are three supporting factors driving Occupy Wall Street movement: socio-economic improvement, the emergence of network society, and stratification of political voice."

"Tesis ini membahas mengenai aksi protes masyarakat AS terhadap McDonalds terkait penyebaran epidemi obesitas periode 2000-2013. McDonald?s menjadi target protes masyarakat karena dianggap mewakili industri restoran makanan cepat saji di AS. Fokus penelitian ini menunjukkan awal mula masyarakat mulai intens melancarkan protes terhadap McDonald?s serta bentuk-bentuk protesnya.Tesis ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif-interpretatif dan menggunakan teori pop culture, budaya makan, New Social Movement, pressure group, simbol, serta media massa dalam analisis. Dari penelitian ini didapat simpulan bahwa McDonalds memenuhi protes masyarakat sebagai upaya agar bisnis yang telah dijalankan sejak 1948 tersebut terus bertahan dan tidak kalah bersaing dengan kompetitor.

---

On 2000 -2013, McDonald's had become the target of protests against fastfoodinflicted obesity in the US. This giant restaurant chain was dubbed as the symbol of fastfood restaurants that lead to the unhealthy eating habit.This research focused on asessing the initial stage of the protests and its forms, using descriptive-interpretative method and pop culture theory, eating habbit theory, New Social Movement theory, Pressure Group Theory, Symbol, and Mass Media to analyse it. This research concludes, at present McDonald?s has successfully maintain its position as a leading, prominent fastfood corporation in the US."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan teori dan penerapan perdamaian dalam PKPU berdasarkan peraturan kepailitan di Indonesia, Amerika Serikat, dan Brazil. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Pembahasan akan menganalisa perbedaan dan juga persamaan mengenai jalannya suatu perdamaian dalam rangka PKPU dan Kepailitan antara Negara yang menganut Civil Law yaitu Amerika Serikat, dan Common Law, yaitu Indonesia dan Brazil. Dengan adanya studi kasus, diketahui bahwa suatu rencana perdamaian tidak selalu dapat diterima baik oleh kreditor atau Pengadilan Niaga, dan suatu rencana perdamaian yang telah disahkan, tetap dapat diajukan pembatalan jika debitor lalai menjalankan kewajiban yang tercantum dalam rencana perdamaian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ada perbedaan konsep perdamaian dalam PKPU di Indonesia, Amerika Serikat, dan Brazil.

---

This thesis discusses the comparison of theory of accord on Suspend of Payment and its application according to Bankruptcy regulation in Indonesia, United States, and Brazil. This thesis uses juridical normative method, descriptive explanatory nature. The discussion will analyze the differences and similarities between accord implementation in country based on civil law, which is United States of America, and in countries based on common law, which are Indonesia and Brazil. In regard to the cases analyzed by the author, noted that not all of accord plan can be approved, either by creditors or court. If the debtor neglects the accord plan which has been approved by the court, it can be applied for cancellation. The result from this research is that there are differences between the accord on Suspend of Payment in Indonesia, United States, and Brazil. "

"Penyelesaian perkara tindak pidana khusus narkotika seharusnya dapat diselesaikan secara lebih efektif dan efisien, dengan menjunjung tinggi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyelesaiaan perkara secara lambat menimbulkan masalah lain, seperti berupa penumpukan perkara. Indonesia telah mencoba beberapa sistem untuk menerapkan sistem peradilan pidana yang lebih efektif dan efisien, seperti whistleblower dan justice collabolator, namun pelaksanaan sistem tersebut belum mampu mengatasi permasalahan penumpukan perkara. Rancangan KUHAP mencoba menggabungkan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam sistem hukum Civil Law dan sistem hukum Common Law, dengan tujuan meningkatkan efektivitas hukum acara pidana dan mewujudkan suatu peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan serta melindungi hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam peradilan pidana. Salah satu hal yang diambil dari sistem hukum Common Law adalah konsep pengakuan bersalah (plea of guilty) yang dikenal dengan lembaga Plea Bargaining. Plea Bargaining yang dimaksud ialah sebuah proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dan efisien, berupa pembelaan pengakuan bersalah atau tidak ada kontes (nolo contendere). Jalur khusus mengadopsi nilai-nilai yang ada di plea bargaining, walaupun tetap terdapat perbedaan-perbedaan yang dengan jelas memisahkan kedua konsep tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Jalur Khusus yang ada di KUHAP masih memiliki beberapa permasalahan, seperti pengaturan yang di RKUHAP untuk mengatur jalur khusus kuranglah terperinci. Dalam RKUHAP, jalur khusus hanya diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 199 RKUHAP. Dengan kurangnya pengaturan terhadap jalur khusus, dapat mengakibatkan kemungkinan terdapat tahapan yang terlewatkan dan terdapat pelanggaran hak asasi dalam proses pidana tersebut.

---

The settlement of cases of narcotics crimes should be resolved more effectively and efficiently, by upholding the principles of quick, simple and low cost trial. The slow settlement of cases creates other problems, such as a backlog of cases. Indonesia has tried several systems to implement a more effective and efficient criminal justice system, such as whistleblowers and justice collectors, but the implementation of these systems has not been able to solve the problem of case accumulation. The draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) tries to combine legal values contained in the Civil Law legal system and the Common Law legal system, with the aim of increasing the effectiveness of criminal procedure law and creating a trial that is fast, simple and low cost and protects the rights and obligations of the parties involved in criminal justice. One of the things taken from the Common Law legal system is the concept of plea of guilty, known as the Plea Bargaining institution. Plea Bargaining in question is a process of solving cases that is faster and more efficient, in the form of plea plea guilt or no contest (nolo contendere). Jalur Khusus adopts the values that exist in the plea bargaining, although there are still differences that clearly separate the two concepts. The results of this study found that the Jalur Khusus in the Criminal Procedure Code still has several problems, such as the arrangement in the RKUHAP to regulate Jalur Khusus is less detailed. In the RKUHAP, Jalur Khusus is only regulated in one article, namely article 199 RKUHAP. With the lack of regulation on special routes, it can result in the possibility of missed stages and human rights violations in the criminal process."

"Waralaba merupakan hak untuk melakukan kegiatan usaha menjual suatu produk atau jasa. Di Indonesia waralaba dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pengaturan mengenai waralaba di Indonesia belum terlalu lengkap dan memadai jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatur mengenai waralaba dari peraturan tingkat federal sampai dengan peraturan tingkat negara bagian, sedangkan di Indonesia hanya diatur mulai dari tingkat Peraturan Pemerintah. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan peraturan perjanjian waralaba di Indonesia dan Amerika Serikat, serta kewajiban pendaftaran di Indonesia dan Amerika Serikat. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan.

---

Franchising is the rights to conduct a business in selling product or service. In Indonesia, franchising was held by a Franchise Agreement between Franchisor and Franchisee. Franchise regulations in Indonesia is not complete and adequate when compared to the United States. The United States rules the franchising from federal level to the state level regulations, while in Indonesia is only from the level of government regulation. In this research will discuss the comparison about of franchise agreements regulations between Indonesia and the United States of America, also comparison about the registration of franchise agreements between Indonesia and the United States of America. This research use the normative juridical research by using comparative approach based on methods of comparative law."

"Skripsi ini membahas tentang studi komparatif pengaturan serta perbandingan penerapanan layanan telemedicine di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Pengaturan mengenai telemedicine di Indonesia sampai saat ini hanya berdasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan, belum diatur secara menyeluruh dan khusus, sedangkan Amerika Serikat telah memiliki pengaturan mengenai telemedicine yang dikeluarkan oleh pemerintah federal maupun pemerintah negara bagian, namun dalam hal ini yang sangat bervariasi. Hasil dari perbandingan mengenai pengaturan dan penerapan telemedicine dari kedua negara ini memperlihatkan persamaan maupun perbedaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam hal praktik layanan telemedicine, dimulai dari sejarah sampai dengan pertanggungjawaban dokter. Kedepan, diharapkan pelaksanaan telemedicine di Indonesia harus selalu diperhatikan demi kepentingan dan keselamatan masyarakat, dalam hal ini pasien dan diharapkan Amerika Serikat dapat menjadi contoh bagi Indonesia agar dalam hal etika kedokteran dalam telemedicine diatur secara jelas.

---

This bachelor thesis focuses on comparing related to telemedicine regulations and practices in Indonesia and in the United States. This research uses the qualitative method with the form of normative juridicial research with descriptive type. Regulations regarding telemedicine in Indonesia up until today have only been based on the Minister of Health's Regulation regarding the provision of telemedicine between health service facilities, have not been regulated comprehensively and specifically, while the United States already has regulations regarding telemedicine issued by the federal and state governments, but in terms of this which varies greatly. The results of the comparison regarding the regulation and application of telemedicine from the two countries show the similarities and differences between Indonesia and the United States in terms of telemedicine practices, starting from history to doctor's liability. In the future, it is hoped that the implementation of telemedicine in Indonesia must always be considered in the interests and safety of the society, in this case is patients and it is hoped that the United States can become an example for Indonesia so that in terms of medical ethics in telemedicine is clearly regulated"