Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini akan menjawab pertanyaan, ldquo;potensi konflik apa yang berkembang antara pencari suaka dan pengungsi dengan masyarakat Desa Batulayang, Cisarua, Bogor? rdquo;. Sebelumnya, Desa Batulayang merupakan salah satu wilayah dengan tingkat konsentrasi dan jumlah imigran asing yang cukup tinggi ditengah derasnya arus migran yang terus terjadi sampai saat ini. Menurut penulis, keberadaan pencari suaka dan pengungsi tersebut di tengah-tengah masyarakat akan menimbulkan implikasi tertentu, salah satu nya adalah keberadaan potensi konflik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori eskalasi konflik menurut Friedrich Glasl yang memaparkan bawa terdapat tahap-tahap tertentu dalam sebuah eskalasi konflik, dari sebuah potensi hingga menjadi konflik yang menimbulkan korban. Selain itu, dalam usaha penulis mencari data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan wawancara pada pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, penulis mendapatkan temuan-temuan yang menunjukkan terdapat potensi konflik dalam tingkatan tertentu yang sesuai dengan teori eskalasi konflik di Desa Batulayang.

---

ABSTRACT

This research will answer the question of conflict escalation between asylum seekers and refugees with the local communities of Batulayang Village, Cisarua, Bogor. Previously, Batulayang Village was one of the areas with high levels of concentration and high number of foreign immigrant. In my assumption, the existence of asylum seekers and refugees in the midst of society will lead to certain implications, one of which is the potential existence of conflict. In this study, the author uses the theory of conflict escalation by Friedrich Glasl which describes that there are certain stages in an escalation of conflict, from a potential to a conflict that caused the victim. In addition, in the authors attempt to find data, the authors use qualitative methods with interviews on certain parties. Furthermore, the authors find findings that indicate the potential for conflict in a certain degree that is compatible with conflict escalation theory in Batulayang Village."

"Tulisan ini berusaha memetakan pengetahuan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia yang relatif masih jarang mendapatkan sorotan dalam studi Hubungan Internasional. Pembacaan yang melihat serta memproblematisasi bias kolonial dalam rezim pengungsi internasional serta kategorisasi dari migrasi transit dan pengungsi-pencari suaka, akan menjadi titik berangkat tulisan ini. Melalui tinjauan taksonomis terhadap 22 literatur, tulisan ini kemudian berusaha mengkontekstualisasikan dinamika pengungsi di Indonesia dengan migrasi-pengungsi secara lebih luas lewat pembacaan genealogis yang menyentuh aspek legal, multisiplistas aktor, dan (re)konseptualisasi konsep transit yang kerap disematkan kepada konteks Indonesia, sembari berusaha mengedapankan pengetahuan yang dibawa oleh pengungsi di Indonesia itu tersendiri. Penulis menemukan bagaimana di Indonesia, diskursus pengungsi, yang baru masuk ke Indonesia di periode gelombang pengungsi Indochina pada dekade 1970-an, berkelindan erat dengan pola migrasi-pengungsi internasional, utamanya lewat fractioning dan kategorisasi transit-pengungsi-pencari suaka, dan terus direproduksi dalam kerangka pengamanan hingga sekarang. Secara tataran pengetahuan, penulis menilai bahwa produksi pengetahuan di ranah akademik tentang pengungsi di Indonesia kurang lebih berada di bawah satu payung ‘kritis’ yang sama dan berusaha mengarusutamakan pengetahuan dari pengungsi di Indonesia, namun masih banyak ceruk pengetahuan yang masih bisa diisi dan dinavigasi lebih lanjut.

---

This article seeks to map the knowledge of refugees and asylum seekers in Indonesia, which, relatively speaking, has not been thoroughly investigated by International Relations-adjacent scholarship. An outlook that problematizes colonial biases on international refugee regime, as well as the categorization of transit migration and refugee-asylum seeker, will be central to this reading. Departing from taxonomic appraisal of 22 accredited-literatures, this article aims to contextualize the dynamics of refugees in Indonesia within the broader scope of migration-refugee studies through a genealogical reading that encompasses legal aspects, multiplicity of actors, and the (re)conceptualization of the transit concept oft-attributed to the Indonesian context, whilst trying to posit decentralized knowledge coming from refugees themselves. This author postulates that in Indonesia, discourses (and the language) of refugees, which predominantly emerged during the influx of Indochinese refugees in the 1970s, were/are heavily intertwined with the patterns of international migration-refugees, primarily through fractioning and categorization-labelling of transit-refugees-asylum seekers, and continues to be reproduced under securitized framework and language to this day. Insofar knowledge production on academia level, this author remarks that knowledge production of refugees in Indonesia virtually falls under a similar 'critical' umbrella, which seeks to prioritize knowledge from refugees in Indonesia, whilst acknowledging a plethora of knowledge gaps that can be probed and inquired further."

"Tesis ini membahas modal sosial pada masyarakat daerah rawan konflik kaitannya dengan ketahanan daerah, adapun studi kasusnya di wilayah Kecamatan Johar Baru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui komposisi demografi yang meliputi asal-usul, latar belakang, pendidikan terkait dengan heterogenitas dan kebudayaan pada masyarakat Johar Baru; kondisi sumber nafkah atau kesempatan kerja yang ada di Johar Baru dapat menampung masyarakat setempat dan sumber konflik; pola kepemimpinan yang ada pada masyarakat Johar Baru; dan efektifitas modal sosial dalam penataan ketertiban bermasyarakat baik dalam lingkungan maupun antar lingkungan sosial yang terlibat, kaitannya dengan ketahanan daerah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antar kelompok warga disebabkan oleh kelangkaan atau keterbatasan sumber daya yang ada pada masyarakat daerah rawan konflik. Modal sosial masyarakat daerah rawan konflik masih pada tahap pengikat (bonding) saja, modal sosial ada namun dalam lingkup kelompok dan wilayah sehingga belum efektif digunakan untuk penanggulangan konflik atau masalah bersama lainnya sehingga dapat melemahkan ketahanan daerah.

---

This thesis discusses social capital in the conflict-prone areas related to regional resilience, while the case studies in Kecamatan Johar Baru. The purpose of this study was to determine the demographic composition that includes the origin, background, education and culture associated with the heterogeneity in the Johar Baru; conditions livelihood or employment opportunities that exist in Johar Baru can accommodate the local community and a source of conflict; patterns of leadership Johar Baru of the community, and the effectiveness of social capital in structuring social order both within and between the social environment involved, related to regional resilience. This research is a qualitative descriptive design.The results showed that the conflict between the people caused by environmental scarcity that exist in most public areas prone to conflict. Social capital of the conflict-prone areas are still at the stage of binder (bonding) alone, there is social capital, but within the groups and regions that have not been effectively used for the prevention of conflict or other joint problems that could undermine regional resilience."

"Tesis ini membahas tentang Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka dari Asia yang masuk ke Indonesia untuk transit ke negara ketiga. Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Penanganan Pengungsi mendapatkan sejumlah permasalahan dalam menghadapi Pengungsi dan Pencari Suaka yang transit di Indonesia. Termasuk di dalamnya upaya pemenuhan Hak-Hak Asasi Pengungsi dan Pencari Suaka. Metode yang digunakan dalam penulisan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dari hasil penelitian didapatkan pemahaman bahwa keengganan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951 tentang Penanganan Pengungsi menyebabkan Indonesia belum dapat menentukan sendiri status pengungsi. Sehingga harus bekerjasama dengan lembaga internasional yang fokus pada penanganan pengungsi, yaitu United Nation High Commissioner For Refugees UNHCR . Penulis juga menyarankan, Indonesia perlu melakukan ratifikasi terhadap Konvensi 1951 tentang Penanganan Pengungsi, agar dapat lebih leluasa membantu penanganan pengungsi yang transit dan hadir di Indonesia. Indonesia juga diharapkan bisa membantu semaksimal mungkin pemenuhan hak-hak asasi pengungsi dan pencari suaka yang transit di Indonesia dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

---

This thesis discusses the Legal Protection and Human Rights of Refugees and Asylum Seekers from Asia who enter Indonesia for transit to third countries. Indonesia that has not ratified the Convention and Protocol Of Refugee 1951 on the Management of Refugees has received several problems facing Refugees and Asylum Seekers who transit in Indonesia. This includes efforts to fulfill the Refugees 39 and Asylum Refugees 39 Rights. The method used in writing is the normative research method with the approach of legislation, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. From the research result, it is found that Indonesia 39 s reluctance to ratify the 1951 Convention on the Management of Refugees has made Indonesia unable to determine its own refugee status, so it must cooperate with international institutions focusing on refugee handling, United Nation High Commissioner For Refugees UNHCR . The authors also suggest that Indonesia needs to ratify the Convention and Protocol Of Refugee 1951 on the Management of Refugees, in order to more freely assist the handling of refugees who transit and present in Indonesia. Indonesia is also expected to help as much as possible the fulfillment of the basic rights of refugees and transit asylum seekers in Indonesia with existing laws and regulations."

"Dalam tes ini saya ingin menunjukkan pemolisian oleh Polres Bogor dalam menangani konflik yang terjadi antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di Kabupaten Bogor adalah penegakan hukum yang berpihak untuk meredam gejolak sosial pada masyarakat setempat. Keberpihakan Polres Bogor timbul karena warga masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran dipandang sebagai perusuh yang menentang kebijakan pemerintah. Dalam keadaan seperti ini polisi menempatkan dirinya sebagai pihak yang harus mengatasi para perusuh yang melakukan pelanggaran hukum, dengan melakukan penangkapan dan memprosesnya secara hukum.Sebanyak 8 orang personil Polres Bogor dari Bintara sampai dengan Perwira Menengah, 5 orang Pegawai Pemerintah Daerah dan 10 orang warga masyarakat ikut berpartisipasi menjadi informan kunci dalam penelitian ini. Selain menggunakan tehnik wawancara berpedoman, penelitian juga menggunakan pengamatan, pengamatan terlibat, serta kajian dokumen Pores Bogor antara tahun 2000 sampai dengan 2005 dan dokumen proses perijinan serta pembangunan TPST dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor serta perusahaan pengelola.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika terjadi konflik antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola TPST pemolisian yang dilaksanakan adalah tindakan reaktif dan represif yang acuannya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan dengan berpedoman pada Prosedur Tetap O1/X11998 tetang tindakan tegas bagi Satuan Pengendalian Massa (Dalmas) atau Pengendali Huru-Hara (PHH) Poiri dalam rangka penindakan kerusuhan massa atau huru-hara. Selain itu Penangakapan dilakukan dengan kekerasan terhadap orang-orang yang diduga melakukan pengrusakan dan pembakaran. Kekerasan dilakukan terhadap warga masyarakat yang tidak tertib, melakukan kerusuhan dan menentang kebijakan pemerintah serta menolak untuk ditangkap, diamankan dan dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa.Penegakan hukum yang menjadi acuan dalam penanganan gejolak sosial yang terjadi pada masyarakat setempat terbukti tidak efektif untuk peredaman konflik. Hal ini menggambarkan ketidaksiapan Polres Bogor dalam menangani konflik yang terjadi antara warga masyarakat Bojong dengan perusahaan pengelola TPST. Karena yang digunakan adalah cara pemolisian tradisional yang biasanya dilakukan dengan menunjukkan kekuatan polisi sebagai penegak hukum. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Bogor bertujuan untuk mengatasi tindakan warga masyarakat yang melakukan pengrusakan dan pembakaran TPST, yang pada kenyataannya tidak menghilangkan atau meredam konflik yang terjadi antara warga dengan perusahaan.Upaya pencegahaan kejahatan seperti tugas penyelidikan dengan tujuan untuk mendeteksi poiensi-potensi konflik kurang mendapat perhatian. Akibatnya tugas tersebut dilaksanakan dengan asal-asalan sehingga tidak menghasilkan Informasi tepat atau tidak mempunyai data yang akurat yang dapat dianalisa untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat kebijakan dalam menangani konflik. Tugas penggalangan yang intensif baru dilaksanakan setelah terjadinya kerusuhan massa, sehingga masyarakat sangat sulit didekati karena ketidakpercayaan mereka kepada polisi yang semakin besar. Rasa tidak percaya warga masyarakat terhadap polisi terjadi karena penegakan hukum yang dilaksanakan oleh polisi dalam menangani permasalahan TPST tidak adil dan berpihak serta penangkapan yang dilaksanakan oleh petugas polisi saat terjadinya kerusuhan dilakukan dengan kekerasan.Sedangkan atensi pimpinan dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat hanya sebatas memberikan perintah tanpa adanya dukungan sumberdaya yang memadai. Perintah-perintah tersebut rliberikan sekedar untuk menjalankan kewajiban sebagai pemimpin tanpa dilandasi rasa tanggung jawab yang besar sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Atensi dan perhatian terhadap upaya pencegahaan kejahatan serta pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat baru dilaksanakan dengan lebih baik setelah terjadinya kerusuhan massa yang mengakibatkan kerusakankerusakan yang sangat merugikan."

"Pemenuhan akses keadilan melalui pemberian bantuan hukum merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang termasuk pengungsi dan pencari suaka. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Namun pemberian bantuan hukum kepada pengungsi dan pencari suaka pada kenyataannya tidak pernah dilaksanakan sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, UU HAM, dan UU Bantuan Hukum. Padahal keadilan memiliki sifat kesamaan atau kesetaraan yang mana hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan ras, warna kulit, kebangsaan, bahasa, agama, dan status kewarganegaraan. Kehilangan status kewarganegaraan bukan berarti akan menghilangkan hak asasi manusianya.

---

Fulfilling access to justice through the provision of legal aid is a human right that is owned by everyone, including refugees and asylum seekers. The Constitution of Republic Indonesia, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and Law Number 16 of 2011 on Legal Aid have mandated that everyone has the right to recognition, guarantees, protection and legal certainty that is just and equal treatment before the law. However, the provision of legal aid to refugees and asylum seekers has in fact never been implemented in accordance with the Constitution of Republic Indonesia, the Human Rights Law and the Legal Aid Law. In fact, justice has the nature of equality or similarity, which is a human right that cannot be eliminated on the grounds of race, color, nationality, language, religion and citizenship status. Losing his citizenship status does not mean that he will lose his human rights."

"Tingginya angka konflik sosial yang terjadi di sekitar kita merupakan sebuah permasalahan yang membutuhkan tanggapan yang cepat dan tepat. Salah satu bentuk konflik sosial yang sering terjadi di masyarakat adalah konflik yang terjadi antara organisasi kemasyarakatan. Campur tangan kepolisian sebagai mediator dianggap suatu hal yang tepat untuk menyelesaikan suatu konflik, dengan melakukan mediasi diharapkan sebuah resolusi konflik akan muncul untuk menghentikan konflik-konflik yang terjadi antara organisasi kemasyarakatan.Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini selanjutnya berusaha menjelaskan bagaimana peran kepolisian dalam menyelesaikan konflik ormas Forum Betawi Rempug (FBR) versus ormas Pemuda Pancasila (PP) dari sudut pandang kriminologi, dengan memanfaatkan data-data sekunder yang diperoleh dari studi literatur. Penggunaan konsep peran kepolisian, resolusi konflik, dan sedikit teori konflik menurut Weber, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait untuk selanjutnya dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik semacam ini dengan lebih baik.

---

The high number of social conflicts that occur around us is a problem that requires rapid and appropriate response. One of the social conflict that often occurs in society is the conflict between community organizations. Police intervened as mediator is considered a proper thing to resolve a conflict, with the mediation are expected a conflict resolution will appear to stop the conflicts that occur between community organizations.Based on these problems, this study further attempt to explain how the role of police in the conflict resolution organizations Forum Betawi Rempug (FBR) versus Pemuda Pancasila (PP) from the viewpoint of criminology, by using secondary data obtained from study of literature. The use of the concept the role of police, conflict resolution, and a bit of theory of conflict according to Weber, is expected to provide input to the parties concerned to further be used to resolve such conflicts better."

"Konflik antara warga Desa Adat Kemoning dengan warga Desa Adat Budaga, Kecamatan Semarapura Kabupaten Klungkung Bali, Sabtu 17 September 2011, yang diakibatkan, perbedaan dalam menyikapi keberadaan pura dan prosesi upacara di Pura Dalem, yang akhirnya menimbulkan konflik terbuka dan mengakibatkan kerugian materil dan korban jiwa, dengan meninggalkan bapak I Ketut Ariaka Warga Desa Adat Budaga dan puluhan warga kedua desa mengalami luka-luka. Sehingga, dituntut peran dari Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Klungkung, sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan masalah adat sesuai dengan peraturan daerah (Perda) Pemda Bali No.3 Tahun 2001, untuk mereduksi konflik tersebut.Melihat Fenomena tersebut, Peneliti mencoba mengkaji, Peran Kepemimpinan Majelis Madya Desa Pakraman Klungkung dalam masyarakat dan bagaimana konflik tersebut terjadi serta apa yang meyebabkannya. Yang ditelusuri dari berbagai dimensi, baik sejarah pembentukan Desa Pakraman, nilai – nilai/ajaran kehidupan orang Bali dan sejarah konflik di Bali. Untuk memahami factor-faktor yang menyebabkan konflik tersebut terjadi dan bagaimana Peran Kepemimpinan Majelis Madya Desa Pakraman Klungkung dalam menyelesaikan Konflik yang terjadi antara kedua Desa Adat tersebut, terdapat beberapa masalah, yaitu 1). Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Konflik Antar Desa tersebut dapat terjadi?. 2). Bagaimana Peran Kepemimpinan Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Klungkung dalam Menyelesaikan Konflik tersebut?. Untuk membedah masalah tersebut peneliti gunakan Teori Kepemimpinan, untuk melihat bagaimana peran kepemimpinan MMDP menyelesaikan konflik dan Teori Konflik, dalam melihat penyebab konflik antar Desa ada tersebut.Secara umum signifikansi penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisa factor-faktor penyebab konflik di Desa kemoning dan Desa Budaga, dan untuk mengetahui bagaimana peran Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Klungkung dalam menyelesaikan Konflik. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana data – data diperoleh dengan, observasi partisipatif, wawancara mendalam (in-dept interview) serta studi kepustakaan dengan tringulasi pengolahan data. Secara ringkas temuan yang diperoleh adalah, konflik antar Warga Desa Adat Kemoning dan Wrga Desa Adat Budaga, disebabkan saling klaim status Pura Dalem, Pura Prajapati, dan status Setra (tanah kuburan), serta dipicu adanya Paruman Agung Desa Adat Kemoning dan pemasangan spanduk batas Desa (selamat datang di Wewengkon/Lingkungan Desa Budaga) oleh Desa Adat Budaga. Majelis Madya Desa Pakraman Klungkung, sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memediasi dan melakukan musyawarah, namun hal tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perbedaan yang ada dan tidak dapat dikelola dengan baik akhirnya menimbulkan konflik terbuka, serta mengakibatkan kerugian materil dan korban jiwa, hal ini menunjukan, belum maksimalnya peran Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Klungkung, menciptakan keharmonisan sesama warga. Sehingga pemerintah Klungkung perlu mengambil alih masalah ini dan memcarikan solusi yang lebih efektif.

---

Conflict between Indigenous Villagers of Kemoning and Indigenous Villagers of Budaga, District Semarapura Klungkung Bali, Saturday, September 17, 2011, as a result, the difference in response to presence of the temple and ceremonial procession at Pura Dalem, open conflict which resulted in material losses and casualties, death of Mr. I Ketut Ariaka, resident of Indigenous Village of Budaga and dozens of the residents in both villages injured. So that, required role of Majelis Madya Pakraman Village Klungkung as authorized agency to finish the problem based on local regulations, local goverment of Bali No.3, 2001.

Seeing the phenomenon, researcher try to assess the role of leadership Majelis Madya Pakraman Village Klungkung in the community how the conflict occurred and what causes. Researcher browse from various dimensions, Pakraman Village establisment history, values / teachings of Balinese life and history of the conflict in Bali. There are some problem to understand factors that cause conflict happen and how the role of Majelis Madya Pakraman Village Klungkung namely 1. What are the factors that lead to conflict between the village could happen?. 2. How is the role of Leadership Majelis Madya Pakraman Village Klungkung in resolving the conflict?. Researcher in analyzing the problem using a theory of leadership to see how the role MMDP resolve conflict and conflict theory in view of the causes of conflict between villages.

In general, the significance of this research to identify and analyze the factors causing the conflict, and to find how the role of Majelis Madya Pakraman Village (MMDP) Klungkung in resolving conflicts that occur. To achieve these objectives, used qualitative methods, where datas obtained with participant observation, in-depth interviews and study of literature with tringulasi data processing. In summary, the conflict due to overlapping claims status Pura Dalem, Pura Prajapati, and status of Setra (burial ground), and triggered Paruman Agung of Indigenous Village of Kemoning and installation of banners village boundary (welcome to wewengkon / budaga village environment) by Indigenous Village of Budaga. Majelis Madya Pakraman Village Klungkung, has attempted to reconcile the two sides to mediate and to deliberate, but it is not successfully reconcile the two sides. Differences that exist and can not be managed well eventually lead to open conflict, as well as resulting in material losses and casualties, this show, not maximal the role of Majelis Madya Pakraman Village (MMDP) Klungkung, creating harmony fellow citizens. So Klungkung government need to take over this problem and find a more effective solution."

"Perawat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pemulihan pasien. Memperhatikan dan meningkatkan kepuasan kerja sangat penting demi meningkatkan kualitas perawat. Salah satu hal yang dapat menghambat kepuasan adalah timbulnya konflik. Oleh karena itu setiap individu perlu untuk menggunakan strategi yang tepat dalam menyelesaikan konflik yang dihadapinya. Ada lima macam gaya penyelesaian konflik yang dapat digunakan oleh individu, yaitu kompetisi, kolaborasi, kompromi, menghindar, dan akomodasi.Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya hubungan antara gaya penyelesaian konflik dan kepuasan kerja pada perawat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan desain non-experimental dan tipe field study. Partisipan penelitian ini berjumlah 87 perawat yang bekerja di dalam sebuah rumah sakit. Kepuasan kerja diukur dengan menggunakan Minnesota Staisfaction Questionnare, sedangkan gaya penyelesaian konflik dengan menggunakan Thomas-Kilmann MODE Instrument yang telah diubah menjadi bentuk skala.Hasil yang di dapat dari perhitungan One Way Anova adalah bahwa gaya penyelesaian konflik tidak berhubungan dengan kepuasan kerja. Sementara itu gaya penyelesaian konflik yang paling banyak dipilih oleh partisipan adalah gaya kolaborasi.

---

Nurses are unseparated part of the entire patient?s recovery process. To increase the quality of nurses, it is important to pay attention to job satisfaction among them. Conflict can become a block of job satisfaction. That?s why it is important for individual to use the right strategy to solve the conflict. There are five conflict resolution styles that can be used by individual; competition, collaboration, compromise, avoidance, and accommodation.The aim of this study is to seek the correlation between conflict resolution style and job satisfaction of nurses. This research is using quantitative method, nonexperimental design, and field study. The participants of this research were 87 nurses whose work in a hospital. Job satisfaction was measured by Minnesota Satisfaction Questionnaire, meanwhile conflict resolution style was measured by Thomas-Kilmann MODE Instrument which had been change in to scale.By using One Way Anova, the result show that conflict resolution style was not correlated with job satisfaction. In the meantime, the conflict resolution style which has been most chosen by participant is collaboration style."