Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah menimbulkan ketidaksepadanan antara peraturan pajak dengan kegiatan ekonomi yang semakin mengarah pada digitalisasi. Ketidaksepadanan tersebut salah satunya terdapat pada ketentuan Bentuk Usaha Tetap BUT yang banyak memberikan celah penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional, salah satunya penyedia layanan berbasis internet over the top asing di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyedia layanan tersebut dapat memperoleh penghasilan yang cukup signifikan dari pelanggannya di Indonesia tanpa melalui kehadiran fisik yang memenuhi kriteria BUT berdasarkan ketentuan domestik ataupun tax treaty. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan melalui penerbitan peraturan domestik yang mengatur tentang perizinan bagi penyedia layanan berbasis internet asing apabila ingin menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Sementara berdasarkan rekomendasi BEPS, upaya pemajakan penyedia layanan berbasis internet asing dapat dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama adalah dengan memperluas definisi BUT berdasarkan kehadiran ekonomi yang signifikan dan melakukan amandemen pasal pengecualian BUT melalui multilateral instrument. Pendekatan yang kedua yaitu dengan mempertimbangkan pengadopsian jenis pungutan baru seperti equalisation levy.

---

ABSTRAKThe rapid development of information and communication technology has created a mismatch between tax regulations and economic activities that are increasingly leading to digitalization. One such mismatch is found in the provisions of Permanent Establishment PE which provides many tax gap by multinational enterprises, especially foreign internet based service providers over the top in Indonesia. This research was conducted with qualitative approach through in depth interview and literature study. The results of this study indicate that the service provider can earn significant income from its customers in Indonesia without maintaining a physical presence that meets PE criteria based on domestic or tax treaty provisions. The solution to solve such problems can be done through the issuance of domestic regulations governing licensing for foreign internet based service providers if they want to run their business activities in Indonesia. While based on the BEPS recommendation, solution to taxing internet based service providers can be done through two approaches. The first is to expand the definition of PE based on a significant economic presence and to amend the PE exemption provision through multilateral instruments. The second approach is to consider the adoption of new types of levies such as equalisation levy. "

"Skripsi ini bertujuan Untuk menganalisis penentuan status BUT pada Multinational Company berbasis Over The Top di Indonesia dan Faktor-faktor yang dapat mendukung penerapan kebijakan penentuan status BUT pada Multinational Company berbasis Over The Top di Indonesia. Analisis penentuan status BUT didasarkan pada kebijakan SE-04/PJ/2017, PMK 35/PMK.03/2019, Perppu 1 Tahun 2020 serta kesesuainnya dengan tax treaty yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SE-04/2017,PMK-35/2019 dan perppu 1 tahun 2020 belum dapat diterapkan untuk dapat menimbulkan adanya BUT pada MNC berbasis OTT di Indonesia. SE-04/2017 dan PMK-35/2019 masih menjadikan UU PPh sebagai sumber rujukan terkait penentuan BUT dimana UU PPh masih terbatas pada physical presence untuk menentukan BUT, sementara itu regulasi Perppu 1 Tahun 2020 juga belum dapat diterapkan untuk menentukan BUT pada aktivitas bisnis MNC berbasis OTT, karena ketentuan Significant Economic Presence yang merupakan nexus rules untuk menetapkan BUT pada MNC berbasis OTT bertentangan dengan ketentuan BUT yang terdapat dalam tax treaty yang masih berdasarkan pada physical presence. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor pendukung yaitu, global konsensus atas inclusive framework, Renegosiasi tax treaty melalui instrumen bilateral ataupun multilateral, dan adanya sinergisitas antara lembaga pemerintah.

---

This thesis aims to analyze the determination of the status of PE in Multinational Companies based on Over the Top in Indonesia and the factors that can support the implementation of the policy for determining the status of PE in Multinational Companies based on Over the Top in Indonesia. Analysis of determining PE status is based on policies SE-04 / PJ / 2017, PMK 35 / PMK.03 / 2019, Perppu 1 of 2020 and its compliance with applicable tax treaty. This research uses a qualitative approach. The data used was obtained by conducting in-depth interviews with sources relevant to the issues raised. The results of this study concluded that SE-04/2017, PMK-35/2019 and Perppu 1 of 2020 could not be applied to be able to cause PE in OTT-based MNCs in Indonesia. SE-04/2017 and PMK-35/2019 still make the Income Tax Law as a reference source related to determining BUT where the Income Tax Law is still limited to physical presence to determine PE, meanwhile Perppu 1/2020 regulations also cannot be applied to determine PE in business activities MNC is based on OTT, because the provisions of the Significant Economic Presence which are the nexus rules for establishing PE on OTT-based MNC are in conflict with the PE provisions contained in the tax treaty that are still based on physical presence. The government also needs to consider various supporting factors namely, global consensus on inclusive frameworks, tax treaty renegotiation through bilateral or multilateral instruments, and the existence of synergy between government institutions."

"Ekonomi digital yang telah berkembang di Indonesia sejak 1 dekade terakhir telah membuka kesempatan bagi perusahaan Over The Top (OTT) non residen di Indonesia untuk mengembangkan pasarnya. Perkembangan perusahaan OTT non residen yang masif ini juga berpengaruh pada semakin tingginya pendapatan yang diperoleh bagi perusahaan tersebut. Namun, atas aktivitas tersebut tidak dapat dipajaki oleh pemerintah Indonesia karena belum adanya produk hukum yang mengatur atas aktivitas ekonomi digital tersebut yang mengakibatkan tidak timbulnya Bentuk Usaha Tetap (BUT). Skripsi ini merupakan deskripsi atas kasus perusahaan OTT non residen yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah kriteria significant digital presence bagi perusahaan OTT non residen sebagai acuan bagi pemerintah Indonesia untuk memperluas konsep BUT dan proses rancangan regulasi atas perusahaan OTT non residen di Indonesia.

---

The digital economy that has grown in Indonesia since the last one decade has opened the opportunity for non-resident Over The Top (OTT) company in Indonesia to develop its market. The massive development also increased the income of the non-resident OTT company. However, such activities are unable to be taxed by the Indonesian government because of the absence of legal products which ruled the digital economy activities that resulted to the absence of a Permanent Establishment (PE) status. This thesis is a description of the case of non-resident OTT companies that occurred in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive research type. Qualitative data were obtained through literature studies and in-depth interviews. The results of this study are the digital presence criteria for non-resident OTT companies as a reference for the Indonesian government to expand the concept of PE and the draft regulatory process for non-resident OTT companies in Indonesia.

"

"Penggunaan internet di Indonesia diperkirakan akan didominasi oleh layanan Over The Top Internet OTT Video, atau juga disebut dengan Internet Video. Diperkirakan traffic Internet di Indonesia akan mencapai 2.1 Exabytes per bulan di tahun 2020, dengan 72 traffic internet atau 1.5 Exabytes per bulan, untuk Internet Video. Permasalahan yang muncul yaitu penggunaan layanan ini memakan bandwidth yang tinggi di jaringan telekomunikasi serta belum diregulasi, sehingga menimbulkan kompetisi tidak sehat dengan operator telekomunikasi.Pada penelitian ini dilakukan analisis kebijakan kerjasama penyedia layanan OTT Video dengan operator telekomunikasi di Indonesia dengan menggunakan Regulatory Impact Analysis RIA . Proses analisis meliputi validasi dengan Forum Group Discussion, penentuan usulan kebijakan, dan penilaian usulan terbaik dengan Soft-Cost Benefit Analysis dan Multi Criteria Analysis MCA. Proses penilaian MCA berdasarkan survey ke berbagai stakeholder terkait.Dari hasil analisis tersebut, didapatkan usulan 'tidak dikeluarkannya kebijakan' tidak dapat diterima, sedangkan untuk usulan lain 'penyedia Layanan OTT Video tidak harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi namun harus memiliki izin tertentu yang khusus diterbitkan bagi penyedia layanan OTT Video untuk dapat beroperasi', usulan'penyedia layanan OTT Video harus bekerjasama dengan operator telekomunikasi', dan usulan tidak wajib ada kerjasama namun operator telekomunikasi diberikan izin untuk memberikan charging atau penyesuaian kecepatan atas layanan OTT Video' tetap dapat diterima dan diperbolehkan untuk diimplementasikan.

---

Internet usage in Indonesia is expected to be dominated by Over The Top Internet OTT Video, also known as Internet video. It is estimated that Internet traffic in Indonesia will reach 2.1 Exabytes per month in 2020, with 72 of Internet traffic or 1.5 Exabytes per month, will be used for Internet Video. The problems that arise are these services consume high bandwidth of telecommunication networks, and also not yet regulated, resulting in unfair competition with telecom operators.

This study analyzes policy of cooperation beetwen OTT video service provider and telecommunication operator in Indonesia by using Regulatory Impact Analysis RIA . The analysis process includes criteria validation through Forum Group Discussion, policy alternatives determination, and best policy alternative assessment with Soft Cost Benefit Analysis and Multi Criteria Analysis MCA . MCA assessment process based on survey to various stakeholders.

Based on the results of the policy analysis, alternative 'no policy to be released' must not be applied. Another policy alternatives such as 'OTT Video Service providers do not have to cooperate with telecom operators, but must obtain special permit issued for OTT video service providers to operate' , alternative 'OTT Service provicer should cooperate with telecom operator' , and alternative 'cooperation is not mandatory, but telecom operators are granted permission to charge or adjust user speed to OTT Video service' can be accepted and allowed to be implemented. "

"Perkembangan teknologi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk beroperasi lintas negara tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Namun, hal ini memberikan tantangan hukum baru bagi negara-negara, yang biasanya mengandalkan kriteria kehadiran fisik untuk menentukan keberadaan secara hukum. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kasus Netflix di Indonesia, yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2016 dan mendapatkan jumlah pelanggan yang cukup besar, walau tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif disertai dengan studi literatur untuk mengkaji undang-undang seputar layanan digital asing, implementasinya, dan status Netflix di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 telah menjabarkan kewajiban-kewajiban untuk perusahaan digital. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga telah memperkenalkan konsep “kehadiran ekonomi signifikan” yang bertujuan untuk menghadapi kewajiban pajak perusahaan digital ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Netflix di Indonesia dikelola oleh Netflix Inc. di Amerika Serikat, Netflix Pte. Ltd. di Singapura, dan Netflix International B.V. di Belanda. Setiap kantor memiliki peran yang berbeda dan tunduk pada hukum yang berbeda. Namun, Netflix tetap harus mematuhi hukum Indonesia karena memiliki aktivitas komersial di Indonesia. Tidak adanya keberadaan hukum Netflix di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan dalam menegakkan peraturan terhadap Netflix. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka hukumnya untuk menghadapi pertanyaan tentang layanan digital asing yang beroperasi tanpa kehadiran fisik.

---

Technological developments have allowed companies to manage cross-border operations without physical presence. However, this development presents new legal challenges for States, whose legal systems rely on traditional threshold of physical presence to determine existence of legal presence. This thesis aims to explore the case of Netflix in Indonesia, who has been operating in Indonesia since 2016 and gained considerable number of paid subscribers, despite lacking a permanent establishment in Indonesia. The author uses a juridical-normative research method accompanied with literature study to examine laws surrounding foreign digital services, its implementation, and Netflix’s status in Indonesia. Indonesia’s Government Regulation No. 71 of 2019 and Minister of Communications and Information Regulation No. 5 of 2020 have several obligations for companies operating in the digital sector. Law No. 2 of 2020 also recently introduced the concept of “significant economic presence” aimed at tackling these companies’ tax obligations. This research concludes that Netflix in Indonesia is managed by Netflix Inc. in United States, Netflix Pte. Ltd. in Singapore, and Netflix International B.V. in Netherlands. Each office has different roles and are subject to different laws. However, Netflix still has to comply to Indonesian law as it has commercial activities in Indonesia. Due to its lack of concrete legal personality in Indonesia, the Indonesian government had difficulties in enforcing certain regulations and laws towards Netflix. The government of Indonesia needs to strengthen its legal framework to face the question of foreign digital services operating without physical presence."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan bentuk-bentuk keterlibatan pelanggan (customer engagement) dalam online brand community Netflix Indonesia di platform media sosial Twitter. Studi ini berfokus pada konten yang diunggah oleh akun Twitter @NetflixID dari Maret hingga Mei 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Netflix Indonesia secara konsisten mempromosikan judul-judul tayangan film dan serial yang ada dalam platformnya sebagai strategi untuk meningkatkan customer engagement. Konten dengan kombinasi teks dan foto, teks dan video, serta foto dan video berhasil meraih total interaksi yang signifikan dari pengikut Netflix Indonesia di Twitter. Selain itu, konten yang menggabungkan elemen visual dan teks dinilai lebih berhasil dalam mengajak pengikut untuk berinteraksi. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa konten yang menghibur dan memiliki manfaat ekonomi dapat meningkatkan customer engagement.

---

This study aims to analyze and map the forms of customer engagement in the online brand community of Netflix Indonesia on the social media platform Twitter. The study focuses on the content uploaded by the Twitter account @NetflixID from March to May 2023. The findings show that Netflix Indonesia consistently promotes film and series titles available on its platform as a strategy to enhance customer engagement. Content combining text and photos, text and videos, as well as photos and videos, achieved significant total interactions from Netflix Indonesia's Twitter followers. Moreover, content that combines visual and textual elements was deemed more successful in engaging followers. These findings align with previous research indicating that entertaining and economically beneficial content can enhance customer engagement. "

"Perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan asing untuk beroperasi secara digital di negara lain dan memperoleh keuntungan usaha dari masyarakat negara lain tanpa perlu hadir secara fisik di sana. Salah satu sektor yang terdampak dari digitalisasi ini adalah sektor hiburan melalui tersedianya berbagai layanan konten dan/atau aplikasi melalui internet (layanan over the top atau “OTT”) yang membuat konten daring dapat diakses secara global tanpa penyedia layanannya perlu mendirikan tempat usaha di negara tersebut. Namun, pengaturan terkait layanan OTT di Indonesia cenderung masih berlandaskan kehadiran fisik untuk bisa membebankan kewajiban dan pertanggungjawaban kepada perusahaan asing secara hukum. Penelitian ini akan menggali bagaimana hukum Indonesia mengatur penyedia layanan OTT asing seperti Prime Video, WeTV, dan iQiyi yang beroperasi tanpa mendirikan bentuk usaha tetap dan bagaimana langkah yang dapat dilakukan negara untuk memperjelas kedudukan penyedia layanan OTT asing yang tidak hadir secara fisik di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan metode yuridis normatif, deskriptif kualitatif, dan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sebagai anggota World Trade Organization, Indonesia berkomitmen melakukan liberalisasi sektor layanan digital bagi pihak asing. Secara khusus, hukum Indonesia baru mengatur dalam aspek perpajakan dan pendaftaran sebagai perusahaan digital. Jika memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, penyedia layanan OTT dipersamakan dengan bentuk usaha tetap sehingga dapat dikenakan pajak penghasilan. Adapun langkah yang dapat dilakukan negara adalah merevisi aturan seputar bentuk usaha tetap dan menentukan kriteria konkret dari “kehadiran ekonomi signifikan” yang dapat mengacu pada panduan yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development dan G20 serta melakukan kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan dalam mengusahakan pembebanan kewajiban kepada penyedia layanan OTT asing melalui optimalisasi pangkal data ketiga lembaga.

---

Technological developments allow foreign companies to operate digitally in other countries and gain business benefits from the people of other countries without the need to be physically present there. One of the sectors affected by this digitalization is the entertainment through the availability of various content and/or application services via the internet (over the top or “OTT” services) that makes online content globally accessible without the need for its service provider to establish a place of business in said country. However, regulations related to OTT services in Indonesia still tends to rely upon physical presence for foreign companies to bear obligations and be accountable by law. This research will explore how Indonesian law regulates foreign OTT service providers such as Prime Video, WeTV, and iQiyi that operate without a permanent establishment and what the state can do to clarify the position of foreign OTT service providers who are not physically present in Indonesia. Data collection in this study was carried out through literature study using juridical-normative, descriptive-qualitative and descriptive-analytical research methods. The research concludes that in general, as a member of the World Trade Organization, Indonesia is committed to liberalizing the digital service sector for foreign parties. Specifically, regulations surrounding OTT service providers under Indonesian law have only covered aspects of taxation and registration as a digital company. If they meet the criteria of “significant economic presence”, foreign OTT service providers can be treated as a permanent establishment, hence are subject to income tax. To clarity their position, the state may have to revise the regulation regarding permanent establishment and determine concrete criteria for the concept of “significant economic presence” which can refer to the guidelines issued by the Organisation for Economic Co-operation and Development and G20. Moreover, the state, through the Ministry of Communication and Informatics, the Ministry of Finance, and the Ministry of Trade can also work together optimizing their databases in an effort to impose obligations on the foreign OTT service providers."

"Kontroversi tindakan pemblokiran akses layanan over-the-top (OTT) Netflix oleh Grup Telkom membuat masyarakat berpikir kembali apakah pemblokiran tersebut menghambat kebebasan mereka dalam memilih dan mengakses konten atau aplikasi pilihan mereka yang sah. Terlebih fakta bahwa ketiadaan prinsip netralitas internet dalam kerangka hukum telekomunikasi Indonesia yang melarang tindakan pemblokiran tersebut. Fakta tersebut ditambah dengan kecenderungan arah kebijakan telekomunikasi dan sektor industri telekomunikasi yang tidak mendukung semangat netralitas internet, serta mengingat fakta bahwa pendekatan yang diambil Pemerintah Indonesia ketika mengawasi peredaran konten yang dinilai ‘berbahaya’ sering kali jauh dari prinsip netral. Penelitian skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan menganalisis bagaimana kerangka hukum telekomunikasi dapat mengatasi kasus pemblokiran Netflix oleh Grup Telkom. Mengetahui bagaimana tidak efektifnya kerangka hukum telekomunikasi Indonesia saat ini dalam mengantisipasi kasus a quo, dapat disimpulkan bahwa, tindakan pemblokiran tersebut bukan merupakan pelanggaran hukum karena keputusan pemblokiran ini sebenarnya diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, sebaliknya, akan terlihat berbeda jika kasus a quo dianalisis dengan Open Internet Order 2015 sebagaimana diberlakukan oleh Federal Communications Commission Amerika Serikat. Demi mengantisipasi permasalahan terkait netralitas internet yang akan datang, beberapa rekomendasi hukum yang diberikan yakni dengan mengamandemen Undang-Undang Telekomunikasi dengan mengadaptasikan model pengklasifikasian common carrier dan information service, menambahkan ketentuan larangan pemblokiran, perlambatan akses, dan prioritisasi lalu lintas paket data tertentu berdasarkan kesepakatan harga, serta menambahkan kewajiban transparansi.

---

The controversy of Netflix blocking as an over-the-top (OTT) service by Telkom Group has made society think twice if such action degrades their freedom to choose and access the lawful content or application of their choice. Let alone the fact that there is a lack of net neutrality principle in Indonesian telecommunications regime which prohibits such action, coupling the latest development of the policy direction and telco industry side are not in favor of network neutrality spirit and given the fact that the approach that Indonesian Government takes when monitors ‘harmful’ content is far from neutral. This thesis research leverages the qualitative analysis method by analyzing how the telecommunications regime could cope with the case study of the Netflix blocking by Telkom Group. Knowing the fact that how ineffective the existing telecommunication regime is in anticipating a quo case, it can be concluded that, this said blocking activity does not fall into any form of infringement since the fact that this blocking decision is actually mandated by law, otherwise, it would be seen as different if this a quo case analyzed with the FCC’s 2015 Open Internet Order. To further anticipate this net neutrality issue, a string of recommendations offered are to amend Indonesian Telecommunications Law by incorporating common carrier and information service classification model, no-blocking, no-throttling, and no-paid prioritization rules, and also transparency rules."

"Penggunaan internet sudah menjadi kebiasaan dan kebutuhan tersendiri di masa setelah diberlakukannya kegiatan bekerja secara hybrid dan juga kegiatan sekolah yang mulai kembali normal seperti sebelum pandemi covid-19. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penetrasi internet di Indonesia mencapai 77.02%, kemunculan beragam penyedia layanan internet di Indonesia dengan produk- yang bersaing, dipengaruhi juga dengan meningkatnya penggunaan internet. Belum adanya media ulasan resmi, mendorong masyarakat menggunakan media sosial untuk mengungkapkan ulasan terhadap layanan internet. Pada penelitian ini digunakan data media sosial Twitter untuk mendapatkan nilai sentimen terhadap layanan internet dengan membuat model klasifikasi menggunakan algoritma Naïve Bayes, Support Vector Machine, dan Decision Tree dan juga pengukuran nilai kepuasan pelanggan dan reputasi merek dagang berdasarkan dari analisis sentimen yang didapatkan. Didapatkan hasil analisis sentimen dengan algortima SVM memiliki hasil performa yang paling baik yaitu 75.36 %. Layanan internet Biznet, MNC Play, dan Iconnet mendapatkan nilai kepuasan pelanggan berada pada urutan pertama, kedua, dan ketiga, sedangkan untuk nilai reputasi merek dagang, penyedia layanan internet Biznet dan MNC Play mendapatkan urutan pertama dan kedua baik pada perhitungan hasil pelabelan manual maupun hasil prediksi. Perhitungan CSS dan NBR ini dapat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk dijadikan referensi dalam meningkatkan layanannya, selain itu dapat digunakan oleh masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk memilih dan membandingkan penyedia layanan internet terbaik yang akan digunakan.

---

The use of the internet has become a habit and a necessity after the implementation of hybrid work and also school activities which have started return to normal like before the Covid-19 pandemic. Based on data released by the Association of Indonesian Internet Service Providers, internet penetration in Indonesia has reached 77.02%, the appearance of various internet service providers in Indonesia with competitive products is also influenced by the increasing use of the internet. There is no official review media, has encouraged the sociecty to use social media to express reviews of internet services. In this study, Twitter social media data is used to obtain sentiment analysis for internet services by creating a classification model using the Naïve Bayes algorithm, Support Vector Machine, and Decision Tree, and also to measure customer satisfaction and brand reputation score based on the sentiment analysis obtained. The results of sentiment analysis with the SVM algorithm have the best performance, with the accuracy 75.36%. Biznet, MNC Play, and Iconnet get first, second, and third place for customer satisfaction scores, while for net brand reputation scores, Biznet and MNC Play internet service providers get first and second place, for the calculation using manual labeling data or prediction data of classification model. The calculation of the CSS and NBR can be considered by the company as the reference to improve their services, besides that it can be used by the society as a consideration for choosing and comparing the best internet service providers to use."

"Riset ini membahas mengenai analisis penerapan regulasi dan kebijakan di Indonesia dari sudut pandang regulasi nasional dan GATS khususnya pada layanan Over The Top (OTT) Netflix, sebagai layanan teknologi informasi yang dijalankan oleh pelaku jasa telekomunikasi dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet, layanan yang disampaikan yaitu melalui jaringan, infrastruktur internet milik operator, namun tanpa ada kerjasama dengan operator maupun pemerintah di Indonesia. Peraturan yang berkaitan dengan layanan OTT seperti Netflix masih terpencar dalam berbagai regulasi yang ada di Indonesia yang kemudian oleh Netflix berbenturan dengan konsep Net Neutrality yang menurutnya merupakan standar yang sesuai pada ketentuan GATS pada sektor jasa telekomunikasi. Penelitian dilakukan dengan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ranah abu-abu hukum pada regulasi di Indonesia dan GATS mengenai Net Neutrality yang menimbulkan perdebatan pada layanan jasa OTT seperti Netflix. Kesimpulannya sudah seharusnya pihak pemerintah segera menerbitkan peraturan khusus terkait layanan OTT seperti Netflix untuk menjamin kepastian hukum, dan keadilan bagi para pihak dalam menjalankan usaha khususnya di bidang Telekomunikasi sesuai komitmen Indonesia di dunia Internasional sertakomitmen negara untuk melindungi hak segenap warga negara Indonesia.

---

This research discusses the analysis of the implementation of regulations and policies in Indonesia from the point of view of national regulations and GATS, especially on Netflix's Over The Top (OTT) service, as an information technology service run by telecommunication service actors with content in the form of data, information or multimedia that runs through the Internet. Internet network, the service delivered is through the network, internet infrastructure owned by the operator, but without any cooperation with the operator or the government in Indonesia. Regulations related to OTT services such as Netflix are still scattered in various regulations in Indonesia, which Netflix then clashed with the concept of Net Neutrality which according to is a standard that is in accordance with GATS provisions in the telecommunications services sector. The research was conducted using a normative juridical methodology with a qualitative approach. The results show that there is a legal gray area in regulations in Indonesia and GATS regarding Net Neutrality which creates debate on OTT services such as Netflix. In conclusion, the government should immediately issue regulations related to OTT services such as Netflix to ensure legal certainty and justice for the parties in running their business, especially in the telecommunications sector, according to Indonesia's commitment in the international community and the state's commitment to protect the rights of all Indonesian citizens."