Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini menjelaskan proses radikalisasi yang terjadi di dunia maya, dengan melihat bagaimana dan mengapa masyarakat Indonesia rentan menjadi target organisasi teroris khususnya dalam hal perekrutan melalui dunia maya. Teroris tidak hanya memanfaatkan akses internet sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memanfaatkannya sebagai sarana dalam menyembunyikan identitas dan lokasi saat menyebarkan ideologi radikal. Konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah cyber radicalization, yang merupakan konsep baru yang terbentuk dari konsep ancaman cyber dan radikalisasi. Adapun hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia memliliki potensi yang besar untuk melawan radikaslisasi di dunia maya dan memilki kapasitas dalam mendukung agenda counter terrorism di dunia maya. Namun, hal tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, sehingga diperlukan pemanfaatan pengguna internet oleh pemerintah secara maksimum dalam agenda counter-cyber radicalization."

"This paper discusses the process of radicalization in cyberspace. It will look at how and why Indonesia are vulnerable in society and targeted by terrorist organizations in an attempt to recruit them, especially in cyberspace. The terrorists have become expert, not only using the latest tools of internet communications, but to do it in a way that can shield their identities and even their locations when spreading the radical ideology. The concept that used in this paper is cyber-radicalization, which is the new concept that merged from cyber threat and radicalization. The result from this paper shown that Indonesia netizens (internet users) had great potency to fight radicalization in the cyberspace and thecapacity for supporting government counter-cyber radicalization agenda. However, fighting cyber radicalization in that way faced several challenges. Therefore Indonesia’s government should benefited the netizens to reach the optimum point on counter-cyber radicalization agenda."

"Terorisme, yang berakar dari gerakan-gerakan radikal pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, mulai berkembang pesat juga di Indonesia. Gerakan radikal, terutama yang berlandaskan agama, berkembang menjadi gerakan teror yang mengancam keamanan dan pertahanan negara. Bela negara adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Radikalisme, baik sebagai gerakan maupun ideologi atau paham yang berkembangan di tengah masyarakat Indonesia, adalah ancaman bagi negara yang bersifat non-konvensional. Untuk itu, bela negara dapat menjadi progam yang dapa mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama, dengan demikian dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia. Unsur-unsur religiusitas (agama) juga dapat berperan penting dalam menangkal ancaman radikalisme juka diintegrasikan ke dalam kurikulum bela negara. Tulisan ini akan melihat bagaimana progam bela negara dapat digunakan sebagai sarana mencegah ancaman radikalisme di Indonesia. "

"Terrorism experts continue to debate how and why people become radicalised and commit violence. Significantly less emphasis and coherence of thought has been deployed to understand those processes in reverse. From the perspective of counterterrorism practitioners within both government and civil society, the question has tended to bifurcate around two contrasting conceptual approaches: should the focus be on ‘deradicalization’ (an internal or philosophical outcome seeking change in beliefs, values and attitudes) or ‘disengagement’ (a social or temporal outcome seeking change in behaviours away from violence)? This article seeks to contribute to the debate about how disengagement functions and stands as a practical and effective counterterrorism methodology, and is based on detailed analysis of field work and project implementation in Indonesia. This article and the methodologies implemented and tested are grounded in previous research on disengagement of Indonesian jihadists and countering violent extremism (CVE) projects conducted by several of the authors over many years, and extends and codifies the findings of a valuable body of earlier academic literature. The authors argue that a disengagement process grounded in the social methodology of personal mentoring (defined infra this paper by a process we have called ‘Hearts, Hands and Heads’) can achieve a measurable and meaningful change in how individuals withdraw from violent extremist networks. This article will further show why disengagement programs in Indonesia should prioritise targeting specific at-risk groups, including returned foreign fighters, who have been known to conduct terrorist activities in Indonesia as well as advocate for their cause and recruit more effectively than those that have never been to Syria or other conflict zones. With the proper implementation, disengagement can be an effective preventive tool in Indonesia in addition to preparing the groundwork for later, more formal deradicalization processes and programs."

"sinergi antara TNI - Polri - Sipil sangat dibutuhkan bagi pemerintah dalama menghadapai rangkaian teror di Indonesia. Memasuki era reformasi, ideologi radikal memiiki ruang gerak yang lebih bebas untuk mengancam kemanan nasional. Peramasalahanya saat ini adalah sinergi antara TNI-Polri- Sipil masih kerap dirundung masalah, baik itu yang terkait langsung dengan tugas operasi maupun yang tidak. Padahal ketiganya menjadi komponen pertahanan kemanan yang bersifat semesta dalam menghadapi ancaman teror dan paham-paham radikal. Optimalisasi diantara ketiganya menjadi kunci utama disamping terus melaksanakan dan mengevaluasi program deradikalisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah."

"Penelitian ini berupaya mengubah perspektif umum terhadap kelompok remaja di fase usiaremaja akhir yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dari non victim menjadi designatedvictim. Merujuk pada Strobl, designated victim merupakan kondisi dimana seseorang yangtidak menganggap dirinya sebagai korban, tetapi dianggap sebagai korban olehindividu/kelompok lain (Strobl, 2010). Melalui in-depth interview, focus group discussion, danAnalytical Hierarchy Process yang melibatkan informan utama, pendukung, dan pakar,penelitian ini menemukan bahwa posisi remaja sebagai designated victim dapat dijelaskanmelalui relasi kerentanan, viktimisasi struktural, radikalisme dan terorisme, dan risk society.Relasi keempat faktor ini terepresentasi dalam 8 konteks sosial yang menjadi latar masaperkembangan remaja, yakni: konstruksi eksklusivitas beragama dalam sosialisasi primer dansekunder, kontribusi konflik keluarga, sifat altruisme sebagai perwujudan solidaritas in-group,paparan konten radikal secara intensif dalam media sosial, keterlibatan kelompok radikal,definisi situasi yang berbeda terhadap radikalisme dan terorisme, propaganda dalam peristiwapolitik lokal dan global, dan kebijakan yang bersifat intoleran. Relasi ini menempatkan pararemaja pada realitas berbeda dimana nilai dan norma yang diyakini oleh mereka berbedadengan nilai dan norma yang berlaku umum, sehingga mereka tidak menyadari bahwa merekaadalah korban atau designated victim. Untuk itu, dibutuhkan strategi di level mikro, meso,hingga makro dalam agenda pencegahan dan penanggulangan pelibatan remaja dalamradikalisme dan terorisme di Indonesia kedepannya sebagai bentuk perlindungan hak remajasebagai individu yang masih dalam proses perkembangan.

---

This study aims to transform the general perception of late adolescent terrorist participants

from non-victims to designated victims. Referring to Strobl (2010), designated victim is a

situation where a person does not regard himself/herself as a victim but is regarded as a victim

by relevant others. Through in-depth interviews, focus group discussions, and the Analytical

Hierarchy Process involving key informants, supporters, and experts, this study found that

adolescents as designated victims can be explained through relations of vulnerability, structural

victimization, radicalism and terrorism, and risk society. The relationship between these four

factors is represented in eight social contexts that serve as the background in adolescent

development as follows: 1) the construction of religious exclusivity in primary and secondary

socialization; 2) the role of family conflict; 3) the altruism as an embodiment of in-group

solidarity; 4) high exposure to radical content on social media; 5) the involvement of radical

groups; 6) different definitions of situations against radicalism and terrorism; 7) propaganda in

local and global political events; and 8) intolerant policies. This relationship placed adolescents

in a different reality where their belief about values and standards are differ from generally

accepted values and standards, and as a result, they are unaware that they are victims or designated victims. In order to safeguard the rights of adolescents as individuals who are still

developing, strategies at the micro, meso, and macro levels are required in the agenda of

preventing and overcoming adolescent involvement in radicalism and terrorism in Indonesia in

the future."

"Penelitian Tugas Karya Akhir ini berupaya memaparkan berbagai aspek terkait tahapan identifikasi individu maupun kelompok radikal di masyarakat oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Tahapan identifikasi ini merupakan bagian dari program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT dengan pendekatan strategi soft approach. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data literatur dan data sekunder lainnya yang kemudian dianalisis dengan beberapa teori, diantaranya efficiency assumption, teori stigma dan social bond. Hasil studi ini kemudian menyimpulkan bahwa BNPT telah melakukan proses identifikasi dalam rangka deradikalisasi dengan pendekatan soft approach dengan baik, meskipun tidak sepenuhnya diterima dengan positif oleh masyarakat luas. Hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program deradikalisasi.

---

Current research paper seeks to explain various aspects related to identification stage of radical individuals or groups within society by National Agency of Terrorism Prevention BNPT. Identification stage is a part of deradicalization program implemented by BNPT utilizing lsquo soft approach rsquo strategy. In this research, qualitative approach using literature and other secondary data, subsequently analyzed with theories such as efficiency assumption, stigma and social bond theory.

Result of this study concludes, despite of well executed identification process as part of deradicalization program with lsquo soft approach rsquo strategy, BNPT still lack of positive response. Proven by low community involvement in deradicalization programs."

"Numerous pieces of research have addressed the issue of terrorism and radicalism in Southeast Asia, and security studies are inundated with works covering its origin, function, and impact. However, this article argues that equal attention should be given to non-violent extremism and its impact on societies at the discursive level. By examining case studies from Indonesia and Malaysia, two Muslim-majority nations, this article contends that the question is not whether non-violent extremism directly or indirectly leads to terrorism, but how it can also shape policies and regulations through lobbying, trigger mass political mobilization, and nurture intolerance and hatred towards minority groups."

"Program penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan pendekatan keras dan lunak. Jika dilihat pendekatan keras hanya menyelesaikan gejala kausatik tidak sampai akar terjadinya. Pemerintah juga melakukan rehabilitasi serta reintegrasi ke masyarakat serta kerjasama antar lembaga diterapkan dalam mengatasi pelaku tersebut. Meskipun banyak keberhasilan dari pendekatan lunak dalam program deradikalisasi masih ada mantan narapidana terorisme yang melakukan kembali perbuatannya. Oleh karena itu, penggunaan pengalaman mantan narapidana teroris, yakni Sofyan Tsauri dapat menjadi cara alternatif. Penulis menggunakan teori konversi ideologi dalam melihat perubahan ideologi pada individu. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis proses deradikalisasi mantan narapidana terorisme, yakni Sofyan Tsauri, untuk memahami perjalanan ideologinya. Sehingga mampu dijadikan agen perubahan untuk narapidana terorisme maupun mantan napi teroris. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan mengedepankan pendekatan life history atau lebih melihat kepada sejarah hidup dari individu yang ingin diteliti. Pendekatan ini untuk memahami pengalaman manusia dan bagaimana pihak lain terlibat dalam kehidupan mereka. Perjalanan ideologi ini dimulai dari kehidupan Sofyan Tsauri sebelum terpapar pemahaman kekerasan, dimana ia dan keluarganya tergabung dalam kelompok Nahdlatul Ulama (NU) dan juga latar belakang keluarga yang bekerja di kepolisian. Merasa kecewa dengan sistem penegak hukum dan pemahaman yang ia telah pelajari, Sofyan akhirnya masuk dalam kelompok kekerasan. Ia membuat pelatihan di Bukit Jalin, Kota Jantho, untuk merealisasikan aksi jihad dan idad. Akhirnya ia tertangkap dan mulai mereduksi pemahaman kekerasannya dengan literasi, keluarga, dan petugas penegak hukum. Konversi pemahaman ini melalui beberapa tahapan, yakni konteks, krisis, pencarian, pertemuan, interaksi, komitmen, dan konsekuensi. Dari hal ini, Sofyan mulai memberikan sistem kepercayaan yang ia miliki kepada mantan napi terorisme. Perjalanan idologi Sofyan bisa dijadikan sebuah bentuk kontra narasi. Hal tersebut bisa terwujud karena ada kesamaan pemahaman radikal yang pernah dianut, yang akan mempermudah mendekati mantan narapidana terorisme

---

The hard and soft approach is the way to tackle terrorism. If you look closely, the approach only solves the causative symptoms, not to the root of the occurrence. The government also carries out rehabilitation and reintegration into the community as well as inter-institutional cooperation that is implemented in dealing with these perpetrators. Although there are many successes from the soft approach, namely deradicalization, there are still acts that carry out their actions. Therefore, using the experience of a former terrorist, namely Sofyan Tsauri, can be an alternative way. The author uses the theory of ideological conversion in ideological change of individuals. The purpose of this study is to analyze the deradicalization process of the former framework, namely Sofyan Tsauri, to understand its ideological journey. So that they can be used as agents of change for terrorism and ex-terrorist convicts. The research method used is qualitative, with a life history approach or more to the life history of the individual who wants to be studied. This approach is to understand human experience and how others are involved in their lives. This ideological journey begins with Sofyan Tsauri's life before being seen from the understanding of violence, where he and his family are members of the Nahdlatul Ulama (NU) group and also have a family background working in the police. Disappointed with the law enforcement system and the understanding he learned, Sofyan ended up joining the violent group. He conducted training in Bukit Jalin, Jantho City, to realize jihad and idad actions. Finally he succeeded and began to reduce his understanding of violence with literacy, family, and law enforcement officers. The conversion of this understanding goes through several stages, namely context, crisis, search, meeting, interaction, commitment, and consequences. From this, Sofyan gave his belief system to former terrorist convicts. Sofyan's ideological journey can be used as a form of counter-narrative. This can be realized because there is a common radical understanding that has been held, which will be difficult to reach an agreement."