Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book gives insight on the dynamics and route of economic policies that have been taken and implemented since the point of institutional reforms in 1998 that is triggered from the context of financial crisis in 1997/​1998. The condition that brought different paradigm on the landscape of economic and development policies, especially on the case of monetary and financial structure, international trade sector, manufacturing sector, taxes administration policy, and the evolved context of decentralization and development of public sector policies in general.Given state of current economic development, this book offers suggestions to address economic issues that require improvements. This book is unique as: 1) it is about Indonesia, a country that mostly affected by 1997/​1998 financial crisis, which also lead to a change in regime, 2) It cover a broad range of thematic topics on sectors development and institutional changes from major policies that have been taken, 3) It posted both existing and future challenges on monetary and financial sectors, trade, manufacturing and competitiveness, as well as on development of decentralization policies"

"ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran Bank Dunia dalam perkembangan sektor perlindungan sosial di Indonesia dengan menggunakan kerangka berpikir neo-gramscianism yang dikemukakan oleh Robert Cox. Tulisan ini mengkategorikan perkembangan sistem perlindungan sosial di Indonesia ke dalam lima periode, yaitu i periode sebelum Krisis Finansial Asia 1997, ii periode diperkenalkannya program Jaring Pengaman Sosial JPS tahun 1997-2001, iii periode transisi program temporer menjadi program reguler terinstitusionalisasi tahun 2002-2004, iv periode pembentukan sistem jaminan sosial nasional tahun 2005-2011, dan v periode pengintegrasian institusi jaminan sosial tahun 2012 hingga saat ini. Dari hasil analisis yang dilakukan, tulisan ini berkesimpulan bahwa terdapat peranan Bank Dunia yang penting di dalam proses perkembangan program perlindungan sosial di Indonesia ditinjau dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pendanaan. Tulisan ini berargumen bahwa keterlibatan aktif Bank Dunia tersebut merupakan manifestasi dari fungsi Bank Dunia sebagai organisasi internasional untuk melanggengkan hegemoni norma neoliberalisme. Pada akhirnya, tulisan ini menyimpulkan bahwa agenda untuk mengembangkan sistem perlindungan sosial merupakan suatu langkah yang harus ditempuh Bank Dunia untuk melanggengkan sistem hegemoni neoliberalisme yang ada.

---

ABSTRAKThis paper aims to analyze the role of the World Bank in the development of social protection policy in Indonesia using the neo gramscianism framework proposed by Robert Cox. This paper categorized the development of social protection system in Indonesia into five periods, namely i i the period before the 1997 Asian Financial Crisis, ii the introduction period of the Social Safety Net SSN 1997 2001, iii temporary transitional program period into an institutionalized program 2002 2004, iv the period of establishment of the national social security system in 2005 2011, v the period of integration of social security institutions in 2012 to the present. The result of the analysis concludes that, there is an important role of the Bank in the development process of social protection programmes in Indonesia, in terms of planning, implementation, supervision, and funding. This research argues that the World Bank rsquo s active involvement is a form of manifestation of the World Bank rsquo s function as an international organization to perpetuate the hegemony of neoliberalism values. Ultimately, this research concludes that the World Bank as the manifestation of the existing system of neoliberal hegemony in which the agenda to develop social protection system is an essential step to take to perpetuate the current system."

"Dalam jangka waktu yang terhitung cepat, Korea Selatan mampu membangkitkan kembali perekonomiannya pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997, termasuk dalam sektor perdagangan. Korea Selatan melakukan perubahan dari kebijakan developmentalist yang telah diterapkannya sejak 1960-an menjadi kebijakan neoliberalisme dalam perdagangan. Hal tersebut dilaksanakan melalui implementasi kebijakan perdagangan bebas, secara khusus, proliferasi FTA secara bilateral maupun regional. Penulisan tinjauan literatur ini bertujuan untuk memahami faktor mana yang menonjol dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan Korea Selatan pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997. Berdasarkan metode taksonomi, penulisan tinjauan literatur ini terbagi dalam empat tema besar, yakni kepemimpinan politik sebagai aktor signifikan dalam penyusunan kebijakan perdagangan, ide dalam penyusunan kebijakan perdagangan, faktor ekonomi internasional dalam penyusunan kebijakan perdagangan, dan faktor keamanan dan strategis dalam penyusunan kebijakan perdagangan perdagangan Korea Selatan pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997. Dari keempat tema tersebut, muncul dua belas isu dominan, yakni signifikansi aktor eksekutif, signifikansi National Assembly, perdebatan antara ide developmentalism dan neoliberal, ide konfusianisme, ide proteksionisme, faktor sistemik, perspektif Korea Selatan terhadap mega-FTA, keuntungan ekonomi KORUS FTA, dinamika politik regional, trade-security nexus dengan AS, dan strategi hedging Korea Selatan. Dari keseluruhan tinjauan literatur ini, penulis menemukan beberapa kesenjangan literatur yang dapat digunakan untuk riset selanjutnya, diantaranya adalah pembahasan kepemimpinan politik yang sangat menonjol, basis kekuatan aktor eksekutif dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan, minimnya pembahasan mengenai chaebol sebagai salah satu aktor yang berperan dalam penyusunan kebijakan perdagangan, respons kelompok veto terhadap kebijakan perdagangan pemerintah Korea Selatan, dasar ide neoliberalisme dalam kebijakan perdagangan, dan pembahasan rekan FTA Korea Selatan yang kurang beragam dan hanya terpusat pada FTA Korea-Chili dan KORUS FTA.

---

In short time, South Korea was able to revive its economy after the Asian Financial Crisis of 1997, including its trade sector. South Korea made a change from developmentalist policies which implemented since 1960s into neoliberalism. It is shown by the implementation of free trade policies, bilateral and regional FTAs in particular. This literature review aims to understand which factors stand out in the process of formulating South Korea`s trade policy after Asian Financial Crisis of 1997. Based on taxonomy method of literature review, this writing is divided into four major themes, namely political leadership as a main actor in the making of trade policy, ideas in the making of the trade policy, international economy factor in the making of trade policy, and strategic and security factors in the making of trade policy. From those four themes, there are twelve dominant issues, namely significance of executive actors, significance of the National Assembly, issue of democracy, debate between developmentalism and neoliberal ideas, the idea of confucianism, the idea of protectionism, systemic factors, South Korean perspective on mega-FTA, economic benefits of KORUS FTA, regional political dynamics, trade-security nexus with US, and South Korea`s hedging strategy. The writer has identify few literature gaps as the main findings of the literature and could be use for the next research: dominance of executive actors in trade policy decision-making process, basis of executive actor`s power in the trade policy, lack of discussion about chaebol as the main actor in the making of trade policy, veto players response to South Korea`s trade policy, basis of neoliberalism ideas in the trade policy, and lack of discussion about South Korea`s FTA partners other than Korea-Chile FTA and KORUS FTA."

"ABSTRAKKrisis tahun 1997 merupakan sebuah critical juncture bagi reformasi kerjasamakeuangan di Asia. Krisis ini mendorong ASEAN untuk mengubah arsitekturkerjasama pada sektor keuangan di antara mereka dengan kemudian melibatkanCina, Jepang, dan Korea Selatan untuk bersama mendirikan institusi keuanganregional. Upaya ASEAN+3 ini membuahkan hasil ketika didirikan Chiang MaiInitiatives Multilateralization (CMIM) pada tahun 2009. Melihat fenomenapendirian CMIM tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan historicalinstitutionalism untuk menganalisis alur dan dinamika pertemuan-pertemuan yangdilakukan para menteri keuangan ASEAN+3 (AFMM+3) sampai keberhasilanpendirian CMIM. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa keberhasilanpendirian CMIM menjadi sebuah institusi keuangan regional tidak lepas dariterjadinya krisis keuangan tahun 1997 karena krisis tersebut menjadi penentu awalarah diskusi menuju institutionalisasi kerjasama keuangan Asia.

---

ABSTRACTAsian financial crisis in 1997 was a critical juncture that marked the beginning fora reformation in financial cooperation among Asian countries. The crisisencouraged ASEAN to change its cooperation architecture to then involve China,Japan, and South Korea. Together, they created an ASEAN+3 group and laterestablished a regional financial institution, Chiang Mai InitiativesMultilateralization (CMIM), in 2009. On that certain phenomenon, this researchwill use historical institutionalism approach to analyze the plots and dynamics ofthe ASEAN+3 Financial Minister Meetings (AFMM+3) until finally CMIM isestablished. The research will conclude that the success of the establishment ofCMIM is closely related to the Asian financial crisis in 1997. The reason isbecause of that crisis, AFMM+3 was able to focus in overcoming their commonconcern of the institutionalization of Asian financial cooperation."