Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penegasan batas antara Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua yang disebabkan oleh adanya perebutan wilayah dengan melibatkan unsur masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya penegasan batas menggunakan teori Gerardo A. Okhuysen (2009) dalam Coordination in Organization. Pendekatan yang digunakan adalah post positivism dengan teknik pengambilan data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa proses koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah belum berjalan dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: terdapat kesenjangan dalam resource allocation (alokasi sumber daya) baik dalam hal sumber daya manusia maupun anggaran yang digunakan untuk mendukung proses penegasan batas daerah, kurang tegasnya Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengambil keputusan dan menjalankan hasil kesepakatan yang sudah dituangkan dalam Berita Acara, serta belum adanya SOP atau mekanisme yang mengatur proses penegasan batas baik secara teknis maupun non teknis. Dari hasil kesimpulan tersebut, maka saran yang diberikan oleh penulis adalah: perlu dilakukan analisis beban kerja yang mempertimbangkan ketersediaan sumber daya (resource allocation) baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran, perlu dilakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah dan juga pembuatan SOP yang mengatur proses penegasan batas yang dipengaruhi oleh faktor non teknis secara detil, serta perlunya konsistensi terhadap tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengambilan keputusan dan menjalankan hasil keputusan berdasarkan mekanisme proses penegasan batas daerah.

---

This thesis discusses the factors that affect the coordination between the Central and Regional Governments in delimiting the boundaries between Merauke Regency and Boven Digoel Regency, Papua Province, which is caused by territorial disputes involving elements of indigenous peoples. This study aims to determine the factors that influence the coordination between the Central and Regional Governments in an effort to define boundaries using the theory of Gerardo A. Okhuysen (2009) in Coordination in Organization. The approach used is post positivism with qualitative data collection techniques. Based on the results of existing research, it can be concluded that the coordination process between the Central and Regional Governments has not run optimally. This is due to several factors, namely: there are gaps in resource allocation, both in terms of human resources and the budget used to support the process of affirming regional boundaries, the lack of firmness between the Central and Regional Governments in making decisions and implementing the agreed results. stated in the Minutes, and there is no SOP or mechanism that regulates the process of affirming boundaries both technically and non-technically. From the results of these conclusions, the suggestions given by the author are: it is necessary to carry out a workload analysis that considers the availability of resources (resource allocation) both in terms of human resources and budget, it is necessary to revise the Minister of Home Affairs Regulation Number 141 of 2017 concerning Affirmation of Regional Boundaries and also the formulation of SOPs that regulate the process of affirmation of boundaries that are influenced by non-technical factors in detail, as well as the need for consistency with the responsibility of the Central and Regional Governments in making decisions and carrying out the results of decisions based on the mechanism for the process of affirming regional boundaries."

"Jalan kooperasi yang ditempuh oleh sebagian kaum nasionalis dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia mengandung arti yang positif, karena telah terbukti memberikan sumbangan bagi berdirinya suatu negara yang merdeka. M.H. Thamrin sebagai contoh yang amat berharga, dari sosok pejuang yang pada lebih dari setengah abad lampau telah berjuang dalam jajaran nasionalis koope_rasi. Dalam masa dimana pemerintah kolonial bersikap reaksioner terhadap pergerakan nasional, ia tetap dapat memperjuangkan nasib rakyat melalui jalan konstitusi, dengan mengoptimalkan posisinya dalam Dewan Rakyat. Di luar dewan, Thamrin juga aktif da_lam berbagai forum perjuangan. Kedudukannya yang mantap sebagai pragmatic--politician, adalah hasil dari kemampuan. analisis politik, yang melihat peluang di sela-sela menyempitnya ruang gerak perjuangan kala itu."

"Dengan adanya perubahan paradigma dari sentralisasi kepada desentralisasi, melalui kebijakan otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Untuk mengkaji apakah dalam implementasi otonomi daerah di kabupaten Manokwari suatu studi awal terhadap penataan kewenangan, kelembagaan dan kepegawaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Manokwari, maka dikemukakan tiga permasalahan : pertama, bagaimana penataan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Manokwari? kedua, bagaimana penataan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Manokwari? Dan ketiga, bagaimana pula penataan kepegawaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Manokwari pada era otonomi daerah dewasa ini?Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Sumber datanya adalah informan yang didukung oleh dokumen dan pustaka yang relevan dengan selling dan field penelitian. Instrumen penelitian meliputi peneliti sendiri dengan pedoman wawancara, dengan prosedur penelitian melalui wawancara dan diskusi secara mendalam.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka penataan kewenangan, kelembagaan dan kepegawaian di kabupaten Manokwari, memerlukan suatu perhatian yang serius dari pemerintah daerah, karena sebagaimana di ketahui bahwa ketiga aspek tersebut merupakan satu mata rantai yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya bahwa pegawai yang melaksanakan kewenangan dan menduduki kelembagan yang ada, paling tidak baik dari segi junnlah maupun kualifikasi dapat memenuhi kebutuhan sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Karena sebagaimana diketahui bahwa jumlah pegawai yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di kabupaten Manokwari sebanyak 5.308 orang, dari segi jumlah dikatakan cukup banyak namun dari segi kualitas dirasaitan masih kurang, dan hal ini menjadi permasalahan bagi pemerintah daerah kabupaten Manokwari, oleh sebab itu perlu ada kebijkan dan strategi yang diambil oleh pemerintah daerah kabupaten Manokwari untuk meningkatkan kualitas aparaturnya, sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik pada era otonomi daerah yang sedang berjalan dewasa ini."

"Artikel yang berjudul "Perda Manokrawi Kota Injil: Makna dan Konsekuensi bagi Gereja-gereja di Indonesia" ini pertama-tama akan memaparkan mengenai kehadiran Perda (Peraturan Daerah) Manokrawi Kota Injil. Pemaparan tersebut didasarkan pada data-data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian lapangan di Manokrawi khususunya dan juga daerah lain yang terkait dengan dicetuskannya Perda tersebut. Kemudian penulis akan menganalisis Perda tersebut dari sudut pandang teologi Kristen, dan selanjutnya menjelaskan mengenai konsekuensi kehadiran Perda tersebut bagi gereja-gereja di Indonesia. Temuan dari kajian ini adalah bahwa Perda Manokwari Kota Injil yang dicetuskan di Manokwari, Papua, tersebut bukan bagian dari strategi umat Kristen Indonesia pada umumnya, dan justru merugikan kesaksian gereja-gereja di Indonesia."

"Pembangunan sektor pariwisata dihadapkan pada situasi yang cukup dilematis. Disatu sisi pembangunan sektor ini telah menjadi suatu keharusan karena merupakan sektor yang cukup unggul dalam menghasilkan devisa negara dan mendistribusikan pendapatan kepada masyarakat. Akan tetapi di sisi lain sektor pariwisata dikhawatirkan akan membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat Irian Jaya pada umumnya dan masyarakat Manokwari pada khususnya.Konsekuensi pengembangan pariwisata di Kabupaten Manokwari adalah kesiapan pemerintah dan lapisan masyarakat untuk dapat mempersiapkan mental, perilaku dan masyarakat sadar wisata sedini mungkin agar dalam menghadapi datangnya wisatawan mancanegara masyarakat siap menerima segala kemungkinan yang terjadi dengan baik dan selektif. Pariwisata sebagai salah satu sektor yang mendatangkan penghasilan, maka perlu suatu penanganan yang sungguh-sungguh yaitu mempersiapkan sarana dan prasarana yang memadai.Pengembangan pariwisata menaruh perhatian besar terhadap beberapa obyek wisata yang potensial antara lain Pulau Mansinam dan Pasir Putih serta potensi-potensi yang lain yang dianggap memiliki daya tarik untuk dikembangkan sehingga dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat sebagai pengganti sektor pendapatan lain yang telah dilakukan selama ini."