Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan Ibu Kota Baru Nusantara bertujuan untuk mewujudkan kota cerdas, dengan penekanan pada integrasi bangunan cerdas sebagai komponen inti. Saat ini, belum ada standar yang bisa dijadikan pedoman dalam pembangunan gedung cerdas di Nusantara. Oleh karena itu, laporan ini mengusulkan pedoman komprehensif pengembangan gedung cerdas yang dirancang untuk mengatasi masalah ini, sehingga memfasilitasi realisasi konsep kota cerdas. Pedoman ini mengidentifikasi fitur-fitur penting yang diperlukan dalam bangunan cerdas, yang didasari oleh prinsip-prinsip pembangunan kota yang ramah lingkungan, berkelanjutan, berketahanan, inklusif, dan cerdas. Selain itu, pedoman ini memberikan rekomendasi sistem banguna cerdas untuk diterapkan pada berbagai klasifikasi bangunan gedung yang termasuk dalam kategori Bangunan Gedung Negara (BGN) dan Bangunan Gedung Non-BGN (non-BGN). Sistem-sistem tersebut terdiri dari Sistem Kontrol Akses, Sistem Komunikasi, Sistem Energi, Sistem Keselamatan, Sistem Pemanasan, Ventilasi, dan Pendingin Udara (HVAC), Sistem Pencahayaan, Sistem Mobilitas, Sistem Keamanan, dan Sistem Sumber Daya. Pedoman ini bertujuan untuk memposisikan Ibu Kota Nusantara sebagai teladan kota cerdas, yang menetapkan standar yang dapat digunakan pada pembangunan perkotaan berkelanjutan dalam skala global.

---

The development of Indonesia's Nusantara New Capital City is a megaproject aimed at establishing a smart city, with an emphasis on the integration of smart buildings as a core component. At present, there are no standards can serve as a guide for the construction of smart buildings in the Nusantara. Therefore, this report proposes a comprehensive guide for smart building development tailored to bridge this gap, thereby facilitating the realization of the smart city concept. The guide outlines essential features necessary for smart buildings, underpinning the city's developmental principles of green, sustainable, resilient, inclusive, and smart aspects. In addition, this guide provides recommendations for smart building systems recommended for implementation across various building classifications included in the State Buildings (BGN) and Non-State Buildings (non-BGN) categories. These smart systems encompass Access Control Systems, Communication Systems, Energy Systems, Safety System, Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) System, Lighting System, Mobility System, Security System, and Resource Management System. The articulation of these guidelines is is poised to position the Nusantara Capital as a role model of smart city, setting a replicable standard for sustainable urban development on a global scale."

"Smart city merupakan produk dari masyarakat informasional, yakni ketika masyarakat menjadikan informasi sebagai bentuk utama dalam menjalin relasi. Dalam konteks ini, smart city menjadi infrastruktur yang mendukung masyarakat jaringan. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan implikasi smart city terhadap lahirnya komunalitas di kota. Studi ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan terkait untuk mendapat data terkait komunalisme warga pada lokus Jakarta Smart City. Studi-studi sebelumnya menghadirkan perdebatan teoritik terkait peran dan implikasi smart city pada kepercayaan warga terhadap pemerintah melalui fasilitas teknologi. Artikel ini menawarkan optimisme dari smart city sebagai manifestasi bekerjanya masyarakat jaringan dalam bentuk hadirnya komunalitas melalui komunitas virtual. Studi ini menunjukkan bagaimana kebijakan smart city yang difasilitasi negara telah memberikan ruang bagi informasi yang diproduksi oleh warga sehingga mampu membangun komunalitas di kalangan warga kota. Komunalitas di kota, nyatanya dapat terbangun melalui mekanisme masyarakat jaringan yang disediakan oleh infrastruktur pemerintah dalam bentuk smart city.

---

Smart city is an informational society’s product through which the society considers that information as a main form to build relations. In this context, smart city becomes an infrastructure that support network society to work. This article aims to describe smart city’s implication towards the emergence of communality in the city. This study used a qualitative method, through in-dept inteviews with related stakeholders to exploring relevant and important data and information about citizens communalism produced by Jakarta Smart City Program. Recent studies show theoritical debates about roles and implications of smart city on citizen’s trust towards the government mediated by the technology. This article offers an optimism views concerning smart city as the way the network society manifests through through a form of communalities within virtual community. This study shows the ways smart city regulation facilitated by state provides a space for information production by citizens hence communalism built in citizens context. City Communality, in fact could be build within network society mechanism brought by government infrastructure within smart city form."

"

Berdasarkan studi literatur terhadap 56 penelitian yang spesifik membahas desa cerdas, terdapat 7 penelitian yang membahas model konseptual untuk tema-tema tertentu di bidang desa cerdas. Dari ketujuh penelitian ini, belum ada yang membahas model generik dari desa cerdas yang menggambarkan bagaimana sebuah desa cerdas dibangun beserta aspek-aspek yang perlu dikembangkan di dalamnya. Penelitian ini membahas pengembangan model konseptual desa cerdas di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang mengembangkan model generik konseptual berdasarkan model kota cerdas sebagai acuan. Data yang digunakan berupa artikel-artikel ilmiah tentang desa cerdas, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, serta hasil wawancara pakar. Pakar yang terlibat sebagai narasumber adalah 1 orang akademisi di bidang pengembangan teknologi perdesaan, 1 orang praktisi di bidang kota cerdas, serta 2 orang kepala desa yang sudah menerapkan program desa cerdas di desanya. Analisis data dilakukan dengan melakukan meta-analysis terhadap studi literatur, thematic analysis terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UU Desa, serta thematic analysis terhadap hasil wawancara pakar. Hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini memunculkan sebuah model desa cerdas yang dapat diterapkan di Indonesia yang terdiri atas 4 buah tujuan, 10 strategi, 5 dimensi dengan 49 fokus area, serta 9 fondasi. Tujuan menjelaskan tentang apa yang dingin dicapai dari sebuah desa cerdas. Strategi menjelaskan tentang bagaimana cara mencapai tujuan desa cerdas. Dimensi-dimensi menjelaskan area fokus yang perlu dikembangkan dari sebuah desa cerdas, sedangkan fondasi merupakan landasan yang harus dipenuhi untuk melakukan pengembangan desa cerdas. Model ini divalidasi dengan melakukan expert judgement yang melibatkan 3 orang pakar yang terdiri atas 1 orang praktisi di bidang e-government, 1 orang akademisi di bidang kota cerdas, serta 1 orang akademisi di bidang pengembangan teknologi perdesaan. Hasil akhir dari penelitian ini berupa sebuah model desa cerdas di Indonesia yang terdiri dari 2 buah tujuan, 11 strategi, 4 dimensi dengan 38 fokus area, serta 9 fondasi.

---

Based on the literature study of 56 specific studies discussing smart villages, there are 7 studies that discuss conceptual models for certain themes in smart villages. From these studies, no one has discussed the generic model of a smart village that illustrates how a smart village is built along with aspects that need to be developed in it. This study discusses the development of smart village conceptual models in Indonesia. This research is a qualitative descriptive study that develops generic conceptual model based on smart city model as a reference. The data used are scientific articles about smart villages, Law No.6 of 2014 about Villages, and expert interviews. Experts involved as resource persons consist of 1 academic in rural technology development specialty, 1 professional in the smart city field, and 2 village heads who had implemented smart village programs in their villages. Data analysis was carried out by conducting a meta-analysis of literature studies, thematic analysis of the provisions contained in the Village Law, and thematic analysis of expert interviews’ transcribe. The results of the analysis carried out in this study gave rise to a smart village model that can be applied in Indonesia consisting of 4 objectives, 10 strategies, 5 dimensions with 49 focus areas, and 9 foundations. The purpose show objectives to be achieved by a smart village. Strategies explain how to achieve those goals. The dimensions explain the focus areas that need to be developed from, while the foundations are basics that must be met to develop smart villages. This model is validated by conducting expert judgment involving 3 experts consisting of 1 professional in the field of e-government, 1 academic in the field of smart cities, and 1 academic in the field of rural technology development. The final result of this research is a smart village conceptual model in Indonesia which consists of 2 objectives, 11 strategies, 4 dimensions with 38 focus areas, and 9 foundations.

"

"Sejak tahun 2016, Pemerintah Kota Tangerang Selatan meluncurkan aplikasi online bernama Tangsel Smart City sebagai indikasi kecenderungan dikedepankannya pendekatan teknopolitik perkotaan dalam penyelenggaran tata kelola pemerintahan dan politik. Artikel ini meneliti apa persepsi warga mengenai Tangsel Smart City dan mengapa persepsi tersebut dipengaruhi oleh rezim teknopolitik dalam mengatasi problem kesenjangan digital. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode campuran, dengan penelitian kuantitatif yang mengukur persepsi warga Tangerang Selatan terkait Tangsel Smart City dan penelitian kualitatif terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika Tangerang Selatan. Teori rezim teknopolitik perkotaan Govind Gopakumar diterapkan sebagai pisau analisis. Gopakumar intinya berargumen bahwa rezim teknopolitik perkotaan dalam mencapai tujuan teknopolitiknya menghasilkan kesenjangan sosial yang lebih luas. Hasil kuantitatif menunjukkan persepsi masyarakat yang buruk terkait kondisi kesenjangan digital terkait Tangsel Smart City dalam indikator seperti sosialisasi, kemudahan akses, keterhubungan, kemudahan aspirasi, transparansi, dan penanggapan. Data kualitatif kemudian mengungkapkan bahwa dalam proses penerapan Tangsel Smart City terdapat ketidaksesuaian dalam tata kelola smart city antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Akibatnya terjadi keterlambatan atau kurangnya regulasi negara dan daerah mengenai smart city mengakibatkan ketidakefisiensian dalam pemanfaatan dan sosialisasi Tangsel Smart City. Hal ini menyebabkan kesenjangan digital, utamanya pada aksesibilitas, penggunaan aplikasi, dan kualitas penggunaan aplikasi Tangsel Smart City.

---

Since 2016, the South Tangerang City Government has launched an online application within the Tangsel Smart City program as an indication of the tendency to prioritize the urban technopolitics approach in government and political governance. This article examines citizens’ perception towards Tangsel Smart City and why that perception was influenced by the technopolitics regime’s addressing the digital divide problem. The research method used in this study is a mixed method, combining quantitative research that measures South Tangerang residents' perceptions of Tangsel Smart City and qualitative research involving the Department of Communication and Informatics of South Tangerang. Govind Gopakumar's theory of the urban technopolitical regime is applied as an analytical tool. Gopakumar argues that the urban technopolitical regime, in achieving its technopolitical goals, results in a broader social gap. The quantitative results show poor public perception related to the digital divide regarding Tangsel Smart City across indicators such as socialization, ease of access, connectivity, ease of expressing aspirations, transparency, and responsiveness. The qualitative data then reveals that there is a misalignment in smart city governance between the national government and the local government in the process of implementing Tangsel Smart City. Consequently, lag or lack of national and regional regulations regarding smart cities result in inefficiency in the utilization and socialization of Tangsel Smart City. This leads to a digital divide, particularly in terms of accessibility, application usage, and the quality of application use of Tangsel Smart City."

"ABSTRAKSejak tahun 2012, beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia secara mandiri telah menginisiasi pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city. Smart city merupakan terminologi kepada sebuah kota yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja ekonomi kota-kota dan menyelesaikan permasalahan kota secara lebih efektif dan efisien. Meskipun selalu ditekankan pada teknologi, akan tetapi, fokus utama pembangunan smart city tidak hanya terbatas pada teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga pada peran human capital, sosial, dan masalah lingkungan Lombardi et al., 2012 .Pemerintah pusat juga telah mendukung pembangunan smart city melalui program ldquo;Gerakan Menuju 100 Smart city rdquo; di Indonesia sejak tahun 2017, oleh karena itu penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city. Penelitian ini bermaksud untuk mengestimasi pengaruh dari penerapan konsep smart city terhadap kinerja ekonomi kota-kota di Indonesia dengan menggunakan metode Two Stages Least Square 2SLS. Studi ini menggunakan instrument variable IV berupa variabel indikator-indikator kecerdasan kota yang dikemukakan oleh Giffinger et al. 2007 untuk mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep smart city. Indikator-indikator kecerdasan kota tersebut, antara lain smart economy, smart people, smart governance, smart environment, smart mobility, dan smart living. Hasil studi membuktikan bahwa pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi kota-kota di Indonesia. Hasil juga menunjukkan bahwa internet sebagai proksi dari smart mobility berperan penting dalam penerapan konsep smart city di Indonesia.

---

ABSTRACTSince 2012, local governments in Indonesia has independently initiated city development by implementing smart city concept. This concept is useful as a terminology or tools to improve city performance in order to solve problems more effectively and efficiently through the usage of technology. Although often linked to technology, however technology is not the only focused from implementing smart city concept, so that we also have to focus on utilizing the role of human capital, social, and environmental issues Lombardi et al., 2012 .Central government finally supported smart city development through a program named ldquo Gerakan Menuju 100 Smart City rdquo since 2017, so that it is important to know the success of city development using the application of smart city concept. This study aims to estimate the effect of smart city concept implementation on cities economic performances in Indonesia by using Two Stages Least Square 2SLS method. This study also utilize Instrument Variable IV by using city smartness indicators proposed by Giffinger et al. 2007 to control some factors which will affect smart city concept implementation. Those smartness indicators are smart economy, smart people, smart governance, smart environment, smart mobility, and smart living. The results prove that the implementation of smart city concept in districts or cities in Indonesia has a significant positive effect towards cities economic performance in Indonesia. This study also results that internet as a proxy of smart mobility is the most important thing that must be built for implemeting smart city concept in Indonesia."

"ABSTRAKPada tahun 2025, duapertiga populasi dunia akan tinggal di kota-kota besar, mayoritas pada negara-negara berkembang sehingga akan menimbulkan permasalahan yang bersifat kompleks, salah satu permasalahannya adalah bidang transportasi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemerintah tingkat lokal sebagai penyelenggara pembangunan berkelanjutan bertanggungjawab untuk mengatasi hal tersebut karena transportasi yang tidak terkelola dengan baik dapat menghambat daya saing DKI Jakarta dalam kompetensi global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mobilitas penggunaan kendaraan bermotor dalam kaitan sistem transportasi, mekanisme dan implementasi mekanisme smart mobility dalam membangun sistem transportasi strategis di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa smart mobility belum berjalan dengan efektif, namun sudah berjalan menuju ke arah yang baik dalam membangun sistem transportasi strategis di DKI Jakarta. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling terkait.

---

ABSTRACTIn 2025, two thirds of the world 39 s population will live in large cities, the majority in developing countries that will cause problems that are complex, one problem is the transportation field. Jakarta Provincial Government as the local levels of government as the organizer of sustainable development is responsible to solve it, because transportation is not managed properly can seriously hamper competitiveness in the global competency Jakarta. This study aims to determine the mobility of the use of motor vehicles in relation to the transport system, the mechanism and the implementation of smart mobility mechanism in building strategic transportation system in Jakarta. This study used a qualitative research approach with a purposive method. The results showed that smart mobility has not run effectively, but already walking toward the good in building strategic transportation system in Jakarta. It is influenced by several interrelated factors."

"Seiring dengan kebutuhan perkotaan yang semakin kompleks, maka pemerintah mengajukan inisiatif Smart City untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Dalam langkah untun mencapai smart city tersebut, penggunaan teknologi pada seluruh aspek menjadi suatu hal yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah. Dikarenakan tidak terbarukan dan relevannya rencana TIK, limitasi sumber daya seperti SDM dan keuangan, belum adanya mekanisme prioritas untuk proyek SI/TI dan ditambah dengan berbagai faktor eksternal, maka diperlukan suatu perencanaan strategis sistem informasi yang selaras dengan RPJMD bagi Kabupaten Sleman guna digunakan sebagai panduan bagi organisasi dalam pengembangan sistem informasi di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan mengembangkan perencanaan tersebut dengan menggunakan metodologi Ward & Peppard dengan menggunakan metode analisis value chain, CSF, SWOT, PESTEL dan McFarlan Strategic Grid dengan menggunakan analisis tematik sebagai metode pengolahan data. Pengambilan data dilakukan dengan FGD, studi dokumen dan juga wawancara. Penelitian ini menghasilkan tiga keluaran utama, yaitu strategi SI, strategi TI dan strategi manajemen SI/TI berdasarkan kebutuhan masa mendatang dan analisis kesenjangan. Kemudian dilakukan penyusunan portofolio SI masa mendatang dan juga pembentukan peta jalan dari penyusunan portofolio SI tersebut. Dengan perencanaan tersebut, diharapkan dapat mendukung tercapainya Smart City Kabupaten Sleman dengan visi, misi dan tujuan yang selaras dengan rancangan pembangunan jangka menengah daerah

---

With the complex problem in cities, central government initiate smart city initiatives to tackle those problems. To achieve smart city, usage of technology in all aspects is needed to increase the quality of government services. Due to IT plan that hasn’t been renewed and not relevant anymore, limitation of resources such as human resources and financial, lack of in IS/IT project prioritization and various external factors, Sleman Regency needs an IS strategic plan that align with mid term development plan of the regency. This research aim to develop the aforementioned plan with Ward & Peppard methodology using several analysis methods such as value chain, CSF, SWOT, PESTEL and McFarlan Strategic Grid while also using thematic analysis as data processing method. Data collection method is conducted using FGD, document study and interview. There are three main output of this research, which are IS strategy, IT strategy and IS/IT Management strategy based in future needs and gap analysis conducted. This research also define future application portofolio and roadmap of IS implementation. The strategic planning document should support Sleman Regency effort to achive smart city that aligned with vision, mission and goals of mid term development plan in the Regency."