Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Belum berlakunya ketentuan perbatasan Indonesia - Australia dalam Perth Treaty 1997 mengundang berbagai ancaman tersendiri terhadap keberlangsungan kedua negara, sehingga status kawasan perbatasan tersebut perlu dipetakan dengan tepat. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tetang Kebijakan Kelautan Indonesia, sebagai suatu roadmap kemaritiman Indonesia, telah mengamanatkan bahwa program prioritas kemaritiman negara ialah melaksanakan percepatan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga melalui mekanisme diplomasi pertahanan maritim yang berakar pada cita-cita Poros Maritim Dunia (PMD). Dengan demikian, Indonesia pada dasarnya mengartikan diplomasi pertahanan maritim sebagai bentuk implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dilakukan demi mencapai tujuan besar kemaritimannya, sehingga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan kemaritimannya sembari menjaga dan mempertahankan integritas wilayah kedaulatannya, salah satunya melalui Joint Declaration on Maritime Cooperation beserta dengan plan of action yang terdiri dari sembilan area prioritas. Tentu kerjasama kemaritiman tersebut bertujuan untuk mewujudkan tercapainya confidence building meassure yang dapat menunjang keamanan, pertahanan, kepastian hukum terhadap hak berdaulat, pengembangan kemampuan kemaritiman hingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama."

"Selama ini kita telah memunggungi laut. Istilah memunggungi itu bermakna: diabaikan alias tidak dipedulikan, tidak dipentingkan. Karena alam-geografis negara kita ini terdiri dari pulau-pulau yang justru dihubung-persatukan oleh air, yaitu laut dan sungai. selama ini, tampak bahwa tanah dalam arti darat, dianggap lebih penting dari air dalam arti laut-sungai. Dalam topik yang diberikan kata budaya yang dikaitkan dengan maritim – budaya maritim. Dengan berdasar tersebut, dihubungkan dengan PMD (Poros Maritim Dunia), yang terdiri dari: 1) Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM), 2) Pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut, 3) Tata kelola dan kelembagaan laut, 4) Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, 5) Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, 6) Budaya bahari, dan 7) Diplomasi maritim. PMD itu, tidaklah cukup untuk disosialisasikan di dalam negeri, karena tidak hanya akan menyangkut penataan aspek-aspek di dalam negeri, melainkan terutama juga akan berkaitan dengan negara-negara lain. Sekarang, kita harus mengacu kepada Perpres, yaitu yang berkaitan dengan tujuh aspek-pilar yang harus menjadi perhatian utama untuk mengembalikan budaya maritim Indonesia. Strategi yang penting untuk menghadapi masa depan, selain strategi dalam bidang pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut, adalah pembangunan dan pengembangan industri di bidang maritim."

"Indonesia pada masa lampau memiliki pengaruh yang sangat dominan di wilayah Asia Tenggara dan bahkan seluruh Wilayah Asia, terutama melalui kekuatan maritim besar di bawah Kerajaan Sriwijaya dan kemudian Majapahit. Indonesia memiliki keunggulan aspek budaya Maritim bentukan alamiah dari sejak dahulu bahkan sebelum konsep Indonesia lahir. Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut hampir semua provinsinya memiliki wilayah perairan, kondisi geografis yang demikian menjadikan Indonesia negara Maritim. Jayanya maritim Indonesia perlu menjadi penyemangat dalam mendukung Pertahanan Maritim Indonesia. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Budaya maritim Indonesia merupakan salah satu poin kebijakan dalam lima pilar pembentukan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Budaya maritim menjadi dasar dalam pembentukan elemen elemen pertahanan maritim di Indonesia. Budaya maritim yang kuat akan membentuk pertahanan maritim yang kuat."

"Sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia memiliki sejarah panjang dan peradaban maritim yang kaya. Lautan dan pantai telah menjadi faktor penting yang membentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan identitas kultural negeri ini, yang semuanya diwariskan secara historis dari generasi ke generasi. Sayangnya, warisan sejarah maritim ini, baik yang bersifat bendawi maupun non-bendawi, kini secara perlahan mulai memudar dan bahkan terancam punah. Hal ini disebabkan oleh gabungan beberapa faktor diantaranya kurangnya kesadaran publik tentang keberadaannya, absennya upaya dari pemangku kepentingan untuk memliharanya, dan eksploitasi destruktif sumberdaya laut dan pantai. Makalah ini menyajikan sebuah ulasan tentang kekayaan warisan sejarah maritim Indonesia, baik yang bersifat bendawi maupun non-bendawi, kondisi terkini mereka termasuk tantangan dan ancaman yang dihadapinya, dan strategi-strategi yang bisa diterapkan untuk melindunginya. Melalui diskusi tersebut, makalah ini bermaksud memberikan kontribusi pada upaya-upaya yeng terus dilakukan di Indonesia dan di negara-negara lainnya untuk mempromosikan makna penting warisan sejarah maritim, dan untuk membangun kesadaran akan pentingnya melakukan aksi-kolektif untuk menginventarisir, mengkaji, melindungi dan menyelamatkan mereka dari kepunahan."

"Cita-cita untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia merupakan tujuan yang besar. Didukung dengan konsep kemaritiman Indonesia yang terdiri dari 7 (tujuh) pilar mencakup beragam sektor yang saling berkaitan. Hingga saat ini, belum ada strategi ketahanan lingkup kemaritiman di level nasional menyebabkan arah strategi kemaritiman Indonesia belum terarah secara pasti. Apabila dilihat melalui perspektif ilmu ketahanan maka terdapat potensi kerentanan yang dapat mengancam ketahanan nasional karena mayoritas wilayah Indonesia adalah perairan. Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan analisis guncangan dan kapabilitas nasional dalam konteks ketahanan untuk memberikan rekomendasi strategi ketahanan maritim Indonesia. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan metodologi analisis life history. Hasil temuan menunjukan bahwa Indonesia masih memiliki masalah yang sangat mendasar terkait konsep kemaritiman yang digunakan yaitu belum adanya visi yang jelas sehingga menyebabkan berbagai guncangan kemaritiman baik bersifat internal, eksternal, atau hibrida. Kapabilitas ketahanan yang dilakukan berupa respon adaptasi atas guncangan yang terjadi. Namun, dalam perkembangannya ketahanan maritim Indonesia sudah membaik dilihat dari sudah adanya banyak perangkat hukum yang dibuat untuk menyesuaikan strategi serta mulai terbangunnya orientasi negara berwawasan maritim. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi ketahanan maritim Indonesia masih bersifat adaptif pasca guncangan. Rekomendasi strategi ketahanan maritim Indonesia kedepan adalah perumusan kembali oleh pemerintah terhadap visi maritim menjadi lebih fokus serta perlu didorong oleh peningkatan kapabilitas penunjang pelaksanaan strategi.

---

Indonesia is the largest archipelago in the world, most of which is water. The maritime concept adopted by Indonesia is the strategic policy of 7 (seven) maritime pillars initiated by President Joko Widodo in 2015. The maritime policy strategy is experiencing resilience problems with many problems in implementing the strategy. This research aims to analyze the condition of national maritime resilience using the approaches of resilience science, security science to identify problems and threats, and Resource-Based View (RBV) theory to see the strengths possessed in seeking maritime resilience. This research uses a life history analysis methodology that seeks to collect the life experiences of national maritime stakeholders. The results showed that Indonesia’s maritime resilience problem is constrained by a fundamental problem, namely the unclear vision and orientation of the future maritime strategy. This causes the ongoing maritime strategy to not be implemented optimally due to unfocused policy direction and is exacerbated by the unpreparedness of supporting resources to implement maritime-based policies. Findings shows that Indonesia maritime strategy is still using adaptive measures that operates after shocks happened. The government needs to build preventive resilience capacity to deal with increasingly complex and sophisticated maritime shocks."

"Sebagai negara kepulauan , Indonesia harus dpt menjadi tuan rumah di negeri sendiri dlm sektor maritim, Apalagi UNCLOS 1982 telah memberikan legalitas hukum internasional tentang kedautan perairan Indonesia, termasuk keberadaan tiga jalur pelajaran internasional (ALKI 1, ALKI 2 & ALKI 3). Pembenahan yg mulai dirintis menyimpan harapan pd tumbuhnya kedigdayaan maritim di tingkat regional & global. Tidak ada alasan bg Indonesia utk berpangku tangan melihat potensi yg tersebar di depan mata. Reposisi maritim ini harus dimulai sekarang, pd sektor pelayaran, pembangunan kapal, serta perdaganagn. Kajian ini mengupas sektor kelautan, terutama yg terkait dengan industri kemaritiman. Dlm kajian ini ruang lingkup kajian difokuskan pd industri pelayaran (shiping) industri pembuatan kapal (shipbuilding) & perdaganagn internasional (internasional trade). Karena karakteristiknya, kajian ini akan menjabarkan kondisi kemaritiman Indonesia dlm ruang lingkup sejarah, kepentingan domestik, serta perkembangan regional & global."