Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keyakinan akan kemutlakan tidak harus mengakibatkan disharmoni antara manusia yang berbeda-beda keyakinan melainkan tetap dapat menjalankan tugas perdamaian. Antropologi Calvinisme yang meyakini adanya kebenaran keadilan dan kesucian pada manusia mendorong pengembangan demokrasi. Anugerah umum bagi semua manusia menggerakkan sikap hati yang untuk menerima keragaman. Manusia dicipta sebagai gambar Allah merefleksikan sifat rohani untuk beribadah kepada Allah."

"Persoalan tentang peran agama di ruang publik politik adalah karena dalam sejarahnya, ketiga agama monoteis, yang disebut juga agama Abrahamik itu, yaitu Yahudi, Kristen maupun Islam-bahkan juga Hindu dan Buddha, dalam memelihara eksistensi dan perkembangannya, selalu mengakses dan bahkan membentuk sendiri kekuasaan negara. Indonesia adalah sebuah negara bangsa (nation state) yang sekuler, artinya tidak didasarkan pada agama tertentu sebagai ideologi politik, namun masyarakatnya multi-religius. Tapi walaupun negara tidak didasarkan pada agama, namun agama menjadi sumber inspirasi dalam konstitusinya, yaitu UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Pada sisi lain, masyarakat dan negara juga merupakan satu kesatuan yang saling mendukung atau membutuhkan. Negara tak mungkin terbentuk tanpa basis masyarakat. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan negara untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Untuk mengendalikan negara dan kepala negara diperlukan konstitusi. Pada satu pihak Konstitusi ini membatasi kekuasaan pemimpin, dan di lain pihak menjamin dipenuhi dan dilindunginya hak-hak warga negara (civil rights) yang bersumber pada hak-hak azasi manusia (human rights). Segi tiga lembaga itu sudah merupakan kenyataan dunia modern dewasa ini, khususnya di Indonesia di mana agama mempunyai kedudukan penting, walaupun di Eropa, kedudukan dan peranan agama sudah mengalami kemerosotan (the decline of religion) akibat sekulerisasi dan dianutnya azas sekularisme. Namun hubungan antara ketiganya dalam konteks kemodernan dewasa ini menimbulkan masalah yang tidak sederhana, menyangkut batas-batas ketiga lembaga itu. Dengan prinsip apa saja ketiganya saling berhubungan agar keadilan sebagai prinsip utama relasi segitiga masyarakat, negara dan agama itu bisa ditegakkan."

"ABSTRACTDalam beberapa tahun terakhir, intoleransi beragama di Indonesia cenderung menguat. Fenomena ini sebagai salah satu konsekuensi dari bangkitnya semangat fundamentalisme. Terlebih, kasus ini melibatkan kalangan muda terdidik. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa sosialisasi dari lingkungan keluarga dan tingkat pendidikan berkontribusi membentuk sikap toleran maupun intoleran. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, studi ini akan melihat intoleransi di kalangan muda terdidik menggunakan kerangka moral, politik dan sosial serta keterkaitannya dengan kelompok keagamaan. Studi kasus dalam tulisan ini adalah sebuah kelompok keagamaan di Depok, Jawa Barat. Kelompok tersebut kemudian berperan dalam pembentukan sikap anggotanya. Tulisan ini berargumen bahwa keterlibatan kalangan muda terdidik dalam kelompok keagamaan fundamentalis berperan penting dalam membentuk intoleransi moral, politik dan sosial. Untuk mengeksplorasinya, penulis menggunakan pendekatan kualitatif guna mendapatkan deskripsi yang lebih rinci dan mendalam. Kata kunci:Agama, intoleransi, kelompok keagamaan fundamentalis, kalangan muda terdidik.

---

ABSTRACTIn recent years, it has been marked that religious intolerance in Indonesia tends to rise. This phenomenon might take place as a consequence of the resurgence in regard to religious fundamentalism. Moreover, this case has involved educated youth. Previous studies show that socialization shared by family members and educational background greatly contribute in shaping the performance of either religious tolerance or intolerance. Differ from those previous studies, this study investigates an intolerance among educated youth by applying moral, political and social framework and their relevance to religious group. The case study within this study is a religious group in Depok, West Java. The group mentioned subsequently plays a part in attitude formation of each member. This study argues that the involvement of educated youth within fundamentalist religious group contributes to construct moral, political, and social intolerance. In order to explore this crucial issue, the researcher employs qualitative research to obtain more detailed and in depth description.Keywords Religion, Intolerance, fundamentalist religious group, educated youth."

"The article talks about the place of religion in the systems of national laws. Religion is one of systems of values upheld by the society, so that religious values have to be considered and counted in the formation of the laws. Religion may become an inspiration and enlightenment in good political and judicial institutions. In the formation of the laws, the government has to prioritize the principles of justice, so that the religious faith of the citizens is expressed in the laws in a positive way, and in the fundamental values in a rational and democratic discourse."