Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi lembaga yang memberi perhatian pada terorisme sebagai akibat dari paham radikalisme. Berdasarkan keterangan dari BNPT, dari sekitar 600 orang mantan narapidana teroris (Napiter) yang sudah bebas, beberapa diantaranya kembali melakukan aksi terorisme. Hal ini menjadi perhatian khusus aparat keamaan, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mencegah aksi-aksi terorisme. Selain itu terdapat beberapa daerah yang menjadi lokasi terealisasinya aksi terorisme, salah satunya di provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan kegiatan penggalangan kepada mantan narapidana terorisme (Napiter) oleh pihak terkait dalam mencegah penyebaran paham radikalisme yang berujung kepada tindakan terorisme di wilayah Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan teori penggalangan, teori deradikalisasi, dan teori sinergitas. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kemudian dianalisis menggunakan Nvivo sebagai alat bantu untuk mengkategorikan dan mempermudah dalam mendeskripsikan permasalahan serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggalangan kepada mantan narapidana terorisme sudah bekerjasama dengan beberapa pihak dalam penyelenggaraan intelijen negara di daerah, meliputi BIN, TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat. Dalam pelaksanaannya, para napiter diberikan penyuluhan dan sosialisasi terkait nasionalisme, wawasan kebangsaan, keagamaan dan kewirausahaan. Kegiatan tersebut dilaksanakan ketika di dalam Lembaga Permasyarakatan (LP) oleh pihak LP dan kepolisian maupun setelah keluar LP dengan pemantauan dari BIN, TNI, Polri dan pemerintah daerah. Selain itu, proses penggalangan ketika napiter sudah bebas tetap diberikan perhatian khusus melalui silaturahmi ke rumah-rumah napiter dengan komunikasi persuasif oleh aparat setempat. Selanjutnya juga diberikan pendampingan kewirausahaan dan usaha mandiri oleh pemerintah daerah, serta sosialisasi terkait bahaya hoaks dalam dunia digital baik dari gadget ataupun media lain. Deradikalisasi secara mendasar sudah dilaksanakan oleh pihak BNPT dengan mensinergikan semua pihak dari lembaga- lembaga lain. Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut menjadikan satu pertimbangan dan contoh nyata bahwa penggalangan dapat mencegah menyebarnya paham radikalisme dan aksi terorisme di masyarakat."

"Terorisme, yang berakar dari gerakan-gerakan radikal pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, mulai berkembang pesat juga di Indonesia. Gerakan radikal, terutama yang berlandaskan agama, berkembang menjadi gerakan teror yang mengancam keamanan dan pertahanan negara. Bela negara adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Radikalisme, baik sebagai gerakan maupun ideologi atau paham yang berkembangan di tengah masyarakat Indonesia, adalah ancaman bagi negara yang bersifat non-konvensional. Untuk itu, bela negara dapat menjadi progam yang dapa mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama, dengan demikian dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia. Unsur-unsur religiusitas (agama) juga dapat berperan penting dalam menangkal ancaman radikalisme juka diintegrasikan ke dalam kurikulum bela negara. Tulisan ini akan melihat bagaimana progam bela negara dapat digunakan sebagai sarana mencegah ancaman radikalisme di Indonesia. "

"sinergi antara TNI - Polri - Sipil sangat dibutuhkan bagi pemerintah dalama menghadapai rangkaian teror di Indonesia. Memasuki era reformasi, ideologi radikal memiiki ruang gerak yang lebih bebas untuk mengancam kemanan nasional. Peramasalahanya saat ini adalah sinergi antara TNI-Polri- Sipil masih kerap dirundung masalah, baik itu yang terkait langsung dengan tugas operasi maupun yang tidak. Padahal ketiganya menjadi komponen pertahanan kemanan yang bersifat semesta dalam menghadapi ancaman teror dan paham-paham radikal. Optimalisasi diantara ketiganya menjadi kunci utama disamping terus melaksanakan dan mengevaluasi program deradikalisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah."

"Program penanggulangan terorisme dilaksanakan dengan pendekatan keras dan lunak. Jika dilihat pendekatan keras hanya menyelesaikan gejala kausatik tidak sampai akar terjadinya. Pemerintah juga melakukan rehabilitasi serta reintegrasi ke masyarakat serta kerjasama antar lembaga diterapkan dalam mengatasi pelaku tersebut. Meskipun banyak keberhasilan dari pendekatan lunak dalam program deradikalisasi masih ada mantan narapidana terorisme yang melakukan kembali perbuatannya. Oleh karena itu, penggunaan pengalaman mantan narapidana teroris, yakni Sofyan Tsauri dapat menjadi cara alternatif. Penulis menggunakan teori konversi ideologi dalam melihat perubahan ideologi pada individu. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis proses deradikalisasi mantan narapidana terorisme, yakni Sofyan Tsauri, untuk memahami perjalanan ideologinya. Sehingga mampu dijadikan agen perubahan untuk narapidana terorisme maupun mantan napi teroris. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan mengedepankan pendekatan life history atau lebih melihat kepada sejarah hidup dari individu yang ingin diteliti. Pendekatan ini untuk memahami pengalaman manusia dan bagaimana pihak lain terlibat dalam kehidupan mereka. Perjalanan ideologi ini dimulai dari kehidupan Sofyan Tsauri sebelum terpapar pemahaman kekerasan, dimana ia dan keluarganya tergabung dalam kelompok Nahdlatul Ulama (NU) dan juga latar belakang keluarga yang bekerja di kepolisian. Merasa kecewa dengan sistem penegak hukum dan pemahaman yang ia telah pelajari, Sofyan akhirnya masuk dalam kelompok kekerasan. Ia membuat pelatihan di Bukit Jalin, Kota Jantho, untuk merealisasikan aksi jihad dan idad. Akhirnya ia tertangkap dan mulai mereduksi pemahaman kekerasannya dengan literasi, keluarga, dan petugas penegak hukum. Konversi pemahaman ini melalui beberapa tahapan, yakni konteks, krisis, pencarian, pertemuan, interaksi, komitmen, dan konsekuensi. Dari hal ini, Sofyan mulai memberikan sistem kepercayaan yang ia miliki kepada mantan napi terorisme. Perjalanan idologi Sofyan bisa dijadikan sebuah bentuk kontra narasi. Hal tersebut bisa terwujud karena ada kesamaan pemahaman radikal yang pernah dianut, yang akan mempermudah mendekati mantan narapidana terorisme

---

The hard and soft approach is the way to tackle terrorism. If you look closely, the approach only solves the causative symptoms, not to the root of the occurrence. The government also carries out rehabilitation and reintegration into the community as well as inter-institutional cooperation that is implemented in dealing with these perpetrators. Although there are many successes from the soft approach, namely deradicalization, there are still acts that carry out their actions. Therefore, using the experience of a former terrorist, namely Sofyan Tsauri, can be an alternative way. The author uses the theory of ideological conversion in ideological change of individuals. The purpose of this study is to analyze the deradicalization process of the former framework, namely Sofyan Tsauri, to understand its ideological journey. So that they can be used as agents of change for terrorism and ex-terrorist convicts. The research method used is qualitative, with a life history approach or more to the life history of the individual who wants to be studied. This approach is to understand human experience and how others are involved in their lives. This ideological journey begins with Sofyan Tsauri's life before being seen from the understanding of violence, where he and his family are members of the Nahdlatul Ulama (NU) group and also have a family background working in the police. Disappointed with the law enforcement system and the understanding he learned, Sofyan ended up joining the violent group. He conducted training in Bukit Jalin, Jantho City, to realize jihad and idad actions. Finally he succeeded and began to reduce his understanding of violence with literacy, family, and law enforcement officers. The conversion of this understanding goes through several stages, namely context, crisis, search, meeting, interaction, commitment, and consequences. From this, Sofyan gave his belief system to former terrorist convicts. Sofyan's ideological journey can be used as a form of counter-narrative. This can be realized because there is a common radical understanding that has been held, which will be difficult to reach an agreement."

"Penelitian ini berupaya mengubah perspektif umum terhadap kelompok remaja di fase usiaremaja akhir yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dari non victim menjadi designatedvictim. Merujuk pada Strobl, designated victim merupakan kondisi dimana seseorang yangtidak menganggap dirinya sebagai korban, tetapi dianggap sebagai korban olehindividu/kelompok lain (Strobl, 2010). Melalui in-depth interview, focus group discussion, danAnalytical Hierarchy Process yang melibatkan informan utama, pendukung, dan pakar,penelitian ini menemukan bahwa posisi remaja sebagai designated victim dapat dijelaskanmelalui relasi kerentanan, viktimisasi struktural, radikalisme dan terorisme, dan risk society.Relasi keempat faktor ini terepresentasi dalam 8 konteks sosial yang menjadi latar masaperkembangan remaja, yakni: konstruksi eksklusivitas beragama dalam sosialisasi primer dansekunder, kontribusi konflik keluarga, sifat altruisme sebagai perwujudan solidaritas in-group,paparan konten radikal secara intensif dalam media sosial, keterlibatan kelompok radikal,definisi situasi yang berbeda terhadap radikalisme dan terorisme, propaganda dalam peristiwapolitik lokal dan global, dan kebijakan yang bersifat intoleran. Relasi ini menempatkan pararemaja pada realitas berbeda dimana nilai dan norma yang diyakini oleh mereka berbedadengan nilai dan norma yang berlaku umum, sehingga mereka tidak menyadari bahwa merekaadalah korban atau designated victim. Untuk itu, dibutuhkan strategi di level mikro, meso,hingga makro dalam agenda pencegahan dan penanggulangan pelibatan remaja dalamradikalisme dan terorisme di Indonesia kedepannya sebagai bentuk perlindungan hak remajasebagai individu yang masih dalam proses perkembangan.

---

This study aims to transform the general perception of late adolescent terrorist participants

from non-victims to designated victims. Referring to Strobl (2010), designated victim is a

situation where a person does not regard himself/herself as a victim but is regarded as a victim

by relevant others. Through in-depth interviews, focus group discussions, and the Analytical

Hierarchy Process involving key informants, supporters, and experts, this study found that

adolescents as designated victims can be explained through relations of vulnerability, structural

victimization, radicalism and terrorism, and risk society. The relationship between these four

factors is represented in eight social contexts that serve as the background in adolescent

development as follows: 1) the construction of religious exclusivity in primary and secondary

socialization; 2) the role of family conflict; 3) the altruism as an embodiment of in-group

solidarity; 4) high exposure to radical content on social media; 5) the involvement of radical

groups; 6) different definitions of situations against radicalism and terrorism; 7) propaganda in

local and global political events; and 8) intolerant policies. This relationship placed adolescents

in a different reality where their belief about values and standards are differ from generally

accepted values and standards, and as a result, they are unaware that they are victims or designated victims. In order to safeguard the rights of adolescents as individuals who are still

developing, strategies at the micro, meso, and macro levels are required in the agenda of

preventing and overcoming adolescent involvement in radicalism and terrorism in Indonesia in

the future."

"Penitentiary, on one side is a vulnerable place for inmates? deradicalization. On the other side, it plays an important role as positive transformation incubator for the inmates. It is truly depends on inmates? coaching model, especially terorism inmates? coaching. Radicalization here, is a flourishing and spreading process of radical values brought by terorism inmates to the others. This research has done in Cipinang class I penitentiary, using qualitative methods. The goal of this research is to know the terorism inmates? coaching pattern in order to deradicalize them and what kind of problems that occurs during the process. In implementation of terorism inmates? deradicalization, Cipinang class I penitentiary is cooperates with MUI, Depag and NGO. There are obstacles, which are inadequate facilities and infrastructure, ?hard? character of the terorism inmates, coaching staff?s condition which still needs for quality and quantity upgrades, and lack of goverment and society?s support."