Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Negara-negara Arab dikenal sebagai negara yang masyarakatnya kental dengan budaya patriarkis. Budaya patriarkis yang male-centres ini memandang laki_-laki lebih berkuasa, mengakibatkan peran perempuan selalu dibatasi. Sampai saat ini, masih ada beberapa negara yang masih membatasi peran perempuan di ruang publik dunia kerja, bidang politik dan lain-lain. Namun ada juga beberapa negara yang telah membuka ruang seluas-luasnya agar perempuan dapat berperan aktif di dalam masyarakat. Hasil yang telah mereka peroleh saat ini adalah berkat perjuangan mereka sendiri. Mesir adalah salah satu negara yang kaum perempuannya dapat menikmati kebebasan dalam berbagai bidang, dari mulai pekerjaan sampai politik. Kebebasan bagi perempuan Mesir saat ini tidak terlepas dari perjuangan yang telah dilakukan pada dekade kedua abad ke-20. Kaum perempuan kelas atas atau yang biasa disebut harem menjadi pionir dalam memperjuangkan persamaan hak ketika itu. Padahal sampai dekade awal abad ke-20, kehidupan mereka masih sangat dibatasi terutama untuk muncul di ruang publik. Namun berkat keikutsertaan mereka dalam perjuangan Revolusi Mesir di tahun 1919, pintu gerbang untuk bergerak di ruang yang lebih luas lagi mulai terbuka. Gerakan mereka di dalam revolusi tersebut memotivasi untuk terus bergerak menuntut hak-hak yang selama ini dibatasi. Penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa gerakan nasionalisme berkaitan erat dan saling mendukung dengan gerakan perempuan. Revolusi Mesir di tahun 1919 terbukti membawa perubahan yang signifikan bagi kehidupan perempuan di Mesir. Di tahun-tahun berikutnya, suara-suara mereka mulai didengar oleh para pembuat kebijakan negara. Mereka menuntut agar hukum dan undang-undang yang ada juga mempertimbangkan dan memperhatikan kaum perempuan. Lebih lanjut, pengaruh yang terjadi adalah berseminya feminisme yang berafiliasi ke Barat. Paham inilah yang juga membuat kaum perempuan Mesir terus bergerak untuk memperjuangkan hak-hak mereka."

"Tinjauan literatur ini bertujuan untuk memetakan serta melakukan eksplorasi terhadap bahasan perempuan dalam diplomasi. Secara spesifik, tulisan ini melakukan kajian terhadap bagaimana masuknya feminisme ke dalam ilmu hubungan internasional dikaji dan dibahas oleh para akademisi di seluruh dunia. Pemetaan dilakukan secara taksonomi terhadap 47 literatur yang dibagi menjadi tiga (3) sub-kategori: perempuan sebagai agensi, isu-isu perempuan dalam diplomasi, dan diskursus perempuan dalam diplomasi. Dari hasil eksplorasi yang telah dilakukan, penulis melihat bahwa kajian perempuan dalam diplomasi mengalami peningkatan yang signifikan dan mulai menjauh dari tindak maskulinisasi kajian. Sebagai kesimpulan, penulis melihat bahwa kajian perempuan dalam diplomasi adalah kajian yang terus-menerus berkembang untuk mencari peran perempuan yang sempat hilang karena dominasi maskulinitas dalam kajian ilmu hubungan internasional. Selain itu, studi ini juga menyoroti empat (4) kesenjangan dalam kajian-kajian yang sudah ada. Pertama, ketiadaan kajian dari Timur dalam sejarah perempuan dalam diplomasi. Kedua, kurangnya kajian yang melihat perempuan sebagai aktor target diplomasi. Ketiga, kurangnya kajian dalam isu diplomasi secara teoretis. Terakhir, minimnya kajian yang membahas kondisi perempuan dalam diplomasi di wilayah Afrika dan Timur Tengah.

---

This literature review aims to map and explore the discussion about women in diplomacy. Specifically, this writing focuses on researching how feminism penetrates international relations and is discussed by scholars around the world. The mapping is done taxonomically towards 47 works of literature which will be divided into three (3) sub-categories: women as agency, women issues in diplomacy, and women’s discourse in diplomacy. From the exploration, the writer sees that the discussion of women in diplomacy increased significantly and started to move away from the masculinization of discussion. In a conclusion, the writer sees that the discussion of women in diplomacy is an ever-continuing discussion that grows to see the role of women that was lost due to the domination of masculinity in the discussion of international relations. Aside from that, this study also highlights four (4) gaps in the available discussion. First, is the absence of discussion from the Eastern perspective on the history of women in diplomacy. Second, is the lack of studies that sees women as the targeted actor of diplomacy. Third, is the lack of studies regarding diplomatic issues theoretically. Last, the studies on women in diplomacy in Africa and the Middle East are minimum."

"Penelitian ini membahas mengenai peningkatan keterwakilan perempuan yang terjadi di Dapil 2 Kabupaten Buru untuk DPRD Provinsi Maluku periode 2009-2014 yang ditinjau dari tiga faktor yaitu budaya, sosio-ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian eksplanasi yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana peningkatan keterwakilan perempuan tersebut dapat terjadi.Penelitian ini berkesimpulan bahwa faktor politik adalah satu-satunya faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan keterwakilan perempuan di Dapil 2 Kabupaten Buru. Meskipun demikian, faktor politik juga harus didukung oleh profil politik, popularitas personal, dan jaringan patronase yang dimiliki caleg perempuan.

---

This research analyzes the cultural, socio-economic, and political factors contributing to the increase of women?s representation in Regional Legislative Council (DPRD) of Maluku Province in district 2 Buru regency during the period of 2009-2014. Using qualitative method, this research seeks to explain how this increase could occur.This research finally concludes that only political factors that determines the increase of women?s representation. Nevertheless, political factors must also be supported by political profile, personal popularity, and patronage networks owned by women candidates."

"ABSTRAKSkripsi ini memberikan gambaran mengenai perempuan dalam sistem politik Jepang kontemporer, bagaimana keterlibatan perempuan di dalam lembaga legislatif Jepang yaitu parlemen atau Diet. Hak perempuan dalam politik dijamin penuh, termasuk untuk terlibat di dalam politik sejak disahkannya UUD 1947 Shinkenp? yang menghapus segala bentuk diskriminasi. Namun, hingga kini masih sedikit jumlah perempuan Jepang yang terlibat dalam sistem politik Jepang. Ditetapkannya kuota 30 keterwakilan perempuan di dalam parlemen oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dalam konferensi di Beijing pada tahun 1995, diharapkan dapat membangkitkan motivasi perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Dengan kehadiran kaum perempuan dalam lembaga legislatif, maka masalah-masalah seputar perempuan akan dibahas dan dapat mengubah agenda serta membawa perspektif baru dalam menentukan arah kebijakan-kebijakan politik.

---

ABSTRACTThis study gives an overview of women in the contemporary Japanese political system, Japanese parliament or Diet. The rights of women in politics are fully guaranteed since new constitution of Japan Shinkenp was made in 1947 which eliminates all discrimination forms. However, the fact that there is still a small number of Japanese women who involved in the Japanese political system The establishment of a 30 quota of women 39 s representation in parliament by the United Nations at a conference in Beijing in 1995, is expected to inspire women to enter politics that has been dominated by men. With the presence of women in the legislative, women 39 s issues will be discussed and can change the agenda, also bring new perspectives in determining the direction of political policies. "

"ABSTRAKLatar belakang penelitian berawal dari mencermati hasil Pernilu 2004 yang mana jumlah perempuan Anggota DPD terpilih meneapai 21%, padahal DPD merupakan lembaga legislatif baru dengan sistem pencalonan independen. Penelitian ini dilakukan terhadap enam perempuan Anggota DPD-Rl masa jabatan 2004-2009, yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: perbedaan latar belakang pengalaman partisipasi politik informal sebelum pencalonan; perbedaan profesi, dan juga berdasarkan proporsi daerah asal pemilihan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-berperspektif feminis. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan para lnforman. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan: (1). latar belakang perempuan yang berhasil menjadi anggota DPD; (2). pengalaman mereka dalam menghadapi proses pencalonan DPD; (3). hambatan struktural dan kultural yang dialami; serta (4). mengidentifikasi potensi bentuk representasi mereka di DPD.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang berhasil menjadi Anggota DPD adalah mereka yang tergolong 'bukan perempuan biasa' artinya mereka memiliki modal internal dan model eksternal, yang tidak selalu dimiliki perempuan kebanyakan. Modal internal itu terdiri dari tingkat intelektualitas yeng tinggi, akses kepemilikan properti, ketokohan, dan percaya diri. Sementara itu, modal eksternal meliputi modal sosial-politik dan finansial. Kenyataan di atas menunjukkan bahwa hanya segelintir perempuan yang memiliki kemampuan atau modal untuk memenangkan pencalonan legislatif, khususnya secara independen. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di DPD, berkecenderungan masih berbentuk representasi fungsional, belum sepenuhnya merepresentasikan kepentingan perempuan, meskipun mereka perempuan. Pengalaman mereka dalam berkiprah secara sosial-politik, belum banyak merefleksikan sensitivitas dan kesadaran gender. Hal ini juga tidak dapat dipisahkan dengan kondisi struktural dan kultural politik negara, pada tataran makro.

---

ABSTRAK

This research began when the researcher realized that the number of women in DPD-RI's election in year 2004, achieved 21% from the total member. It's a good achievement in representatives of women, because DPD-RI is a new chamber (as Senate) in our legistative. This research used feminist methodology with a qualitative approach. During the research, six women who are member of the DPD-RI for the period 2004-2009 were interviewed. They were choosen based on certain criterias, such as: differentiation in informal political participation and profession before the election, also by the election's area The data collection technique used in-depth interview with the informants. The objectives of the researeh are to reveal: the background of women member of DPD-RI; their experiences as a candidate in 2004 election; the structural and cultural constrains they faced; and to understand the probability of women representation in DPD-RI.

The research showed that the women who sit at the DPD-Rl, have both internal and external capital, which isn't all women having it. The internal capital included high intellectuality, access to property ownership, strong positive publicity, and self confident. The external capital included socio-politic and financial capital. The research also showed that the representation of women in DPD-RI did not imply that they will always represented women's interest. Recently, their form of representation is still functional, not represented women's interest yet, although they are a woman. Their life experiences influenced their awareness and sensitiveness, but also depends on structural-cultural of pollitical condition at macro level."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang bagaimana Harian Umum Kompas memberitakan tentang kasus korupsi Angelina Sondakh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis framing kritis, dengan menggunakan teori Feminisme Radikal dari Kate Millet. Teknik pengumpulan data primer melalui teks berita Kompas dan data sekunder melalui wawancara mendalam (indepth interview). Hasil penelitian menemukan fakta bahwa tampilan berita Kompas tentang kasus korupsi Angelina Sondakh tidak mendalam, lebih menempatkan Angie hanya sebagai pelaku tindak pidana korupsi, bukan korban budaya patriarki yang berlangsung di partai politik, isi pemberitaan bias gender karena lebih menonjolkan sisi feminin Angie sebagai perempuan.

---

ABSTRACTThis thesis is discusses how Kompas Daily’s reported on the case of Angelina Shondakh’s corruption. This study is a qualitative research with critical framing analysis, using the Radical Feminism theory by Kate Millet. The primary data techniques collected by Kompas news text and the secondary data techniques collected by in-depth interviews. The result of the study are fact that the view of Kompas news about Angelina Shondakh’s corruption case are not solid, it put Angie just as the perpetrators of corruption, not as the victim of patriarchal culture that took place in the political parties, the content of the gender bias as much as Angie accentuate the feminine side of a woman."

"Representasi perempuan sangat dibutuhkan dalam lingkaran pembuatan kebijakan hari ini. Dimana menjadi harapan guna terwakilinya hak, kebutuhan dan kepentingan perempuan pada kebijakan. Dukungan tersebut berupa dorongan terhadap wacana-wacana yang menciptakan keadilan bagi perempuan. Wacana tersebut menjadi penting untuk diperhatikan, karena hal tersebut membangun tujuan, isi dan pelaksanaan kebijakan tersebut. RUU tentang ketahanan keluarga akan menjadi kebijakan yang berpengaruh pada kehidupan perempuan. Penulis melihat wacana pada RUU ini secara kritis, menggunakan analisis wacana kritis. Kemudian penulis melihat wacana yang ada dengan state-feminisme. Melalui analisis wacana kritis dan state-feminisme penulis melihat Draft Naskah Akademik dan RUU banyak berisikan wacana yang tidak berpihak pada perempuan. Berisikan secara langung maupun tidak langsung domestifikasi, streotip gender dan objektifikasi pada perempuan. Terdapat upaya mereduksi perempuan ke dalam peran keluarga. Berangkat dari hal-hal tersebut penulis mencoba melihat bahwa terdapat masalah pada representasi perempuan. Masalah yang ada tidak hanya pada kuantitas juga pada kualitas dari reprensentasi perempuan yang ada.

---

The Representation of women is very much needed in a circle of policy making this day. Where it becomes the hope in order to represent women rights, needs and interests of the policies it self. Its necessary to create policies that support the justice for women. As support in the form of encouragement towards discourses that creates fairness for women. Discourses becomes important to note, because it is build on the purpose, content and implementation of such policies. Bill on family resilience would be policies that affect the lives of women. The authors see the discourse in this Bill were critical, using the critical discourse analysis. using the critical discourse analysis and state-feminism author viewed the Draft script of academic and BILL contains a lot of discourse that does not favour women. witch directly or indirectly portray domestification, gender streotyping and objectication on women. There are efforts at reducing women into the role of the family. Base on the things, which the author tried to see that there are problems in the representation of women. Not just a problem in the number of women in the process of policy making, but existing representation was not truly representative on women."