Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan keadilan sosial. Permasalahan yang diangkat adalah bertujuan untuk menguraikan bentuk disharmoni peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia dan menguraikan harmonisasi peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan berdasarkan keadilan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakharmonisan antar peraturan perundang-undangan pengelolaan kawasan perbatasan ditinjau dari aspek kebijakan pembangunan wilayah dan aspek kelembagaan. Implikasinya adalah kebijakan pembangunan wilayah yang tidak fokus serta terlalu banyaknya lembaga yang mengelola kawasan perbatasan. Harmonisasi dilakukan dengan mengedepankan penyelesaian isu strategis dan mengedepankan pemerataan kesejahteraan. Cara mengharmonisasikan dapat dilakukan dengan executive review, legislative review, dan judicial review.

---

This research discusses about harmonization of border area management regulation based on social justice principles. Problems raised are intended to describe the form of disharmony area management regulation in Indonesia and elaborate harmonization of border area management regulation based on social justice principles. Research methods used is a normative juridical by statue approach and approach. The results showed that there is disharmony between the regulation of border area management in terms regional development policy aspects and institutional aspects. The implication is that regional development policies are not focused and too many institutions that manage the border area. Harmonisation conducted by promoting the completion of the strategic issues and promote wealth distribution. How to harmonize to conducted with executive, legislative, and judicial review."

"Pembangunan merupakan usaha secara sadar untuk mernperbaiki kehidupan manusia, karena itu pembangunan berarti membentuk masa depan dengan maksud terwujudnya perubahan menuju kepada tata kehidupan aoar dapat berjalan lancar, sesuai rencana pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.Pembangunan tidak lain adalah merupakan kegiatan yar:rg terpadu dari segala kernampuan, yang ingin memanfaatkan investasi berasal dari dana, balk Anggaran Belanja c;egara (APB'), Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), maupun dari investasi pihak swasta untuk pem biayaan dari sumber lain yang saling mengisi untuk menciptakan masyarakat sejahtera adil dan merata baik spirituil maupun materil sesuai dengan cita﷓cita Pancasila.Pertumbuhan penduduk Indonesia deuasa sekarang ini, telah mencapai sebanyak 179.321.641 orang. sebesar 44,88 persen atau sebanyak 89.448.235 orang laki﷓laki, dan 55,12 persen atau sebanyak 89.873.406 orang wanita, dimana telah mengalami kenaikan pertambahan per tahun selama kurun waktu tahun 1980-1990 sebesar 1,97 persen, merupakan suatu pemikiran dalam penempatan dan perolehan lapangan pekerjaan.Tenaga kerja Indonesia yang sudah bekerja pada perusahaan sebanyak 73.908.204 orang yang ditempatkan di lapangan usaha dan pekerjaan utarna seperti: pertaniansebanyak 41.097-381 orang, industri sabanyak 6.496.655 orang, perdagangan sebanyak 10.777.381 orang, jasa sebanyak 3 .811 .268 orang.Pemerintah telah menetapkan suatu target untuk Repelita V sejumlah 11.512.000 tenaga kerja dengan klasifikasi yaitu pertanian sebanyak 4.059.000 orang, pertambangan sebanyak 7.000 orang, industri/gas/air sebanyak 21..000 orang, bangunan:616.000 orang, perdagangan 2.677~000 orang, angkutan dan komunikasi 495.000 orang, bank dan keuangan 19.000 orang, jasa 1.314-000 orang. "