Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber datanya. Implementasi ketentuan pasal 33 UUD 1945 telah mengakibatkan struktur monopoli pada sektor-sektor industri yang terkait dengan essential facility. Akan tetapi, quo vadis batasan implementasinya berpotensi terjadinya penyalahgunaan posisi monopoli berupa penutupan akses kepada pelaku usaha lain sehingga berdampak pada pasar hulu maupun pasar hilir. Dalam perspektif hukum persaingan, essential facility merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kelangsungan persaingan usaha sehingga tindakan penutupan akses atas essential facility memiliki dampak mematikan iklim persaingan. Oleh karena itu, diperlukan parameter, konsep pengaturan bahkan batasan pengecualian pemberlakuan hukum persaingan terhdap tindakan badan usaha yang memonopoli essential facility.

---

ABSTRACTThe characteristic of this research is prescriptive; using the normative juridical and law comparison research method with the secondary data that obtained through the study of literature (library research) as a source of data. Implementation of the provisions of Article 33 of Constitution of Indonesia has resulted in the monopoly structure of the sectors related to essential facility. However, obscurity of limits the implementation of a form has the potential occurrence of abuse of monopoly position such as closing access to the other business actor. In the perspective of competition law, essential facility is a resource that is essential for sustainability of the competition so that the closure of access to essential facility has a impact of lessen in the competition. Therefore, the condition required parameters, concept and the exclusion limits of competition law implementation related monopoly of essential facility."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh program penjaminan simpanan (deposit insurance) oleh LPS terhadap disiplin pasar dengan menggunakan data time series dari 120 bank umum selama kurun waktu Januari 2003 sampai dengan Desember 2013. Dengan menggunakan empat variasi yang menjadi variabel terikat berupa tingkat suku bunga deposito 1 bulan/TD, tingkat suku bunga deposito 3 bulan/TD3, tingkat suku bunga deposito rata-rata 1 dan 3 bulan/MRATE, dan Interbank Call Money, serta dengan variabel bebas berupa : (i) variabel risiko bank yang terdiri dari : NPL, LDR, BOPO, ROA, dan CAR; (ii) variabel kontrol yang terdiri dari Growth GDP dan Inflasi; dan (iii) variabel dummy, diperoleh hasil penelitian Kebijakan program penjaminan simpanan LPS yang di-proxy oleh dummy, efektif menekan tingkat bunga pada lag 4 periode. Dengan kata lain, kebijakan LPS pada saat ini membutuhkan masa tenggang waktu yang relatif lama yaitu 4 triwulan untuk dapat berpengaruh pada kedisplinan pasar.

---

This research explain about The Impact Analysis of Deposit Insurance Program by The Indonesia Deposit Insurance Corporation to Market Dicipline using the time series data from 120 banks from January 2003 to December 2013. I use Ordinary Least Squares/OLS method with four variations of dependent variables (time deposit rate 1 month, 3 months, average rate in 1 month and 3 months, and interbank call money), as well as the independent variable such as: (i) the bank's risk variables consisting of: NPL, LDR, ROA, ROA, and the CAR Ratios; (ii) the control variables consisting of GDP Growth and Inflation; and (iii) a dummy variable, the result of this research is deposit insurance program by IDIC with proxy by dummy, effectively reduces the interest rate on the lag 4 period. In other words, the policy of IDIC during the grace period requires a relatively long time, that is 4 quarters, to be able to influence the market discipline."

"ABSTRAKLaporan Magang ini bertujuan untuk menjelaskan analisis fundamental dalam bentuk model bisnis kepada PT. CDGR yang diusulkan oleh penulis. Laporan magang ini fokus pada model bisnis mengenai peluang pasar, pesaing, dan strategi-strategi untuk PT. CDGR. PT. PRNP Group menggunakan bisnis model tradisional sederhana dimana tujuan dari model ini adalah untuk meningkatkan pemahaman akademis tentang bagaimana perusahaan dapat berkembang melalui penilaian ulang, pengembangan, dan memasuki celah-celah yang ada di dalam pasar yang tersedia. Berdasarkan hasil analisis model bisnis yang dilakukan, pendekatan label putihlah yang merupakan pilihan yang paling memungkinkan.ABSTRACTThe Internship report aims to explain the fundamental analysis in a business model for PT. CDGR which is proposed by the author. The report focuses on the business model regarding market opportunities, the competitors, and strategies that PT. CDGR can imply. PT. PRNP Group uses a conventional business model where the objective of the model is to increase scholarly understanding on how the company can evolve through reassessment, development, and entering market gaps that are available. Based on the results of the business model analysis conducted, undertaking a white label approach is the most probable option."

"Skripsi ini membahas mengenai penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam. Otorita Batam merupakan pemegang wewenang monopoli air bersih di Pulau Batam berdasarkan Pasal 16 UU No. 7/2004 yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945. Dalam melaksanakan wewenang tersebut, Otorita Batam menunjuk PT Adhya Tirta Batam sebagai satu-satunya pelaksana pengelolaan air bersih di Pulau Batam dan kerja sama ini dibuat dalam perjanjian konsesi. Untuk membuktikan ketentuan yang diatur dalam UU No. 5/1999, harus ditegaskan terlebih dahulu termasuk yang dikecualikan atau tidak. Hal ini mengingat pengecualian tersebut bersifat mutlak. Pada prakteknya, PT Adhya Tirta Batam merugikan masyarakat karena mengurangi pemasangan sambungan meteran baru dan tidak melakukan investasi untuk menambah kapasitas air bersih. KPPU dalam perkara Nomor 11/KKPU-L/2008 memutuskan bahwa PT Adhya Tirta Batam terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 UU No. 5/1999. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dimana sumber data diperoleh dari data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan KPPU belum sesuai dengan UU No. 5/1999. Meskipun PT Adhya Tirta Batam melakukan praktek monopoli, KPPU tidak dapat menghukumnya berdasarkan UU No. 5/1999. Hal ini dikarenakan penguasaan pengelolaan air bersih di Pulau Batam yang dimiliki oleh PT Adhya Tirta Batam termasuk yang dikecualikan dari keberlakuan UU No. 5/1999. Oleh karena itu, KPPU hanya dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terhadap kebijakannya yang mengakibatkan praktek monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf e UU No. 5/1999.

---

This thesis discusses about the authorization of clean water management in Batam Island which belongs to Adhya Tirta Batam Corporation. Otorita Batam is the holder of clean water monopoly in the Batam Island based on Article 16 Law Number 7 Year 2004 which is more arrangement than Article 33 Constitution of Indonesia Year 1945. In implementing of this authority, Otorita Batam elects Adhya Tirta Batam Corporation as the only executive of clean water management in Batam Island and makes this cooperation in concession agreement. To proved the decision which manage in Law Number 5 year 1999, must explained first include which except or not. This is because the exclusions are absolute. In practice, Adhya Tirta Batam Corporation do damage to society because reduces the installation of new meter connection and didn’t do invest to increase the capacity of clean water. KPPU in case Number 11/KPPU-L/2008 decided that Adhya Tirta Batam Corporation is evidently legitimate and convincing break Article 17 Law Number 5 Year 1999. This research is a juridical-normative research, which the source of data obtained from secondary data that will be analyzed qualitatively. Results of this research showed KPPU’s decision isn’t appropriate with Law Number 5 Year 1999. Although Adhya Tirta Batam Corporation do monopoly practice, KPPU can’t punish them based on Law Number 5 year 1999. This condition is because of the authorization of clean water management in Batam Island belongs to Adhya Tirta Batam Corporation includes in exception Law Number 5 Year 1999. Therefore, KPPU only can give suggestions and considerations to government policy that causes monopoly practice as arranged in Article 35 letter e Law Number 5 Year 1999."

"Masuknya era globalisasi dalam bidang perdagangan merupakan titik majunya dunia persaingan dalam pasar perdagangan baik domestik maupun internasional. Dimana dalam dunia perdagangan tujuan untuk mencari keuntungan sebesarbesarnya terkadang menyebabkan munculnya tindakan anti persaingan yang salah satu diantaranya adalah tindakan monopoli. Di Indonesia tidak semua monopoli dilarang secara langsung oleh UU yang berlaku. Monopoli yang dilaksakan berdasarkan hukum adalah salah satu bentuk monopoli yang pelaksanaanya tidak dilarang. Monopoli berdasarkan hukum atau Monopoly by Law adalah pelaksanaan monopoli yang didasarkan pada pengaturan hukum tertentu. Pada umumnya monopoli berdasarkan hukum merupakan monopoli yang diberikan sebagai hak istimewa oleh negara kepada BUMN atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk untuk melaksanakan hak tersebut. Pemberian hak monopoli tersebut hanya terbatas pada produksi-produksi negara yang penting bagi hajat hidup orang banyak dan penting bagi negara. Monopoli berdasarkan hukum juga dapat berbentuk monopoli yang dilaksanakan sebagai bentuk pelaksanaan perintah dari sebuah peraturan tertentu. Pelaksanaan monopoli berdasarkan hukum seringkali disalahartikan dan dianggap sebagai celah oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab sebagai sebuah hak untuk menguasai pasar tanpa memperhatikan hakikat awal tujuan dibentuknya pengaturan ini. Penulis berpendapat bahwa monopoli berdasarkan hukum merupakan sebuah kebijakan negara yang memang murni bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia dan keberadaannya memang dibutuhkan negara. Akan tetapi pelaksanaan monopoli berdasarkan hukum tersebut harus tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tujuan awal dari dibentuknya monopoli berdasarkan hukum dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Maka dari itu pembatasan pelaksanaan monopoli berdasarkan hukum harus lebih dipertegas dan diperjelas sehingga terpisah dari pelaksanaan praktik monopoli.

---

The entry of the era of globalization in trade is an advance point in the competitive world market, both domestic and international trade. Where in the world trade, in order to seek profit maximization, sometimes results in the emergence of anti-competitive actions, in which one of them is an act of monopoly. In Indonesia not all monopolies are directly prohibited by applicable law. Monopolies that is held by a certain law is allowed by Indonesia's Competitive Law, but only applicable with some requirements. Monopoly by law is based on specific legal arragement. In general monopoly by law, the privillege of monopolization granted and provided by the state to the state agency or institutions established or designated to exercise such rights. Granting monopoly rights is confined to the productions of the State that are important to the livelihood of many and important to the State itself. Statutory monopoly or monopoly by law can also be a monopoly as the implementation of a certain laws and regulations.

Impelementation of the monopoly by law is often misunderstood and considered a gap by the unresponsible parties as a right to dominate the market regardless of the nature of the initial purpose of the establishment of this arrangement. The author argues that the monopoly by law is a state policy which is purely aimed at the welfare of the people of Indonesia and its presence is needed most. However, the implementation of monopoly by law or statutory monopoly should remain in line with laws and regulations that govern them so that the original purposes of the establishment of a monopoly by law can be felt by the people of Indonesia. Thus the limitation of the implementation of statutory monopoly should be more emphasized and clarified so that apart from implementing monopolistic practices."

"Penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai sumber datanya. Implementasi ketentuan Pasal 33 UUD 1945 telah mengakibatkan struktur monopoli pada sektor-sektor industri yang terkait dengan essential facility. Akan tetapi, quo vadis batasan implementasinya berpotensi terjadinya penyalahgunaan posisi monopoli berupa penutupan akses kepada pelaku usaha lain sehingga berdampak pada pasar hulu maupun pasar hilir. Dalam perspektif hukum persaingan, essential facility merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kelangsungan persaingan usaha sehingga tindakan penutupan akses atas essential facility memiliki dampak mematikan iklim persaingan. Oleh karena itu, diperlukan parameter, konsep pengaturan bahkan batasan pengecualian pemberlakuan hukum persaingan terhadap tindakan badan usaha yang memonopoli essential facility.

---

The characteristic of this research is prescriptive; using the normative juridical and law comparison research method with the secondary data that obtained through the study of literature (library research) as a source of data. Implementation of the provisions of Article 33 of Constitution of Indonesia has resulted in the monopoly structure of the sectors related to essential facility. However, obscurity of limits the implementation of a form has the potential occurrence of abuse of monopoly position such as closing access to the other business actor.

In the perspective of competition law, essential facility is a resource that is essential for sustainability of the competition so that the closure of access to essential facility has a impact of lessen in the competition. Therefore, the condition required parameters, concept and the exclusion limits of competition law implementation related monopoly of essential facility."