Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara yang relatif barudi Indonesia. Lembaga yang bersifat independen ini didirikan khusus untukmenangani tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan,penyidikan, dan penuntutan, KPK oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untukmelakukan intersepsi atau penyadapan dan merekam pembicaraan. Kewenangan KPKmelakukan penyadapan ini bersinggungan dengan butir-butir hak asasi manusia,khususnya hak privasi yang terkait dengan kebebasan berkomunikasi. Yang menjadipermasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tindakan penyadapan olehKPK ini dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia serta bagaimana regulasi terkaitdengan lawful interception di Indonesia. Penulisan tesis ini menggunakan metodepenelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Data sekunderini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan danputusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, majalah ilmiah, artikelsurat kabar, karya tulis ilmiah maupun sumber dari internet; dan juga bahan hukumtersier berupa kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. Hasil yangdiharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara jelas mengenaikedudukan hak asasi manusia dalam tindakan penyadapan dalam penanganan tindakpidana korupsi serta bisa menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang terkait tata cara intersepsi dalam rangka penegakan hukum. Sebagai hasilpenelitian dapat disimpulkan bahwa penyadapan merupakan tindakan yangmelanggar hak asasi manusia. Penyadapan terhadap seseorang, baik menggunakanalat sadap maupun penyadapan terhadap alat komunikasinya merupakan tindakanyang telah melanggar hak privasi terkait dengan kebebasan berkomunikasi. Namunhak ini dapat disimpangi oleh negara berdasarkan Undang-Undang karena hakberkomunikasi ini termasuk ke dalam kategori derogable rights. Sebagai bagian darihak asasi manusia, hak berkomunikasi ini juga diatur dalam instrumen hukuminternasional, antara lain dalam International Covenant on Civil and PoliticalRights(ICCPR). Sebagian negara di dunia telah memiliki Undang-Undang yangsecara khusus mengatur penyadapan, sementara hingga saat ini Indonesia belummemilki Undang-Undang sama. Saat ini teknis penyadapan yang dilakukan oleh KPKhanya didasarkan pada peraturan setingkat menteri yaitu Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatika Nomor 11/Per/M.Kominfo/02/2006 tentang TeknisPenyadapan Terhadap Informasi. Untuk operasionalnya, KPK mempunyai SOPpenyadapan yang mana setiap penyadapan yang dilakukan harus berdasarkan SOPini. Untuk menyempurnakan peraturan terkait lawful interception, pemerintahberencana membuatnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimanadiamanatkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 31 ayat (4), namun ditentang oleh banyak pihak. Mahkamah Konstitusi kemudianmemutus perkara uji materil terhadap pasal terkait dan menyatakan bahwa pasaltersebut bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Olehkarena itu, aturan tata cara lawful interception ini hendaknya dibuat dalam bentukUndang-Undang bukan Peraturan Pemerintah.

---

AbstractIndonesia. This independent institution is specially established to handle corruptioncrime. In implementing its investigation and prosecution, the KPK is authorized bylaw to use interception and/or wiretapping. The authority of KPK to conduct thisinterception is contradict to the elements of human rights especially privacy rightwhich related to freedom of communication. A subject of discussion in this researchis how interception conducted by KPK viewed from human rights perspective andhow the related regulation with interception in Indonesia. This thesis writing usinglibrarian research method with secondary data as the resource. This secondary dataconsist of primary law material consist of regulations and court verdict; secondarylaw material consist of books, scientific magazine, news paper article, scientific paperand internet resources as well; also tertiary law material consist of grand dictionary ofBahasa Indonesia and legal dictionary. The expected result of this research is toobtain a clear position about human rights perspective in the implementation ofinterception in handling corruption crime and to provide suggestion in the drafting oflaw related to interception method as well in the frame of legal enforcement. In short,the research can be concluded that principally an interception is contradict withhuman rights. An interception to a person whether using interception device orinterception toward his communication device is contradict to the privacy rightswhich related to freedom of communication. However, this privacy right may beoverrided by state based on the law because the right of communication in consideredas derogable rights. As a part of human rights, the freedom of communication is alsogoverned by international law instrument among others International Covenant onCivil and Political Rights. Some of the states in the world has owned the laws whichgovern specifically about interception, while Indonesia, has not yet govern thespecific law on interception. At this moment, the technical method of interceptionconducted by KPK is only based on the regulation in the ministerial level namelyMinistry of Communication and Information Decree Number11/Per/M.Kominfo/02/2006 concerning Technical Interception Toward Information.For the operational purpose, KPK has their own standard operational procedure(SOP) where all interception should be conducted based on this SOP. To theperfection of regulation related to lawful interception, the government has planned toenact a government regulation as mandated by law on Information and ElectronicTransaction Article 31 paragraph (4), but this plan has been argued by many parties.The Constitution Court has decided the judicial review on the related article andstated that the said Article is contradict to the UUD and has no legal force. Therefore, the provision on the lawful interception is suggested to be made in the form of law(undang-undang) not in the form of government regulation."

"Penanganan kasus tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi di Indonesia terdapat dualisme yurisdiksi, artinya adalah bahwa dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi ada dua lembaga pengadilan yang berwenang untuk menanganinya, yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tipikor. PUTUSAN MK No 012-016- 019/PUU-IV/2006 telah membuahkan kontroversi. Masyarakat ahli hukum mempertanyakan isi putusan tersebut, khususnya tentang rentang waktu tiga tahun untuk pembentukan suatu undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) karena dinilai melanggar asas kepastian hukum. Di sisi lain, dipersoalkan keperluan pembentukan Pengadilan Tipikor dalam lingkungan Peradilan Umum, di samping Pengadilan Negeri yang sudah ada yang juga berwenang memeriksa dan memutus perkara korupsi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya menyatakan bahwa pembentukan Pengadilan Tipikor yang didasarkan atas Pasal 53 Undang-Undang KPK itu tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi, seharusnya pembentukan Pengadilan Tipikor itu berdasarkan pada Undang-Undang Pengadilan Khusus Tipikor. Pemberlakuan Pasal 53 Undang-Undang KPK itu melahirkan dualisme sistem peradilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama, tapi dengan hukum acara yang berbeda. Ini menunjukkan standar ganda dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menimbulkan ketidakpastian hukum.Mahkamah Konstitusi menyadari bahwa apabila Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, maka akan mengakibatkan pemeriksaan korupsi oleh KPK dan Pengadilan Tipikor yang sedang berjalan menjadi terganggu atau terhambat karena kehilangan dasar hukum. Oleh karena itu Mahkamah harus mempertimbangkan perlunya menyediakan waktu bagi proses peralihan yang mulus untuk terbentuknya aturan yang baru. Mahkamah Konstitusi memberikan waktu tiga tahun kepada pembuat undang-undang (lembaga legislatif) untuk segera menyelaraskan Undang-Undang KPK dengan UUD 1945 dan membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi sehingga dualisme sistem peradilan tindak pidana korupsi dapat dihilangkan."

"Pengembangan koleksi perlu dilakukan setiap perpustakaan untuk dapat menyediakan kebutuhan informasi yang tepat guna bagi pengguna yang dilayani perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kegiatan pengembangan koleksi di Perpustakaan KPK. Sebagai sarana yang menunjang misi lembaga induk yakni KPK, Perpustakaan KPK bertanggung jawab untuk menyediakan bahan bacaan yang dapat menumbuhkan sikap antikorupsi pada masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara yang dilakukan pada pertenghan Maret 2023 sampai akhir April 2023. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah praktik pengembangan koleksi di Perpustakaan KPK dilakukan dengan mengacu pada hasil rapat dari kepala bagian pelayanan informasi dan kebijakan publik (PIKP) dengan tim literasi. Alat seleksi yang digunakan dalam pemilihan bahan pustaka adalah katalog online Perpustakaan KPK. Keputusan untuk melakukan seleksi bahan pustaka dilakukan oleh pustakawan dari tim literasi. Pengadaan bahan pustaka dilakukan dengan cara pembelian dan hibah, kegiatan pembelian koleksi dilakukan secara keseluruhan oleh unit pengadaan layanan KPK. Untuk koleksi hibah sebelum masuk perpustakaaan dilakukan penjaringan di unit gratifikasi. Pengembangan koleksi di Perpustakaan KPK dilakukan berdasarkan pengetahuan pustakawan mengenai kegiatan pengembangan koleksi perpustakaan. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan koleksi di Perpustakaan KPK telah dilakukan meski dalam praktiknya tidak mengacu pada kebijakan pengembangan koleksi. Saran yang diperlu untuk dilakukan Perpustakaan KPK adalah dengan membuat kebijakan pengembangan koleksi secara tertulis agar dapat dijadikan acuan atau pedoman pustakawan dalam melaksanakan praktik pengembangan koleksi perpustakaan.

---

Collection development is carried out by each library to be able provide appropriate information for users served by the library. This study describes collection development activities at the KPK Library. As a means to support the mission of the main institution, the KPK Library is responsible for providing reading materials that can foster an anti-corruption attitude in society. This research is qualitative. Data collection for this study was carried out using interviews conducted from mid-March 2023 to the end of April 2023. The findings obtained in this study were that practice of developing collection at the KPK Library was carried out with reference to the result of meeting of heads of information services and public policies (PIKP) with the literacy team. The selection tool used in selecting library materials is the online catalogue of the KPK Library. The librarian decides in selecting library material. The procurement of library materials is carried out by means of purchases and grants, and collection purchasing activities are carried out in its entirety by the KPK services procurement unit. For the collection of grants before entering the library, screening is carried out in the gratification unit. Collection development at the KPK Library is carried out based on librarian knowledge regarding library collection development activities. The conclusion in this study indicate that collection development at the KPK Library have been carried out even though in practice they do not refer to collection development policies. The suggestion that the KPK Library needs to make a collection development policy so that it can be used as a reference or guide for librarians in carrying out library collection development practices."

"Skripsi ini membahas mengenai Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan yang tumpang tindih dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar, dimana Satgas Saber Pungli memiliki wewenang untuk melakukan operasi tangkap tangan dalam upaya pemberantasan pungutan liar, sedangkan KPK juga mempunyai wewenang operasi tangkap tangan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk mempermudah pemahaman, skripsi ini mengambil contoh kasus operasi tangkap tangan KPK kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husen pada tahun 2018. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur mengenai kewenangan Satgas Saber Pungli dan KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dengan modus pungutan liar. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengapa terjadi tumpang tindih terhadap pemberantasan pungutan liar antara Satgas Saber Pungli dan KPK, kemudian bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang tumpang tindih tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Satgas Saber Pungli dan KPK dalam hal pemberantasan pungutan liar. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa Satgas Saber Pungli dan KPK perlu mengatur secara jelas mengenai kewenangan yang tumpang tindih dalam penanganan kasus korupsi pungutan liar dan kedua pihak perlu untuk menentukan bentuk pengaturan yang tepat untuk mengatur kewenangan yang tumpang tindih tersebut.

---

This thesis discusses the Task Force to Clean Up Illegal Levies (Satgas Saber Pungli) and the Corruption Eradication Commission (KPK) which have overlapping authority in terms of eradicating criminal acts of corruption with an illegal levy mode, where the Saber Pungli Task Force has the authority to conduct hand arrest operations. in the effort to eradicate illegal levies, while the KPK also has the authority to catch hand in the effort to prosecute corruption. To make it easier to understand, this thesis takes the example of the case of the arrest of the head of the Sukamiskin Penitentiary (Kalapas), Wahid Husen in 2018. This thesis is a normative legal research that focuses on positive law that regulates the authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in eradicating criminal acts. corruption by way of extortion. The main problem in this thesis is why there is an overlapping authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in eradicating corruption by using illegal fees, then how is the implementation and regulation of these overlapping powers. The purpose of this study was to determine the authority of the Saber Pungli Task Force and the KPK in terms of eradicating illegal fees. The research result of this thesis is that the Saber Pungli Task Force and the Corruption Eradication Commission need to clearly regulate the overlapping authority in handling illegal extortion corruption cases and the two parties need to determine the appropriate form of regulation to regulate this overlapping authority."