Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan dan mempertahankan ketahanan pangan. Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk menjamin ketersediaan pangan, bahkan mendirikan badan ketahanan pangan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten. Beberapa kalangan mengkritik kebijakan pangan selama ini bersifat temporer dan justeru melemahkan kedaulatan pangan yang dinilai bersifat strategis. Ketahanan pangan merupakan peluang bagi pihak asing dan kedaulatan pangan merupakan ancaman bagi pihak asing. Kedaulatan pangan merupakan ancaman, karena apabila kemandirian pertanian Indonesia menjadi kuat, pihak asing tidak dapat memasarkan produknya…."

"Guna melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, diperlukan suatu kondisi pertahanan dan keamanan (Hankam) yang kuat di segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara kepulauan dan negara maritim. Mempertahankan kedaulatan Negara Bangsa Indonesia dengan dua pendekatan yaitu pendekatan militer dan pendekatan non-militer. Pendekatan militer adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan melibatkan kekuatan militer secara langsung, dilain sisi pendekatan non militer seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, lingkungan hidup, imigrasi, perkembangan iptek, sosial dan budaya dari berbagai aspek non militer yang strategis adalah bagaimana terjaminnya ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. Dengan terjaminnya ketersediaan pangan maka keamanan dan ketahanan dapat terwujud."

"ABSTRAKTeknologi yang diterapkan di Indonesia dalam pembangunan, khususnya berkaitan upaya pertanian, seyogianya perlu ditinjau kembali, karena kurang memberikan hasil yang diharapkan. Penurunan kualitas, bahkan degradasi lingkungan sebagai dampaknya berlangsung semakin intensif dan ekstensif. Upaya penanggulangan seringkali memunculkan dampak lingkungan dan masalah baru. Yang diterapkan di waktu ini kebanyakan adalah teknologi mencontoh yang dikembangkan di bagian bumi bertipologi lingkungan berbeda dari Nusantara Indonesia yang teramat khas di muka bumi ini. Selayaknya mestilah didasarkan atas pertimbangan kesesuaian pada tipologi lingkungan/ekosistem Nusantara Indonesia. Kearifan masyarakat tradisional "primitif" berdasarkan pengalaman ratusan bahkan ribuan tahun patut dipertimbangkan oleh masyarakat "modern" guna dijadikan dasar pengembangan teknologi, tentunya dengan kemasan modern. Indonesia yang berupa nusantara dengan ribuan pulau besar kecil, terletak di daerah tropika katulistiwa, di antara dua benua dan di dua samudera serta di pusat kegiatan geologik aktif, vulkanik maupun tektonik, terhampar di empat daerah biogeografi, atau lebih detailnya 72 daerah bio-eko-geografi sebenarnya adalah daerah yang memiliki segalanya, baik sumberdaya alam maupun kondisi lingkungan guna menopang kehidupan yang keunggulan mutlak (absolute advantage), bukan sekedar keunggulan kompetitif atau relatif (competitive relative advantage). Tumbuhan semusim (annual) andalan untuk produksi pangan dan pakan yang memiliki tipe fotosintesis C-4, pada dasarnya kurang menguntungkan dibudidayakan secara monokultur di Nusantara katulistiwa yang bioma alaminya berupa hutan hujan katulistiwa karena melawan alam dan mengabaikan kaidah ekologik sebagaimana juga dianut kearifan masyarakat tradisional. Seharusnya dikembangkan teknologi budidaya tanaman dengan ekosistem hutan hujan katulistiwa guna menghasilkan pangan, pakan dan energi. Juga melalui riset yang komprehensif harus dikembangkan teknologi yang diseuaikan dengan selera dan perilaku masyarakat, karena perilaku makan, pola hidup dan kebiasaan tidak mudah untuk segera diubah. Teknologi harus menyesuaikan agar produk segera diterima masyarakat luas Indonesia yang beranekaragam."

"Pemikiran tentang kedaulatan pangan untuk kedaulatan negara menjadi sutau tema yang sangat penting dan fundamental bagi kita semua dalam menghadapi situasi bangsa dan dunia saat ini maupun di masa mendatang..."

"Politik pangan Indonesia tertuang dalam UU No.7 tahun 1996 tentang pangan. Pencapaian politik pangan diukur lewat konsep ketahanan pangan. Konsep ini diadopsi ternyata tidak mampu mengatasi masalah kelaparan. Konsep ketahanan pangan yang tidak mempersoalkan siapa yang memproduksi, dari mana produksi pangan, dan bagaimana pangan diproduksi kemudian jadi "kuda troya" kapitalisasi sisitem pembangunan pangan dunia yang didesain oleh negara-negara utara.Hasilnya, sistem pertanian negara-negara selatan hancur.Kondisi ini melahirkan konsep tandingan: kedaulatan pangan. Berbeda dengan ketahanan pangan yang teknis, kedaulatan pangan adalah konsep politik. Ada perbedaan mendasar antara ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan: model produksi pertanian industri VS agroekologis dan multikultur; pasar bebas VS proteksionis dan lokal; memakai instrumen WTO vs International Planning committee for food sovereignty; memuja paten vs anti paten dan komunal; dan wacana economic rationalism vs green rationalism. Jadi, diverfikasi pangan hanya bagian kecil untuk menggapai kedaulatan pangan. Diversifikasi pangan dirintis sejak 1960-an, tetapi hasilnya belum memuaskan. Hal pola konsumsi dan produksi/ketersediaan pangan tidak seimbang, inefisiensi sisitem distribusi dan liberalisasi pasar pangan. Dibandingkan negara-negara Asia, Indonesia memiliki daya dukung lahan cukup baik. Untuk memperkuat diversifikasi pangan harus dipastikan SD ada di bawah kontrol petani/komunitas untuk memproduksi aneka pangan sesuai kondisi lokal, mendahulukan pangan yang bisa diproduksi sendiri daripada impor, mengolah pangan lokal menjadi tepung, mengubah kebijakan diversifikasi pangan yang tidak konsisten, merancang ulang pasar pangan, dan menjaga konsisitensi kebijakan."

"Ketahanan pangan seringkali dipadankan dengan swasembada pangan , bahkan lebih disederhanakan menjadi swasembada beras dalam arti bahwa produksi pangan/beras di dalam negeri mampu mencukupi seluruh kebutuhan dalam negeri....."

"ABSTRAKButir berkaitan pangan dan lingkungan Agenda SDGs 2030 dibahas dengan wawasan lingkungan Indonesia. Dikemukakan dampak budidaya produksi pangan yang akan menimbulkan masalah bagi tercapainya Agenda 2030 di Indonesia akibat penerapan teknologi yang tidak berwawasan lingkungan/ekosistem Nusantara yang unik di muka bumi ini. Beberapa diantara sejumlah agenda SDGs 2030 terutama yang berkaitan erat dengan lingkungan tidak akan tercapai di Indonesia, jika wawasan lingkungan Nusantara Katulistiwa Indonesia tidak dijadikan dasar teknologi budidaya karena akan berdampak yang tidak mudah diatasi dan akan berbeaya tinggi. Teknologi yang digunakan dalam bidang ini kebanyakan dibangun di negeri berbeda tipologi ekosistem dan lingkungan yang dianggap telah berhasil baik melaksanakannya. Namun teknologi itu tidak begitu saja dapat diterapkan di ekosistem dan lingkungan yang berbeda, apalagi yang unik seperti ekosistem di Nusantara tropika katulistiwa Indonesia. Banyak produk dapat dikembangkan di Nusantara Indonesia yang memiliki keunggulan ekologis absolut"

"Berita tentang masih perlunya impor beras,adanya konsep raskin operasi pasar,dijumpainya anak-anak kurang gizi dan kejadian keracunan makanan pada sekelompok orang setelah mendapat pembagian makanan atau hidangan di berbagai daerah di tanah air merupakan bukti adanya hal yang kurang beres dalam masalah pangan

---

"