Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan bertujuan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Berbagai pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan, salah satunya perusahaan. Secara moral dan etika, suatu perusahaan harus berjalan dengan menjunjung tinggi nilai tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR). Artinya, bahwa untuk mencapai tujuan perusahaan secara maksimal, perusahaan tidak boleh merugikan masyarakat dan lingkungan. Kegiatan yang dilakukan perusahaan harus selaras dan seimbang dengan pembangunan social dan pembangunan lingkungan hidup."

"Tesis ini membahas upaya Pemerintah dalam menyediakan perumahan dan pemukiman pada warganya adalah dengan memaksimalkan lahan terbatas dengan mengembangkan konsep pembangunan perumahan dalam suatu gedung bertingkat baik horizontal maupun vertikal atau kita kenal dengan sebutan rumah susun. Dalam mewujudkan penyediaan perumahan tersebut Pemerintah memanfaatkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf dengan membuat suatu ketentuan rumah susun selain dapat dibangun di atas tanah hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai tertentu, rumah susun juga dapat dibangun dengan mendayagunakan tanah wakaf Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang 20 Tahun 2011 tentang rumah susun (UU 20 Tahun 2011). Dari segi pengaturannya suatu peraturan perundang-undangan haruslah harmonis baik secara horizontal dan vertikal, dengan demikian perlu diadakan suatu penelitian mengenai pemanfaatan tanah wakaf untuk pembangunan rumah susun umum berdasarkan UU 20 Tahun 2011 dengan ketentuan Undang-Undang 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU 41 Tahun 2004). Berdasarkan hukum Islam maupun ketentuan UU 41 Tahun 2004 tidak ada larangan untuk pemanfaatan tanah wakaf dengan cara sewa, namun demikian masih perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan Rumah Susun (SKBG Sarusun). Pengaturan lebih lanjut mengenai SKBG Sarusun diutamakan mengatur mengenai kewajiban pemegang SKBG Sarusun dan Nadzhir pada saat masa sewa tanah berakhir.

---

This thesis covers the government?s attempt in providing housing and settlement to it?s citizens in current space shortage through the development of horizontal and/or vertical residential flats. In doing so, government extends the potential benefit of waqf property trough passes an Act No. 20, 2011 residential condominium can only be built on a land with freehold, building rights title, rights to use title, and waqf property. To support its implementations, an act need to be aligned both horizontally and vertically to the existing legal systems. Thus, it is pivotal to research the implementation of residential public condomindium in waqf property based on Act no. 20, 2011 againts the Act No. 41, 2004 about waqf. Both the Islamic laws compilation and Act No. 41, 2004 support the use of waqf for rental property. Yet further investigation is still needed to analyze the specific case for the Joint Certificate for Residential Condominium (SKBG Sarusun). Further regulation SKBG Sarusun is prioritized in this research to analyse the obligation of both SKBG Sarusun holder and Nadzhir at the end of rental period."

"Corporate social responsibility (CSR) is a commitment of company or business to contribute in the sustainability economic development program with a focus on the equbilium of awreness to the aspect of economy ,social and environment...."

"ABSTRAKKualitas lingkungan hidup di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Penurunan kualitas lingkungan hidup di Indonesia karena kegiatan manunia tidak dapat dihindarkan. Namu keadaan ini semakin diperparah dengan rendahnya penegakkan hukum lingkungan. Hingga saat ini, efektifitas penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi masih diragukan. Walaupun berhasil memenangkan sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi, masyarakat menikmati ganti rugi dan rehabilitasi lingkungan karena pelaku usaha seringkah mangkir dari pelaksanaan kesepakatan. Selain, minimnya pengawasan terhadap implementasi kesepakatan, pelaku usaha tidak melaksanakan kesepakatan karena ketidakmampuan secara finansial untuk memperbaiki keadaan seperti sebelum terjadinya pencemaran. Ekspektasi kerugian lebih besar daripada aset yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sehingga korban tidak bisa mendapatkan ganti rugi secara penuh atas kerugian yang dialaminya dan biaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan dibebankan kepada masyarakat.Keadaan ini dapat diatasi dengan memberlakukan asuransi wajib oleh pemerintah. Apabila pelaku usaha dibebankan kewajiban untuk memiliki asuransi, serta dihadapkan pada kemungkinan untuk bertanggung jawab atas kerugiaan akibat aktivitasnya, maka perusahaan asuransi akan memiliki insentif untuk mengawasi perilaku pelaku usaha. Berangkat dari uraian diatas, wacana asuransi lingkungan sebagai asuransi wajib menjadi relevan untuk dikaji, terutama mengenai urgensi dan konsep idealnya mengingat permasalahan lingkungan sudah sangat mengkhawatirkan sehingga perlu ditangani dengan khusus dan serius"

"Permodelan spasial merupakan bagian dari Ilmu Geografi sejalan dengan perkembangan teknologi, dimana salah satu ciri Ilmu Geografi adalah perspektif ruang (spasial). Geografi adalah studi ilmiah tentang fitur fisik bumi dan bagaimana manusia memengaruhi dan dipengaruhi oleh fitur-fitur ini. Preston E. James (1967) mengatakan bahwa Geografi adalah bidang ilmu pengetahuan, yang diawali dari pengamatan permukaan bumi, dan berkembang menjadi penelitian proses yang spesifik. "