Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 207020 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fransisca Ristria Jaya
"ABSTRAK
Globalisasi yang tidak hanya menimbulkan dampak positif bagi kehidupan
manusia, namun juga dapat memberikan sisi negatif. Semakin kabuniya batasbatas
negara menjadi salah satu penyebab teqadinya penyelundupan migran
sebagai bagian dari kejahatan transnasional. Oleh karena isu-isu penyelundupan
migran di Indonesia yang beredar tak kunjung reda, maka muncul suatu dugaan
bahvva ada jaringan penyelundup migran yang memainkan suatu bisnis dalam lalu
lintas migrasi transnasional. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk
melihat peran jaringan penyelundup migran di Indonesia dalam melakukan
kegiatan bisnis migrasinya yang juga melibatkan agen lokal dalam operasinya.
Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan konsep kejahatan transnasional
dan didukung dengan teori bisnis migrasi, untuk melihat bentuk kegiatan bisnis
misrasi yang dilakukan oleh jaringan penyelundup migran di Indonesia.

ABSTRACT
Globalization does not only bring a positive impact on human life, but also can
cause a negative side. The blurring of the state boundaries become (s) one of the
causes of migrant smuggling as part of transnational crime. Therefore, because of
migrant smuggling issues in Indonesia never stop, it appears a suspicion that there
is a network of migrant smugglers who plays a traffic business in tenus of
transnational migration. Under these conditions, this thesis focuses to see the role
of the network of migrant smugglers in Indonesia in conducting business activities
which also involve the migration of local agents in the operation. Therefore this
study uses the concept of transnational crime and supported by the business theory
of migration, to see the form of the business activities conducted by the network
migration of migrant smugglers in Indonesia."
2015
T48886
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"This new major work shines a spotlight on key criminological themes in the study of transnationalism and globalization, and, through a selection of the established literature on the subject along with more contemporary writing, explores how globalization is defined, researched and debated within criminology"
Singapore: Sage Published, 2013
364 GLO
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Laetitia Belva Avishya
"ABSTRAK
Salah satu barang yang dilarang untuk diekspor dari Indonesia dalam perdagangan internasional adalah benih lobster. Hal ini dilakukan untuk menjaga jumlah lobster yang ada di laut Indonesia serta menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri lobster dewasa. Adanya larangan ini membuat terjadinya penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Di balik kasus-kasus penyelundupan benih lobster yang terjadi ditemukan adanya jaringan perdagangan ilegal benih lobster. Dalam tulisan ini kasus perdagangan ilegal benih lobster dianalisis menggunakan 10 kategori modus operandi oleh L. W. Artcherly, yaitu classword, entry, means, object, time, style, tale, pal, transport, dan trademark, untuk menggambarkan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, kategori pals juga dapat menjelaskan pelaku-pelaku yang terlibat serta karakteristik dan perannya dalam perdagangan ilegal benih lobster. Sehingga dapat digambarkan keterlibatan jaringan transnational organized crime dalam perdagangan ilegal ini.
ABSTRACT
One item that is prohibited from being exported from Indonesia in international trade is baby lobster. It is done to maintain the number of lobsters that exist in the Indonesian sea and ensure the raw material needs for the adult lobster industry. This prohibition makes the smuggling of baby lobster exists. Behind the cases of baby lobster smuggling is found the networks of baby lobster trafficking. In this paper the cases of baby lobster trafficking are analyzed using 10 categories of modus operandi by L. W. Artcherly, which are classword, entry, means, object, time, style, tale, pal, transport, and trademark, to describe the modus operandi of the perpetrator. In addition, the category pals can also explain the actors involvement, their characteristics and roles in the baby lobster trafficking. So that it can be described the involvement of the transnational organized crime network in this illegal trade."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Haryudiawan
"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang analisis penanganan tindak pidana siber khususnya skimming sebagai kejahatan lintas negara yang dilakukan seorang warga negara asing (WNA) di Jakarta beserta kendala yang dihadapi oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) pada Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara informan primer, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming sebagai kejahatan siber transnasional melalui unauthorized access to computer system and service di wilayah hukumnya mengimplementasikan penegakan hukum melalui sarana penal (represif) berdasarkan ketentuan pidana dalam KUHP dan UU ITE, serta UU Pencucian Uang. Kedua, kendala yang ditemukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam menangani kasus skimming oleh WNA adalah perolehan alat bukti berupa keterangan saksi korban skimming yang seluruhnya berada di yurisdiksi asing, keterbatasan jangka waktu penahanan yang diberikan oleh KUHAP dalam tingkat penyidikan, dan kewenangan Pejabat Imigrasi untuk mendeportasi WNA yang diduga melanggar ketentuan undang-undang keimigrasian, sebagai bentuk penegakan hukum aktual aktual (actual enforcement concept). Ketiga, Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus skimming yang bersifat transnasional dapat meminta bantuan dari aparat penegak hukum negara lain untuk memperoleh alat bukti dari negara asing, baik secara informal dengan melakukan kerjasama lembaga (police to police cooperation), maupun melalui mekanisme formal yaitu penyampaian permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana atau mutual legal assistance/MLA. Pemberantasan kejahatan skimming sebagai salah bentuk kejahatan siber yang memiliki dimensi lintas negara tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh negara melalui suatu mekanisme kerjasama antar negara.

The thesis examines the handling of cybercrimes, especially skimming as a transnational crime committed by a foreign citizen in Jakarta. It also examines the obstacles faced by investigators of General Crime Directorate of Jakarta Metropolitan Police Region. The research employs the descriptive-qualitative method. Primary and secondary data are collected using interviews, observations and document reviews. The results of the study reveal that: (1) the Directorate handles the skimming, committed by unauthorized accesses to computer systems and services in its jurisdiction, by enforcing criminal provisions stated in Indonesian Criminal Code, Law No. 8 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, and Law No. 10 of 2010 concerning Money Laundering; (2) the Directorate faces several obstacles, such as how to get the statements of all victims residing in foreign jurisdictions, the limited period of detention provided by the Criminal Procedure Code at the investigation level, and the authority of the Immigration Office to deport foreigners suspected of violating Immigration Law as an actual enforcement concept; and (3) the Directorate, in handling an international skimming, can request assistance from law enforcement apparatus from other countries in order to obtain evidence from foreign countries, either informally by conducting an institutional cooperation (police to police cooperation), or formally using the mechanism of Mutual Legal Assistance (MLA). The eradication efforts of skimming as a form of a cybercrime that has a cross-border dimension cannot be carried out by one country alone. They, indeed, require the involvement and collaboration of all countries through a mechanism of international cooperation among the countries."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Sirojudin
"ABSTRAK
Gerakan Salafi adalah satu gerakan transnasional yang penting untuk diamati dalam dekade belakangan ini. Tidak hanya pola ekspansinya yang global, namun juga
terkait dengan jaringannya. Salah satu pusat gerakan yang memberikan support
penyebaran ideologi Salafi ke Indonesia adalah Yaman. Dalam catatan sejarah, Salafi
Yaman merupakan gerakan Islam kontemporer yang dimulai dari tokoh besar, yaitu
Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. Pada tahun 1979, dia mendirikan Darul Hadits Dammaj
yakni lembaga pendidikan yang terletak di Provinsi Sa'dah, Yaman. Semenjak tahun
1990 Darul Hadits Dammaj terus didatangi oleh pelajar dari Indonesia di samping
banyak dijadikan tempat belajar bagi pencari ilmu agama yang berasal dari berbagi
negara belahan dunia.
Tesis ini menganalisis dua aspek, yakni: pertama, mengapa Salafi Jihadi Darul
Hadits Yaman menjadi gerakan transnasional? Kedua, bagaimana diaspora aktor
dalam melakukan ekspansi gerakan Salafi Jihadi di Indonesia? Adapun tujuan dari
riset tesis ini ialah untuk mengkaji perkembangan gerakan Salafi Jihadi Darul Hadits
Yaman dengan menitikberatkan pada aktor, jaringan, dan strateginya. Aktor
merupakan poin penting untuk dirunut guna mendapat gambaran tokoh yang paling
berperan dalam diaspora gerakan Salafi Jihadi di Indonesia. Selain itu, jaringan dan
strategi dari kelompok Salafi Jihadi alumni Darul Hadits menjadi poin penting yang
akan direkontruksi sehingga memunculkan temuan akademik yang signifikan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan teori social movement Sydney Tarrow yang
berkaitan erat dengan tiga elemen penting, yaitu struktur kesempatan politik (SKP),
Framing Process, dan Resource Mobilization atau mobilisasi sumber daya. Pola yang
digunakan adalah melakukan pemetaan terhadap gerakan Salafi Jihadi pada klusterkluster di Indonesia.

ABSTRACT
The Salafi movement is an important transnational movement to observe in the
last decade. Not only its global expansion pattern, but its network must be taken into
account of importance. One of the centers of the movement that are most influential in
the spread of Salafi ideology into Indonesia is Yemen. Based on the historical records,
the Yemeni Salafi is a contemporary Islamic movement that started from a great figure,
namely Muqbil bin Hadi al-Wadi'i. In 1979, he founded Darul Hadits Dammaj, an
educational institution located in Sa'dah Province, Yemen. Since 1990 Darul Hadits
Dammaj has continued to be visited by students from Indonesia as well as being used
as a place of study for seekers of religious knowledge from various countries around
the world.
The thesis analyzes two aspects, namely: first, why did Yemeni Salafi Jihadi
Darul Hadits become a transnational movement? Second, how do the diaspora actors
expand the Salafi Jihadi movement in Indonesia? The purpose of this research is to
study the development of the Yemeni Salafi Jihadi Darul Hadith movement
emphasizing on actors, networks and strategies. Actors are an important point to trace
in order to get a vivid description of the figures who play a role in the diaspora of the
Salafi Jihadi movement in Indonesia. In addition, the networks and strategies of the
Salafi Jihadi group of Darul Hadits alumni are important points that will be
reconstructed so that it may lead to a discovery of significant academic findings. This
study uses the Sydney Tarrow social movement theory approach which is closely
related to three important elements, namely the Political Opportunity Structure, the
Framing Process, and the Resource Mobilization. The pattern being used in this
research is to map the Salafi Jihadi movement in clusters in Indonesia."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dipo Ramdhanu Wicaksono
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP-Anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

ABSTRACT
This study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP-A Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries's fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found that the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."
2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017
364.135 AKT
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dipo Ramdhanu Wicaksono
"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap implementasi kerja sama Polri dan Korean National Police Agency (KNPA) dalam handing over Tersangka SP – anggota Muslim Cyber Army yang diketahui bersembunyi di Korea. Sebagai solusi dari lamanya proses ekstradisi, Polri menciptakan kebijakan handing over yaitu penyerahan pelaku kejahatan negara lain yang ditangkap di Indonesia melalui kerja sama Police to Police dengan berasaskan resiprositas (timbal balik). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif studi kasus dengan investigasi secara mendalam terhadap dokumen dan wawancara pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan handing over khususnya praktek kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Penelitian ini menemukan bahwa kerja sama Polri dan KNPA dalam kebijakan handing over SP gagal, dimana pada akhirnya SP dipulangkan ke Indonesia melalui deportasi atas kerja sama Imigrasi Korea dan Imigrasi Indonesia. Teori Kerja Sama Kepolisian Internasional digunakan untuk menggambarkan bentuk kerja sama Polri dan KNPA yang selama ini telah terjalin, sedangkan Teori Implementasi dan Teori Resiprositas digunakan dalam mengungkap kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, disposisi pengangkatan birokrasi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan kerja sama Polri dan KNPA dalam kasus SP berjalan secara optimal. Hambatan yang terlihat pada kasus SP memberikan gambaran upaya perbaikan internal dan eksternal yang perlu dilakukan Polri khususnya Divhubinter Polri untuk meningkatkan terwujudnya prinsip resiprositas dalam kebijakan handing over di masa yang akan datang.

This study aims to reveal the implementation of cooperation between the INP and the Korean National Police Agency (KNPA) in the handing over of perpetrator named SP – a Muslim Cyber Army member known to be hiding in Korea. As a solution towards the length of the extradition process, the Indonesian National Police (INP) created a handing over policy which is surrendering other countries’s fugitives who has been arrested in Indonesia through Police to Police Cooperation on the basis of reciprocity. This study uses qualitative case study research with in-depth investigation of documents and interviews of parties who involved in the handing over policy and especially the practice of the cooperation between the INP and KNPA upon SP. This study found the cooperation between the INP and KNPA regarding the handing over policy upon SP was failed. SP was eventually sent back to Indonesia through deportation process which facilitated by Korean Immigration and Indonesian Immigration cooperation instead of handing over policy. The Theory of International Police Cooperation is used to describe the form of cooperation between the INP and KNPA, while the Theory of Implementation and Theory of Reciprocity are used in revealing the cooperation between INP and KNPA upon SP. Bad communication, limited resources (financial and human resources), the disposition of bureaucratic appointments and the fragmented bureaucratic structure became obstacles which caused the cooperation between INP and KNPA upon SP was not running optimally. However, SP case could be an important experience for INP especially International Relations Division to formulate internal and external breakthroughs to increase the realization of the principle of reciprocity in handing over policy in the future."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Relaber Yan Hartin
"ABSTRAK
Tesis ini membahas kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia dalam
penanganan kejahatan penyelundupan manusia dari tahun 2010 sampai dengan
2013. Penelitian ini berfokus pada dampak pergantian kepemimpinan di Australia
terhadap hubungan kerjasama Indonesia-Australia dalam penanganan
penyelundupan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
desain deskriptif analisis. Penelitian ini menganalisa perbedaan antara Perdana
Menteri Australia 2010-2013 dalam menginterpretasikan kepentingan nasional
dan power-nya dalam menjalin hubungan kerjasama kedua negara dalam
penanganan penyelundupan manusia. Hasil penelitian menunjukkan pergantian
pemerintahan di Australia di tahun 2013 menyebabkan hubungan kerjasama antar
kedua negara semakin memburuk.

ABSTRACT
This thesis discusses the cooperation between Indonesia and Australia in handling
people smuggling crimes from 2010 to 2013 and focuses on analyzing the impacts
of changes in leadership in Australia toward Indonesia-Australia relationship in
handling people smuggling crimes. This thesis uses qualitative method with
analysis descriptive design. It analyzes the differences among the three Prime
Ministers of Australia between 2010 and 2013 in interpreting Australia?s national
interests and power in maintaining cooperation between the two countries to stop
people smuggling crimes. The results of this study show that the change of
government in Australia in 2013 has led to a deteriorating relationship between
the two countries."
2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syifa Zainati
"ABSTRAK
Penulisan ini membahas mengenai implementasi penanggulangan penyelundupan manusia people smuggling yang dilakukan oleh NCB ndash; Interpol Indonesia, khususnya dalam kasus ekstradisi Sayeed Abbas Azad bin Sayeed Abdul Hamid ke Australia. NCB - Interpol Indonesia adalah salah satu bagian yang berada dalam struktur organisasi Divisi Hubungan Internasional Polri yang menyelenggarakan tugas kerja sama internasional dalam lingkup bilateral dan multilateral. Oleh karenanya, 4 variabel implementasi milik George Edward III digunakan untuk menganalisa bagaimana implementasi penanggulangan penyelundupan manusia oleh NCB ndash; Interpol Indonesia.

ABSTRACT
This study discusses about implementation of combating people smuggling by NCB ndash Interpol Indonesia particularly in extradition case of Sayeed Abbas Azad bin Sayeed Abdul Hamid to Australia. NCB ndash Interpol Indonesia is part of the International Relations Division of National Police, which organizes international bilateral and multilateral cooperation. Therefore, the four implementation variables of George Edward III will be used to analyze how the implementation of combating people smuggling by NCB ndash Interpol Indonesia."
2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>