Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Summary: Legal aspects of exploitation of water resources in bottled water industries in Kecamatan Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat Province and Planharjo, Klaten, Jawa Tengah Province, Indonesia; case study."

"Tesis ini membahas pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara khususnya mengenai pengenaan Pajak Air Pemukaan di PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ditinjau dari Asas Kepastian Hukum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dibuat langkahlangkah agar dalam pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Sumatera Utara dapat memenuhi Asas Kepastian Hukum.

---

The focus of this thesis is the imposition of Surface Water Tax on North Sumatra Province especially on the imposition of Surface Water Tax to PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) in legal certainty perspective. This is a descriptif qualitative study. The resilt of the study sugest that some action should be made in order to make the the imposition of Surface Water Tax on North Sumatra Province conform with the legal certainty principle."

"Penjualan produk AMDK di e-commerce melibatkan visibilitas dengan adanya promosi. Keberhasilan ini dapat terukur dengan gross merchandise value (GMV). Diperlukan analisis prediksi GMV terhadap variabel-variabel eksternal sebagai parameter kuantitatif dari promosi, yaitu lalu lintas pengunjung (traffic) dan tingkat konversi (conversion rate). Hal ini dilakukan untuk melihat apakah strategi visibilitas yang dilakukan telah berhasil untuk meningkatkan penjualan. Prediksi dilakukan dengan membandingkan ketiga model, yaitu ARIMA, ARIMAX, dan XGBoost. Hasil prediksi menunjukkan bahwa model ARIMAX memberikan performa yang lebih baik dalam melakukan prediksi. Model juga menyebutkan bahwa kedua variabel memiliki pengaruh signifikan dalam prediksi model GMV, dibuktikan.

---

Selling AMDK products in e-commerce involves visibility through promotions. This success can be measured by gross merchandise value (GMV). GMV prediction analysis is needed on external variables as quantitative parameters of the promotion, namely traffic and conversion rate. This is done to see whether the visibility strategy implemented has been successful in increasing sales. Predictions are made by comparing the three models, namely ARIMA, ARIMAX, and XGBoost. The prediction results show that the ARIMAX model provides better performance in making predictions. The model also states that the two variables have a significant influence in the GMV prediction model, as evidenced by the p-value of each variable being below 0.05 and feature importance being positive."

"Pangsa pasar Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Asia Tenggara pada tahun 2018 menunjukan bahwa Indonesia merupakan pemegang bagian terbesar dengan nilai mencapai 46,36%. Volume penjualan AMDK di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2009-2016 dengan rata-rata 12,5% setiap tahunnya. Dalam memenuhi permintaan AMDK di masyarakat Indonesia yang besar dan semakin meningkat, perusahaan FMCG perlu menerapkan sistem last mile delivery yang mana dapat mengambil 13% hingga 37% dari total biaya rantai pasokan serta menyumbang hingga 28% dari total biaya transportasi. Sistem last mile delivery yang saat ini digunakan oleh Distributor PT. X dalam penentuan rute delivery sehari-hari masih dilakukan secara manual atau belum menggunakan model optimasi. Selain itu, perusahaan juga ingin meminimalkan biaya operasional transportasi dengan memperhatikan kendala kapasitas dan jendela waktu. Pada studi kasus ini, peneliti menggunakan pendekatan Masalah Rute Kendaraan dengan Kapasitas dan Jendela Waktu (CVRPTW) dengan fungsi tujuan meminimalkan biaya transportasi yang dikombinasikan dengan algoritma heuristik sebagai model optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh perusahaan. Hasil model optimasi dapat menurunkan biaya sebesar 28% yang dipengaruhi oleh indikator hasil jarak tempuh kendaraan yang lebih pendek, waktu tempuh kendaraan yang lebih singkat, dan jumlah kendaraan yang digunakan lebih sedikit jika dibandingkan dengan kondisi saat ini yang diterapkan oleh perusahaan serta menyediakan penugasan kendaraan dan penentuan rute secara otomatis.

---

The Southeast Asian Bottled Drinking Water (AMDK) market share in 2018 shows that Indonesia is the holder of the largest share with a value reaching 46.36%. The sales volume of bottled drinking water in Indonesia has increased from 2009-2016 with an average of 12.5% annually. In meeting the large and increasing demand for bottled water in Indonesian society, FMCG companies need to implement a last mile delivery system which can take 13% to 37% of the total supply chain costs and contribute up to 28% of the total transportation costs. The last mile delivery system currently used by Distributor PT. X in determining the daily delivery route is still done manually or has not used an optimization model. In addition, the company also wants to minimize transportation operational costs by taking into account capacity constraints and time windows. In this case study, the researcher uses the Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows (CVRPTW) approach with the objective function of minimizing transportation costs combined with a heuristic algorithm as an optimization model used to solve problems experienced by the company. The results of the optimization model can reduce costs by 28% which is influenced by indicators of shorter vehicle mileage, shorter vehicle travel time, and fewer vehicles used when compared to the current conditions applied by the company as well as providing vehicle assignments and routing automatically."

"Pencemaran air pada badan air permukaan merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup yang signifikan di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi, pencemaran merupakan contoh klasik dari eksternalitas di mana pelaku ekonomi tidak memperhitungkan seluruh biaya dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatannya sehingga biaya tersebut harus ditanggung secara eksternal oleh masyarakat. Instrumen ekonomi dapat diterapkan untuk menginternalisasi eksternalitas tersebut. Instrumen ekonomi yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sistem perdagangan alokasi beban pencemar air. Penelitian ini akan menggambarkan kerangka sistem perizinan dalam kebijakan pengendalian pencemaran air di Indonesia, menjelaskan aspek-aspek penting dalam sistem perdagangan alokasi beban pencemar air menurut teori dan praktik di Amerika Serikat, serta menganalisis bagaimana sistem perdagangan alokasi beban pencemar air dapat diadopsi dalam kerangka kebijakan pengendalian pencemaran air di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perizinan pengendalian pencemaran air di Indonesia berpusat pada Persetujuan Teknis. Penetapan Persetujuan Teknis dapat didasarkan pada standar berbasis kualitas air, teknologi pengolahan air limbah, atau kombinasi antara keduanya. Selain itu, terdapat setidaknya tujuh aspek penting sistem perdagangan alokasi beban pencemar air yang perlu diperhatikan, yaitu model sistem perdagangan alokasi beban pencemar air, karakteristik beban pencemar, sumber pencemar, struktur pasar, mekanisme pembagian alokasi, rasio jual beli, serta pengawasan dan penegakan hukum. Penelitian ini juga menemukan dua potensi penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air di Indonesia, yaitu telah diaturnya sistem tersebut secara umum dalam peraturan perundang-undangan serta tersedianya instrumen pengendalian pencemaran yang dapat mendukung penerapan sistem perdagangan tersebut. Meskipun demikian, penerapan sistem masih akan menghadapi berbagai tantangan besar, yaitu sistem perizinan eksisting yang terlalu mengandalkan standar berbasis teknologi, tidak dilibatkannya sumber pencemar nirtitik dalam sistem perdagangan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pencemaran air di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa pada saat ini, sistem perdagangan alokasi beban pencemar air belum dapat diterapkan secara efektif di Indonesia.

---

Water pollution on surface water bodies has become one of the most significant environmental problems in Indonesia. In economic perspective, water pollution is a classic example of externalities. Economic instruments can be used to internalize the externalities. The economic instrument which will be the focus of this research is water quality trading. This research is going to describe the framework of the water discharge permitting policy in Indonesia, explain the important aspects of water quality trading based on theory and practice in the United States, and analyze how water quality trading can be adopted into the water pollution control policy in Indonesia. This research shows that the water discharge permitting regulation in Indonesia is centered on Techical Approval. The issuance of the Technical Approval can be based on water quality standards, water treatment technology standards, or the combination of both. Moreover, there are at least seven important aspects of water quality trading identified in this research: model of the trading system, characteristics of the water pollutants, sources of discharge, market structure, allocation method, trading ratio, as well as monitoring and law enforcement. This research also found that there are two potentials of implementing water qualiy trading in Indonesia: the system itself in general has been regulated in the Indonesian laws and regulations; and the availability of water pollution control instruments that can support the implementation of the trading system. However, the implementation of such system still face several major barriers: the water discharge permitting regulation in Indonesia still heavily relies on technology-based standards, the exclusion of non-point sources as participants in the water quality trading system, and weak monitoring and law enforcement on water pollution violations in Indonesia. It can be concluded that presently, the water quality trading system can not be implemented effectively in Indonesia."

"Pencemaran dan kerusakan sungai yang terjadi, baik di Indonesia maupun Selandia Baru telah mencapai titik krisis yang memerlukan kebijakan hukum yang inovatif. Di Selandia Baru, Sungai Whanganui melalui Undang-Undang Te Awa Tupua 2017 ditetapkan sebagai subjek hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode hukum normatif-empiris untuk menganalisis konsep pengakuan Sungai Whanganui sebagai subjek hukum di Selandia Baru dan untuk mengevaluasi penanganan pencemaran air pasca pengakuan subjek hukum pada Sungai Whanganui. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah potensi pengakuan subjek hukum pada sungai di Indonesia, baik dari segi perumusan undang-undang maupun penerapannya sebagai langkah menuju penanganan pencemaran sungai yang lebih efektif di masa depan. Sungai Whanganui diakui dalam UU Te Awa Tupua 2017 sebagai subjek hukum penuh yang menyandang hak dan kewajiban, serta memiliki wali yang terdiri dari satu orang wakil suku asli Māori dan satu orang wakil perwakilan negara bagian. Pengakuan hukum terhadap Sungai Whanganui telah menunjukkan dampak positif dalam penanganan pencemaran air. Dengan adanya pengakuan subjek hukum pada sungai di Indonesia dapat berpotensi memberikan sejumlah manfaat bagi penanganan pencemaran sungai, seperti memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat dan mendorong tanggung jawab lingkungan yang lebih besar. Akan tetapi, pengakuan ini juga menimbulkan sejumlah tantangan dalam teori hukum dan implementasinya, seperti menentukan mekanisme pengakuan subjek hukum, mengatur kewajiban dan hak yang melekat pada sungai, serta memastikan kepatuhan dan penegakan hukum yang efektif.

---

The pollution and damage to rivers, both in Indonesia and New Zealand have reached a crisis point that requires innovative legal policies. In New Zealand, the Whanganui River has been legally recognized as a legal subject subject through the Te Awa Tupua Act 2017. This research utilizes a normative-empirical legal method to analyze the concept of recognizing the Whanganui River as a legal subject in New Zealand and to evaluate the post-recognition measures taken to address water pollution in the river. Additionally, this study aims to explore the potential recognition of rivers as legal subjects in Indonesia, focusing on the formulation and implementation of laws as a step towards more effective river pollution management in the future. The Whanganui River is acknowledged under the Te Awa Tupua Act 2017 as a full legal subject with rights and responsibilities, and it is represented by a legal guardian comprising a representative from the indigenous Māori tribe and a representative from the state government. The legal recognition of the Whanganui River has demonstrated positive impacts in addressing water pollution. The recognition of rivers as legal subjects in Indonesia has the potential to provide several benefits for river pollution management, including stronger legal protection and promoting greater environmental responsibility. However, this recognition also presents various challenges in legal theory and its implementation, such as determining mechanisms for legal subject recognition, regulating the rights and obligations inherent to rivers, and ensuring effective legal compliance and law enforcement."