Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Summary: Bureaucratic reasons and various costs makes the Indonesian government's regulation on placement of Indonesian migrant workers overseas inefficient and causes migrant workers who intend to work abroad rely on illegal recruitment agencies."

"Program penanggulangan TB Paru dengan strategi Directly Observed Treatment Short-course (DOTS) di Kota Palembang secara nasional telah memberikan hasil yang baik, dimana angka konversi pada fase awal pengobatan sebesar 87%. Hal ini berarti lebih besar dari target nasional untuk angka konversi pada fase awal sebesar 80%, tetapi angka kesembuhan masih rendah (72%) dari target 85%, dengan penderita lalai berobat (defaulted) masih tinggi (12,03%). Keluhan efek samping OAT merupakan salah satu penyebab ketidakpatuhan berobat.Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan keluhan efek samping OAT dengan ketidakpatuhan berobat penderita TB Paru di Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan Tahun 1999-2000.Pada penelitian ini, sebagai variabel dependen adalah ketidakpatuhan berobat penderita Tuberkulosis Paru dan variabel independen utama keluhan efek samping OAT dan variabel independen lainnya umur responden, pekerjaan responden, pendidikan responden, jenis kelamin responden, jenis PMO, peran PMO, pendidikan PMO, dan mutu pelayanan kesehatan.Disain penelitian adalah kasus-kontrol tidak berpadanan (unmatched). Sampel adalah sebagian penderita TB Paru BTA positif berumur ≥ 15 tahun yang berobat di 36 puskesmas sejak 1 Oktober 1999 sampai 30 November 2000 dan mendapatkan pengobatan dengan strategi DOTS kategori-1 atau katagori-2. Jumlah sampel sebanyak 305 orang terdiri dari 144 kasus dan 161 kontrol.Penelitian ini menyimpulkan ada hubungan keluhan efek samping OAT dengan ketidakpatuhan berobat penderita TB Paru di Kota Palembang dimana penderita TB Paru ada keluhan efek samping OAT, 3,00 kali lebih berisiko untuk tidak patuh berobat dibandingkan dengan tidak ada keluhan efek samping OAT (OR : 3,00 dan 95% CI : 1,58-4,87).Penelitian ini menyarankan untuk meminimalkan efek samping OAT yang terjadi perlu dilakukan pemantauan yang ketat dengan pemeriksaan klinis dan laboratoris, konseling atau komunikasi yang baik dengan penderita TB Paru, menyediakan obat-obatan efek samping OAT, penelitian mengenai efek samping OAT dengan disain kohor dan instrumen yang lebih akurat serta penelitian tentang dosis obat TB Paru dihubungkan dengan berat badan penderita, apakah spesifik untuk daerah Sumatera Selatan.

---

The Relation of Anti-Tuberculosis Drug Side Effect Complain With Lung Tb Patient Taking Drug Disobedience in Palembang South Sumatera Province 1999 - 2000Lung TB Control Program by the strategy of Directly Observed Treatment Short-Course (DOTS) in Palembang nationally has given a good result, where the conversion rate at intensive phase is 87%. It means higher than national target of conversion rate which is 80%, but the cure rate still lower (72%) from the target 85%, with the defaulted patient still high (12.03%). The complaint of anti-TB drug side effect is one of the causes of the taking drug disobedience.This research's objective is to find out the relation of anti-TB drug side effect to the taking drug disobedience of lung TB patient in Palembang, South Sumatera Province in 1999 - 2000.In this research's, dependent variable is lung TB patient taking drug disobedience and independent variable is the complaint of anti-TB drug side effect, the other independent is age, occupation, education, sex of lung TB patient, type of treatment observer, role of treatment observer, education of treatment observer, and quality of health care.The research's design is unmatched case-control. The sample is a part of BTA positive of lung TB patients by the age of ≥ 15 years old which have taken a treatment in 36 Health Centers since October, 1, 1999 until November, 30, 2000, and get short course treatment by strategy of DOTS category-1 and category-2. Total sample are 305, with 144 cases and 161 controls.This research's concluded that has relation the complaint of anti-TB drug side effect with lung TB patients taking drug disobedience in Palembang, where lung TB patients who got complaint of anti-TB drug side effect is 3.00 times have risk to disobey medication than those which not have (OR : 3.00 and 95% CI : 1.58-4,87).This research's recommend to minimize the clinical side effect of anti-TB drug by strict observation with clinical examination and laboratory, counseling or establishing a good communication to lung TB patients when they take medication and control, each Health Centre should prepare medicine to counter anti-TB drug side effect, do the research of anti-TB drug side effect by design cohort and good instrument, and study of relation between body weight to anti-TB drug's dose."

"Negara Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan sesungguhnya telah memiliki komitmen untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini dapat dipahami dari UUD Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar pada paham kedaulatan rakyat, negara yang berdasar pada hukum serta sistem Konstitusi. Artinya berdasarkan ketiga pilar tersebut maka adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia adalah salah satu prinsip dari Demokrasi, Negara Hukum dan Sistem Konstitusi yang harus diwujudkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Konsekuensinya Negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kebebasan, kesetaraan dan prinsip non diskriminasi bagi semua orang yang harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mengenai hal ini telah ditentukan dalam Pasal 28 I Ayat (4) dan Ayat (5) UUD Negara RI Tahun 1945. Namun sepanjang perjalanan kehidupan ketatanegaraan Indonesia ternyata masih ada praktik-praktik penyelenggaraan negara yang tidak mencerminkan adanya jaminan terhadap kebebasan, kesetaraan dan prinsip non diskriminasi yang merupakan esensi dari perlindungan hak asasi manusia. Salah satu contoh adalah praktik diskriminasi rasial yang tetap menjadi current issue di semua rezim pemerintahan di Indonesia, bahkan di era Reformasi yang menyatakan sebagai pemerintahan yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia justru praktik diskriminasi rasial yang berujung pada konflik horisontal terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Persoalan diskriminasi rasial sangat potensial terjadi di Indonesia, mengingat jumlah penduduknya yang sangat banyak dengan berbagai suku bangsa, ras dan etnis (multi etnis) serta tingkat pendidikan yang relatif masih rendah. Sementara harus diakui bahwa sampai saat ini upaya yang dilakukan belum dapat menghentikan praktik-praktik diskriminasi rasial. Semboyan Bhineka Tunggal Ika dan berbagai peraturan perundang-undangan tidak cukup menjawab persoalan mengenai diskriminasi ras dan etnis. Studi tentang etnis Tionghoa yang dilakukan secara komprehensif diharapkan mampu untuk memetakan problematika diskriminasi ras dan etnis di Indonesia sekaligus membangun kesadaran bagaimanakah wujud perlindungan hukum yang tepat untuk menghentikan praktik diskriminasi rasial di Indonesia. Etnis Tionghoa adalah salah satu etnis yang secara terus menerus menyuarakan perlawanan terhadap praktik diskriminasi rasial yang dialami oleh etnis Tionghoa, namun di sisi yang lain dominasi ekonomi oleh etnis Tionghoa juga disebut sebagai sebab praktik diskriminasi rasial yang dilakukan oleh etnis Tionghoa terhadap etnis yang lain. Model pendekatan hukum hak asasi manusia dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk menghentikan praktik diskriminasi rasial di Indonesia. Hukum hak asasi manusia menjamin kebebasan setiap orang namun disisi yang lain juga diperlukan adanya pembatasan kebebasan dengan tujuan untuk menghormati kebebasan tersebut. Hukum hak asasi manusia memuat larangan diskriminasi atas dasar apapun termasuk larangan diskriminasi rasial, namun untuk mewujudkan prinsip kesetaraan diperlukan juga langkah-langkah khusus (tindakan affirmatif) yang ditujukan untuk kelompok masyarakat tertentu. Tindakan affirmatif adalah pembedaan yang tidak boleh dinilai sebagai perbuatan diskriminatif. Selain itu untuk sampai pada penyelesaian akar masalah diskriminasi rasial maka memaknai keadilan yang diwujudkan dalam sistem hukum yang intergratif dan tersedianya mekanisme penegakan yang komprehensif adalah sebuah keharusan dalam paham konstitusionalisme.

---

Since the beginning the Republic of Indonesia in fact, already had commitment to respect and uphold human rights. This could be understood from Constitution of Republic Indonesia 1945 which stated that Indonesia is a country based on the understanding of sovereignty, which is based on Rule of Law and Constitution system. That is based on three pillars guarantees the recognition and protection of human rights is one of the principles of Democracy, Rule of Law and Constitution System should be realized in Constitutional law system. This brought a consequence for the State, which has obligation to guarantee freedom, equality and the principle of non-discrimination for all people that should be reflected in governance. This matter has been specified in Paragraph I of Article 28 (4) and (5) the Constitution of Republic Indonesia 1945. However, throughout as long as the experiences of Indonesia, the lack of state enforcement practices that do not reflect a guarantee of liberty, equality and non-discrimination principles which is the essence of the protection of human rights. One example is the practice of racial discrimination that remains as current issue in all regimes of governance in Indonesia, even in reformation era that states as a more democratic government and respect for human rights is precisely the practice of racial discrimination that leads to horizontal conflicts occur in various areas Indonesia. The issue of potential racial discrimination occurred in Indonesia, considered the vast amount of people from different ethnic, racial and ethnic groups (multi-ethnic) and educational level is still relatively low. While it must be admitted that so far, the efforts have not been able to end the practice of racial discrimination. The motto Unity in Diversity and the various laws and regulations do not adequately addressed the question of racial and ethnic discrimination. The study of ethnic Chinese that has been done, hopefully will be able to comprehensively map the problem of racial and ethnic discrimination in Indonesia as well as build awareness on how to form the legal protection to end the practice of racial discrimination in Indonesia. Ethnic Chinese is one of the ethnic that continually active engaged in opposition to practice of racial discrimination faced by ethnic Chinese, but on the other hand by the Chinese economic dominance also mentioned as the reason for the practice of racial discrimination committed by the Chinese against other ethnic groups. Model approach to human rights law can be used as an analytical knife to stop the practice of racial discrimination in Indonesia. Human rights law guarantees freedom of every person, but on the other also required the restriction of freedom in order to respect these freedoms. Human rights law includes the prohibition of discrimination on any ground, including the prohibition of racial discrimination, but to embody the principle of equality is also required special measures (affirmative action) aimed at specific communities. Affirmative action is a distinction that should not be considered as discriminatory acts. In addition to the completion of the root of the problem of racial discrimination, therefore to make sense of justice embodied in the legal system integrative and the availability of a comprehensive enforcement mechanism is a necessity in understanding of constitutionalism."

"Tulisan ini berisi kisah tentang perjuangan awak kabin perempuan dalam mendapatkan usia pensiun yang sama dengan awak kabin laki-laki, yaitu 56 tahun. Sebelumnya usia pensiun untuk awak kabin perempuan adalah 46 tahun. Selain itu tulisan ini juga menganalisa secara kritis peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi internasional yang terkait dengan masalah usia pensiun dan masalah diskriminasi di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum berperspektif perempuan, karena penulis ingin melihat apakah peraturan yang mengatur mengenai usia pensiun maupun diskriminasi di bidang ketenagakerjaan telah mengakomodir pengalaman-pengalaman perempuan. Selain itu, juga hendak melihat bagaimana perlakuan pengusaha dan pemerintah kepada awak kabin perempuan. Dalam penelitian ini, penulis menggali pengalaman dua orang awak kabin senior yang mengalami pensiun pada usia 46 tahun. Mereka telah melakukan perjuangan panjang dan melelahkan untuk mendapatkan hak usia pensiun 56 tahun. Pada akhirnya, perjuangan ini berubah pada perubahan usia pensiun bagi awak kabin perempuan, yaitu sama dengan awak kabin laki-laki, yaitu 56 tahun. Selain pengalaman memperjuangkan usia pensiun, mereka juga memaparkan pengalaman mereka selama bekerja sebagai awak kabin. Dari situ terungkap bahwa banyak sekali tindakan diskriminatif dan kekerasan yang dialami oleh para awak kabin perempuan."

"ABSTRAKPerlakuan diskriminatif merupakan suatu pelanggaran terhadaphak asasi manusia untuk diperlakukan secara sederajat. Tindakdiskriminasi adalah suatu masalah utama di dunia ini yangtelah terjadi sejak lama, dari jaman perbudakan pada abad ke -18 sampai dengan apartheid, dan diskriminasi terhadap imigranasing di Perancis di awal abad ini. Di Indonesia, persoalandiskriminatif yang terjadi antara lain didasarkan pada jeniskelamin, latar belakang etnis, agama, ras, usia, keadaanekonomi-sosial, dan keberpihakan politik. Banyaknya provokasiprovokasidan pernyataan kebencian (incitement to hate) didepan umum yang mendorong terjadinya tindakan diskriminatifbahkan menuju timbulnya kekacauan dalam masyarakat seringkaliterlewatkan dari jerat hukum. Kita tentu masih sering melihatbanyak spanduk-spanduk yang berada di jalan umum yang isinyamemojokkan kelompok berideologi tertentu.Langkanyakasuspenebaran kebencian di muka umum terhadap golongan masyarakattertentu yang dibawa ke pengadilan, walaupun secara faktualsering terdengar dan terlihat di masyarakat menjadi suatubukti bahwa negara enggan untuk menyentuh masalah sensitifini. Diskriminasi yang lekat dengan golongan minoritas,membuat pemerintah -karena alasan politis- kerap kalimengambil sisi yang sama dengan golongan yang mayoritasdikarenakan dukungan yang lebih besar yang bisa didapatkanoleh pemerintah. Dengan latar belakang tersebut makapermasalahan yang coba diamati oleh penelitian ini adalahbagaimanakah keadaan penegakan dan perlindungan hukum terhadapdiskriminasi ras dan etnis di Indonesia saat ini.Metode pengolahan data yang digunakan adalah pengolahan datasecara kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian dalambentuk deskriptif analitis.

---

ABSTRACTDiscrimination is a human rights violation. Discrimination,since long time ago, has been a critical problem in the world.Discrimination had happened since the slavery era in 18thcentury to apartheid policy and to discrimination againstimmigrants in France on the beginning of this century. InIndonesia, discrimination usually based n religiousbackground, ethnical differences, and political sides. Manyprovocations and incitement of hate in public were untouchedby the law. Such things could leads to a discriminative acteven towards violence based on discrimination. We could stillsee several banners and flyers which shown hatred towardsparticular group or ideology. Lack of such cases being broughtto justice is creating questions whether our country hasguarantee human rights or they have reluctance towards thissensitive case based on some political reasons. The governmentcould take side with the majority on pressing the minoritysince it needs a bigger support to maintain its power. Basedon such facts, this research was done to analyze whetherIndonesia has uphold the human rights and implement it in herlegal system, enforcing it thus guaranteeing the rights of hercitizen in term of protection against discriminating act. Dataanalyses method in use for this research is qualitativemethods, thus the result of this research will be in the formof analytic-descriptive report."

"Indonesia as a member of United Nations has received the convention on abolishment of all kinds discrimination toward women. On the 24th of July 1984 Indonesia ratified that convention by enacting no. 7/1984 Law on Legalization of the convention on abolishment of all kinds of discrimination toward women. Article 2 letter (f) of the convention states that all participant nations should make an effort to form exact regulations, including forming laws to revise and abolish discriminative laws, regulation, tradition, and practices toward women. But in reality, making a change of cultural tradition that has existed for a long time shoshuld undergo strict cultural selection."

"Ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial seharusnya menjadi tanggung jawab hukum dari pemberi kerja. Hal ini disebabkan adanya kewajiban pemberi kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Permasalahan dalam tulisan tesis ini yaitu 1) Bagaimana bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; 2) Bagaimanakah tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?; dan 3) Bagaimanakah pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan?. Metode penelitian ini menggunakan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian berdasarkan sifatnya yaitu deskriptif sehingga bentuk hasil penelitian nantinya berupa deskriptif-analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Bentuk ketidakpatuhan pemberi kerja dalam penyelenggaraan program jaminan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan yaitu Perusahaan Wajib Belum Daftar (PWBD), Perusahaan Daftar Sebagian (PDS), dan Perusahaan Menunggak Iuran (PMI); 2) Tanggung jawab hukum pemberi kerja atas ketidakpatuhannya berupa pengenaan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan jenis ketidakpatuhan atau pelanggarannya; dan 3) Pengawasan dan pemeriksaan atas ketidakpatuhan pemberi kerja dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan terkendala dalam penerapan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) yang dikenai oleh pemerintah. Sebagai saran agar pemerintah baik pusat maupun daerah agar mendukung upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya dalam penegakan hukum.

---

Non-compliance in the implementation of the social security program should be the legal responsibility of the employer. This is due to the employer's obligations as regulated in Law Number 24 of 2011 concerning the Social Security Administering Body. The problems in this thesis are 1) What is the form of employer disobedience in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; 2) What is the legal responsibility of the employer for non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan?; and 3) How is the supervision and examination of employer non-compliance in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan? This research method uses a normative juridical form with a research typology based on its descriptive nature so that the form of the research results will be descriptive-analytical. The data used in this research are secondary data sourced by collecting data through document studies or library materials. From the results of the study, it can be concluded that: 1) The forms of non-compliance by employers in the implementation of the social security program by BPJS Ketenagakerjaan are Companies that are Mandatory Not yet Registered (PWBD), Companies that are Partially Registered (PDS), and Companies in Arrears of Contributions (PMI); 2) Employer's legal responsibility for non-compliance is in the form of imposition of administrative sanctions and/or criminal sanctions according to the type of non-compliance or violation; and 3) Supervision and examination of employer non-compliance carried out by BPJS Ketenagakerjaan is constrained in the application of administrative sanctions for not receiving certain public services (TMP2T) imposed by the government. As a suggestion to the government, both central and regional, to support the efforts of BPJS Ketenagakerjaan in the implementation of the employment social security program, especially in law enforcement."