Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyaknya tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji serta upah yang tinggi, merupakan suatu anugerah dan suatu kesempatan bagi sebagian orang untuk mencoba nasib peruntungan di negeri orang. Tenaga kerja Indonesia (TKI/TKW) yang berangkat ke luar negeri sebetulnya sadar akan resiko yang dihadapi, namun kelangkaan peluang kerja dan untuk mendapatkan upah yang tinggi mendorong mereka pergi ke luar negeri dan berani menanggung segala resiko. Kurangnya pengawasan pemerintah maupun instansi yang terkait dalam proses pengiriman tenaga kerja keluar negeri seolah-olah menjadi bumbu penyedap untuk melancarkan tujuan para penyalur tenaga kerja mengeruk keuntungan dari para pencari pekerja tersebut dan menjadikan mereka tersebut hanyalah objek dari suatu kejahatan yang dinamakan perdagangan manusia. Perdagangan Manusia merupakan suatu tantangan yang sangat mendasar di bidang Hak Asasi Manusia karena sangat kental dengan unsur-unsur ancaman, kekerasan dan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya.Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan pemerintah dalam menangani permasalahan TKI/TKW yang menjadi korban dari perdagangan manusia, dan memberikan informasi yang jelas tentang persyaratan menjadi TKI/TKW yang hendak bekerja di luar negeri serta usaha/tindakan pemerintah dalam pemberian sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan perdagangan manusia. Dalam tujuan penulisan tersebut, mungkin sudah tiba saatnya bagi Indonesia memikirkan perlunya semacam. Badan Usaha Milik Negara yang menangani TKI/TKW secara professional dibawah pengawasan DEPNAKERTRANS dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan para pengerah tenaga kerja di seluruh Indonesia. Tenaga kerja yang dilatih secara professional, pasti akan mendapatkan. hasil optimal."

"ABSTRAKPemerintah telah melakukan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke sejumlah negara termasuk 19 negara Timur Tengah, dengan alasan perlindungan. Namun, kebijakan tersebut belum efektif karena sampai saat ini masih terdapat banyak pelanggaran akibat lemahnya aturan moratorium dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Oleh sebab itu aturan moratorium perlu diperkuat sebagaimana diatur dalam draf RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang diajukan DPR. Dalam RUU diatur secara tegas bahwa moratorium merupakan kewenangan presiden yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Selain itu RUU juga mempertahankan fungsi BNP2TKI dalam memberikan saran dan pertimbangan terkait moratorium. Hanya saja ketentuan sanksi bagi pihak yang melanggar aturan tentang moratorium perlu diatur dan dipertegas."

"complexity of the procedures in dispatch the Indonesian overseas labor (TKI) at PT. Lentera Bunga Bangsa Sejati has contributed in increasing the cycle time besides monitoring process of the activities hasn't been done well. this research is divided into 2 phase, which are phase of business process improvement and information system design phase. in the first phase of this research, process walkthrough and time measurement was conducted as base of the improvement. at the final phase of this research, it designed the information system to support the flows of the process. the research has resulted in minimizing the number of activities from 110 activities in existing condition to 98 activities, resulted in final condition (without applying computerized information system). least activities, 75 activities, resulted in final condition (improvement by applying computerized information system). meanwhile the improvement could decrease the cycle time by 420.72 hours (27.23%) in initial improvement condition and by 442.30 hours (28.77%) in final improvement condition."

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis analisis dalam penanganan tindak pidana pengiriman TKI ilegal ke timur tengah oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang ditemukan oleh penyidik Satreskrim Polres Bandara Soetta dalam menangani kasus dugaan pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah tidak kooperatifnya para calon TKI dalam memberikan keterangan yang cukup mengenai identitas pelaku pengiriman TKI secara ilegal karena dipicu rasa takut atas ancaman para pelaku tersebut terhadap keluarga calon TKI. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap para calo yang terlibat dalam jaringan pengiriman calon TKI ke Timur Tengah secara non-prosedural. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh Satreskrim Polres Bandara Soetta untuk menangani kasus dugaan pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam rangka menemukan pelaku kejahatan TPPO adalah melalui penelusuran transaksi keuangan yang digunakan dalam pembelian tiket di Kantor Maskapai Penerbangan. Melalui penelusuran tersebut penyidik akan memperoleh identitas pelaku maupun pihakpihak lainnya yang terlibat dalam pengiriman calon TKI secara non-prosedural yang terjadi di wilayah hukum Polres Bandara Soekarno-Hatta. Dengan ditemukannya para calo maka pengiriman calon TKI secara non-prosedural (ilegal) ke kawasan Timur Tengah maupun negara di kawasan Asia Tenggara melalui Bandara Soekarno Hatta dapat ditekan jumlahnya sehingga pada akhirnya dapat diberantas seluruhnya.

---

This thesis discusses the results of research on analytical analysis in tackling the criminal act of recruiting illegal workers to the middle east by the Soekarno-Hatta Airport Police. This research is done by descriptive-qualitative method that comes from primary and secondary data with data collecting method done by in-depth interview, expert interview, observation and document review. The results show that the obstacles faced by investigators from Satreskrim of Soekarno-Hatta Airport Police in tackling cases allegedly recruiting illegal migrants to the Middle East at Soekarno-Hatta International Airport is not cooperative prospective workers in providing sufficient information about the identity of illegal migrant workers because of the triggered by the fearness of the perpetrators' threats against the families of prospective migrant workers. This is a factor inhibiting law enforcement against the brokers involved in the delivery of prospective migrant workers to the Middle East in a non-procedural manner. In addition, the results of the study also show that the efforts made by Satreskrim Soekarno-Hatta Airport Police to tackle the alleged cases of recruiting illegal workers to the Middle East at Soekarno-Hatta International Airport in order to find the perpetrators of trafficking in persons offences are through the searching of financial transactions used in the purchase of tickets at the Office Airline. Through this investigation the investigator will obtain the identity of the perpetrator as well as other parties involved in sending prospective migrant workers in a non-procedural manner occurring in the jurisdiction of the Soekarno-Hatta Airport Police. With the discovery of the brokers, the delivery of non-procedural (illegal) migrant workers to the Middle East area and countries in Southeast Asia through Soekarno Hatta Airport can be suppressed in number so that it can eventually be eradicated entirely."

"Tesis ini membahas mengenai perdagangan manusia Indonesia-Malaysia setelahdikeluarkannya Konvensi Kejahatan Transnasional yang juga memiliki protokol khusustentang perdagangan manusia. Penelitian ini menemukan apa saja yang telah dilakukanIndonesia dan Malaysia menghadapi fenomena ini dan alasan mengapa perdagangan manusiaIndonesia ke Malaysia masih tinggi.Teori yang digunakan adalah human security dan pushand pull factors. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif. Hasil daripenelitian ini mengemukakan bahwa harus adanya kemauan pemerintah (political will) agarperdagangan manusia bisa dicegah.

---

AbstractThis thesis focus on Indonesian-Malaysian Human Trafficking After TransnationalOrganized Crime Convention that also has its protocol concerning human trafficking. Thisresearch explains what Indonesia and Malaysia has done about this phenomenon and whyhuman trafficking from Indonesia to Malaysia is still high. Theories used in this research arehuman security dan push and pull factors. The research method used in this research isquantitative with descriptive design. The research concludes that their has to be a polical willfrom the goverment to prevent human trafficking"