Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTLump Sum Cost Contract is one of the type of construction contract stipulated in Law No. 29 of 2000 on the Implementation of Construction Services, but in practice this type of construction contract often encounter some problems such as problems on variation orders, caused by the overlapping rules in Indonesia and lack of traction on the rules regarding the additional work less, and in practice often different interpretations and biased the results in potential claims and disputes in the construction.

---

ABSTRACTKontrak Lump Sum merupakan salah satu jenis kontrak kerja kostruksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Namun dalam perjalanannya jenis kontrak kerja konstruksi ini sering mengalami beberapa permasalahan seperti permasalahan pekerjaan tambah kurang, yang diakibatkan oleh tumpang tindihnya aturan di Indonesia dan kurang tegasnya aturan mengenai pekerjaan tambah kurang tersebut, dan dalam prakteknya sering terjadi perbedaan interpretasi dan cenderung berat sebelah yang mengakibatkan potensi-potensi dalam terjadinya klaim dan sengketa konstruksi."

"Kontrak jasa konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan suatu proyek konstruksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban.Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak jasa konstruksi dan fungsi dari asas proporsionalitas dalam membuat suatu kontrak jasa konstruksi. Penyusunan kontrak Jasa Konstruksi mengacu pada ketentuan hukum perikatan yang berdasarkan asas proporsional, yang dimuat dalam buku ketiga Kitab Undang¬undang Hukum Perdata. Pembentukan kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang fair. Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul - klausul kontrak yang disepakati para pihak.

---

Contract construction services as a guideline for the parties in executing a construction project. Agreement govern the legal relationship between the parties that contains the rights and obligation.This Thesis discusses the application of the principle of proportionality in the contract of construction services and functions of the principle of proportionality in making a contract of construction services. Preparation of Construction Services contract refers to the legal provisions of the engagement is based on the principle of proportional, which is loaded in the third book of the Book of Civil Law. Formation of commercial contracts based on the exchange of rights and obligations of the parties in proportion to produce a fair contract. For that proportionality of the exchange of rights and obligations can be seen from the substance of the clauses of the contract agreed between the parties."

"Potensi kompromi kriteria harga terendah telah mendapat kritik dalam dunia pengadaan publik. Meskipun kriteria harga terendah bertujuan untuk mengendalikan biaya, terdapat kekhawatiran terkait implikasi potensialnya terhadap kualitas infrastruktur. Dinamika penawaran yang abnormal dalam pengadaan infrastruktur menggunakan kriteria harga terendah menambah resiko dalam pekerjaan konstruksi. Kebijakan evaluasi kewajaran harga adalah upaya pemerintah memastikan penawaran yang terlalu rendah dapat memenuhi persyaratan proyek dengan memadai dan memberikan hasil yang diinginkan tanpa mengorbankan kualitas atau menghadapi risiko kegagalan proyek. Penelitian ini berfokus pada dampak harga yang wajar hasil evaluasi kewajaran harga pada kriteria harga terendah dalam kontrak konstruksi terhadap kualitas konstruksi. Dengan pendekatan quasi-eksperimental dan desain regresi diskontinuitas, penelitian ini menganalisis efek dari evaluasi kewajaran harga pada penawaran yang berada di bawah ambang batas tertentu terhadap kualitas konstruksi. Penelitian ini mempertimbangkan hubungan kausal antara biaya, waktu, dan kualitas konstruksi dengan mengontrol berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menguji efektivitas kebijakan tersebut dan implikasinya terhadap hasil kualitas kontruksi.

---

There have been critiques concerning the potential compromise of the lowest price criteria in the context of public procurement. While the main objective of implementing the lowest price criteria is to manage costs, there are concerns about its potential effects on the quality of infrastructure. Abnormal bidding patterns in infrastructure procurement using the lowest price criteria increase construction risks. The policy of evaluating the reasonableness of prices is a government effort to ensure that excessively low bids can adequately meet project requirements and deliver desired outcomes without sacrificing quality or facing project failure risks. This study focuses on the impact of reasonable price evaluation on the lowest price method in construction contracts. Using a regression discontinuity design, this study considers the causal relationship between price reasonableness evaluation on bids that fall below a certain threshold and construction quality and its implications for effectiveness."

"Laporan magang ini membahas prosedur audit yang dijalankan oleh ABC Asosiasi dalam mengaudit pendapatan kontrak konstruksi jangka panjang pada PT A. PT A menggunakan persentase penyelesaian dengan basis unit-of-delivery dalam mengakui pendapatannya. Laporan ini menemukan bahwa pengakuan dan pengukuran pendapatan PT A telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23 Pendapatan (revisi 2010) dan PSAK 34 Kontrak Konstruksi (revisi 2010). Laporan ini juga menemukan bahwa semua prosedur audit telah dijalankan oleh auditor ABC Asosiasi seperti PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 2 Tanggung Jawab dan Fungsi Audit, PSA No. 5 Rencana dan Pengawasan, PSA No. 25 Resiko Audit dan Materialitas, PSA No. 26 Sampel Audit, and Standard Audit 300 Perencanaan Audit pada Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil audit, auditor percaya bahwa pendapatan PT A telah disajikan secara wajar.

---

This internship report is aimed to explain audit procedures obtained by ABC Associate in auditing revenue on long-term construction contract of PT A. In recognizing its revenue, PT A uses percentage of completion method with unit-ofdelivery basis. This report found that revenue recognition and measurement PT A has complied with Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK) 23 Revenue (2010 revised) and PSAK 34 Construction Contract (2010 revised). In addition, this report also found that the audit procedures applied by ABC Associate have complied with the applicable standards such as PSA (Pernyataan Standar Audit) No. 2 Responsibility and Function Audit, PSA No. 5 Plan and Supervision, PSA No. 25 Audit Risk and Materiality, PSA No. 26 Audit Sampling, and Standard Audit 300 Planning an Audit on Financial Statement. Based on the result of audit, auditors believe that the revenue of PT A is fairly presented."

"Laporan magang ini membahas proses audit yang dilakukan KAP Layaria Indonesia atas pendapatan kontrak konstruksi tahun 2015 pada PT Konstruksi Fiktif dan menganalisa kesesuaian proses audit tersebut dengan Standar Audit yang diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Prosedur audit dilakukan menggunakan KAP Layaria Audit Guide yang dibentuk berdasarkan International Standards on Auditing (ISA). Adapun secara umum, prosedur audit yang dilakukan KAP Layaria Indonesia telah sesuai dengan Standar Audit. Hasil audit menunjukkan bahwa meskipun terdapat beberapa defisiensi atas pengendalian, pendapatan kontrak konstruksi PT Konstruksi Fiktif telah diakui, diukur, dan diungkapkan secara wajar.

---

This internship report focus to explain audit procedure done by KAP Layaria Indonesia to PT Konstruksi Fiktifs construction contract revenue for the year 2015 and analyze its compatibility with the Audit Standard issued by Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). The audit procedure followed KAP Layaria Audit Guide which was established based on International Standards on Auditing (ISA). Generally, the audit procedure done by KAP Layaria Indonesia has agreed with the Audit Standard. Moreover, according to audit result, although there were few deficiencies in its internal control, PT Konstruksi Fiktif has recognized, measured, and disclosed its contract construction revenue fairly."

""Guide to MW05", the new edition of Sarah Lupton's very successful "Guide to MW98", is a practical guide to the operation and administration of the JCT Minor Works Building Contract 2005 (MW05 and MWD05 versions)."

"Manajemen Proyek konstruksi yang dilaksanakan oleh Divisi Konstruksi meliputi pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Gardu Induk. Pada Divisi Konstruksi Jawa Bagian Timur, Madura dan Bali bidang konstruksi jaringan memelakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian kontrak konstruksi transmisi dan gardu induk. Industri konstruksi di Indonesia tidak luput dari dampak pandemi Covid-19 di Indonesia termasuk proyek jaringan ketenagalistrikan PT PLN (Persero). Pandemi Covid-19 menyebabkan timbulnya kebijakan dari pemerintah dalam hal ini Gubernur, Bupati dan walikota untuk mencegah penyebaran covid-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Meskipun sektor konstruksi merupakan tempat kerja/kantor yang masuk dalam kategori yang dikecualikan namun PSBB memberikan dampak terhadap pembatasan interaksi kegiatan kerja pada proyek konstruksi di PT PLN (Persero). Hal tersebut akan menyebabkan terganggunya waktu penyelesaian pekerjaan karena sumber daya proyek (man, material, machines) yang dibatasi. Pemberlakuan PSBB sebagai akibat dampak pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya penyelesaian pekerjaan Konstruksi Proyek Jaringan Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) dan  menyimpan potensi permasalahan dari sisi kontrak konstruksi yaitu berupa pengajuan klaim dari penyedia jasa berupa delay waktu pekerjaan, dan tambahan biaya. Mekanisme penanganan kontrak akibat dampak pandemi Covid-19 merujuk kepada ketentuan kontrak dan peraturan pengadaan barang dan jasa PT PLN (Persero). Penyelesaian klaim atas perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan dengan melihat penyebab keterlambatan yaitu keterlambatan yang disebabkan oleh penyedia jasa dan keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak (keadaan kahar). Keterlambatan dari sisi pengguna jasa jika adanya larang perjalanan/pembatasan supervisi konstruksi sehubungan dengan peraturan internal PT PLN (Persero) dan  Keterlambatan disebabkan keadaan kahar diberlakukan pada kondisi PSBB sebagai akibat dampak pandemi Covid-19. Pengajuan klaim tambahan biaya sehubungan dampak pandemi Covid-19 menurut pengadaan barang dan jasa PT PLN (Persero) diselesikan secara ketentuan kontrak melalui negosiasi musyawarah mufakat, namun jika mempertimbangkan ketentuan FIDIC atas dampak Covid-19 sebagai keadaan kahar maka hanya dapat diberikan kompensasi perpanjangan waktu tanpa kompensasi. Potensi sengketa kontrak dapat muncul apabila kedua bela pihak tidak sepakat terhadap tambahan biaya yang ditimbulkan sehingga sesuai kontrak diselesaikan melalui jalur arbitrase.

---

Construction Project Management carried out by the Construction Division includes the construction of Power Plants, Transmission and Substation. In the East Java, Madura and Bali Construction Division, the network construction sector carries out the functions of guidance, supervision and control of transmission and substation construction contracts. The construction industry in Indonesia has not escaped the impact of the Covid-19 pandemic in Indonesia, including the Electrical Power Transmission Line Project of PT PLN (Persero). The Covid-19 pandemic led to the emergence of policies from the government in this case the Governor, Regent and mayor to prevent the spread of Covid-19 through Large-Scale Social Restrictions (PSBB). Although the construction sector is a workplace/office that is included in the exempt category, PSBB has an impact on limiting the interaction of work activities on construction projects at PT PLN (Persero). This will disrupt the completion time of work because of limited project resources (man, material, machines). The implementation of the PSBB as a result of the impact of the Covid-19 pandemic caused disruption in the completion the Electrical Power Transmission Line Project of PT PLN (Persero) and saved potential problems from the construction contract side, namely in the form of submitting claims from service providers in the form of work time delays and additional costs. The contract handling mechanism due to the impact of the Covid-19 pandemic refers to the contract provisions and regulations for the procurement of goods and services of PT PLN (Persero). Settlement of claims for changes to the schedule of work implementation can be given an extension of the implementation time by looking at the causes of delays, namely delays caused by service providers and conditions that occur outside the will of the parties (force majeure). Delays from the service user side if there is a travel ban/construction supervision restrictions in connection with the internal regulations of PT PLN (Persero) and the delay is due to force majeure imposed on PSBB conditions as a result of the impact of the Covid-19 pandemic. Submission of additional cost claims in connection with the impact of the Covid-19 pandemic according to the procurement of goods and services of PT PLN (Persero) is completed under contract terms through negotiation of consensus, but if you consider the FIDIC provisions for the impact of Covid-19 as a force majeure, compensation for extended time can only be given compensation. The potential for contract disputes can arise if the two parties do not agree on the additional costs incurred so that according to the contract it is resolved through arbitration. "

"In this book Sarah Lupton takes us through the intricacies of the new legislation, its major implications and the options it presents. She writes with the same clarity of thought and expression that made her Architect's guide to arbitration so helpful.This book has introduced a new right into all construction contracts which it covers, the right of either party to have any dispute arising under that contract referred to a process of adjudication."