Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The aims of this study is to find out, reveal and analyze the influence of policy implication of Law Noll Year 2016 on Tax Amendment to the effectiveness of tax revenue in the Tax Office Primary Rantauprapat. The approach used is quantitative with data collection techniques through questionnaires and by census. Theory of policy implementation applied is theory of policy implementation according to Charles O. Jones (1994) consisting of organizational dimension, interpretation and aplication. The results showed that there was influence of XI (organization) to the effectiveness of tax revenue forgiveness of 0.178 with the category "low" and the value of t arithmetic of2.053 and t table 1667 while the significance level under 0.05 or 0.044 means there is a positive and significan influence of the organization on the effectiveness of tax revenue forgiveness. The effect ofX2 (inerpretation) on the effectiveness of tax revenue forgiveness amounted to 0.175 with the category "low" and the value of t arithmetic of 2.016 and t table 1667 while the significance level under 0.05 or 0.048 means there is positive and significant effect on the effectiveness of tax revenues. The effect of X3 (application) on the effectiveness of tax revenue forgiveness of 0.647 with the category "medium" and the value of t count of 7.504 and t table 1.667 while the significance level below 0.05 or 0,000 means there is a positive effect on the effectiveness of the application and the effectiveness of tax revenue for giveness. The result of determining calculation showed the effect of XI, X2 and X3 on the effectiveness of acceptance of tax forgiveness of 48.1%. And the remaining 51.9% influenced by other factors that are not detected. Furthermore, if the joint influence test is XI, X2, and X3 on the effectiveness of tax revenue forgiveness then the value of F arithmetic 21.598 and F table 2.50 while the significance level below 0.05 ie 0.000 means there is a positive and significan influence simultaneously XI, X2, And X3 against the effectiveness of tax revenue forgivenes."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum pengalihan hak atas saham atas nama nominee yang dilakukan oleh para pemegang hak atas saham yang terdaftar saat ini untuk dialihkan kepada pemegang saham yang seharusnya. Hal ini dilakukan mengingat diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak Tax Amnesty . Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian normatif dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pengaturan jual beli saham yang belum pernah dilaporkan di laporan pajak sebelumnya sehubungan dengan adanya tax amnesty dalam kepemilikan saham atas nama nominee di dalam Perseroan Terbatas dan cara pengalihan kepemilikan saham atas nama nominee dalam pengampunan pajak. Hasil penelitian ini adalah wajib pajak diharuskan menjalankan prosedur pengampunan pajak baik berupa pengakuan dan pembayaran denda sehubungan dengan pengampunan pajak. Sehingga sebelum pengalihan saham dilakukan, wajib pajak dapat terlebih dahulu melakukan permohonan pembebasan pajak agar diterbitkan Surat Keterangan Bebas Pajak SKB untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda pada saat pengalihan hak atas saham berlaku efektif.

---

This thesis discusses how the legal review of the transfer of rights to shares in the name nominee conducted by the holders of the rights to the shares listed at this time to be transferred to the shareholders should be. This is done considering the enactment of Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty or better known as Tax Amnesty Program Tax Amnesty . This research was conducted qualitatively with normative research method due to using secondary data as data collection tool. The issues discussed are the stock trading arrangements that have not been reported in the previous tax report in connection with the existence of tax amnesty in the ownership of shares in the name nominee within the Limited Liability Company and the transfer of ownership of shares in the name of nominee in the tax pardon. The results of this study are taxpayers are required to perform tax amnesty procedures in the form of recognition and payment of fines in connection with tax pardons. Therefore, prior to the transfer of shares, the taxpayer may first apply for tax exemption to be issued a Tax Registration Letter SKB in order to avoid the imposition of double taxation when the transfer of rights to shares is effective."

"ABSTRAKPengampunan Pajak merupakan instrument kebijakan Indonesia untuk menaikan pendapatan Negara dalam waktu singkat. Indonesia setidaknya telah melaksanakan program pengampunan pajak selama 5 lima kali, mulai dari tahun 1964,1984,2008 sunset policy , 2015 Tahun Pembinaan Wajib Pajak dan yang terakhir tahun 2016. Tesis ini membahas pengampunan pajak di Indonesia, tinjauan yuridis terhadap Undang-Undang No.11 Tahun 2016. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah perkembangan pengampunan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun dan manfaat serta kelemahan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak dalam implementasinya sehingga tercipta kepastian hukum di Indonesia. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia dari tahun ke tahun mempunyai berbagai macam tujuan, pengampunan pajak Tahun 1964 bertujuan untuk mengatasi kebutuhan keuangan Negara dan membiayai pembangunan nasional, Tahun 1984 bertujuan untuk mendukung sistem perpajakan baru dimana terdapat perubahan dari official assessment menjadi self assessment, pada Tahun 2008 bertujuan agar wajib pajak melaporkan semua asetnya sehingga Pemerintah memiliki database dan administrasi perpajakan yang lebih baik sebagai fundamental penerimaan pajak pada masa depan. Tahun 2015 pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan membangun basis perpajakan yang kuat dan terakhir pengampunan pajak Tahun 2016 bertujuan untuk sebagai sumber pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi asset, perluasan basis data perpajakan dan meningkatkan penerimaan pajak.

---

ABSTRACTTax Amnesty is an Instrument of Indonesia policy which can stimulate an immediate increase in tax revenue. Indonesia has granted Tax Amnesty Program at least five times. Started from 1946,1984, 2008 Sunset Policy , 2015 Years of development Tax Payers and the last tax amnesty policy in 2016. This thesis discusses about the implementation of tax amnesty in Indonesia Juridicial Review Toward Law Number 11 of 2016 Concerning Tax Amnesty. As the issues discussed in this thesis are the development of tax amnesty in Indonesia over the years and the usefulness and weaknesses of Implementation law number 11 of 2016 concerning Tax amnesty thereby Legal Certainty in Indonesia. This juridical ndash normative research concludes that implementation of tax amnesty in Indonesia over the years has various objective. Tax amnesty in 1964 is aimed to overcome nation financial needs and finance national development. In 1984 is aimed to support new taxation systems which there was a change from official assessment become self assessment. In 2008 is aimed to make taxpayers reported all their assets so government had a database and better tax administration as fundamental tax revenue in the future. In 2015 is aimed to increase nation revenues and develop a tenacious tax base and last tax amnesty in 2016 is aimed to source of economic growth through repatriation assets, expansion of taxation data bases and increase tax revenue. "

"Sunset Policy tahun 2008 dan Reinventing Policy tahun 2015 adalah dua kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan peneirmaan negara sekaligus meningkatkan basis data DJP. Tesis ini membahas perbandingan efektivitas kebijakan Sunset Policy dibandingkan dengan Reinventing Policy dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar serta membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sunset Policy lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan Reinventing Policy. Saran agar sebaiknya kebijakan ini ditinjau kembali dan dipilih kebijakan yang sifatnya menyeluruh seperti Tax Amnesty. Saran lainnya adalah apabila suatu kebijakan sedang berjalan, janganlah kebijakan yang akan datang diketahui oleh publik terlebih dahulu.

---

Sunset Policy 2008 and Reinventing Policy 2015 are two policies that are used to improve state awareness while enhancing the DGT database. This thesis discusses the comparison of the effectiveness of the Sunset Policy compared with the Reinventing Policy in an effort to increase tax revenue in the DGT Office of the Great Taxpayer and discuss the barriers that occur in the implementation of both policies. This research uses qualitative approach with descriptive design.

The results of this study indicate that Sunset Policy is more effective than the Reinventing Policy policy. Suggestions for this policy should be reviewed and selected comprehensive policies such as Tax Amnesty. Another suggestion is that if a policy is in progress, let no future policy be known to the public first."

"Pada 2021, pemerintah Indonesia menetapkan Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang mengatur beberapa perubahan kebijakan dalam bidang perpajakan, salah satunya kebijakan pajak atas natura. Natura yang kini dipotong oleh Pajak Penghasilan (PPh), dapat menimbulkan kompleksitas antara pemotongan PPN terhadap natura yang digunakan sebagai pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kebijakan pajak atas natura setelah diberlakukannya UU HPP, khususnya dampaknya terhadap pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma dari natura yang sudah menjadi objek PPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini meningkatkan beban administrasi perusahaan, risiko perpindahan lapisan tarif pajak bagi karyawan, serta kompleksitas dalam menentukan objek pajak yang tepat antara natura, pemakaian sendiri, dan pemberian cuma-cuma. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar dapat menekankan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan kepada Wajib Pajak untuk meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan peraturan baru. Perusahaan juga diharapkan proaktif dalam memantau informasi perpajakan terbaru dan menjaga komunikasi dengan otoritas pajak guna memastikan kepatuhan dan kelancaran implementasi kebijakan baru ini.

---

In 2021, the Indonesian government enacted the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law), which introduced several policy changes in taxation, including the taxation of benefits in kind. Benefits in kind, now subject to Income Tax (PPh), may lead to complexity regarding the application of VAT on benefits in kind used for personal consumption and gratuitous gifts. This study aims to analyze the changes in taxation policy on benefits in kind following the implementation of the HPP Law, particularly its impact on personal use and gratuitous gifts of benefits in kind already subject to VAT. This research employs a qualitative approach, collecting data through field studies involving in-depth interviews and literature reviews. The findings indicate that the policy change increases administrative burdens for companies, risks of tax bracket shifts for employees, and complexities in determining the correct tax objects among benefits in kind, personal use, and gratuitous gifts. The study recommends that the government emphasize continuous socialization and education for taxpayers to minimize errors in implementing the new regulations. Companies are also encouraged to proactively monitor the latest tax information and maintain communication with tax authorities to ensure compliance and smooth implementation of the new policy."

"Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan earmarked tax atas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah secara kebijakan, peraturan earmarked tax tidak selaras dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peraturan earmarked tax juga tidak lengkap dalam mengatur rincian komponen belanja sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa implementasi earmarked tax PKB berjalan sesuai aturan dan kebijakan. Earmarked tax terasa tidak membawa pengaruh berarti terhadapp pengkomposisian anggaran SKPD di Provinsi Banten. Dalam implementasinya, stakeholders belum siap menerapkan kebijakan earmarked tax dikarenakan birokrasi pemerintah daerah yang kompleks dalam penyusunan anggaran dan kurang maksimalnya kerjasama antara SKPD dengan instansi terkait serta masyarakat.

---

This study analyzes the implementation of earmarked tax policy over the Vehicle Tax in Banten. A qualitative method is used with a descriptive design. The results of this study suggest that in policy, the earmarked tax is not in tune with the regional financial management regulations. In addition, the policy does not clearly state the details of expenditure components. It cannot be proven that the implementation of the earmarked tax policy over the Vehicle Tax goes according to the rules and regulations. In other words, earmarked tax does not bring a significant effect to the Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) budget composition in Banten. In practice, the stakeholders are not ready to implement the earmarked tax due to the complex bureaucracy of the local government in preparing the budget and the ineffective cooperation between SKPD, the relevant agencies, and the society."

"Sebagai salah satu bahan malcanan pokok yang dikonsumsi oleh seluruhlapisan masyarakat Indonesia, balk yang berada dipedesaan maupun diperkotaan, minyak goreng dapat dikategorikan sebagai kornoditas yang eukup strategis, karena dari pengalaman, terlihat bahwa kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan dampak ekonornis dan politis yang cukup berarti bagi perekonomian nasional. Selama ini yang terjadi adalah jika harga minyak sawit kasar dunia meningkat dan nilai tukar mata uang rupiah terdepresiasi maka akan terjadi peningkatanekspor minyak sawit kasar secara besar-besaran sehingga ketersediaan bahan baku untuk industri minyak goreng berkurang yang pada akhirnya berakibat pada peningkatan harga minyak goreng dalam negeri. Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan ekonomi, deregulasi perdagangan minyak sawit (CPO) terhadap stabilisasi harga minyak goreng dornestik berdasarkan pada produksi CPO, nilai impor dan ekspor CPO, harga CPO domestik dan luar negeri, permintaan danpenawaran CPO domestik dan luar negeri serta perubahan nilai tukar mata uang. Adapun tujuan akhir dari penulisan ini adalah tersusunnya model simulasi kebijakan pemerintah yang diharapkan mampu memperkirakan dampak mengikuti perubahan yang terjadi.Studi ini menggunakan model ekonometrik dengan model persamaan simultan dinamik yang terdiri dari 11 persamaan yang meliputi 7 persamaan struktural dan 4 persamaan identitas. Jumlah seluruh variabel adalah 21 dengan variabel endogen 11 buah dan variabel eksogen sebanyak 10 buah. Dari hasil estimasi model, sebanyakempat persamaan perilaku mempunyai koeiisien determinasi (RZ) antara 0.906 hingga 0.994 dan tiga persamaan mempunyai R2 antara 0.759 hingga 0,886, nilai F, berkisar diantara 23.102 hingga 1232.826 dan Durbin-Watson (DW) berkisar antara 1.448 hingga 2.470.Daya prediksi model untuk digunakan dalam simulasi rnemberikan hasil yang cukup baik, 5 persamaan merniliki nilai R2 antara 0.97 - 0.99, 3 persamaan antara 0.71 - 0.81, 9 persamaan memiliki nilai MPE dibawah 30%, 8 persamaan memiliki nilai RMSPE diatas 50%, seluruh persamaan memiliki U dibawah 0.2, 9 persamaan memiliki nilai Um dibawah 0.16, 7 persamaan merniliki nilai Ur dibawah 0.13, 8 persamaan merniliki Ud diatas 0.72. Nilai-nilai dckomposisi koeiisien U-Theil mengindikasikan bahwa bias (error) yang terjadi dalam simulasi model Iebih banyakdisebabkan oleh faktor non sistematik.Dari hasil penelitian terlihat bahwa harga CPO dunia dan depresiasi rupiah mempengaruhi harga minyak goreng sawit Indonesia dan dari hasil simulasi terlihat, penunman maupun penghapusan pajak ekspor akan meningkatkan ekspor CPO sehingga harga minyak goreng meningkat. Dari hasil simulasi historls, simulasi krisis maupun simulasi ramalan dapat disarankan bahwa pajak ekspor dapat diberlakukan untuk menjaga ketersediaan bahan baku minyak goreng domestik."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis formulasi kebijakan pajak pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri bagi wajib pajak orang pribadi yang terjadi akibat pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengindikasikan terjadinya pergeseran sistem pajak Indonesia yang semula menganut sistem pajak worldwide menjadi sistem pajak semi teritorial. Pengeleminasian pajak penghasilan atas dividen merupakan salah satu kebijakan yang cukup krusial mengingat proporsi penerimaan pajak Indonesia masih mengandalkan dari sektor pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Kebijakan ini belum sepenuhnya melalui tahapan proses formulasi kebijakan akibat tidak ditemukannya alternatif kebijakan masalah. Kebijakan pengecualian dividen dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak pribadi dilatarbelakangi oleh kondisi laju pertumbuhan perekonomian Indonesia bergerak lamban yang disebabkan oleh daya saing Indonesia yang dinilai rendah, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global, kurang meratanya pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia, kurang optimalnya kapasitas produksi nasional yang disebabkan oleh kurang berkembangnya industri manufaktur, permasalahan efektifitas reformasi birokrasi serta tata kelola data yang dinilai masih kurang baik, sehingga menghambat kemudahan dalam berusaha (ease of doing business).

---

This study discusses to analyze the formulation tax policy of exemption from the imposition of income tax on foreign dividends received by individual taxpayers. The exemption of income tax on foreign dividends for individual taxpayers that occurred as a result of the ratification of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 indicates a shift in the Indonesian tax system which originally adhered to the worldwide tax system to a semi-territorial tax system. Elimination of income tax on dividends is one of the most crucial policies considering the proportion of Indonesia's tax revenue still relies on the income tax sector. This research is a descriptive qualitative research. This policy has not yet fully gone through the stages of the policy formulation process due to the absence of alternative policy problems. The policy of exemption from foreign dividends received by private taxpayers is motivated by the condition of Indonesia’s slow pace of economic growth due to Indonesia’s low competitiveness, global economic slowdown, uneven economic growth among regions in Indonesia, less than optimal capacity. National production caused by the lack of development of the manufacturing industry, problems in the effectiveness of bureaucratic reform and data management which are considered to be still not good, thus hampering the ease of doing business. However, this policy still needs to be reviewed considering the self-assessment system adopted by the Indonesian tax system and improvements in the administration side in terms of supporting regulations regarding investment provisions made outside of financial institutions to avoid tax evasion loopholes and tax disputes."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi kebijakan pajak atas hilirisasi industri pertambangan nikel serta untuk mencari alternatif kebijakan yang tepat untuk diterapkan dalam proses hilirisasi industri ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pajak yang diterapkan dalam proses hilirisasi industri pertambangan nikel saat ini belum bisa mengakomodir keperluan industri. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: revisi kebijakan tax holiday, tarif bea keluar yang disesuaikan dengan kondisi harga pasar di periode tertentu, tax free existence, serta subsidi.

---

The purposes of this research is to analyze the implementation of tax policy for downstream in nickel mining industry and to find an alternative policy that relevant to be applied in this industrial downstream. This research is using qualitative approach to gain a comprehensive understanding of this topic.

The result of this research shows that the tax incentive policy which applied in the downstream of nickel mining industry at the moment can not fulfilled the needs of industry. Some of alternatives policy that recommended are: the revised of tax holiday policy, export duty tariff which determined with the condition of market price value in certain period, tax free existence incentive, and subsidies."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tinjauan dan implikasi penetapan KIKEBA sebagai Subjek Pajak Badan di Indonesia, implementasi kebijakan pajak atas transaksi KIK-EBA di Indonesia, serta kebijakan pajak atas transaksi Efek Beragun Aset di negara India, Argentina, China, Belgia, dan Singapura dan alternatif kebijakan bagi Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pajak, Pajak Penghasilan, Bunga, Marjin, Sistem Pemungutan Pajak, Sekuritisasi Aset, dan KIK-EBA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penetapan KIK-EBA sebagai Subjek Pajak Badan menyebabkan implikasi kewajiban perpajakan, termasuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, pemotongan PPh Pasal 23 atas marjin yang diterima oleh KIK-EBA dari Originator menyebabkan lebih bayar terus-menerus yang berdampak pada terganggunya likuiditas KIK-EBA, khususnya kepada Investor. Oleh karena itu, diperlukan alternatif kebijakan yang dapat memberikan kemudahan perpajakan bagi KIK-EBA, entah dalam bentuk insentif sebagaimana diadopsi dari kebijakan di Argentina, China, dan Belgia atau paket kebijakan khusus seperti kebijakan VCC yang diterapkan di Singapura.

---

This study aims to analyze the review of the establishment of KIK-EBA as a corporate taxpayer in Indonesia and its implications, the implementation of tax policies on CICABS transactions in Indonesia, and the tax policies on Asset Backed Securities transactions in other countries also the alternative policies for Indonesia. The analysis was carried out using the theory of Policy Implementation, Tax Policy, Income Tax, Interest, Margins, Tax Collection System, Asset Securitization, and CIC-ABS. The method used in this research is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews. The results of this study indicate that the establishment of CIC-ABS as a corporate taxation has implications for taxation obligations, including income tax and value added tax. In addition, withholding income tax Article 23 on margins received by CIC-ABS from the Originator causes continuous overpayment which affects the disruption of CIC-ABS liquidity, especially to the Investors. Therefore, alternative policies are needed that can provide taxation facilities for CIC-ABS, whether in the form of incentives as adopted from policies in Argentina, China, and Belgium or other policy packages like VCC policy which implemented in Singapore."