Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legal aspects of local government finance in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai Analisis Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mengenai Relokasi Pedagang Pasar Barito Jakarta Selatan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara mendalam dan studi literatur. Teknik analisis dalam penelitian ini adalah dengan cara menganalisis dari wawancara mendalam dan studi literatur yang dikaitkan dengan objek penelitian.Hasil penelitian ini adalah pertama, pemerintah belum maksimal dalam melakukan sosialisasi kepada pedagang terkait dengan relokasi pedagang. Kedua, pemerintah kurang melibatkan pedagang dalam membuat keputusan. Ketiga, pemerintah tidak berupaya bekerjasama dan berunding dengan pedagang untuk mendapatkan hasil yang saling menguntungkan bagi kedua pihak.

---

The focus of this research is to Analyze The Decision of The Jakarta Special Territory Administration Upon the Putting Order of the Barito Market, South Jakarta, Based on The Principles of Good Governance. This research using qualitative approach. The technique of data collecting uses indeepth interviews and literature studies. The analytical data technique of this research is to analyze the indeepth interview and literature studies which are related to the objects of this research.The conclusion of this research are as follows. First, The Jakarta administration special territory has not yet to campaign socialisation concerning the traders?s relocation. Second, traders are not fully involved in the decision making process. Third, the government has not seriously cooperated and negotiated with the traders to gain win-win solution."

"Perubahan paradigma yang panting dilakukan dalam penyelenggaran pemerintahan daerah adalah adanya konsistensi pemerintah daerah terhadap pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum good governance.Berbagai karakteristik utama good governance merupakan pilar dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Efektivitas, efisiensi, dan transparansi yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah wujud akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dan stakeholders akan meningkat apabila akuntabilitas publik dari pemerintah dapat terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.Prinsip-prinsip hukum good governance merupakan definisi yang berkaitan dengan aturan-aturan, segala proses dan tingkah laku yang mempengaruhi pemerintah dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahannya melalui berbagai aktivitas yang dilakukan oleh administrasi negara.Dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahannya, pemerintah bertanggung jawab terhadap program perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya, sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Satu bagian program pembangunan adalah bidang pendidikan (dasar) yang telah menjadi kebijakan nasional, serta diimplementasikan pada tingkat daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.Pembahasan mengenai kebijakan anggaran (APBN dan APBD) terkait dengan alokasi anggaran belanja publik dalam pembiayaan perencanaan pembangunan khususnya bidang pendidikan dasar merupakan suatu kenyataan hukum yang parlu dilakukan kajian secara sistematik dan menyeluruh dalam perspektif good governance.Berdasarkan data yang diperoleh, kebijakan anggaran Pemerintah Kota Medan khususnya dalam bidang pendidikan maaih terdapat berbagai hambatan. Dengan pemberdayaan dan pendayagunaan kepemerintahan yang balk, Pemerintah Kota Medan dapat memanfaatan segala potensi untuk keberlangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat."

"Business ethics on business practices becomes a crucial thing and a company is required to meet it. applying business ethics consistently of organizations can create a good and healthy organization's condition. ..."

"The monetary crisis followed by the economic disaster in Asia region was the main reason for the increasing awareness of Good Corporate Governance. Bank Mandiri is one of the largest state-owned banking company receiving more than IDR 200 trillion recapitalization fund from the government in order to maintain its operation after the economic crisis, therefore it has to perform the best banking practices and should implement excellent corporate governance so that it could increase the stakeholder's value. The government as a share holder and regulator (through the central bank) should create guidances and regulations to ensure the implementation of good corporate governance not only in Bank Mandiri but also in any other state-owned company. The role of the government in providing Good Corporate Governance regulations is very important; therefore the government's employees (civil servant) should implement good governance in any governmental activities. Two regulations, namely the State-Owned Enterprise Law No. 19/2003 and Central Bank Regulation No. 8/4/PB1/2006 regarding good corporate governance for commercial bank, had been issued by the government. Those regulations are relevant to the implementation of good corporate governance not only for government bodies and state-owned banks, but also for private banks. Hence the good corporate governance becomes a very important issue in Constitutional Law. While other theses of the similar topic come from economic's view, this thesis analyse the role of the government and the bureaucratic's apparatus in the implementattion and implication of GCG at Bank Mandiri as a state-owned banking company from constitutional law's view."

"Good Corporate Governance sebagai suatu sistem pengelolaan Perusahaan yang bertujuan tidak hanya untuk melindungi kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk melindungi kepentingan stakeholder lainnya secara seimbang. Pekerja/buruh sebagai salah satu dari stakeholder memiliki peranan penting dan menjadi tolak ukur dalam mewujudkan Good Corporate Governance. Peranan pekerja sebagai stakeholder tergantung pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah mengenai Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari undang-undang tersebut.Perjanjian Kerja Bersama merupakan suatu perikatan yang dibuat antara Pekerja/buruh dengan Pengusaha yang merupakan media/sistem di dalam terciptanya Good Corporate Governance dengan mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di dalam Tata Cara Pembuatan dan Ruang Lingkup Materi dari Perjanjian Kerja Bersama sangat diperlukan.Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan membuat uraian yang jelas dan sistematis mengenai sesuatu untuk dianalisa guna mendapatkan fakta yang diinginkan dalam hal ini penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada tata cara pembuatan dan materi Perjanjian Kerja Bersama pada salah satu perusahaan.

---

Good Corporate Governance as a system of company management which aims not only to protect the interests of shareholders, but also to protect the interests of other stakeholders in a balanced. Workers/labours as one of the stakeholders have an important role and become an assessment in the realization of Good Corporate Governance. The role of workers as stakeholders depending on the labour regulation, there is Act Labour Number 13 Year 2003. One of the regulation which is regulated in Act Labour Number 13 Year 2003 is Collective Labour Agreement which as the implementing regulation of that Act Labour.

Collective Labour Agreement is a commitment made between workers/labours with entrepeneurs/corporate owner, which is a media/systems in the creation of Good Corporate Governance, to regulate the rights and obligations of both parties. Therefore, the implementation of the principles of Good Corporate Governance in the Making Procedures and Material Scope of the Collective Labour Agreement is required.

In the preparation of this thesis, the author use research methodology which is descriptive analysis, by making a clear description and systematic about something to be analyzed in order to obtain the desired facts, in this case the implementation of the principles of Good Corporate Governance in making procedures and materials Collective Labour Agreements in one company."

"Hubungan antara induk dan anak perusahaan selalu menimbulkan risiko pelanggaran prinsip separate entity dan disparitas tujuan induk dan anak perusahaan. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagaimana tata kelola yang baik dalam hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan serta praktiknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance agar risiko dan disparitas tersebut dapat dihindari. Bentuk penelitian dalam tulisan ini adalah sosiolegal dimana mencakup penelitian hukum kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam tata kelola pengendalian anak perusahaan perlu diperhatikan prinsip-prinsip hukum perusahaan serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kesimpulannya adalah diperlukan tata kelola perusahaan dalam bentuk sistem pengendalian anak perusahaan yang tertuang padasuatu kebijakan dan diberlakukan sesuai dengan mekanisme hukum perusahaan

---

The relationship between parent and subsidiary always poses the risk of violating the principle of separate entity and disparity in the objectives of the parent and subsidiary. This then becomes a question of how good governance is in the relationship between the parent company and its subsidiaries and its practices in accordance with the principles of Good Corporate Governanceso that risks and disparities can be avoided. The form of research in this paper is sociolegal which includes library law research. The results of this study indicate that in the governance of controlling subsidiaries, it is necessary to notice the principles of corporate law and the principles of Good Corporate Governance. The conclusion is that corporate governance is needed in the form of a subsidiary control system that is formed in a policy and enforced in accordance with the company's legal mechanism."

"Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengelola tuntutan dari tujuan stakeholders adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance yang baik. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang kurang baik akan menyebabkan perusahaan tidak mampu menjamin keseimbangan di antara tuntutan dan tujuan dari stakeholders dalam suatu perusahaan.Penelitian ini mengungkapkan pokok permasalahan :Seberapa jauh perusahaan sudah menerapkan pnnsip-pnnsip good corporate governance ?.Apakah kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-pnnsip good corporate governance?Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengevaluasi penerapan pnnsip-pnnsip good corporate governance di PT. Aneka Tambang Tbk, dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian diskriptif kualitatif, dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan wawancara. Responden dari penelitian ini adalah pemegang saham dan manajemen PT. Antam yang memahami dan terlibat Iangsung dalam penerapan prinsip-prinsip good corporate governance.Dari hasil penelitian diketahui bahwa prinsip-prinsip good corporate governance belum berjalan dengan semestinya, hal tersebut terlihat di antaranya belum adanya pedoman corporate governance secara tertulis, komisaris independen yang hanya terdiri dari satu orang dan di tunjuk oleh Meneg BUMN, belum ada komite, nominasi, komite kompensasi. kepatuhan dan komite manajemen rlsiko. Di samping itu, juga belum ada code of conduct dan juga mekanisme market of corporate control juga belum berjalan. Kendala yang dihadapi adalah penentuan keputusan perusahaan masih ada pada pemegang saham mayoritas dalam hal ini pemerintah RI, sehingga proses good corporate governance belum jalan dengan optimal.Sehubungan dengan itu guna dapat menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan balk, maka disarankan PT. Antam Tbk segera membentuk pedoman corporate governance secara tertulis, code of conduct, pembentukan komisaris independen yang dipilih oleh bukan pemilik saham pengendali. Dengan demikian terdapat kesamaan hak bagi para pemegang saham."