Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPencemaran udara yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan bermotor akan menurunkan kualitas udara. Keadaan ini terjadi di kota Jakarta dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor sehingga memperburuk kualitas udara. Karbon monoksida (CO) merupakan salah satu dari polutan beracun yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor di kota-kota besar. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah dampak negatif dari pencemaran udara tersebut adalah mengembangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Meskipun demikian, saat ini informasi data spasial tata ruang yang terpadu antar organisasi terkait dalam menentukan lokasi RTH belum tersedia. Tujuan penelitian ini adalah membuat suatu model simulasi dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menentukan lokasi RTH berdasarkan aspek pencemaran udara dengan menggunakan parameter karbon monoksida (CO) di Provinsi DKI Jakarta. Hasil akhir dari penelitian ini adalah memberikan informasi spasial dalam bentuk peta yang informatif tentang RTH, serta terungkapnya daerah-daerah prioritas pengembangan RTH berdasarkan aspek pencemaran karbon monoksida (CO) di Provinsi DKI Jakarta."

"Salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi antar negaraASEAN adalah SIJORI yang dipromosikan sebagai growth triangleatau segi tiga pertumbuhan yang terdiri dari Singapura,Johor, dan Riau khususnya Batam.Pemerintah Indonesia telah berusaha mengembangkan fungsipulau Batam guna menyambut realisasi konsep kerja samatersebut. Fungsi pulau Batam yang akan dikembangkan tersebutadalah bonded warehouse atau kawasan berikat, kawasanindustri, transhipment point atau alih kapal, logisticcentre, serta kawasan pariwisata.Perkembangan fungsi pulau Batam erat kaitannya denganpeningkatan arus infmrmasi, arus medal, arus barang dan jasa,arus manusla, serta arus teknmlagi yang menuntut' layanansarana transpmrtasi yang memadai. Sektur transpnrtasimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunaneknnnmi suatu wilayah.Meningkatnya kebutuhan terhadap layanan sarana transportasitersebut meningkatkan pula jumlah ruas jalan dan jembatanyang akan menyebabkan berkurangnya jumlah lahan hijau,sehingga kapasitas kerja alami paru-paru kata menurun.Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan meningkatkan pulakonsumsi BBM yang berkaitan erat dengan peningkatan emisi gasdan partikel. Pada saatnya nanti, daya dukung lingkunganakan terlampaui sehingga pada akhirnya menyebabkanpencemaran udara.Pencemaran udara yang terjadi dapat menimbulkan dampakfisiologis, estetika, dan psikologis. Kondisi-kondisilingkungan yang obyektif, dalam hal ini pencemaran udaraakibat kendaraan bermotor akan dipersepsi oleh individu,sehingga individu akan bertingkah laku tertentu terhadapkondisi lingkungan yang obyektif tersebut. Bila pencemaranudara dirasakan sebagai stimulasi yang berlebihan, maka akanmenimbulkan satu atau beberapa keadaan psikologis sepertiperasaan tidak menyenangkan, agresivitas, penurunanaktivitas, penurunan sensitifitas, dan stress.Penelitian ini melihat persepsi masyarakat pulau Batamterhadap pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraanbermotor. Informasi tersebut sangat perlu untuk diketahuikarena pada dasarnya upaya penanggulangan pencemaran udarasangat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri selaku agenperusak lingkungan."

"Perkembangan wilayah perkotaan di Indonesia cukup pesat baik dari sektor kependudukan, transportasi, maupun industri. Tingkat ketergantungan masyarakat perkotaan khususnya pada sarana transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil pun cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat bahwa kira-kira sebesar 70% penurunan kualitas udara ambien di DKI Jakarta dipengaruhi aktivitas transportasi.Menurunnya kualitas udara selanjutnya dapat mempengaruhi kesehatan manusia.Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah' 1) Apakah terdapat korelasi antara besar kepadatan arus lalulintas dengan besarnya konsentrasi beberapa parameter udara ambien (CO, NOx, dan PM10) yang juga berasal dari emisi kendaraan bermotor, selama tahun 2002, dalam hal ini dianggap sebagai agen (agent)? 2) Apakah perubahan besar konsentrasi CO, NOx, dan PM10 pada udara ambien di lima wilayah di DKI Jakarta mempunyai pengaruh terhadap peningkatan jumlah penderita beberapa penyakit saluran pernapasan selama periode tahun 2002, dalam hal ini dianggap sebagai pejamu (host)?Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah terdapat korelasi serta bagaimana pola korelasi antara kepadatan arus lalulintas dengan perubahan besarnya konsentrasi beberapa parameter udara ambien di lima wilayah penelitian di DKI Jakarta selama periode tahun 2002 (agent). 2) Untuk mengetahui besar serta pola korelasi antara perubahan konsentrasi CO, NOx, dan PM10 yang terdapat di udara ambien di lima wilayah penelitian di DKI Jakarta dengan peningkatan jumlah penderita beberapa penyakit saluran pernapasan selama periode tahun 2002 (host).Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah, 1) Terdapat korelasi positif dan signifikan antara kepadatan kendaraan bermotor di beberapa ruas jalan di lima wilayah penelitian di DKI Jakarta dengan besarnya konsentrasi beberapa parameter udara ambien (CO, NOx, dan PMI0) yang diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor (agent), 2) Terdapat korelasi positif dan signifikan antara besarnya konsentrasi beberapa parameter udara ambien (CO, NOx, dan PM10) di DKI Jakarta yang diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor dengan banyaknya penderita beberapa penyakit saluran pernafasan di DKI Jakarta (host).Analisis data dilakukan untuk membuktikan hipotesis yaitu analisis korelasi product-moment Pearson untuk membuktikan kedua hipotesis tersebut. Hasil analisis memperlihatkan bahwa:Besarnya curah hujan yang terjadi sangat besar pengaruhnya terhadap besar konsentrasi polutan udara (PM10, CO, dan NOx), sehingga mempengaruhi pola korelasi antara kepadatan arus lalulintas dengan konsentrasi ketiga polutan udara, yang pada musim hujan rata-rata memiliki pola berlawanan arah. Sedangkan pada musim kemarau hasil korelasi antara kepadatan arus lalulintas dengan kedua polutan udara (PM10 dan CO) sebagian besar menunjukkan pola searah.Baik pada musim hujan maupun kemarau korelasi antara konsentrasi polutan dengan jumlah penderita beberapa penyakit saluran pernapasan rata-rata memiliki pola searah. Maksudnya, bila konsentrasi polutan meningkat maka jumlah penderita beberapa penyakit saluran pernapasan meningkat pula. Lain halnya dengan pola korelasi antara besar konsentrasi CO dengan penderita beberapa penyakit pada saluran pemapasan pada musim kemarau, dimana rata-rata cenderung memiliki pola berlawanan arah.Gejala di atas menunjukkan bahwa rata-rata pada musim kemarau di seluruh wilayah penelitian di DKI Jakarta untuk kedua faktor tersebut menunjukkan pola yang sama. Maksudnya adalah semakin meningkatnya nilai agent maka semakin rentan pula tingkat kesehatan masyarakat (host) di wilayah penelitian ataupun sebaliknya. Sementara rata-rata pada musim hujan hubungan antara agent dan host menunjukkan pola yang tidak sama/berlawanan. Hal ini menunjukkan bila konsentrasi polutan meningkat maka jumlah penderita beberapa penyakit saluran pernapasan menurun.Berdasarkan hasil penelitian, maka disarankan:Fenomena polusi udara yang terkait dengan kesehatan masyarakat dapat dijadikan satu pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun para perencana tata ruang propinsi DKI Jakarta dalam menata kembali ruang kota Jakarta serta kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas transportasi perkotaan, seperti:- penyediaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan,- membatasi umur kendaraan,- memperbaiki pelayanan transportasi umum agar penumpang lebih merasa amen dan nyaman.Dalam pengaturan tata ruang kota ini perlu dipertimbangkan penyebaran faktor kegiatan, faktor kondisi udara yang bertambah buruk jika kepadatan arus lalulintas tidak mendapatkan solusi yang lebih baik. Hendaknya hasil dari pemantauan secara berkala yang telah dilakukan oleh masing-masing instansi bersangkutan dapat menjadi bahan evaluasi terpadu, yang bermakna bagi Pemerintah DKI Jakarta dalam merencanakan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang.Daftar Kepustakaan: 32 (1976-2004)"

"ABSTRACTPENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA DI WILAYAH DKI JAKARTA. Jakartaadalah kota metropolitan seluas 650 km2 dengan penduduk 9.341.000 jiwa pada tahun 1996. Jumlah penduduk sebesar itu dengan mobilitas tinggi memiliki potensi untuk menimbulkan pencemaran udara. Hasil penelitian BAPEDAL dan LPM-ITB pada tahun 1992 menunjukkan bahwa sektor transportasi di DKI Jakarta memberikan sumbangan terbesar yaitu 67,1 % diikuti sektor industri sebesar 18.9 % untuk parameter pencemar berupa CO, SOx, NOX partikular, dan HC. Penelitian lainnya memberikan indikasi bahwa pertambahan kendaraan di Wilayah DKI Jakarta ialah 11.79 %. sedangkan penambahan panjang jalan hanya 2.5 %. Hal ini memberikan gambaran bahwa pencemaran udara terkait dengan sektor transportasi dan industri. Pemerintah DKI Jakarta melalui Biro Bina Lingkungan Hidup dan Kantor Pengkajian Perkotaan dan Lingkungan (sekarang BAPEDALDA) DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa program yang terkait pengendalian pencemaran udara; misalnya Program Udara Bersih (PRODASIH). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat dalam UUD 1945, GBHN (1998-2003), REPELITA VI dan UU No.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai peraturan pelaksanaan, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (sekarang Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan Gubernur Kepala DKI Jakarta telah mengeluarkan beberapa surat keputusan yang mengatur pengendalian pencemaran udara. Pencemaran udara perlu dikendalikan karena udara yang tercemar menimbulkan dampak kesehatan seperti gangguan saluran pernafasan, gangguan metabotisme, gangguan pertumbuhan dan perkembangan sampai kepada kematian. Dampak pencemaran yang bersifat gtobal ialah timbulnya efek rumah kaca dan penipisan lapisan Ozon. Program pengendalian pencemaran udara yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut ialah tidak/belum adanya peraturan perundang-undangan yang mampu menampung permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pengendalian pencemaran udara, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, benturan kepentingan penanggung jawab kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara dengan institusi pengendalian pencemaran udara (lingkungan) adanya pertimbangan ekonomi dan teknologi, belum adanya kesamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum/peraturan di bidang pencemaran udara (lingkungan) serta masih lemahnya kelembagaan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas udara. Dengan melihat kendala-kendala tersebut maka diperlukan keterpaduan kegiatan di semua institusi di bawah Pemerintah DKI Jakarta dan masyarakat. penyamaan persepsi di antara pihak-pihak yang terkait dengan pecemaran udara. pengembangan kelembagaan di bidang pengelolaan lingkungan hidup . peningkatan kualitas sumber daya manusia para personil BAPEDAL Daerah (opeasional sekarang masih dilaksanakan oleh Biro BLH dan KPPL), mengusahakan ketersediaan dana dan pengenalan teknologi yang mampu menurunkan pencemaran udara santa dibarengi dengan penerapan kepastian dan penegakan hukum. Dengan upaya itu diharapkan setiap kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta dapat dilaksanakan secara efektif di lapangan.

---

"

"Program Pembangunan Daerah Kota Tangerang bertujuan mengembangkan Kota Tangerang menjadi sebuah kota Industri, Perdagangan dan Pemukiman. Pengembangan ini membawa dampak antara lain pencemaran udara oleh timah hitam (timbal) dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Ini sudah menjadi kenyataan dengan hasil pengukuran oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang mendapatkan kadar timbal dalam udara ambien dan dalam darah anak usia sekolah sudah melebihi nilai Ambang Batas.Pemerintah Daerah Kota Tangerang walaupun mempunyai Visi, Misi dan Rencana Strategis sebagai pedoman arah pembangunan dan pengembangan wilayah sampai dengan tahun 2006, ternyata belum mempunyai rencana strategis untuk menanggulangi pencemaran udara oleh timah hitam yang sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat.Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penyusunan suatu rencana strategis penanggulangan pencemaran udara (timah hitam) oleh emisi gas buang kendaraan bermotor terhadap kesehatan masyarakat dalam kurun waktu 5 tahun antara tahun 2004-2008. Adapun desain penelitian yang digunakan penelitian operasional dengan analisa kuantitatif dan kualitatif.Data tentang faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap posisi Pemda Kota Tangerang dalam menanggulangi pencemaran udara (timah hitam) oleh emisi gas buang kendaraan bermotor diperoleh dari data sekunder dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul dibahas dalam Consensus Decision Making Group (CDMG) yang terdiri dari para pejabat Pemda Kota Tangerang yang terkait dan dilakukan analisa lingkungan (SWOT analisis), Kemudian tahap berikutnya (matching stage), CDMG melakukan analisis dengan TOWS Matriks dan IE Matriks, yang menyimpulkan bahwa dalam penanggulangan pencemaran udara (timah hitam), Pemda Kota Tangerang berada pada posisi Hold and Maintain dengan strategi utama Penetrasi Pasar dan Pengembangan Produk.Dari berbagai altematif strategi yang dapat difikirkan melalui Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) dapat diidentifikasi strategi-strategi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan, dan disusun dalam suatu rencana program kerja penanggulangan pencemaran udara (timah hitam) untuk jangka waktu 5 tahun ke depan.

---

Strategic Planning to Overcome Air Pollution by Lead from the Exhaust of Motor Vehicles as a Health Hazard to the Population of the City of Tangerang, year 2004-2008The Regional Development Program of the City of Tangerang envisions Tangerang to develop into an industrial, commercial and residential city. This development brings the implication of air pollution by lead originating from the exhaust of motor vehicles. This implication has become a reality, as proven by measurements carried out by the City of Tangerang Health Service, which shows the concentration of lead in ambient air and in the blood of school age children above normal limits.

Although the government of the City of Tangerang already has vision and mission statements, and a strategic plan as a course of regional development up to year 2006, it has no strategic plan to overcome the effects of air pollution by lead as a public health problem.

This research is carried out to analyze factors affecting the making of a strategic plan to overcome the effects of air pollution by lead for a five year period from 2004 to 2008. The research design used is an operational research with quantitative and qualitative analysis.

Data about the external and internal factors affecting the position of the government of the City of Tangerang to overcome the effects of air pollution by lead was obtained from secondary data and in depth interviews. Data thus obtained was discussed by a Consensus Decision Making Group (CDMG) of city government officials involved in environmental issues, then analyzed using the method of SWOT analysis. Further in the matching stage, the CDMG converts the data into TOWS and IE Matrices respectively, with the resulting conclusion in regard to overcoming the effects of air pollution by lead, the City of Tangerang is in a "Hold and Maintain" position with the main strategies of Market Penetration and Product Development.

From various alternative strategies formulated through Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), strategies most feasible to implement are adopted as a working plan to overcome the effects of air pollution by lead for the future 5 year period."

"Pada tahun 2019, kualitas udara di DKI Jakarta tercatat memburuk, diindikasikan oleh meningkatnya konsentrasi Particulate Matter berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron (PM 2,5) di wilayah tersebut. Seiring pesatnya pertumbuhan populasi dan laju urbanisasi, sektor transportasi menjadi kontributor utama bagi emisi polutan PM 2,5 di DKI Jakarta, yang kemudian menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Dengan pendekatan bottom-up serta permodelan dispersi udara menggunakan perangkat lunak AERMOD, studi ini mengestimasi tingkat konsentrasi PM 2,5 tahunan yang dihasilkan aktivitas transportasi di DKI Jakarta. Kemudian, studi ini mengkalkulasi kasus mortalitas dan morbiditas yang diakibatkan paparan konsentrasi PM 2,5 tersebut, beserta kerugian ekonomi yang terkait dengannya. Valuasi ekonomi dari dampak kesehatan dilakukan dengan nilai satuan Value of Statistical Life (VSL) untuk kasus mortalitas, serta nilai satuan Cost of Illness (COI) dan Willingness to Pay (WTP) untuk kasus morbiditas. Ketiga nilai tersebut diturunkan dengan pendekatan benefit-transfer nilai satuan dari studi terdahulu di DKI Jakarta dan wilayah lainnya di luar negeri, dengan penyesuaian terhadap tingkat pendapatan maupun inflasi. Khusus untuk insiden perawatan dan kunjungan Rumah Sakit, nilai satuan COI diperoleh dari regulasi terkini yang mengatur standar tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Rata-rata konsentrasi PM 2,5 tahunan dari sektor transportasi di DKI Jakarta berada di rentang 3,16 µg/m-69,12 µg/m3 pada tahun 2019, di mana konsentrasi tinggi (37-69 µg/m3) cenderung berada di ruas jalan tol. Sebagai dampaknya, tingkat kematian prematur yang diakibatkan mencapai 4.267 jiwa, sebagian besar diakibatkan penyakit jantung iskemik dan stroke. Kemudian, paparan konsentrasi PM 2,5 juga diestimasikan menyebabkan 2.626 kasus perawatan rumah sakit, 26.000 kasus kunjungan IGD, 320.852 kasus serangan asma, 19.544 kasus bronkitis akut pada anak-anak, 3.075 kasus bronkitis kronis, respiratory symptom days sebanyak 20,25 juta hari, dan berkurangnya hari kerja sebanyak 1,72 juta hari. Sejumlah dampak kesehatan tersebut diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp24,35 triliun, atau setara dengan 0,86% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DKI Jakarta tahun 2019. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan secara spesifik di sektor transportasi, yang merupakan kontributor terbesar bagi pencemaran udara di DKI Jakarta.

---

In 2019, Particulate Matter less than 2,5 micrometers (PM 2,5) was recorded increasing in DKI Jakarta, which signaled deteriorating air quality in the region. Along with rapid population growth and urbanization, the transportation sector becomes a major contributor to PM 2,5 emission in DKI Jakarta, which then poses health risks to the society. Through the bottom-up approach and air dispersion modelling with AERMOD software, this study estimates the annual PM 2,5 concentration that produced by transportation activities in DKI Jakarta. Furthermore, this study calculates mortality and morbidity cases resulting from these PM 2,5 exposures, as well as the associated economic losses. Economic valuation of health impacts is executed using the Value of Statistical Life (VSL) for mortality cases, together with Cost of Illness (COI) and Willingness to Pay (WTP) unit value for morbidity cases. Using benefit-transfer methods, these unit values are derived from previous studies in DKI Jakarta and other regions abroad, with adjustment to income level and inflation. Specific to hospital care incidents, the COI unit value is obtained from the latest regulations governing health service tariffs at the Dr. Cipto Mangunkusumo hospital.

The annual PM 2,5 concentration from transportation sector in DKI Jakarta ranged between 3,16 µg/m3-69,12 µg/m3 in 2019, where high concentration (37-69 µg/m3) tends to be along the highway road. Subsequently, PM 2,5-attributable mortality was 4.267, mostly caused by Ischemic Heart Disease and stroke. Additionally, the total hospital admissions and emergency room visit were 2.626 and 26.000 respectively. Estimated chronic bronchitis, asthma attacks, and acute bronchitis for children were 3.075, 320.852, and 19.544 respectively. Lastly, there were 20,25 million days of respiratory symptom, and 1,72 million of work loss days. Simultaneously, the PM 2,5 exposure caused the economic loss of IDR 24,35 trillion, which is 0,86% of DKI Jakarta Gross Domestic Regional Product (GDRP) in 2019. The result of this study would provide a guidance for governments to design and implement the transportation sector-specific policies, which is the largest contributor to air pollution in DKI Jakarta."