Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Written by the highly regarded diplomat Marty Natalegawa, former ambassador and foreign minister of Indonesia, this book offers a unique insider-perspective on the present and future relevance of ASEAN. It is about ASEAN's quest for security and prosperity in a region marked by complex dynamics of power. Namely, the interplay of relations and interests among countries — large and small — which provide the settings within which ASEAN must deliver on its much-cited leadership and centrality in the region. The book seeks to answer the following questions: How can ASEAN build upon its past contributions to the peace, security and prosperity of Southeast Asia, to the wider East Asia, the Asia-Pacific and the Indo-Pacific regions? More fundamentally and a sine qua non, how can ASEAN continue to ensure that peace, security and prosperity prevail in Southeast Asia? And, equally central, how can ASEAN become more relevant to the peoples of ASEAN, such that its contributions can be genuinely felt in making better the lives of its citizens?"

"Perkembangan platform transportasi online mengubah perilaku masyarakat, khususnya dalam layanan pesan-antar makanan online. Tingginya penggunaan layanan ini menimbulkan masalah terkait tingginya jumlah kurir plaform transportasi online yang harus beroperasi untuk memenuhi semua permintaan layanan. Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan menggabungkan dua permintaan pesanan (order) dari pelanggan yang lokasinya berdekatan, cukup dilayani oleh satu kurir dengan memperhatikan beberapa kendala sehingga tetap menguntungkan semua pihak. Pelanggan dalam penelitian ini mengacu pada merchant dan customer. Penggabungan dua pelanggan yang dilayani oleh satu kurir di sini disebut sebagai fitur double orders. Penelitian ini melakukan optimasi rute pesan-antar makanan pada layanan transportasi online yang mengimplempentasikan penggunaan fitur double orders dengan mempertimbangkan kepuasan pelanggan dan bertujuan meminimumkan biaya operasional. Kepuasan pelanggan yang dimaksud terkait dengan rentang waktu (time windows) pengambilan dan pengantaran makanan agar kualitasnya tetap terjaga. Kurir yang melewati rentang waktu yang telah ditetapkan akan dikenakan biaya penalti. Masalah optimasi rute layanan pesan-antar makanan ini dimodelkan dalam bentuk Vehicle Routing Problem Pickup Delivery with Time Windows (VRPPDTW), untuk penyelesaiannya digunakan metode Particle Swarm Optimization (PSO). Metode PSO adalah metode metaheuristik yang terinspirasi dari perilaku kawanan organisme (swarm) yang menyimpan informasi mengenai posisi (solusi) terbaik. Pada penelitian ini digunakan data yang terdiri dari 50 permintaan layanan pesan-antar makanan. Hasil yang diperoleh dari penerapan metode PSO untuk mengoptimasi rute kurir layanan pesan-antar dengan fitur double orders tersebut mampu mengurangi jumlah kurir yang beroperasi hingga 50% dan menghemat total biaya operasional yang harus dikeluarkan hingga 36.65%.

---

The development of online transportation platforms has changed public behavior, especially in online food takeaway-delivery services. The high demand for these services has led to issues related to the large number of online transportation platforms drivers needed in fulfilling all service requests. One solution to this problem is by combining two orders from clients located nearby which can be served by a single driver while considering several constraints to ensure it benefits all parties involved. In this study, clients refer to both merchant and customer. The process of combining two clients served by a driver is referred to as the double orders feature. This study focuses on optimizing food takeaway-delivery routes in online transportation services by implementing the double orders feature, considering clients satisfaction and aiming to minimize operational costs. Clients’ satisfaction here relates to the time windows for picking up and delivering food to ensure its quality is maintained. Drivers who exceed the designated time windows will incur penalty costs. The problem of optimizing food takeaway-delivery service routes is modeled as a Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery and Time Windows (VRPPDTW), and it is solved using the Particle Swarm Optimization (PSO) method. PSO is a metaheuristic method inspired by the behavior of swarms of organisms, which store information about the best positions (solutions). In this study, data consisting of 50 food takeaway-delivery requests is used. The results obtained from applying the PSO method to optimize drivers routes with the double orders feature show that it can reduce the number of operating drivers by up to 50% and save total operational costs by 36.65%."

"Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, BUMN adalah termasuk Keuangan Negara, dan Pemeriksaan dan Pengawasan keuangannya dilakukan oleh BPK. Namun dalam pelaksanaannya penugasan khusus kepada BUMN tersebut dialihkan kepada anak perusahaan BUMN. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana kedudukan hukum Anak Perusahaan BUMN dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO)? Dan bagaimana Pengawasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik oleh Anak Perusahaan BUMN? Kedudukan hukum Anak Perusahaan BUMN dalam penyelenggaraan PSO adalah diperlakukan sama dengan BUMN apabila mendapatkan penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum. Sehingga anak perusahaan BUMN dapat menerima penugasan khusus penyelenggaraan PSO. Saat ini penugasan khusus tersebut diterima oleh PT KCI sebagai sub-kontrak dari PT KAI. Pengawasan Penyelenggaraan PSO oleh Anak Perusahaan BUMN dapat dilakukan oleh BPK dan Inspektorat Jenderal Perhubungan, namun pemeriksaan juga dapat dilakukan oleh Akuntan Publik dan SPIP. Hasil dari pemeriksaan adalah berupa saran/rekomendasi, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara PSO dan/atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila diduga merupakan tindak pidana.

---

The government can give special assignments to SOEs to carry out the public benefit function while still taking into account the aims and objectives of SOE activities. If the assignment is not financially feasible according to the study, the government must provide compensation for all costs incurred by the BUMN including the expected margin. According to the Law on State Finances, SOEs are included in the State Finances, and the Inspection and Supervision of finances is carried out by BPK. However, in the implementation of the special assignment to the BUMN, it was transferred to a BUMN subsidiary. So the question arises how the legal position of SOE Subsidiaries in carrying out public service obligations (PSO)? And what about the Supervision of the Implementation of Public Service Obligations by SOE Subsidiaries? The legal status of SOE Subsidiaries in implementing PSO is treated the same as SOEs if they are assigned by the government or carry out public services. So that SOE subsidiaries can receive special assignments for PSO. At present this special assignment is accepted by PT KCI as a sub-contract from PT KAI. Supervision of the Implementation of the PSO by an SOE Subsidiary can be carried out by the BPK and the Inspectorate General of Transportation, but the inspection can also be carried out by the Public Accountant and SPIP. The results of the examination are in the form of suggestions/recommendations, which will then be followed up by the Organizer of the PSO and/or reported to the authorities if they are suspected of being a criminal offence."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan permohonan PKPU dalam kasus kepailitan PT Merpati Airlines sebagai Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk persero dan menjalankan penugasan khusus berupa public service obligation sekaligus membandingkan pengaturan mengenai permohonan PKPU pada Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik di negara lain, yakni Amerika dan India. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis normatif dengan melakukan analisis permasalahan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berkaitan. Aturan mengenai  kewenangan pemohon kepailitan dan PKPU bagi BUMN sebenarnya telah diatur dalam pasal 2 ayat (5) UU No.37 Tahun 2004  tentang  kepailitan dan PKPU. Pasal tersebut menyatakan bahwa hanya Menteri Keuangan yang  memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan kepailitan dan PKPU terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik. Frasa kepentingan publik yang hanya dikaitkan dengan jumlah komposisi modal negara dan saham dapat menimbulkan permasalahan. Terlebih pada Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero dan menjalankan public service obligation, karena berdasar pasal tersebut Permohonan kepailitan dan PKPU atas BUMN persero tidak berlaku aturan khusus dan dapat dimohonkan oleh debitor dan kreditor. Sedangkan, di negara Amerika dan India terdapat aturan pengecualian terhadap  Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik Arti sektor Perkeretaapian dan ketenagalistrikan  di mana atas BUMN tersebut dianggap sebagai bagian dari pemerintahan bukan sekedar BUMN saja, sehingga atas BUMN di kedua negara tersebut proses penyelesaian yang dapat dipilih hanyalah reorganisasi bukan likuidasi. Secara singkat, indikator mengenai BUMN yang bergerak untuk kepentingan publik dalam pengaturan perundang-undangan  bagi kepailitan BUMN di Indonesia kurang spesifik. Oleh karena itu, perlu  dilakukan penambahan indikator atau aturan pengecualian terhadap BUMN yang menjalankan kepentingan publik Sebagai upaya perlindungan terhadap public service obligation yang dijalankannya mengigat dahsyatnya akibat hukum dari kepailtan itu sendiri.

---

This thesis analyzes how the PKPU application is implemented in the bankruptcy case of PT Merpati Airlines as a State-Owned Enterprise in the form of a limited liability company and carries out special principles in the form of public service obligations, as well as comparing the regulations regarding PKPU applications in State-Owned Enterprises in other countries, America and India. This thesis using normative juridical research methods by analyzing problems based on relevant laws and regulations. The rules regarding permits for bankruptcy and PKPU applications for BUMN are actually regulated in article 2 paragraph (5) of  Law No. 37 of 2004 concerning bankruptcy and PKPU. This article states that only the Minister of Finance has the legal standing to submit bankruptcy and PKPU petitions against SOEs that operate in the public interest sector. The phrase public interest which is only linked to the composition of state capital and shares can cause problems. Moreover, for State-Owned Enterprises which are in the form of Persero and carry out public service obligations, because based on this article, bankruptcy and PKPU applications for state-owned companies do not apply special rules and can be requested by debtors and creditors. Meanwhile, in America and India, the government orders sending to State-Owned Enterprises which operate in the field of public interest. The meaning of the railway and electricity sectors is that these SOEs are considered part of the government, so that the SOEsin these two countries have a clear resolution process that can be selected is only reorganization, not liquidation. In short, indicators regarding BUMN operating in the public interest in the regulation of regulations for BUMN bankruptcy in Indonesia are less specific. Therefore, it is necessary to add indicators or regulations for BUMN that carry out public interests as an effort to protect the public service obligations they carry out considering the enormity of the legal consequences of bankruptcy itself."

"Indonesia merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia,untuk menjamin pergerakan barang dan penumpang terus berjalan pemerintah membuat kapal perintis sebagai kapal subsidi untuk pemerataan.wilayah yang menjadi perhatian adalah Regional Indonesia Timur,namun untuk diciptakan biaya operasional yang optimal agar cost dan tujuan bisa tepat sasaran perlu dilakukan optimasi,salah satu hal yang berperan dari terciptanya biaya operasional lebih rendah adalah pemilihan rute dikarenakan  cost lebih banyak dihabiskan pada bahan bakar.dalam pengoptimalan rute yang bersifat travelling salesman problem dapat digunakan penyelesaian berdasarkan metode heuristik,dua metode heuristik yang yang dapat menjadi pilihan adalah Algoritma genetika dan Tabu search dengan membangun pengoptimalan dalam kedua metode tersebut didapatkan kesimpulan keduanya bisa menjadi solusi dan perbedaan hasil kedua metode tidak berbeda jauh,keduanya  menciptakan berbagai rute dalam permasalahan harga bahan bakar optimal yang dapat dijadikan solusi pemilihan rute yang baru.

---

Indonesia is one of the largest maritime countries in the world, To ensure the movement of commodity and passengers continues, the government makes pioneer ships as subsidized ships for equity. The area of concern Eastern Indonesia Region, but in order to create optimal operational costs so that costs and goals can be right on target, optimization needs to be done. One of the things that plays a role in creating lower operational costs is route selection because more costs are spent on fuel.When optimizing routes that are traveling salesman problems, solutions based on heuristic methods can be used, Two heuristic methods that can be chosen are genetic algorithms and taboo search by building optimization in the two methods, it can be concluded that both of them can be a solution and the difference in the results of the two methods is not much different, both create various routes in the optimal fuel price problem which can be used as a new route selection solution."

"Tesis ini membahas kepentingan nasional Singapura dalam mengusulkan pembentukan rezim open sky kepada ASEAN pada tahun 2002. Analisa dilakukan dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan domestik yang mempengaruhi Singapura memilih strategi untuk mengusulkan open sky dan tantangan yang dihadapi Singapura untuk meliberalisasi penuh pasar transportasi udara di ASEAN. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah keuntungan apa yang ingin diraih Singapura dengan menawarkan ASEAN untuk meningkatkan kerja sama transportasi udaranya menjadi liberalisasi penuh dengan cara mengikat perjanjian open sky?Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori strategi penyesuaian internasional dari G. John Ikenberry. Kesimpulan yang ditemukan adalah open sky menjadi salah satu cara Singapura untuk menjadi pusat perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Hasil penelitian ini juga menyarankan agar negara-negara ASEAN sebaiknya meninjau kembali sejauh mana mereka dapat membuka diri bagi open sky, sebab open sky hanya akan menguntungkan Singapura, dan tidak mendukung integrasi pasar transportasi udara domestik di masing-masing anggota ASEAN.

---

Focus of this study is Singapore's national interest in recommending open sky regime to ASEAN in 2001. The analysis was conducted by focusing on external and domestic environments of Singapore that influenced its selection of strategy to recommend open sky and challenges faced by Singapore to fully liberalise air transport sector in ASEAN. Research question of this study is what benefit that Singapore is keen to pursue, by recommending ASEAN to shift its air transport cooperation to full liberalization by establishing an open sky?This research is qualitative, using strategies of international adjustment developed by G. John Ikenberry. The study found that open sky is one of tools used Singapore to become hub of economics in Southeast Asia region. The researcher suggests that ASEAN members should review their policy on how far they could open themselves toward open sky as is only benefited more to Singapore and do not encourage integration of domestic air transport market in ASEAN."