Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 145007 dokumen yang sesuai dengan query
cover
H. Soenarko
Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2005
320.6 SOE p
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Saharuddin Didu
"ABSTRAK
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pilar perekonomian nasional merupakan entitas ekonomi utarna yang menjadi tumpuan dalam memajukan perekonomian Indonesia dan berperan dalam konstelasi perekonomian global. Akselerasi dan kontribusi BUMN secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi aktifitas ekonomi rakyat yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat. BUMN memberikan kontribusi langsung kepada penerimaan negara dalam bentuk dividen, pajak-paiak dan hasil privatisasi. Kontribusi BU'MN secara tidak langsung adalah melahirkan multiplier eject dari kegiatan operasional BUMN bagi berjalannya perekonomian Indonesia. BUMN juga menjadi penyedia lapangan pekenjaan yang cukup besar bagi masyarakat. Keberadaan BUMN bagi masyarakat sendiri selain sebagai salah satu penyedia barang dan jasa yang penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup, juga beriimgsi sebagai penyedia kemanihatan umum (PSO, public service obligation) yang ditugaskan pemerintah. Secara khusus BUMN juga mélaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingklmgan (PKBL) sebegai salah satu wujud corporate soczkzl responsibilty. Secara umum kinelja BUMN masih relatif rendah dibandingkan dengan kiIlClj8 sekeor swasta baik dalam tataran domestik, regional, maupun lingkgt global. Fakta menunjukkan bahwa sekalipun BUMN mencapai 139 perusahaan, namun sebagian besar merupakan perusahaan dengan kinexja dan skala usaha yang relatif kecil. Sekitar 90 % dari total aset, ekuitas dan penjualan scluruh BUMN serta sekitar 80 % dari laba berslh seluruh BUMN hanya berasal dari 22 BUMN saja.
PT . Perkebunan Nusantara XIV (Persero), disingkat PTPN XIV (Persero) adalah salah satu BUMN scktor perkebunan yang dimiliki pemerintah. Kinerja dan kondisi PTPN XIV (Pewero) sejak saat bcrdirinya hingga saat ini kurang sehat Dalam periode lima tahun terakhir (2003-2007) hampir semua indikator rasio keuangan menunjukkan kondisi ncgatif Hingga perusahaan masih mengalami deiisit cash/low dan tidak likuid. Perusallaan juga mengalami kesulitan memperoleh pendanaan melalui perbankan karena neraca tidak bankabIe.Penc1itian tesis ini bertujuan melakukan analisa dan pengkajian strategi den kebUakan yang tepat dalam mngka penyehatan perusahaan, peningkatan kinerja dannilaiperusahaandi masadepan. Untuk menganalisakondisisaat ini dan posisi perusahaan dari pcrspektif internal dan eksternnl dipergunakan analisa dengan menggunakan metode analisa SWOT. Analisa terhadap pemilihan alternatif kebijakan yang tepat, efektif dan efisien dalam pcngelolaan pemsahaan di masa depan dilakukan dengan menggunakan metode APIQIIHCGI Hierarchy Process MHP).
Hasil analisis SWOT menunjukkan saat ini PTPN XIV (Persero) berada pada posisi Kuadran II Stabilitas (Srabilily), dengan skor kombinasi strategi W-0 sebesar 0,480. Kuadran II menunjukkan kelemahan yang dimiliki jauh lebih besar dibandingkan dengan kekuatannya, sodangkan peluang~peluang yang ada dapat melampaui ancamannya walaupun dengan nilai yang tidak besar. Strategi utamanya adalah mengupayakan bagaimana posisi perumhaan bisa bertahan dan memastikan perusahaan tidak menuju ke arah kebangkrutan. Kebijakan restrukturisasi internal menjadi pilihan utama yang bertujuan agar kinerja operasional perusahaan dapat diialankan secara efektifdan eisien. Hasil analisa AHI menunjukkan bahwa faktor strategis yang paling dominan dipertimbangkan dalam penentuan strategi dan kebijakan penyehatan PTPN XIV (Persero) adalah faktor kondisi keuangan dengan nilai bobot 0,409. Kriteria minim kendala merupakan kriteria keputusan yang paling diprioritaskau dalam pertimhangan dengan nilai bobot 0,480. Untuk alternatif kebijakan penyehatan PTPN XIV (Persero), basil rekapitulasi data pengolahan AHP menunjukkan kcbijakan sratus qua/rekstrukturisasi internal sebagai kebijakan prioritas pertama dengan nilai bobot 0,356.

ABSTRACT
State Ownership Enterprise (BUMN) as one of national economics pillar is main economy entity that become fulcrurns in moving tbrward economics Indonesia and play a part in global economics. Acceleration and contribution BUMN directly and indirect influence people economic activity which is on finally affect to level of people prosperity. BUMN gives direct contribution to state revenue in the form of dividend, taxes and privatization result. Contribution BUMN indirectly is bear multiplier effect iiiom operational activity BUMN for nun of economics Indonesia. BUMN also becomes big enough provider of job field for society. Existence BUMN for society by it self besides as one of supplier and service that necessary for accomplishment of life need, also as the provider publik service obligation (PSO) commissioned government. Particularly BUMN also executes Program Kemitraan and Bina Lingkungan (PKBL) as one of form social corporate responsibility. In general performance BUMN still relative low compared to private sector performance either in domestic, regional, and also global level. Fact indicates that although BUMN reaches 139 companies, nevertheless a large part of is company with performance and elfort scale that relative small. Around 90 % irom totalize asset, equity and sale of all BUMNs and around 80 % nom net profit of all BUMNs only indigenous to 22 BUMNs only.
PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero), shortened PTPN XIV (Persero) it?s one of BUMN plantation sector owned by government. Performance and condition PTPN XIV (Persero) after the date of forming of until now under the way. In period tive the last years (2003-2007) almost all indicator of finance ratios show negative condition. Till company has been experienced of deficit cash flow and not liquid. Company also fotmd diHiculties getting the financing pass by banking because balance not bankable. 'l`his thesis research bent on conduct analysis and strategy assessment and correct policy in order to company recapitalization, performance improvement and company value in the future. To analyze condition at this time and company position tiom in perspective intemal and external utilized analysis by using method SWOT Analysis. Analysis to correct election of policy altemative, eH`ective and efficient in company management in the future is conducted by using method Analytical Hierarchy Process (AI-IP).
Result SWOT analysis showed at this time PTPN XIV (Persero) it is at position Quadrant II (Stability Quadrant), with score of W-O strategy combination as high as 0,480. Quadrant II shows weakness owned by far greater compared to its strength., whereas existing opportunities can skip over its threat although by value that is not big. Strategy the core important is strives how company position can stay and ascertain company not head forms bankruptcy. Internal restructuring Policy becomes main choice that bent on in order to performance of company operational can be run eifectively and efficient. Result AI-IP Analysis indicates that strategic factor the most dominant considered in strategy determination and recapitalization policy PTPN XIV (Persero) is factor of finance condition by wight value 0,409. Criterion of constraint minim is decision criterion the most given high priority in the balance by wight value O,480. For alternative of recapitalization policy PTPN XIV (Persero), result of processing data summary AHP shows status quo policy/internal restructuring as the first priority policy by wight value 0,356."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T34285
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dominicus Donny Pamungkas
"Banyaknya bidang tanah di provinsi DKI Jakarta yang belum terdaftar merupakan potensi pajak yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan pajak BPHTB. Namun dalam pelaksanaannya, pengenaan pajak BPHTB untuk pemberian hak baru atas tanah ini masih mengalami kendala. Adapun kendala yang dialami yaitu pengenaan sanksi administrasi BPHTB berdasarkan saat terhutang sejak penandatanganan Surat Keputusan (SK) BPN. Dalam hal ini warga Jakarta sebagai pembayar pajak merasa dirugikan, karena mereka dikenai sanksi administrasi yang disebabkan keterlambatan dalam menerima Surat Keputusan BPN.
Berdasarkan hasil analisis melalui pengumpulan data di lapangan, studi literatur sebagai bahan referensi dan wawancara mendalam dengan pihak terkait, penulis menyimpulkan bahwa BPRD DKI Jakarta, Kantor BPN Wilayah DKI Jakarta dan PPAT DKI Jakarta telah bekerja sama dengan baik dalam proses pengenaan pajak BPHTB. Namun dalam kenyataannya, masih ada masalah dalam hal pengenaan sanksi administrasi BPHTB untuk pemberian hak baru atas tanah karena keterlambatan penerimaan SK BPN oleh wajib pajak.
Untuk meminimalkan hal ini, diperlukan kolaborasi yang lebih komprehensif antara lembaga-lembaga, yaitu BPRD DKI Jakarta, Kanwil BPN DKI Jakarta dan PPAT di DKI Jakarta dengan melakukan Tata Kelola Kolaboratif. Dengan Collaborative Governance, diharapkan pelayanan kepada wajib pajak akan lebih baik dan penerimaan pajak BPHTB di DKI Jakarta akan meningkat.

The large number of land in DKI Jakarta province that have not yet beenregistered is a significant potential tax in increasing BPHTB tax revenue. But in its implementation, the imposition of BPHTB tax for granting new rights to this land is still experiencing obstacles. The constraints experienced are the imposition of BPHTB administrative sanctions based on the time of debt due to the signing of the BPN Decree (SK). In this case, Jakarta`s citizenas tax payers felt disadvantaged because they were subjected to administrative sanctions due to the delay in receiving the BPN Decree.
Based on the results of the analysis through data collection in the field, literature study as reference material and in-depth interviews with related parties, author concluded that BPRD DKI Jakarta, DKI Jakarta Regional Office of BPN and PPAT DKI Jakarta have been cooperating well in the imposition process of BPHTB tax. But in reality, there are still problems in the case of the imposition of BPHTB administrative sanctions for granting new rights to land due to delays in receipt of SK BPN by taxpayers.
To minimize this, a more comprehensive collaboration is needed between agencies, namely BPRD DKI Jakarta, Regional Office of BPN DKI Jakarta and PPAT in DKI Jakarta by conducting Collaborative Governance. With Collaborative Governance, it is expected that services to taxpayers will be better and BPHTB tax revenues in DKI Jakarta will increase.
"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T54082
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fona Lengkana
"ABSTRAK
Sektor berbasis lahan menjadi andalan utama untuk mereduksi emisi, setidaknya 17 dari target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Sebagian besar pendanaan publik dalam negeri untuk perubahan iklim hampir 75 dialokasikan untuk berbagai kegiatan inti di bidang mitigasi. Untuk kegiatan pendukung, sebagian besar dukungan pendanaan ditujukan ke sektor kehutanan sebesar 73 . Pendanaan perubahan iklim merupakan salah satu topik utama yang dibicarakan dan dinegosiasikan di setiap pertemuan perubahan iklim internasional karena merupakan sumber biaya dan investasi untuk dapat mengurangi emisi. Dengan membangun kerangka berpikir penelitian, didapatkan hasil bahwa Pemerintah Indonesia belum cukup mampu untuk dapat memenuhi target penurunan emisi gas rumah kaca untuk kegiatan mitigasi sektor kehutanan, baik pada kondisi unconditional dan juga conditional. Kebijakan yang dapat ditempuh yaitu dengan meningkatkan pendanaan publik perubahan iklim, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

ABSTRACT
Land based sector has become a major force in emission reduction, covering at least 17 of the greenhouse gas emissions reduction target in Indonesia. Most of the domestic public climate finance in Indonesia nearly 75 is allocated for core activities in the areas of mitigation. For support, the majority of the finance intended to support forestry sector amounted to 73 . The climate finance is one of the major topics discussed and negotiated in any international climate change conventions because it is a source of costs and investments to reduce emissions. By building a conceptual framework, the results obtained show that Indonesian government is yet to be quite capable to meet the target to reduce greenhouse gas emissions for forestry mitigation activities, either conditionally or unconditionally. Policies that can be drawn includes increasing public climate finance, both from within the country and abroad."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T47583
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Chandler; Susan M
"Recently, there has been a significant growth in the number of public policy centers on academic campuses across the country, but questions have emerged about how successful the academics, researchers, and professionals in those institutions are influencing public policy and improving policymakers deliberations."
Washington: bimonthly, 2006
150 PPS 37 (2-3) 2006
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Tanzi, Vito
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2000
336.39 TAN p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rokim Hamdani
"Krisis ekonomi yang berkepanjangan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan gizi pada keluarga miskin, terutama ibu hamil dan balita. Untuk menanggulangi hal tersebut telah ditetapkan kebijakan pemerintah yang dititik beratkan pada upaya penyelamatan dan pemulihan melalui Program Jaring Pengaman Sosial (JPS}, dalam bidang kesehatan dikenal dengan nama Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JBS-BK) yang bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan derajat kesehatan ddan status gizi keluarga miskin, dimana sebagai pelaksana pelayanan kesehatan pada tingkat desa dilakukan oleh bidan di desa.
Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang kegiatan bidan di desa dalam pelaksanaan Progam JPS-BK di Kecamatan Karawang dan Kecamatan Pedes.
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah kwalitatif dengan menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen untuk mendapatkan jawaban mendalam tentang apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh halayak sumber informasi atau informan. Sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah bidan di desa, yang berjumlah 33 orang dan 6 orang dokter Kepala Puskesmas di Kecamatan Karawang dan Kecamatan Pedes.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari laporan bulanan Puskesmas dalam Program JPS-BK dan laporan Pelaksanaan Program JPS-BK Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang serta data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam kepada bidan di desa dan dokter kepala Puskesmas dan telaah dokumen atas catatan dan laporan yang dibuat oleh bidan di desa.
Analisa data tersebut dilakukan secara manual dengan menggunakan content analysis. Sedangkan agar validitas data dapat terjaga maka dilakukan uji validitas dengan menggunakan triangulasi data, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metoda.
Dari hasil penelitian menunjukkan, bahwa pada umumnya bidan di desa mengetahui tentang sasaran Program JPS-BK, perencanaan dan pelaksanaan pelayanan, pencatatan dan pelaporan serta evaluasi program JPS-BK walaupun belum usai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap sasaran Program JPS-BK dan tercapainya target serta terserapnya dana diperlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bidan di desa, sosialiasi Program RS-8K kepada seluruh komponen masyarakat dan aparat Kelurahan koodinasi antara anggota tim desa, lintas program dan lintas sektoral serta adanya dikungan politik dan pimpinan daerah yang berjenjang dan berkelanjutan."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sandy Suharjono
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komunikasi pemerintah pada kebijakan publik Pengampunan Pajak tahun 2016 dalam menghadapi opini publik. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, empat model dari hubungan masyarakat Grunig serta teori citra dan restorasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menggunakan wawancara mendalam dalam mengumpulkan data.
Hasil penelitian menunjukkan Direktorat P2Humas DPJ dalam melakukan kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 yang merupakan kebijakan absorbtif dengan melakukan komunikasi yang menekankan pada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi satu arah model Public Information. Dalam model ini penyebaran informasi menjadi tujuan dengan umpan balik rendah. Dalam menghadapi opini publik, Direktorat P2Humas DJP menjalankan strategi Denial merupakan strategi yang paling langsung dalam menjaga citranya.

This study analyzed the government 39 s communication on the public policy of Tax Amnesty 2016 in facing public opinion. The theories that were applied are the theory of public relations in the world of government, four models of public relations of Grunig and the theory of image and restoration. This study used qualitative descriptive methodology and used in depth interviews in collecting data.
The result of the research showed that the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes in implementing the policy of Year 2016 Tax Amnesty which was an absorbing policy by communicating with emphasis on internal and external communication. Communication was a one way communication model Public Information. In this model information dissemination became objective with low feedback. In the face of public opinion, the Directorate of P2Humas DJ the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes was running Denial strategy, was the most direct strategy in maintaining its image.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T50254
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Moekijat
Bandung: Mandor Maju, 1995
320.6 Moe a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Sri Milawati
"Industri rokok di Indonesia termasuk salah satu industri yang memberikan sumbangan-pajak non migas yang besar kepada pemerintah. Cukai yang diterima pemerintah dalam APBN, meningkat terus dari tahun 1998 dengan realisasi penerimaan 8,6 triliun sampai dengan tahun 2001 sebesar 18,2 triliun dan pada tahun 2002 realisasi penerimaan 23,34 triliun.
Industri rokok saat ini menghadapi masalah yaitu peningkatan penerimaan pajak dengan kenaikan tarif cukai dan HJE. Disini penulis satu masalah yang menarik untuk dipela jari yaitu : apakah kebijakan pemerintah mengenai tarif cukai & HJE yang hampir setiap tahun mengalami perubahan akan berdampak pada produksi rokok dan penerimaan cukai rokok? Bagaimana perbedaan kebijakan pemerintah pada rokok kretek dan rokok putih, dan dampaknya terhadap penerimaan cukai rokok?
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian terhadap masalah yang dikemukakan diatas adalah melihat hubungan tarif cukai dari HJE dengan produksi, melihat hubungan tarif cukai dan HJE dengan penerimaan cukai, menganalisa peluang usaha bagi perusahaan kecil untuk masuk pasar industri rokok yang bersifat oligopoli dan melihat dampak dari perubahan tarif cukai & HJE terhadap produksi rokok perusahaan dominan, dan pengaruhnya pada penerimaan cukai pemerintah.
Untuk meneliti digunakan metodologi Structure, Conduct, Performance (SCP). Pendekatan SCP digunakan untuk menganalisa hubungan antara struktur, perilaku dan kinerja industri rokok dan didukui Ig oleh metode regresi dengan model OLS(Qrdinary Least Squares) sistem time series dan panel data. Untuk melihat hubungan statistik antara variabel-variabel yang telah dijelaskan secara kualitatif pada pendekatan SCP.
Terdapat hubungan antara tarif cukai, produksi dan HJE dengan penerimaan cukainya. Pada panel data probabilita t untuk produksi, tarif cukai dan ME nilainya signifikan secara sendiri-sendiri, sedangkan untuk probabilita F statistik nilainya signifikan secara bersama-sama, untuk jenis SKM dan SKT. Pada time series untuk jenis SKM dan 5PM probabilita t pada produksi nilainya signifikan, tetapi probabilita t untuk tarif cukai pada SKM, SKT dan SPM tidak signifikan, probabilita F statistik nilainya pada SKT, SKM dan SPM signifikan secara bersama-sama.
Berdasarkan penelitian diatas, ditemukan bahwa tarif cukai dan HJE mempengaruhi penerimaan cukai. Perubahan tarif cukai dan HJE juga dapat mempengaruhi perilaku perusahaan rokok dalam penjualannya. Untuk 3 tahun terakhir periode 2000 - 2002, terlihat penurunan total produksi rokok. Bila dikaitkan dengan tujuan utama cukai dalam rokok, kebijakan pemerintah dalam perubahan tarif cukai dan HJE periode tahun 2000 - 2002 yang dalam setahun bisa 2-4 X berubah adalah cukup-efektif."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T12057
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>