Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The constitution of 1945 grants regional government the broadest autonomy, then the regional autonomy law no.22/1999 was born to giving powers to the regional authorities such a provinces, regencies and cities, unless a statute states a power to the central government..."

"Bidang pertambangan merupakan sumber pendapatan yang paling besar bagi Indonesia.Kondisi ekonomi pertambangan mampu berdampak positif atau negatif bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan adanya berbagai selisih paham antara beberapa undang-undang otonomi daerah dan pertambangan, siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan izin pertambangan secara hukum tidaklah jelas. Dalam konteks ini, hubungan antara komunitas lokal, para pengusaha, dan pemerintah daerah semakin sulit. Menjelang pelaksanaan otonomi daerah, perusahaan pertambangan menghentikan kegiatan eksplorasi, karena mereka takut pada kerusuhan sosial dan ketidakjelasan di bidang pemberian izin. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh daerah di bidang pertambangan pada masa otonomi daerah. Beberapa solusi diajukan bagi pembangunan ekonomi-sosial yang layak dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal."

"This article is an examination of the implementation of the United Nations FrameworkConvention on Climate Change (UNFCCC) as a Multilateral Environmental Agreement(MEA) in Indonesia. It identifies domestic challenges of the Convention in Indonesia?sdecentralisation. The implementation of decentralisation policy in 2001 worsens theinherent problems faced by the Convention in Indonesia?s legal system. As a MEA,the Convention contains only general rules for the state parties and no specific legalobligation to reduce emission. The Convention also has legitimacy problems. TheIndonesia?s method to transform treaties into domestic legal system is still problematic.These two challenges are worsened by the implementation of decentralisation policy.The national government faces difficulties to drive lower government units to adhereto the Convention rules because they have new authorities that can constraint effortto achieve the goal of the Convention.Artikel ini adalah eksaminasi terhadap implementasi Konvensi Perubahan Iklim(UNFCCC) yang merupakan satu bentuk perjanjian multilateral di bidang lingkungan(MEA). Artikel ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh UNFCCC dalamkonteks desentralisasi di Indonesia. Kebijakan desentralisasi telah memperburukmasalah yang selama ini telah dihadapi oleh UNFCCC di Indonesia. Sebagai salahsatu MEA, UNFCCC hanya mengandung aturan umum untuk negara-negara anggotadan tidak mempunyai kewajiban hukum khusus untuk mengurangi emisi. Tanpakewajiban khusus, negara-negara anggota, terutama negara berkembang, belumterikat atas target level emisi tertentu. Selain itu, UNFCCC mempunyai masalahlegitimasi di Indonesia yang berhubungan dengan metode transformasi perjanjianinternasional ke dalam hukum nasional. Masalah legitimasi membuat UNFCCCmenjadi sulit untuk mengikat entitas di dalam negeri. Dalam konteks desentralisasi,kedua masalah tersebut memberikan kesulitan bagi pemerintah pusat dalammengarahkan pemerintah daerah untuk melaksanakan upaya untuk mencapaitujuan UNFCCC. Desentralisasi memberikan kewenangan pemerintah daerah untukmembuat kebijakan yang dapat bertentangan dengan UNFCCC."

"Industri konstruksi nasional merupakan sektor yang memiliki peran besar bagi perekonomian nasional Indonesia. Namun sayangnya hingga saat ini sektor industri konstruksi nasional belum memiliki daya saing (competitiveness} yang baik, akibat belum berhasilnya strategi dan kebijakan yang diterapkan yang masih didasarkan pada cara pandang sektoral. Saat ini dikenal cara pandang baru dalam penyusunan strategi dan pengembangan suatu industri, yaitu cara pandang cluster. Penelitian ini bertujuan mendapatkan peta cluster konstruksi nasional di Indonesia dan kondisi daya saingnya. Pertanyaan penelitian yang harus dijawab pada penelitian ini: seperti apa daya saing cluster konstruksi di Indonesia? Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, pada tahap awal dilakukan identifikasi cluster yang kemudian pada tahap selanjutnya dllanjutkan dengan mencari tahu kondisi daya saing cluster. Pendekatan penelitian analisa arsip digunakan dalam rangka identifikasi cluster konstruksi Indonesia dengan menganalisa tabel I/O untuk tahun 1995 dan 2000 yang dikeluarkan oleh BPS. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan survey pada survey daya saing dari cluster konstruksi Indonesia dengan menggunakan kuisioner yang disebarkan kepada para pelaku usaha dalam industri konstruksi nasional.Dari temuan-temuan yang didapat menunjukkan bahwa cluster konstruksi Indonesia terdiri atas sektor-sektor konstruksi sebagai core industry dan sektor-sektor lainnya sebagai industri pendukung dan terkait. Pada struktur anatomi cluster konstruksi Indonesia dimungkinkan untuk dapat terjadinya perubahan struktur. Perubahan ini tergantung dari kebijakan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha. Kondisi daya saing cluster konstruksi Indonesia pada saat ini belum dapat dikatakan berdaya saing tinggi, karena: pertama, keempat pra-kondisi dari daya saing yang masih belum baik; dan kedua, produktifitas cluster konstruksi yang masih rendah. Untuk dapat meningkatkan daya saing cluster konstruksi Indonesia dapat dilakukan upaya: pertama, memperbaiki kualitas dari keempat pra-kondisi dari daya saing; dan kedua, meningkatkan produktifrtas dan cluster konstruksi Indonesia.

---

Construction industry is a sector, which has important role for the national economy in Indonesia. Although yet it has not had high competitiveness due to the lack of success of its applied strategy and policy that still based on sectoral approach. Today there is a new approach in order to make strategy and policy in order to develop an industry, which is known as cluster approach. This research aims to find a map of Indonesian construction cluster and its recent competitiveness. Research question should be answered in this research, is: what is the condition of the competitiveness of Indonesian construction cluster? In order to answer the research question, on the first phase cluster identification is taken part and then continued to find out the competitiveness of the cluster. The archival analysis research approach used to identify the construction cluster of which analyzes the I/O tables of year 1995 and 2000 published by the Indonesian Central Bureau of Statistics. And then continued by applying survey research approach to assess current competitiveness of Indonesian construction cluster using questionnaire survey distributed to the constituents of Indonesian construction industry.

The results suggest that Indonesian construction duster consist of construction sectors as the core industry and other sectors as the related and supporting industries. The anatomy of Indonesian construction cluster allows structural changes to happen within it. These changes depend on policies that regulate the cluster constituents. The recent competitiveness of Indonesian construction cluster is still considered tow due to things as follow: first, all of the four conditions within the diamond framework are not considered good; second, productivity level of Indonesian construction duster is still considered in low level. In order to increase the competitiveness of Indonesian cluster, there are efforts that can be taken, which are: first, increase the quality of the four conditions within the diamonds framework; and second, increase the productivity level of Indonesian construction cluster."

"The intention of this article is to discuss the relationship between the processes of fiscal and political decentralization, the outbreak of communal violence, and what I call 'the new politics of tradition' in Indonesia. In 1999 under the President Jusuf Habibie, the Indonesian parliament (DPR) voted in favour of two laws, No. 22 and 25 of 1999, which promised to leave a significant share of state revenues in the hands of the regional governments. Strongly supported by the liberal ideologues of the IMF and the World Bank, the two laws were envisaged within Indonesia as a necessary step towards devolving the centralized power of New Order patrimonialism and as a way of curbing separatism and demands for autonomy by giving the regional governments the constitutional and financial wherewithal to maintain a considerable degree of self-determination. Decentralization was in other words touted as the anti-dote to communal violence and separatist tendencies-an anti-dote administered or at least prescribed by multi-national development agencies in most conflict-prone areas of the world. This paper wishes to probe this idea by looking at the conflict and post-conflict situation in North Maluku. The conflict illustrates how local elites began jockeying for political control in anticipation of decentralization. The process of decentralization is in other words not merely an anti-dote but in some cases an implicated part in the production of violence. One reason for this is simply that the decentralization of financial and political control after three decades of centralization entails a significant shift in the parameters of hegemony-a shift towards which local political entrepreneurs in the regions are bound to react. The new 'politics of tradition' currently emerging in Indonesia is the combined result of changes in global forms of governance, a strong political focus on ethnic and religious identity in the 'era reformasi' and a local willingness to employ these identities to garner support in the new political landscape of decentralization."

"Summary: "This book is the only annual study that dissects Indonesia's sub-national competitiveness at both the provincial level (covering 34 provinces) and the regional level (covering six major island groups). Based on a rich dataset of 103 indicators, the study covers four environments of competitiveness: (1) Macroeconomic Stability, (2) Government and Institutional Setting, (3) Financial, Businesses, and Manpower Conditions, and (4) Quality of Life and Infrastructure Development. It also presents each province and region's comparative strengths and weaknesses, and conducts "what-if" policy simulations to propose policy suggestions"

"Indonesia berada pada perlintasan jalur pelayaran dunia dan kondisi geografisnya memberikan negeri ini potensi yang amat sangat besar di bidang maritim. Industri maritim diharapkan menjadi salah satu pilar pembangunan negeri ini. Salah satu cara untuk mengembangkan potensi tersebut adalah dengan mengembangkan klaster industri. Klaster industri adalah kumpulan dari beberapa entitas yang berkumpul dalam satu wilayah dan memiliki keunggulan dari sisi pengetahuan, tenaga kerja, biaya transpor yang relatif lebih murah, dan pasar yang terbentuk. Terkait dengan bidang maritim, salah satu klaster yang bisa dikembangkan adalah klaster pelabuhan. Pola pengembangan klaster pelabuhan semacam ini belum dilembagakan di Indonesia. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan pemahaman akan Klaster Pelabuhan Indonesia dan secara khusus mengembangkan model kebijakan yang terkait dengannya. Pendekatan yang digunakan adalah Analisis Kebijakan Multi-Aktor, di mana dibangun beberapa model menggunakan metode Simulasi Disktrit, Riset Operasi, Sistem Dinamis, dan Permainan Simulasi. Ditemukan bahwa model-model yang dibangun sangat bergantung pada pengampu masalahnya (aktor). Perbedaan perspektif akan membawa kita pada model yang berbeda dan berujung pada solusi berbeda. Untuk itu, sebuah sistem multi-aktor, seperti klaster pelabuhan, membutuhkan sebuah pemahaman kolektif agar dapat berjalan dengan baik.

---

Indonesia is at the crossing of the world shipping lane and its geographical conditions give this country enormous potential in the maritime field. The maritime industry is expected to be one of the pillars of the country's development. One way to induce this domain is by developing industrial clusters. Industrial clusters are a collection of several entities that gather in one area and have advantages in terms of knowledge, labor, relatively cheaper transportation costs, and established markets. Relating to this domain, one that can be developed is the port cluster. The pattern of port cluster development has not yet been institutionalized in Indonesia This research generally aims to develop an understanding of Indonesia's port clusters and specifically develop the policy models associated with it. The general approach used is Policy Analysis of Multi-Actor Systems, where specifically several models were developed using methods such as Operational Research, System Dynamics, Discrete Event Simulation and Simulation Gaming. It was found that the models that were built were very dependent on the problem owners (actors). Different perspectives will lead to different models and, thus, lead to different solutions. For this reason, a multi-actor system, such as a port cluster, requires a collective understanding to work well."

"Tesis ini membahas mengenai pemetaan industri percetakaan di Indonesia dengan menggunakan Analisis klaster. dengan metode K-Means. Pada saat ini penyebaran industri percetakan di Indonesia tidak merata, sebagian besar terkonsentrasi di pulau Jawa (73.3%), belum adanya informasi mengenai industri percetakan, informasi yang ada hanya sebatas penyebaran 2585 percetakan berikut bentuk badan hukumnya sehingga kebutuhan logistik (produk cetak) yang tidak dapat terbagi secara merata di antara perusahaan percetakan yang ada.Variabel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 13 variabel, dengan menggunakan analisis faktor varibel direduksi menjadi 5 faktor. Hasil analisis klaster dengan metode K-means dibentuk sebanyak 3 klaster dimana faktor utilisasi mempunyai nilai p-value sebesar 0.620, lebih besar dari 0.05, artinya faktor utilisasi dari ketiga klaster relatif sama atau utilisasi antara klaster 1 tidak berbeda nyata dengan utilisasi di kedua klaster lainnya.Klaster 1 terdiri dari 382 perusahaan yang merepresentasikan industri percetakan di Indonesia secara umum dimana semua nilai faktornya bertanda negatif yang artinya semua nilai faktor rendah atau berada dibawah Klaster 2 terdiri dari 4 perusahaan dengan faktor pendapatan lain dan investasi (7.75701) serta faktor asset (4.74713) tinggi, tetapi faktor terkait produksi rendah (-0.07193).Pada klaster 3 hanya faktor utilisasi saja yang rendah (-0.55112), hal ini menunjukkan perusahaan tidak efisien dikarenakan produktivitasnya yang rendah.Hasil dari klaster yang terbentuk dibuat analisa SWOT sebagai salah satu dasar untuk rencana strategi pengembangan industri yang akan dilakukan. Pemerintah perlu kiranya untuk mengembangkan industri cetak secara lebih merata dan berkualitas.

---

This thesis discussed the mapping percetakaan industry in Indonesia by using cluster analysis. with K-Means method. At this time the spread of the printing industry in Indonesia is uneven, mostly concentrated in Java (73.3%), lack of information about the printing industry, there is only limited information dissemination following printing 2585 forms so that the logistics needs of its legal entity (print product) are not can be divided evenly among the existing printing company.

Variables used in the study as many as 13 variables, using a variable factor analysis is reduced to 5 factors. From the results of cluster analysis with K-means cluster method established as many as three clusters in which the utilization factor has a value p-value for 0620, greater than 0.05, meaning that utilization factor of the three clusters are relatively equal to or utilization of cluster 1 are not significantly different with the utilization in two other clusters.

Cluster 1 consists of 382 companies representing the printing industry in Indonesia is generally where all values are negative factors which means that all the factors are low or below-average population of clusters formed. Cluster 2 consists of 4 companies with other factors and investment income (7.75701) and high asset factor (4.74713), but low-production-related factors (-0.07193). In cluster 3 is only just a low utilization factor (-0.55112), but four factors others do not, it shows the company is inefficient due to low productivity.

Results from the cluster formed made a SWOT analysis as a basis for industrial development strategy plan will be done. Government is necessary to develop the print industry in a more equitable and quality."