Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKModel Rosenzweig-McArthur merupakan model interaksi mangsa-pemangsa yang mempertimbangkan keterbatasan faktor logistiknya (daya dukung lingkungan K)Pada tesis dibahas model tersebut dengan anggapan bahwa faktor logistiknya bersifat khusus, yaitu laju konsumsi pemangsa sebanding dengan banyaknya mangsa (sebagai faktor logistiknya).Berdasarkan simulasi numerik yang dilakukan, diperoleh bahwa untuk nilai parameter tertentu dari daya dukung lingkungan, naik-turunnya pertumbuhan populasi pemangsa sebanding dengan naik-turunnya pertumbuhan populasi mangsa. Untuk nilai lain parameter tersebut dapat terjadi keadaan dimana populasi baik pemangsa maupun mangsa berkembang tak terbatas.

---

ABSTRACTRosenzweig-Mc. Arthur model is a model of interaction predator-prey that considers the limitations of logistical factors (environmental carrying capacity).In the thesis discussed the model with the assumption that is specific logistical factors, namely the rate of consumption of prey is proportional to the number of prey (as logistical factors).Based on numerical simulations performed showed that for certain parameter values of the carrying capacity of the environment, rise and fall predator population growth comparable to rise and fall prey population growth. For other values of these parameters may occur a state where both predator and prey populations develops infinite."

"ABSTRAKPerkembangan fisik lingkungan pesisir di Kabupaten Manokwari tidak terlepas dari lajunya pertumbuhan jumlah penduduk. Seiring dengan lajunya pertumbuhan Jumlah penduduk didaerah perkotaan Manokwari, menyebabkan tingginya permintaan lahan permukiman. Analisis data kependudukan menyajikan dinamika pertumbuhan jumlah penduduk massif di Kecamatan Manokwari Barat dan sekaligus kecamatan ini menjadi kecamatan yang padat sejak tahun 2000.Peningkatan jumlah penduduk di kecamatan ini selaras dengan pola pengunaan tanah permukiman tanpa di dukung dengan penyediaan sarana dan prasarana sehingga menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan pesisir. Upaya Pemerintah Kabupaten melaksanakan program pengembangan wilayah ternyata belum berkesesuaian dengan kebutuhan penduduk Kecamatan Manokwari Barat di bidang sarana-prasarana tersebut.Temuan-temuan yang di peroleh melalui rangkaian analisis Super Imposed peta-peta tematik, Conten Analisis dokumendokumen perencanaan Kabupaten Manokwari, dan Gap Analisis dalam mengukur kesenjangan pada program pemerintah dengan kondisi ruang terbangun pada wilayah studi. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan kajian tetang tori kesesuaian pembangunan, dalam konsep Kota Berkelanjutan.

---

ABSTRACT

Physical development of the coastal environment in Manokwari not independent of the speed of growth of the population. Along with the growth speed Manokwari total population of urban areas, resulting in high demand for residential land. Analysis of demographic data presents the dynamics of population growth in the district of Manokwari West massif and at the same time these districts into subdistricts solid since 2000.

The increase of population in the district is consistent with the pattern of use of the land settlement without the support with the provision of facilities and infrastructure, causing damage and pollution coastal environment. District Government efforts to implement the program of regional development is not yet in conformity with the needs of the population in the District of Manokwari West the field of infrastructure.

The findings were obtained through analysis of super imposed a series of thematic maps, Conten Analysis of planning documents Manokwari District, and Gap Analysis to measure the gap in government programs with the condition of the room woke up in the study area. This study is expected to be useful in providing conformity assessment tori neighbor of development, the concept of Sustainable Cities."

"Gajah Sumatera (Elephas maximus sumatranus) merupakan satwa yang dilindungi dan berperan penting dalam keseimbangan ekosistem. Deforestasi menjadi pemicu utama dalam berkurangnya habitat gajah. Akibatnya, gajah akan mulai memasuki wilayah perkebunan dan pemukiman masyarakat untuk mencari sumber makanan lain. Hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan konflik antara manusia dengan gajah. Konflik Manusia-Gajah menjadi salah satu penyebab signifikan dalam menurunnya populasi Gajah Sumatera di Provinsi Aceh dan dapat dikatakan sebagai kejahatan lingkungan, dikarenakan dampak dari konflik tersebut mendorong terjadinya pembunuhan terhadap gajah. BKSDA Aceh selaku lembaga pengelola konservasi sumber daya alam, berupaya untuk melindungi satwa yang terancam punah dengan melakukan pencegahan. Fenomena tersebut akan dianalisis menggunakan konsep environmental crime prevention dan kaitannya dengan upaya pencegahan konflik manusia-gajah yang dilakukan oleh BKSDA Aceh.

---

Sumatran Elephant (Elephas maximus sumatranus) are the protected animals which have important roles in the balance of ecosystem. Deforestation became the main trigger for reducing elephant habitat. As a result, elephants will start entering plantation and settlement areas to find other food sources. This matter can potentially leads to conflicts between human and elephant. The human-elephant conflict are one of the significant causes in the decline of Sumatran Elephant population in Aceh Province. This conflict can be regarded as an environmental crime, because the impact can lead to illegal killing of elephants. Natural Resources Conservation Center Aceh, as an institution that manages the conservation of natural resources, tries to protect endangered wildlife through prevention. This phenomenon will be analyzed by using of environmental crime prevention concept and its connection with prevention effort for human-elephant conflict by Natural Resources Conservation Center Aceh."

"Lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik dpaat dipastikan hanya akan menimbulkan kerugian bagi suatu bangsa. Sudah banyak contoh lingkungan hidup yang dikuras dan digerogoti habis habisan, akhirnya hanya menyisakan kesengsaraan"

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."

"ABSTRAKTesis ini menjelaskan tentang proses lobi dan strategi negosiasi Alliance of Small Island States AOSIS dalam mengadvokasi hak-hak pengungsi lingkungan. Pengungsi di sini dimaksudkan kepada orang-orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya disebabkan oleh ancaman serius dari bahaya lingkungan yang diperparah oleh perubahan iklim. Hak-hak pengungsi lingkungan mencakup hak-hak untuk memiliki akses terhadap sumber daya alam, termasuk tanah, tempat tinggal, pangan, air, dan udara, juga termasuk hak ekologis yang lebih baik. Konsep organisasi antarpemerintah, advokasi dan lsquo;peminjaman rsquo; kekuatan lsquo;borrowing rsquo; power dengan kerangka metode pengusutan proses process tracing digunakan dalam tesis ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara pulau kecil tidak memiliki kekuatan tradisional untuk memengaruhi pembuat kebijakan internasional. Namun, ketika menghadapi masalah yang sama, dapat menyampaikan isu migrasi dan perpindahan terkait perubahan iklim ke dalam sistem PBB dengan cara membangun solidaritas di antara negara-negara pulau kecil, mencari dukungan dari negara lain, dan memanfaatkan bukti ilmiah yang disediakan oleh aktor nonnegara. Tesis ini memberikan sebuah kontemplasi tersendiri bahwa isu lingkungan adalah salah satu isu global yang harus dipahami dan ditangani dengan sungguh-sungguh demi umat manusia itu sendiri.

---

ABSTRACTThis thesis explains the lobbying process and negotiation strategy adopted by Alliance of Small Island States AOSIS in advocating environmental refugee rights. The refugees here are refer to the people who are forced to leave their homes because of the serious threat of environmental hazards exacerbated by climate change. The environmental refugee rights include rights of having access to natural resources such as land, shelter, food, water and air, as well as better ecological rights that support them to live and survive. The concepts of intergovernmental organization, advocacy and 39 borrowing 39 power with the framework of process tracing method are employed in this thesis. The results of this research indicate that of small island states do not have the traditional power to influence international policymakers. However, these states are facing similar problems related to climate change. They respond the such problem by handing over the issue of climate change related migration and displacement to the UN system. This goal is pursued by building solidarity among small island nations, seeking support from other countries, and utilizing the scientific evidence provided by non state actors. This thesis provides a distinctive contemplation that environmental issues are one of the global issues that must be understood and addressed seriously for the sake of the human race itself."

"Skripsi ini meneliti tentang bentuk keterikatan tempat sebagai hasil dari hubungan antara stategi hidup masyarakat bantaran dengan Program Normalisasi dan Sodetan yang akan dilaksanakan di Bantaran Ci Liwung Jakarta dengan membagi daerah penelitian menjadi 3 kelas, yaitu rentan, sedang dan tidak rentan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif korelatif dan analisis life history.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, semakin rentan satu daerah, semakin tinggi hubungan keterikatan dengan lingkungan tempat tinggalnya. Bentuk keterikatan yang ditemukan di daerah rentan yaitu emotional, daerah sedang adalah emotional dan daerah tidak rentan adalah behavioural dan cognitive.

---

This study examines the type of place attachment in the Ci Liwung riverbank population as a result of relationship between the people's living strategy with river normalization and diversion program in Jakarta's segment of Ci Liwung riverbank. The study area is divided into three classes, namely vulnerable, moderately vulnerable, and invulnerable. This is a qualitative study with descriptive correlative analysis and life-history analysis.

The results show that generally, the more vulnerable the area, the higher the attachment to the neighbourhood will be. Type of attachment found in vulnerable areas is emotional, and in moderately vulnerable and invulnerable areas is either behavioural or cognitive."

"Kelurahan Cigugur Tengah is located at rapidly urbanizing - city of Cimahi, West Java; this area beared a high - rate of population growth (2% per year), 100% building coverage ratio (BCR) and low environmental quality...."

"The relationship between general environmental and development is examined and analyzed by comparing the developmental implications of the Indonesian forestry sector with the Indonesian Oil and LNG sector. Specifically the Indonesian teak forests based on the data provided by Nancy Lee Peluso's book "Rich Forests, Poor People," (1992) on the island of java and the Indonesian Oil and LNG industries in Bontang, East Kalimantan Based on the writer's research data (1997). The general environment and development relations of the energy and forestry sectors have both similarities and differences and they are compared during the New Order period (1966-1997) with specific emphasis on the role of the state within the Indonesian political economy."