Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada tahun 2004 Indonesia telah menjadi " net importer" minyak. Untuk meningkatkan produksi minyak di Indonesia Pemerintah dituntut untuk memberikan berbagai insentif kepada investor asing yang bergerak di bidang migas. Di sisi lain, Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak juga dituntut untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan tagihan (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Atas SPPT PBB tersebut, baik untuk permukaan bumi maupun tubuh bumi, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut, para K3S membawa penyelesaian sengketa pajaknya hingga ke level banding di Pengadilan Pajak. Pengenaan PBB Migas pad a masa eksplorasi dirasakan kurang tepat dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam pengenaan pajak baik dilihat dari benefit principal dan the ability to pay principle. Sela in itu, pengenaan PBB Migas pada K3S juga menimbulkan dampak negatif kepada investor yang dikhawatirkan akan menurunkan kegiatan eksplorasi migas di indonesia. "

"Dalam berbagai aturan dan aspek legal yang ada, pola pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih cenderung diseragamkan antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya. Hal ini tentunya relatif bias dan cenderung bertentangan dengan upaya pemerintah untuk memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengelola daerahnya termasuk menyangkut masalah pemungutan PBB. Oleh karena itu, seiring dengan semangat kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya, maka tentunya pihak-pihak terkait dengan masalah pelaksanaan pemungutan PBB tersebut perlu untuk mengakomodasi berbagai karakteristik masyarakat yang terdapat didaerahnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan pemungutan PBB di daerah dapat dilakukan secara efektif dan effisien.Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif.Berdasarkan uraian tersebut, pokok permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta dan sejauhmana mendukung optimalisasi penerimaan Pemda Propinsi DKI Jakarta dari sektor pajak pusat khususnya PBB.Tujuan Penulisan tesis ini adalah Menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pemungutan dan sejauhmana efektivitas kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta..Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.Berdasarkan hasil analisis, dapat digambarkan usaha-usaha pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta dalam rangka optimalisasi penerimaan serta efektivitas pengelolaan PBB di Jakarta dilakukan melalui usaha-usaha seperti Sistem lnformasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) yang ditunjang oleh aplikasi sistem lainnya yaitu ; Sistem informasi Geografis (S1G), Payment On Line System (POS) dan Pelayanan Informasi Telepon.Kesimpulan dari analisis yaitu. Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Propinsi DKi Jakarta cukup baik. Hal ini ditunjukan dengan perkembangan realisasi penerimaan masih di atas rencana yaitu 8% dan upaya pencairan tunggakan pajak (law enforcement) menunjukkan peningkatan realisasi pencairan tunggakan, seperti pada tahun 2002 terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5.81%. Hal ini dapat diartikan bahwa usaha intensif pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Propinsi DKI Jakarta terjadi peningkatan persentase.Adapun sarannya adalah untuk lebih mengintensifkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Propinsi DKI Jakarta perlu transparansi informasi basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kepentingan koordinasi antara instansi unit kerja yang berhubungan kangsung dengan pelaksanaan pemungutan pajak tersebut. Dengan adanya tranparansi informasi tersebut diharapkan akan memungkinkan pihak-pihak yang membutuhkan dapat dengan mudah mengakses informasi serta pihak lainnya yang mempunyai data dapat menyalurkan ke dalam system sehingga akan meningkatkan manfaat data dan informasi secara keseluruhan."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada kegiatan eksplorasi usaha hulu minyak dan gas bumi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi. Penelitian ini berfokus pada dasar argumentasi penerbitan SPPT PBB tubuh bumi dan permukaan bumi serta penolakan fiskus atas keberatan yang diajukan oleh KKKS pada tahap kegiatan eksplorasi sektor minyak dan gas bumi, kebijakan pengenaan PBB atas permukaan bumi dan tubuh bumi untuk areal offshore jika dilihat dari asas kepastian hukum (certainty) dan asas keadilan (equality) serta dampak dari kebijakan pengenaan PBB untuk tubuh bumi dan permukaan bumi pada tahap eksplorasi sektor hulu migas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pengenaan PBB pada kegiatan eksplorasi usaha hulu migas tidak sesuai jika dilihat dari kriteria sebagai Subjek Pajak PBB. Karena kontraktor pada masa eksplorasi belum mendapat manfaat dari Wilayah Kerja yang dikelola.

---

This research addresses the imposition of land and building tax on exploration activities for upstream oil and gas investment after the implementation of Government Regulation No. 79 of 2010 Concerning Operating Costs Can Be Recovered And Income Tax Treatment In The Upstream Oil and Gas. This research focuses on the basic argument regarding SPPT PBB issuance for surface and subsurface and rejection of the appeal which submitted by the PSC at the stage of exploration activity in the upstream oil and gas, the provision of Land and Building Tax imposition for surface and subsurface on the offshore areal according to the principles of certainty and equity, the impact of Land and Building Tax imposition on exploration activity in the upstream oil and gas for surface and subsurface in the upstream oil and gas. This research used a qualitative descriptive approach. The result of this research, Land and Building Tax imposition on exploration activity in the upstream oil and gas is not appropriate from the criteria as the subject of Land and Building Tax. Because the contractor on the exploration activity has not benefited from the Working Area managed."

"Penelitian ini mengangkat proses formulasi kebijakan pengurangan PBB untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi dikaitkan dengan teori Patton dan Sawicki. Pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang formulasi kebijakan pengurangan PBB untuk pertambangan migas pada tahap eksplorasi yaitu sebagai perwujudan Instruksi Presiden dan amanat undang-undang serta meningkatkan investasi pada kegiatan eksplorasi migas. Secara keseluruhan, proses formulasi kebijakan ini belum memenuhi tahap-tahap yang sesuai dengan teori Patton dan Sawicki karena tidak adanya kriteria evaluasi yang ditetapkan pemerintah untuk menentukan alternatif kebijakan.

---

This research raises the policy formulation process of land and building tax reduction for oil and gas mining during the exploration stage and associated with the theory of Patton and Sawicki. This research uses a quantitative approach with a descriptive research. The results showed that the background of the policy formulation of land and building tax reduction for oil and gas mining during the exploration stage are as the embodiment of the Presidential Instruction, to carry out the mandate of the law, and to increase investment in oil and gas exploration activities. Overall, the policy formulation process has not met the appropriate stages in accordance with the theory of Patton and Sawicki in the absence of the evaluation criteria set by the government to determine policy alternatives."

"Perpajakan sangat erat kaitannya dengan akuntansi. Pembukuan merupakan sarana informasi bagi wajib pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan secara lengkap dan benar serta merupakan alat pembuktian apabila administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak yang disebabkan kepada standar akuntansi keuangan berbeda dengan penghasilan kena pajak yang dihitung berdasarkan ketentuan pajak.Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan Negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan pajak kebendaan yang pengenaannya berdasarkan atas kondisi objek pajak dan bukan atas kondisi ekonomis wajib pajak. Hal ini sering menimbulkan situasi yang saling berlawanan, dimana jumlah pajak atas suatu objek pajak (Tanah atau Bangunan) cukup tinggi, tetapi tidak didukung oleh kondisi finansial wajib pajak. Dalam kasus seperti ini, pemerintah memberikan keringanan dalam bentuk pengurangan pajak dengan jurnlah persentase tertentu. Pengurangan pajak ini diberikan apabila dari hasil penelitian memang menunjukkan bahwa wajib pajak tidak memiliki kemampuan ekonomis (finansial) yang cukup untuk melunasi hutang pajaknya.Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperjelas tingkat kesehatan perusahaan dalam menentukan persentase pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas wajib pajak, yang di anut Indonesia.Tipe penelitian yang digunakan pada penulisan tesis ini adalah deskriptif analisis sedangkan teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan yang diperoleh melalui buku, peraturan dan media ilmiah lainnya serta mengumpulan data secara langsung dari otoritas pajak, konsultan pajak, pakar pajak dan akuntan publik.Hasil penelitian ini menujukkan bahwa claim menentukan persentase pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Wajib Pajak Badan, adanya unsur subyektif (bias) karena persentase pengurangan hutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas badan tidak semua sama, walaupun tingkat kesehatan perusahaan tersebut sama. Untuk tercapainya kekonsistenan ketentuan tersebut, maka ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangannya lebih baik transparan terhadap wajib pajak."

"Laporan magang ini menganalisis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan PBB P2 yang mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian dilakukan atas arahan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan DJPK dan dilakukan di Kabupaten Badung, Kota Depok dan Kabupaten Lamongan yang dipilih berdasarkan kapasitas fiskal dan kemudahan akses mendapatkan informasi. Penelitian dilakukan dalam bentuk studi kasus dengan metode wawancara pihak terkait. Hasil analisis menunjukkan pelaksanaan pengelolaan PBB P2 di daerah sudah sesuai dengan peraturan dan berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Namun, Pemerintah Daerah masih menghadapi beberapa kendala terkait sistem aplikasi yang belum terintegrasi. Pemerintah Daerah harus melakukan perbaikan pada sistem prosedur pengelolaan PBB P2 di daerah dengan membuat sistem operasi prosedur yang dilengkapi dengan sistem aplikasi terintegrasi.

---

This Internship Report analyzes the management of Land and Rural and Urban Revenue Tax PBB P2 referring to Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. The research was conducted on the direction of the Directorate General of Fiscal Balance DJPK and conducted in Badung, Depok and Lamongan districts that selected based on fiscal capacity and easy access to information. The study was conducted in the form of case studies by interviewing related parties.

The results of the analysis show that the implementation of PBB P2 in the region is in accordance with the regulation and succeeded in increasing the locally generated revenue. However, the Local Government still faces several obstacles related to the application system that has not been integrated. Local Government shall make improvements to the PBB P2 management procedures system in the region by establishing an operating system of procedures equipped with an integrated application system."

"Tesis ini membahas progresivitas Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang lebih dikenal oleh dunia sebagai pajak properti dan sumber daya alam di Indonesia, khususnya bagi Wajib Pajak yang mengalami kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas rumah tempat tinggalnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan apakah PBB progresif terhadap kemampuan ekonomis Wajib Pajak di Jakarta Selatan. Selain itu, penelitian ini juga ingin menjelaskan apakah rasio beban PBB terhadap kemampuan ekonomis Wajib Pajak mempengaruhi ketidakmampuan Wajib Pajak dalam membayar PBB dan apakah tindakan yang dilakukan Wajib Pajak di Jakarta Selatan bila memiliki masalah ketidakmampuan membayar PBB. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi linier berganda, dengan teknik pengumpulan data berupa kuisioner yang dibagikan pada 100 responden Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Wilayah Jakarta Selatan dengan sampling berdasarkan tingkat penghasilan Wajib Pajak. Dari analisis regresi diketahui bahwa terdapat korelasi positif antara beban PBB dengan kekayaan bersih sebesar 0,667 dan korelasi negatif dengan penghasilan bersih sebesar -0,021 namun tidak terdapat korelasi yang kuat antara rasio beban PBB terhadap kekayaan dan penghasilan bersih dengan ketidakmampuan Wajib Pajak untuk membayar. Walaupun demikian, angka Wajib Pajak yang mengeluhkan ketidakmampuan membayar PBB cukup tinggi (60% dari total responden) dan secara nyata terdapat kesenjangan pendapatan antar Wajib Pajak yang bertempat tinggal di lokasi dengan nilai properti tinggi. Masih banyaknya Wajib Pajak yang ingin melakukan permohonan pengurangan PBB namun tidak mengerti mekanismenya yaitu sebesar 18 orang (30%) dari 60 orang jumlah responden yang memiliki masalah dengan ketidakmampuan membayar menunjukkan masih kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah sebagai pihak yang akan mengemban kewenangan memungut PBB Pedesaan dan Perkotaan dapat membuat program pembatasan pajak yang menanggapi masalah ketidakmampuan membayar Wajib Pajak, menyiapkan integrasi data dan administrasi untuk mendukung sistem perpajakan tersebut serta memperluas sosialisasi dan pendidikan pajak bagi masyarakat khususnya program keringanan pajak bagi Wajib Pajak berpenghasilan rendah.

---

The focus of this study is the progresivity of Indonesian Land and Building Tax (PBB), mostly worldwidely known as Indonesian property and natural resource tax, especially for home residential taxpayer who deals with increasing property value. The purpose of this study is to explain whether PBB is progresive based on taxpayer?s economic ability in Jakarta Selatan. This study is also meant to explain whether the PBB ratio of taxpayer?s economic ability affects their inability to pay the tax in Jakarta selatan and how they reaction about their inability to pay. The research method applies multiple linier regression by collecting questionnaires from 100 residential taxpayer?s in Jakarta Selatan with sampling based on stratified taxpayer's income. From the analysis, it is known that there is a positive correlation between PBB with net wealth at 0,667 and negative correlation with net income at -0,021, but there is no strong correlation bertween PBB ratio of net asset and net income with taxpayer?s inability to pay the tax. However, the number of taxpayer complaining about their inability to pay PBB is high enough (60% from total respondens) and clearly there is a huge income gap between residential in the area with high value property. A huge percentage of taxpayer who don't understand the mechanismof PBB reduction (30% or 18 respondense from 60 respondens who has problem with their inability to pay PBB) indicates that there is still lack of public hearing and education about tax policy in society. The researcher suggests that local authorithy who will have the right to collect PBB in rural and urban areas (PBB Pedesaan dan Perkotaan) should create tax limitation program which address the problems of taxpayer's inability to pay, prepare the integration of data and administration to support the system and intensify public hearing and education to the society, especially the tax limitation program for low-income taxpayers."

"Cadangan minyak dan gas bumi sebagai sumber energi utama Indonesia sedang mengalami masa kritis. Produksi minyak dan gas bumi tidak lagi dapat mencukupi jumlah konsumsi. Keadaan seperti ini mendorong pemerintah untuk terus menggalakkan kegiatan eksplorasi dengan harapan adanya cadangan minyak dan gas bumi baru. Namun, patut dipahami bahwa untuk melakukan suatu eksplorasi minyak dan gas bumi diperlukan investasi yang besar dan teknologi yang sangat tinggi. Dengan resiko yang sangat tinggi, kegiatan eksplorasi belum tentu memberikan kepastian adanya cadangan minyak. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan PMK No. 267/PMK.011/2014 tentang pengurangan PBB minyak dan gas bumi untuk mengurangi beban investor yang ingin berinvestasi di eksplorasi minyak dan gas bumi. Namun, pengaturan PMK No. 267/PMK.011/2014 yang mendasarkan pengaturannya pada Pasal 19 UU PBB adalah suatu hal yang kurang tepat dan harus dikaji ulang.

---

Reserves of oil and gas as the main energy sources in Indonesia is experiencing in ctritical period. Production of oil and gas are no longer able to sufficient the consumption. This condition prompt the government to expand the exploration in the hopes of new oil and gas reserves. It should be understood that oil and gas exploration requires big investment and high technology. With a very high risk, exploration activities do not assurance any certainty for oil and gas reserves. Therefore, the government issued PMK No. 267/ PMK.011/2014 of property tax reduction of oil and gas in exploration to ease the investor?s burden. However, this regulation is not correct and be re-examined."