Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBagi pembayar pajak, khususnya perusahaan subsidiari, insentif pemerintah guna mengundang investasi baru telah mendapatkan umpan balik yang tecermin melalui efisiensi pajak berupa pemanfaatan celah dalam peraturan pajak penghasilan. Perencanaan pajak adalah salah satu contoh penggunaan celah peraturan. Pada sisi lain bagi Otoritas Fiskal, melakukan praktik penghindaran pajak sebagai bentuk perencanaan pajak akan membawa efek negatif bagi Pemerintah dan, untuk itulah, Pemerintah melakukan koreksi fiskal sebagai remedialnya. Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi regulasi dan perundangan-undangan anti-penghindaran pajak yang dimiliki Indonesia serta mengidentifikasi ada atau tidak adanya beberapa celah peraturan yang mungkin saja membawa dampak negatif bagi Otoritas Fiskal. Dari studi lapangan menggunakan wawancara mendalam dan observasi terlibat ditemukan bukti bahwa praktik penghindaran pajak yang sangat umum dilakukan melalui skema transfer pricing dan thin capitalization. Kedua skema tersebut telah digunakan sedemikian rupa guna memberikan manfaat optimal dari celah dalam peraturan pajak. Dan, kami mengidentifikasi adanya peraturan anti-penghindaran pajak yang dijalankan pemerintah dalam ha/ proses regulasi yang baik masih jauh dari sempurna, faktanya pengaturan dan peraturan yang berlaku masih ketinggalan dalam antispasi upaya penghindaran pajak oleh pembayar pajak. Untuk itu, Pemerintah tidak dapat memperoleh penghasilan pajak optimal dari para pembayar pajak. Lebih jauh, kebijakan anti-penghindaran pajak Indonesia masih tertinggal di belakang isu-isu mutakhir praktik penghindaran pajak yang semakin kompleks dan sulit untuk dideteksi

---

ABSTRACTFor tax payers, especially subsidiary company, government incentices to attract new investment have already been captured with reflected in tax efficiency throughout the use of loopholes in corporate income tax law. Tax planning is one of the legal example of using loopholes. On the contraty for fiscal authorities, doing tax avoidance as a mean of tax planning could potentially harmful for the government and, therefore, the government follows by using remedies of fiscal correction. This study aims to understand and to evaluate anti-tax avoindance law and regulations in Indonesia and identify whether or not there are several tax loopholes may provided resulting in negative benefits for the fiscal aouthority. From the field research finding by using indepth interview and participatory observation, it is evident that the most common practice of tax avoidance are the use of transfer pricing and thin capitalization schemes. Those two schemes were usually exploited to give optimum benefits of loopholes in tax laws. Thus, we acknowledge that anti­tax avoidance regulations administered by the government in the context of good regulation process is still imperfect, to the fact that those regulations and law were still left behind some loopholes that potentially used to perform tax avoidance by the tax payer, therefore government would not get optimal revenue tax payers. Moreover, Indonesian anti-tax avoidance policy also lagged behind newest practical issues which are more complex and difficult to detect. "

"Bagi pembayar pajak, khususnya perusahaan subsidiari, insentif pemerintah guna mengundang investasi baru telah mendapatkan umpan balik yang tecermin me/alui efisiensi pajak berupa pemanfaatan celah dalam peraturan pajak penghasilan. Perencanaan pajak adalah salah satu contoh penggunaan celah peraturan. Pada sisi lain bagi Otoritas Fiskal, melakukan praktik penghindaran pajak sebagai bentuk perencanaan pajak akan membawa efek negatifbagi Pemerintah dan, untuk itu/ah, Pemerintah melakukan koreksi fiska/ sebagai remedialnya. Studi ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi regulasi dan perundangan-undangan anti-penghindaran pajak yang dimiliki Indonesia serta mengidentifikasi ada atau tidak adanya beberapa celah peraturan yang mung kin saja membawa dampak negatif bagi Otoritas Fiskal. Dari studi lapangan menggunakan wawancara mendalam dan observasi terlibat ditemukan bukti bahwa praktik penghindaran pajak yang sang at umum dilakukan melalui skema transfer pricing dan thin capitalization. Kedua skema tersebut telah digunakan sedemikian rupa guna memberikan manfaat optimal dari celah dalam peraturan pajak. Dan, kami mengidentifikasi adanya peraturan. anti-penghindaran pajak yang dijalankan pemerintah dalam hal proses regulasi yang baik masih jauh dari sempurna, faktanya pengaturan dan peraturan yang berlaku masih ketinggalan dalam antispasi upaya penghindaran pajak oleh pembayar pajak. Untuk itu, Pemerintah tidak dapat mempero/eh penghasilan pajak optimal dari para pembayar pajak. Lebih jauh, kebijakan anti-penghindaran pajak Indonesia masih tertinggal di belakang isu-isu mutakhir praktik penghindaran pajak yang semakin kompleks dan sulit untuk dideteksi.

---

AbstractFor tax payers, especially subsidiary company, government incentices to attract new investment havealready been captured with reflected in tax efficiency throughout the use of loopholes in corporate income tax law. Tax planning is one of the legal example of using loopholes. On the contraty for fiscal authorities, doing tax avoidance as a mean of tax planning could potentially harmful for the government and, therefore, the· government follows by using remedies of fiscal correction. This study aims to understand and to evaluate anti-tax avoindance law and regulations in Indonesia and identify whether or not there are several tax loopholes may provided resulting in negative benefits for the fiscal aouthority. From the field research finding by using indepth interview and participatory observation, it is evident that the most common practice of tax avoidance are the use of transfer pricing and thin capitalization schemes. Those two schemes were usually exploited to give optimum benefits of loopholes in tax laws. Thus, we acknowledge that antitaxavoidance regulations administered by the government in the context of good regulation process is stillimperfect, to the fact that those regulations and law were still/eft behind some loopholes that potentially used to perform tax avoidance by the tax payer, therefore government would not get optimal revenue tax payers. Moreover, Indonesian anti-tax avoidance policy also lagged behind newest practical issues which are more complex and difficult to detect."

"ABSTRACTThe increase of Foreign Direct Investment (FDI) was improved greatly year to date in our country. Despite of the positive development, there was anomalous condition in Indonesia. On the one side, the Indonesian government seriously done huge efforts to increase FDI realization with special facilities, but on the other side, many foreign companies in terms of Foreign Investment Company did not pay Corporate Income Tax and file Income Tax Return which shown a tax loss for long times. Those anomalous phenomenon was occured hypothetically due to the practice of tax avoidance by those companies policy. This research aim to capture practice of tax avoidance by the Foreign Investment Company. The research methods using qualitative instrument and participa­tory observations. Qualitative instrument includes indepth interview with the key informants. This research result indicates there are five practices of tax avoidance which commonly performed through a scheme of transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, controlled foreign corpo­ration (CFC), and the use of tax heaven countries. Those tax avoidance practice was occured by using the loopholes of Indonesian tax regulation. Another result of this research also depicts our understanding on the close relationship between subsidiary company with its parent company abroad. For further research as theoritical implication, next researcher should be able to combine quantiative as well as qualitative method in order to have robust research result and rigor recommendation. "

"Penelitian mendeskripsikan pengaruh pengaturan fasilitas perpajakan dan persetujuan penghindaran pajak berganda terhadap peningkatan penanaman modal asing. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh pengaturan fasilitas perpajakan pada perubahan perundang-undangan pajak penghasilan terhadap peningkatan modal asing ke Indonesia, karena tidak ada penanaman modal asing yang mendapat fasilitas tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa persetujuan penghindaran pajak berganda berpengaruh terhadap penanaman modal asing, karena sebagian besar penanam modal asing berasal dari negara yang telah menutup perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat 2 ( dua) peraturan tentang fasilitas perpajakan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1996 yang selain bertentangan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 juga bertentangan dengan asas-asas perpajakan yang baik karena menimbulkan diskriminasi dan diterbitkan dengan kriteria yang tidak transparan. Hasil penelitian mengusulkan untuk mencabut ketentuan fasilitas perpajakan yang selain bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi hierarkinya juga menyebabkan adanya diskriminasi yang tidak sesuai dengan asas-asas perpajakan yang baik. Selain itu agar dapat berperan dalam rangka meningkatkan penanaman modal asing yang diperlukan untuk mcncapai pertumbuhan ekonomi pengaturan mengenai pemberian fasilitas perpajakan disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dengan mengacu kepada teori-teori yang mengaturnya serta perlu diikuti dengan kebijakan lain yang juga berperan dalam usaha menarik penanam modal asing ke Indonesia."

"ABSTRAK

Pemeriksaan pajak merupakan konsekuensi logis dari pemberlakuan sistem self assesment. Pemeriksaan sekaligus menjadi sarana ideal untuk memastikan negara mendapatkan bagian pemajakan yang adil dari tingginya porsi transaksi lintas batas negara. Momentum penandatanganan komitmen pertukaran informasi alokasi penghasilan, pajak yang dibayar, dan aktivitas usaha per negara atau Country by Country Reporting (CbCR) diyakini peneliti merupakan saat yang tepat untuk merekontruksi kebijakan pemeriksaan pajak sebagai upaya penanggulangan penghindaran pajak utamanya transfer pricing pada perusahaan penanaman modal asing. Atas dasar itulah tujuan penelitian ini ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menyatakan dibutuhkan rekonstruksi kebijakan pada policy level, dengan (i) revisi Undang-Undang agar adaptif terhadap perkembangan proses bisnis. (ii) penyesuian kebijakan pemeriksaan termasuk sanksi atas tidak disampaikannya dokumen Country by Country Reporting. (iii) kebijakan integrasi audit tools. Pada organizational level diperlukan (i) pelembagaan peran tax expertise (ii) pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (iii) tax coordination di tingkat global. Pada operational level perlu dilakukan penyesuaian pemeriksaan pada tahapan identifikasi risiko, penyusunan jadwal pemeriksaan serentak, dan pemanfaatan Country by Country Reporting sebagai data pembanding yang akurat.

---

ABSTRACT

---

Tax auidt is a logical consequence of the implementation of a self-assessment system. Examination is also an ideal means to ensure that countries get a fair share of taxation from the high portion of cross-border transactions. The momentum of the signing of the commitment to exchange information on income allocation, tax paid, and business activities per country or Country by Country Reporting (CbCR) is believed to be the right time to reconstruct tax audit policies as an effort to overcome its main tax avoidance transfer pricing to foreign investment companies. For this reason, the purpose of this research is determined. To achieve this goal, this research was conducted with a qualitative approach through literature studies and in-depth interviews. The results of this study state that policy reconstruction is needed at the policy level, with (i) revision of the Law to be adaptive to the development of business processes. (ii) adjustments to audit policies including sanctions for not submitting Country by Country Reporting Doumentation. (iii) audit tools integration policy. At organizational level, it is needed (i) institutionalizing the role of tax expertise (ii) developing competencies in Human Resources (iii) tax coordination at the global level. In the operational level, it is necessary to adjust the tax audit at the stage of risk identification, compile the simultaneous tax audit schedule, and use Country by Country Reporting as accurate comparative data.

"

"Sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar, pajak, proyeksi target penerimaan pajak meningkat setiap tahun. Sayangnya, peningkatan tersebut diikuti dengan adanya kekurangan penerimaan (shortfall). Hal tersebut terjadi karena adanya praktik penghindaran pajak. Meski tidak dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, namun penghindaran pajak dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Meski strategi pencegahan penghindaran pajak (anti-tax avoidance) dan implementasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEoI) membahas berbagai bentuk penghindaran pajak, tujuan dari kedua peraturan tersebut dapat tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: (1) Bagaimana pengaturan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) pada sektor penanaman modal asing (foreign direct investment) dalam hukum perpajakan Indonesia?; (2) Bagaimana celah hukum dan hambatan dalam pengaturan strategi pencegahan penghindaran pajak (anti-tax avoidance) dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (automatic exchange of financial account information) di Indonesia? Baik strategi anti-tax avoidance dan AEoI ada untuk mengurangi dan mencegah dilakukannya praktik penghindaran pajak pada sektor penanaman asing yang terdiri dari transfer pricing, thin capitalization, dan treaty shopping. Berbagai kebijakan dan peraturan telah diimplementasikan untuk memastikan tidak terjadi kekurangan penerimaan negara dari pajak. Kebijakan dan peraturan tersebut antara lain adalah arm’s length principle, debt equity ratio, dan anti-treaty shopping. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta studi pustaka mengenai tax avoidance dan hukum perpajakan Indonesia, skripsi ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia bersama dengan otoritas perpajakan yakni DJP masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam memastikan pemberantasan penghindaran pajak pada penanaman modal asing

---

As one of the largest sources of a country’s revenue, tax, national tax projection increases every year. Unfortunately, the increase is followed by shortfalls. This is due to practices of tax avoidance. Although it is not conducted illegally, it reduces government’s potential income. While anti-tax avoidance strategies and the implementation of the automatic exchange of financial account information (AEoI) address some forms of tax avoidance, the goal of the aforementioned regulations may not be achieved. Based on this, the problems that can be formulated are: (1) How does the regulation of tax avoidance in the foreign investment sector in Indonesian taxation law?; (2) What are the legal loopholes and obstacles in the regulation of anti-tax avoidance strategies and the automatic exchange of financial account information in Indonesia? Both anti-tax avoidance measures and AEoI are put in place to reduce and prevent tax avoidance practices in the FDI sector which include transfer pricing, thin capitalization, and treaty shopping. Numbers of policies and regulations are implemented to ensure that there’s no shortfall in national income from taxes. Those policies and regulations include the arm’s length principle, debt equity ratio, and anti-treaty shopping. Through normative legal studies by using some literature regarding tax avoidance and Indonesia’s taxation law, this thesis found that Indonesian government along with tax authority known as DJP still encounter some challenges and loopholes to ensure the eradication of tax avoidance on FDI."