Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTEconomic crisis in Asia will recover properly if both the government and the private sector were collaborated in a better way. It did not mean that there were no such cooperation between both sectors which initiated the crisis, however, a very closed collaboration that tended to cause collusion may be the root of the problem. Economic crisis in Asia demonstrated how countries with a strong economic performance that disregarded control, transparency, and accountability of board of directors had deteriorated the rights of shareholders and, at the same time, waned investors ' trustIn Indonesia, bad governance is always identical with bureacratic problem, mismanagement. DP3KK, one of the government {nstitutions that manage Kemayoran Complex which was established due to State Secretary (Ministerial) Decree to responsible to take advantage of ex-international airport Kemayoran, indicated to experience such problem. BPKK that chaired by the State Secretary was set up with certain working capital, through government regulation June 17, 1985, No. 3111985 on withdrawal of government's asset in public enterprise Angkasa Pura.Concerning the process of DP3KK's establishment without transparency, accountability might not be an expected result. Implementation of such good corporate governance depends extremely on the attitude, behavior, and capacity of the board of director, in positive relationship. In fact, a tendency to precede self-interest of the person in command in. DP3KK has caused a one man show management which tend to be authoritarian without check and balance.In the near future, to prevent such kind of unaccountable management style, any government organization, including DP3KK, should implement good corporate governance which perf~rms some basic principles: tramparency, responsibility, fairness, and accountablity. These good corporate governance principles should be reflected in all management functions, all policies implemented and all organization's document produced."

"Good corporate governance is now the key word for organizations as they expected to sed high standars in meeting the demands of their shareholders...."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan etika bisnis dalam prinsip-prinsip corporate governance di pengaturan pasar modal Indonesia yang dapat memberikan value bagi suatu Perseroan sebagai kontribusi terhadap pencegahan praktek tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan mengkaitkan kepada prinsip-prinsip corporate governance OECD yang diadopsi KNKG selaku lembaga independen dan Bapepam sebagai badan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan penerapannya pada Perseroan di Indonesia. Kontribusi pasar modal Indonesia di dunia internasional diarahkan dengan dilakukannya pengawasan dan evaluatif oleh ASEAN dalam suatu pemeringkatan dalam hal penegakan hukum, tugas dan tanggung direksi dan dewan komisaris beserta pemegang saham, perlindungan terhadap para pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif yuridis normatif, penelitian ini bermaksud memaparkan keberlakuan penerapan prinsip-prinsip tersebut agar terciptanya suatu kepastian hukum dalam pengaturannya di pasar modal Indonesia.

---

This paper discusses about the assessment of business ethics in the principles of corporate governance in the Indonesian capital market regulations which can provide a value for the enterprises as a contribution to prevent the practice of corruption, collution, and nepotism. By linking to the principles of corporate governance adopted to OECD, KNKG as the independent institution dan Bapepam as supervisory and evaluative body are able to measure the implementation of its application to the entriprises in Indonesia.

The contribution of the Indonesian capital market internationally directed through monitoring and evaluative by ASEAN in a ranking in law enforcement, duties and responsibilities of directors and the board of directors and its shareholders, protection of shareholders and stakeholders. By using the method descriptive normative research, this study intends to describe the applicability of the implementation to these principles in order to lead a rule of law in its regulations in the Indonesian capital market."

"Laporan magang ini membahas mengenai Penilaian Penerapan Good Corporate Governance PT ABC Tbk Tahun 2013. Sebagai perusahaan dual listing di Indonesia dan Australia, penilaian penerapan praktik good corporate governance PT ABC Tbk yang digunakan ialah menggunakan Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan oleh KNKG dan ASX Corporate Governance Principles and Recommendations. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai penerapan good corporate governance dengan menggunakan dua pedoman tersebut, prosedur penilaian yang dilakukan oleh KAP RSM AAJ, dan temuan atas penilaian beserta analisisnya. Berdasarkan penilaian atas penerapan good corporate governance ditemukan adanya beberapa kriteria yang belum dipenuhi oleh perusahaan. Namun, analisis pada laporan magang ini menyimpulkan bahwa PT ABC Tbk telah menjalankan good corporate governance dengan baik.

---

This internship report discuss about Assessment of Good Corporate Governance Implementation PT ABC Tbk in 2013. As a dual listing company in Indonesia and Australia, PT ABC Tbk uses the good corporate governance assessment of practice application from the Indonesian Corporate Governance Code of KNKG and ASX Corporate Governance Principles and Recommendations. This report describes about the implementation of good corporate governance using the Indonesian Corporate Governance Code and ASX Corporate Governance Principles and Recommendations, good corporate governance assessment procedures conducted by RSM AAJ, findings and its analysis as well. According to good corporate governance assessment, it has been found that a few criteria are not met by PT ABC Tbk. Nevertheless, this report conclude that the PT ABC Tbk has performed a good corporate governance."

"PT X sebagai BUMN yang dibentuk dengan semangat profesionalisme yang tinggi serta mengemban misi untuk rneningkatkan kesejahteraan UKMK, menetapkan komitmen untuk mengelola perusahaan secara bersih, transparan dan profesional. Dari hasil analisa dan temuan yang diperoleh di lapangan disimpulkan bahwa PT X mempunyai komitmen yang kuat dalam menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance pada penetapan kebijakan-kebijakan perusahaan.Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terutama disebabkan karena belum sempurnanya struktur organisasi, masih banyaknya kebijakan dan prosedur yang belum terbentuk dan masih belum optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Pengendalian Internal dan seksi compliance. Sedangkan kendala eksternal yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan good corporate governance antara lain adalah mekanisme pemilihan Komisaris dan Direksi yang tidak transparan dan tertutup.Berdasarkan studi yang telah dilakukan perlu adanya perbaikan-perbaikan untuk menerapkan good corporate governance pada perusahaan antara lain; perlunya Pemerintah ataupun Departemen Keuangan membuat peraturan mengenai tata cara pemilihan wakil pemerintah yang menjadi anggota Komisaris BUMN baik untuk BUMN yang kepemilìkannya 100% dimiliki oleh Pemenntah maupun BUMN yang hanya sebagian sahamnya dimiliki Pernerintah, perlunya Komisaris independen untuk melindungi stakehokiers lainnya dari kepentingan pemegang saham dalam hal ini kepentingan Pemerintah dan pembentukan Komite Audit.Akhir kata, karya akhir ini diharapkan ada manfaatnya bagi manajemen PT X atau paling tidak bagi yang ingin menerapkan prinsip good corporate governance."

"Istilah good corporate governance mulai dikenal di Indonesia ketika berbagai kalangan berupaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Dengan good corporate governance diharapkan dapat mendorong dan memotivasi para pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat; sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Good corporate governance juga diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara guna melepaskan diri dari pengaruh birokrasi dan politik dalam manajemen BUMN. Di dalam tesis ini dibahas tentang tanggnng jawab hukum direksi dan komisaris Perseroan Terbatas (Persero) Tbk. dalam menerapkan prinsip- prinsip good corporate governance, masalah-masalah yang timbul dalam penerapannnya serta manfaat: implementasinya pada. usaha perbankan yaitu Bank BNI Serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian normatif empiris terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Perbankan dan penerapannya pada Bank BNI."

"Prinsip GCG merupakan unsur fundamental dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal terutama ketika Perusahaan Terbuka melakukan aksi penghapusan pencatatan sahamnya dari Bursa secara sukarela (voluntary delisting). Menurut KNKG dalam Pedoman Umum GCG Tahun 2006, prinsip GCG yang berlaku di Indonesia dikenal sebagai TARIF yakni Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness.  Dalam rangka penyusunan tesis ini, Penulis telah melakukan metode Penelitian Yuridis Normatif yang didukung dengan penggunaan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa aspek penting yang menjadi urgensi implementasi prinsip TARIF dalam aksi korporasi voluntary delisting saham. Dalam kasus voluntary delisting saham PT. Danayasa Arthtama Tbk telah mematuhi kelima prinsip TARIF dan implementasi prinsip tersebut tercermin dalam kerangka tata kelola perseroan (struktur-proses-hasil tata kelola) yang menunjukkan adanya praktik tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan aksi voluntary delisting saham, baik dari tahap pra-delisting hingga paska delisting. Berlandaskan hasil penelitian, Penulis menyarankan adanya harmonisasi konsep delisting saham dan pengaturan kelima prinsip TARIF dalam peraturan hukum pasar modal di Indonesia melalui pembaharuan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia guna mewujudkan kegiatan pasar modal yang fair dan senantiasa mengedepankan perlindungan hukum bagi pemegang saham publik.

---

GCG Principles are fundamental elements in capital market activities especially when Public Company decided to voluntary delist its public shares from stock exchange. According to KNKG’s General Guidelines for GCG (2006), GCG’s Principles are known as TARIF, which stands for Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness. For this thesis, the author has conducted normative legal research and used secondary data in the form of primary and secondary legal materials which were obtained through literature studies and content analysis. Furtehermore, based on research results, several aspects were found as the urgency of implementing GCG Principles in voluntary delisting activity and the implementation of the TARIF principles reflected in Indonesia’s capital market law. In the case of voluntary delisting PT Danayasa Arthatama Tbk’s shares, the company has complied with and implemented TARIF principles, in which the implementation reflected in their governance framework (governance structure-process-outcome), which indicates the existentence of GCG in its shares’s voluntary delisting procedural, from the pre-delisting stages to post-delisting stages. Therefore, the author suggests the harmonization of stock delisting concept and the overal regulation of TARIF Principles in Indonesia’s Capital Market Law through the renewal of the Indonesia Capital Market Law to create a fair capital market activity and always prioritize legal protection for the company’s public shareholders.  "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas penerapan Good Corporate Governance serta struktur dan mekanisme Corporate Governance pada PT. Atlas Resources, Tbk dengan melihat kontribusi dari dewan komisaris, direksi dan komite audit dalam mengimplementasikan konsep Good Corporate Governance untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Pengukuran atas penerapan Good Corporate Governance perusahaan tersebut meliputi kesesuaian terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), struktur dan mekanisme Good Corporate Governance sesuai dengan pedoman umum Good Corporate Governance dari KNKG, dan kendala-kendala dalam implementasi Good Corporate Governance perusahaan. Metodologi yang digunakan adalah survei dengan melakukan observasi dan wawancara melalui pemberian kuisioner kepada perwakilan dari komisaris, direksi, dan komite audit berkaitan dengan penerapan Good Corporate Governance PT. Atlas Resources, Tbk dengan pertanyaan yang bersumber dari Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN nomor:SK-16/S.MBU/2012, dan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia dari KNKG 2006.Berdasarkan hasil penelitian penerapan praktik Good Corporate Governance yang telah dilakukan oleh PT. Atlas Resources, Tbk yakni perusahaan patuh terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip tata kelola perusahaan diantaranya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan, namun belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga masih memerlukan evaluasi perbaikan. Dalam struktur dan mekanisme Good Corporate Governance, perusahaan memiliki organ perusahaan, dan elemen-elemen pendukung lainnya seperti komite audit, sekretaris perusahaan dan internal audit. Perusahaan juga membuat Good Corporate Governance Policy dan Code of Conduct sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan tata kelola perusahaan. Selain itu, kendala yang kerap ditemui diantaranya berkenaan dengan budaya perusahaan yang merupakan salah satu kendala yang harus diperbaiki dan dikembangkan sesuai dengan peranan perusahaan sebagai perusahaan publik, serta manajeman waktu yang dianggap masih kurang berjalan dengan efektif berkaitan dengan kecepatan dalam pelaporan informasi laporan keuangan kepada pemangku kepentingan. Perusahaan juga belum menerapkan self assessment untuk menilai kinerja perusahaan yang sebenarnya, karena saat ini penilaian tersebut masih bernilai subjektif.

---

ABSTRACTThis study discusses about the implementation of Good Corporate Governance and the company’s corporate governance’s structure and mechanism in PT. Atlas Resources, Tbk focusing on the contribution of the board of commissioners, directors and audit committee in implementing the concept of Good Corporate Governance to create additional value for the company. Measurements on the implementation of good corporate governance of the company include conformity to the principles of corporate governance that apply from National Governance Policy Committee (KNKG), structure and mechanisms of good corporate governance in accordance with the general guidelines of good corporate governance of the National Governance Policy Committee (KNKG), and constraints in the implementation of Good Corporate Governance. The methodology used is survey by conducting observations and interviews through filling questionnaires addresed to representatives of the commissioners, directors, and audit committee relating to the implementation of Good Corporate Governance of PT. Atlas Resources, Tbk with questions derived from the Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), Secretary of the Ministry of State Owned Enterprises Decision, number : SK-16/S.MBU/2012, and the Indonesia’s Code of Good Corporate Governance from KNKG 2006.Based on the research results, the implementation of Good Corporate Governance have been carried out by PT. Atlas Resources, Tbk that the company comply with the legislation in force and the principles of corporate governance such as transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness and equality, but it has not completely worked yet so it still require improvement evaluation. In the structure and mechanisms of good corporate governance, the company has a company’s organ, and other supporting elements such as the audit committee, internal audit and corporate secretary. The company also makes Good Corporate Governance Policy and Code of Conduct as a guideline in the course of corporate governance. Moreover, constraints that are often encountered such as corporate culture is one of the obstacles that should be improved and developed in accordance with the company's role as a public company, as well as time management that are considered less effective related to velocity in reporting financial statement to those concerned. The company also has not implemented a self-assessment to assess the actual performance of the company, because the current performance assessment is still subjective."