Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Malaria merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di dunia. diperkirakan ± 1,5 juta - 2.7 juta jiwa meninggal setiap tahunnya. Di Indonesia Pada tahun 2002 dilaporkan ada 15 juta kasus klinis. Dilaporkan bahwa dibeberapa daerah malaria masih endemis terutama daerah terpencil dan sebagian besar penderitanya dari goIongan ekonomi lemah. Dari 2 I kabupaten /kota di NAD,66 6% merupakan daerah endemis malaria. Kabupatcn Aceh Tenggara yang merupakan daerah pegunungan dengan jarak 900 km dari ibu kota provinsi selama empat tahun berturut-turut megalami kenaikan kasus malaria. Pada tahun 2003 teroatat 741 kasus, 2004 tercatat 531 kasus, 2005 tercatat 1.112 kasus dan 2006 tercatat l.787 kasus kejadian malaria. Perhatian dunia terhadap malaria cukup besar. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara Global Fund, pemerintah Jerman dan pemerintah Indonesia yang berbunyi menghapus hutang Indonesia sebesar 50juta euro (600 milyar) dengan syarat setengah dari dana tersebut digunakan untuk program pemberantasan penyakit menular termasuk malaria. Program pemberantasan penyakit malaria merupakan palayanan esensial yang harus disubsidi oleh pemerintah dalam upaya mencapai ?kesehatan untuk semua? (health for all) sesuai dengan kemampuan Negara Indonesia. Diharapkan Dinas Kesehatan Kaabaupaten dapat mempengaruhi para pengambil keputusan di daerah untuk mendapaatkan prioritas dana APBD Kabupaten guna membiayai program malaria. Penelitian ini ingin melihat anggaran program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2005 s/d 2007 dimulai dari proses perencanaan penerimaan anggaran dari berbagai sumber peruntukan anggaran tersebut, siapa pegelolanya dan bagaimana dukungan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian operasional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitalif yang bersifiat deskriftif. Hasil penelitian menemukan pembiayaan program pemberantasan penyakit malaria di Dinas Kesehatan Kabupeten Aceh Tenggara pada tahun 2005 sld 2007 menunjukan hanya terdapat dua sumber yaitu ABPD Kab dan BLN yang jumlahnya cenderung naik yaitu tahun 2005 Rp 314,480.000, tahun 2006 Rp 444.380.000 dan tahun 2007 Rp 2.806.450.000. Pembiayaan operasional hampir tidak ada perubahan dari tahun ketahun. Komponen biaya terbesar adalah pemberian kelambu sebesar Rp. 2.512.200.000. Biaya untuk kuratif sangat sedikit yaitu hanya Rp 86.970.000. selama tahun 2005 s/d 2007. Dari hasil wawancara mendalam dengan peieabat terkait diperoleh gambaran bahwa keinginan mereka untuk memberantas: penyaki.t malaria cukup tinggi hanya saja belum diikuti dengan jumlah anggaran. Penelitian ini menyarankan agar pengelola Program pemberantasan penyakit malaria Dinas Kesahatan Kabupaten Aceh Tenggara lebih aktif lagi mencari sumber pembiayaan lain, tidak hanya bertumpun pada sumber yang ada sekarang dengan cara membuat perencanaan yang tepat dan melakukan advocasi ke pemerintah daerah.

---

Malaria is a communicable disease that is still be one of health problem throughout tbe world. There are estimated ± I ,5 - 2,7 million people died every year because of malaria. It has been reported that there were 15 miliion cases in Indonesia in 2002. Malaria is still be an endemic disease in rural area and most of patients are the poor people. There are 21 districts in NAD and 66 6%malatia. Aceh Tenggara District is a mountainous area in the distance of 900 km from capital city. For 4 years malaria cases increased year to year. In 2003, it was recorded that there were 741 cases, 842 cases in 2004, !.!12 cases in 2005 and 1.787 cases in 2006. The international contribution toward malaria is great enough. The MOU bertween global fund, German and Indonesia has been signed, it stated they agreed to eliminate Indonesia debt at anount 50 million Euro (600 million) with a specific condition that half of that loan should be used to eliminate communicable disease including malaria. Malaria elimination program is an essential service subsidized by government to achieve "health for all" in accordance with government ability. It's expected that District Health Office (Dinas Kesehatan Kabupaten) could influence the district policy stake holder to get a priority budget from Annual district budget called ?APBD? for malaria program This study was aimed to describe the budget of malaria program in district health office in Aceh Tenggara in 2005 to 2007. This study enrolled the planning budgeting process, financing sources, agent, provider and beneficiary for malaria program. This study was on descriptive operational study with qualitative and quantitative approaches. The results of study showed that the sources of fund are District APBD and BLN. The funding tends to increase from Rp. 314.480.000 in 2005, Rp. 444.380.000 in 2006 to Rp. 2.806.450.000 in 2007. The major component of 1hat funding waspurchasing mosquito net and it cost 2.512.200.000. Curative funding component is only 86.970.000 from 2005 to 2007. The result of study recommended 1hat the District Hea1th Office ( Dinkes ) ofAceh Tenggara should proactively find others potential resources, not only depending on the available resourcesby making a better planning process and advocate district government."

"Angka kematian ibu (AKI) di Indonesia masih sangat tinggi yaitu berkisar 373 per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan AKI negara-negara Asean. Penyebab kematian ibu di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh perdarahan, toksemia gravidarum dan infeksi jalan lahir. Kematian ibu sangat berkaitan dengan kelemahan dalam mata rantai rujukan baik di masyarakat, fasilitas kesehatan di tingkat masyarakat maupun rumah sakit.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang berperan dalam pemanfaatan pelayanan rujukan oleh ibu hamil risiko tinggi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu. Populasi penelitian adalah ibu hamil risiko tinggi di wilayah Puskesmas Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu tahun 1999. Sebagai informan penelitian adalah ibu hamil risiko tinggi yang memanfaatkan pelayanan rujukan maupun yang tidak memanfaatkan pelayanan rujukan, bidan desa, bidan rumah sakit, koordinator bidan dan tokoh masyarakat.Pengumpulan data dilakukan dengan cara diskusi kelompok terarah (DKT) dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan ibu yang tidak memanfaatkan pelayanan mempunyai profil berumur muda, paritas banyak, anak sedikit, pekerjaan petani, jarak kehamilan panjang, pengetahuan tentang ibu hamil risiko tinggi kurang. Sedangkan hal-hal yang berperan terhadap pemanfaatan pelayanan rujukan oleh ibu adalah persepsi terhadap pelayanan di rumah sakit, persepsi terhadap biaya pelayanan, tidak adanya pengalaman persalinan dengan penyuiit, ketiadaan sarana transportasi, persepsi terhadap ketersediaan peralatan non medis/penunjang pelayanan, persepsi terhadap ketersediaan tenaga rumah sakit, penanggung biaya pelayanan, dukungan keluarga, infonnasi kesehatan yang diterima, dukungan tokoh masyarakat.Saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian ditekankan pada upaya peningkatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) terhadap bidan desa, baik kepada Kepala Puskesmas Putussibau maupun kepada Pengelola Program KIA di Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu. Saran kepada Kepala RSUD Dr. Achmad Diponegoro Putussibau agar meningkatkan mutu pelayanan non medis, meningkatkan motivasi dan sikap tenaga rumah sakit dalam memberikan pelayanan, pemberian medical inform yang baik kepada pasien, optimalisasi tenaga.Datar pustaka : 29 (1969 - 2000)

---

Analyze of Effecting Factor in Primary Referal Service Advantage by High Risk Pregnant Mother in Putussibau Public Health Center Area, Kapuas Hulu Regency at The Year 1999Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia is still high, about 373 per 100.000 live birth. This number is higher than those in other ASEAN countries. Major causes of I maternal mortality in Indonesia are bleeding, toksemia gravidarum and nun infection. Maternal mortality is also asociated with weak referal system in the community, as well as in the healthcare system.This study is to find effecting factor in referal service advantage by pregnant mother with high risk. This research used qualitative method.This study take in action at Putussibau Public Health Center area, Kapuas Hulu Regency. The Population are pregnant mothers with high risk in this Public Health Center area at the year 1999. Informant are pregnant mother with high risk which taken advantage of referal service and others which does not take this advantage, and also to village midwife, hospital midwife, midwife coordinator and figure public people.Data compiled by Focus Group Discussion (FGD) and Indepht Interview.Result showed that pregnant mother trend who do not to take service advantage have young age profile, much variant, do not have much children, farmer profession, long interval pregnacy, less knowledge about pregnacy with high risk. And effecting towards referal service advantage by pregnant mother are perception to hospital service, perception of hospital cost, no experience with the difficulty, no transportation, perception towards availability of non medical equipment/support service, towards availability of hospital staff, service cost borer, family support, healthcare information taken, and support from fihure public people.Suggetion based on the research result are to increase CIE (Communication, Information and Education) toward village midwife, Head of Putussibau Public Health Center and Program Mother and Child Healthy at Health Services Office in Kapuas Hulu Regency. Suggestion also given to Head of Dr. Achmad Diponegoro Distric General Hospital in Putussibau, to increase non-medical service quality, motivation and hospital staff attitude in giving service, good medical information to clients and staff optimalization.Reference List : 29 (1969 - 2000)"

"

ABSTRAK

Nama : Prisilia OktaviyaniProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Tren Spasial-Temporal Kejadian Malaria berdasarkan FaktorLingkungan dan Kependudukan di Kabupaten Kapuas tahun 2013-2017Pembimbing : Dr. Budi Hartono, S.Si., MKMxviii + 127 halaman + 16 tabel + 15 gambar + 4 lampiranMalaria adalah penyakit yang disebabkan oleh parasite Plasmodium dan ditularkan olehnyamuk Anopheles. Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan yang dihadapiIndonesia dan dunia. Sehingga upaya pemberantasan malaria masuk dalam salah satutujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini bertujuan untukmengetahui hubungan faktor lingkungan dan kependudukan terhadap kejadian malaria diKabupaten Kapuas. Penelitian ini menggunakan metode ekologi yang dilakukan pada 17kecamatan di Kabupaten Kapuas tahun 2013 – 2017. Data yang digunakan pada penelitianini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, yaitu Dinas KesehatanKabupaten Kapuas, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas dan BMKG Palangkaraya.Variabel independen dalam penelitian ini adalah topografi, curah hujan, luas perairan,distribusi kelambu, dan kepadatan penduduk. Untuk variabel dependen adalah kejadianmalaria. Hasil analisis menunjukan bahwa variabel lingkungan yaitu topografi, curahhujan, luas perairan, dan distribusi penduduk serta variabel kependudukan yaitukepadatan penduduk berhubungan secara signifikan dengan kejadian malaria diKabupaten Kapuas tahun 2013-2017 (nilai p < 0,1). Hasil analisis juga menunjukkanhubungan posistif antara variabel topografi, laus perairan, dan distribusi kelambu dengankejadian malaria. Sedangkan variabel curah hujan dan kepadatan penduduk menunjukkanhubungan yang negative terhadap kejadian malaria. Perlu dilakukan usaha preventifuntuk mencegah kejadian malaria di Kabupaten Kapuas seperti memaksimalkandistribusi kelambu melakukan penyemprotan di rumah transmigran, menyediakanlarvasida serta memperkuat data dasar malaria dengan pemetaan.Kata kunci: Malaria, Faktor Lingkungan, Faktor Kependudukan

---

ABSTRACT

Name : Prisilia OktaviyaniStudy Program : Public HealthTitle : Spatial-Temporal Trend Analysis of Malaria Cases Based onEnvironmental and Demography Factors in Kapuas Regency2013-2017Counsellor : Dr. Budi Hartono, S.Si., MKMxviii + 127 pages + 16 tables + 15 figures + 4 attachmentsMalaria is a disease caused by the Plasmodium parasite and is transmitted by theAnopheles mosquito. Malaria is one of the health problems faced by Indonesia and theworld. So that efforts to eradicate malaria are included in one of the goals of theSustainable Development Goals (SDGs). This study aims to determine the relationship ofenvironmental and population factors to the incidence of malaria in Kapuas District. Thisstudy used ecological methods carried out in 17 sub-districts in Kapuas District in 2013 -2017. The data used in this study were secondary data obtained from relevant agencies,namely the Kapuas District Health Office, Kapuas Regency Central Bureau of Statisticsand BMKG Palangkaraya. The independent variables in this study were topography,rainfall, water area, distribution of bed nets, and population density. For the dependentvariable is the incidence of malaria. The results of the analysis show that environmentalvariables, namely topography, rainfall, water area, and population distribution andpopulation variables, namely population density are significantly associated with malariaincidence in Kapuas District in 2013-2017 (p value <0.1). The results of the analysis alsoshowed positive relationships between the topographic, water, and netting distributionswith the incidence of malaria. While the rainfall and population density variables showeda negative relationship to the incidence of malaria. Preventive efforts need to be made toprevent the incidence of malaria in the Kapuas Regency, such as maximizing thedistribution of mosquito nets to spray in transmigrant homes, providing larvacides andstrengthening malaria baseline data by mapping.Key words: Malaria, Environmental Factors, Demography Factor

"

"Salah satu penyebab tingginya angka Annual Malaria Incidence (AMI) di Kabupaten Tanah Laut karena kurang tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu. Karena itulah perlu diadakan penelitian pengembangan sistem informasi untuk mendukung program pemberantasan penyakit malaria tersebut.Sebagai metodenya, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan sistem dengan tahapan : investigasi, analisis sistem, perancangan sistem lalu evaluasi sistem. Data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara serta observasi terhadap komponen sistem informasi yaitu tenaga, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, dan basis data.Hasil pra analisis menunjukkan adanya masalah pada setiap komponen sistem informasi, terutama pada perangkat lunak dan basis datanya. Data di-entry ke dalam format di spead sheet program aplikasi LOTUS 1-2-3. Sistem seperti ini dapat menyebabkan kebenaran data menjadi kurang terjamin yang berakibat pengalokasian sumber daya program tidak tepat dan juga memerlukan banyak memori untuk penyimpanan file. Di samping itu dari hasil pranalisis tersebut juga diketahui peluang pengembangan sistem, baik dari segi dukungan pemerintah kabupaten, sumber daya manusianya maupun pembiayaan program pemberantasan penyakit malaria di Kabupaten Tanah Laut.Hasil analisis sistem menunjukkan adanya beberapa kebutuhan antara lain : kebutuhan pemakai (user), kebutuhan pengolahan data dan kebutuhan sistem itu sendiri. Disamping itu juga diketahui kelayakan pengembangan sistem, berupa kelayakan teknik, kelayakan operasi, kelayakan ekonomi dan kelayakan hukum.Perancangan sistem menggunakan alat pengembangan berupa Data Flow Diagram, algoritma pemrogaman, Entity Relationship Diagram, normalisasi, kamus data, rancangan input dan rancangan output. Ada berbagai keunggulan pada sistem informasi yang baru dibandingkan dengan sistem informsi yang lama dilihat dari proses maupun output yang dihasilkan.Kesimpulan pada tesis menyangkut beberapa hal. Pertama, permasalahan sistem informasi ditemukan pada setiap komponen sistem. Kedua, sistem informasi yang dikembangkan bertujuan untuk membantu penggarisan kebijakan, perencanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta penyiapan laporan. Ketiga, sistem informasi mempunyai peluang pengembangan berupa dukungan pemerintah, ketersediaan dana, tenaga, formulir dan sarana komputer. Keempat, prototype yang dibuat dapat diterapkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Kelima, indikator yang robust setelah dilakukan pengkajian adalah beda hasil pemeriksaan sediaan darah dan stratifikasi malaria puskesmas.

---

The Management Information System Development of Malaria Disease Control in Tanah Laut District, South Borneo 2003

One of causes of Annual Malaria Incidence high rate in Tanah Laut district is the lack of accurate and timely information availability. Therefore, there should be a research aimed at developing information system to support malaria disease control program.

For the method, this research is conducted through system approach with the following steps: investigation, system analysis, system design and system evaluation. Data and information is collected through in-depth interview and observation to information system components, such as human resources, procedure, hardware, software and database.

Pre-analysis result shows problems at every information system component, especially at software and database. Data is entered to the format in spreadsheet program application, namely LOTUS 1-2-3. Such a system causes the data validity uncertain which causes program resources inappropriate and needs more memories to save file. In addition, its results show system development opportunity in the perspective of local authority support, human resources and budgeting of malaria disease control program in Tanah Laut District.

The analysis results show that there are several needs including user, data processing and the system itself In addition, it studies system development feasibilities, such as technique, operation, economic and law feasibility.

System planning uses development tools, such as Data Flow Data, algorithm, Entity Relationship Diagram, normalization, data dictionary, input and output planning. There are several advantages in newly developed system compared with the old one in perspective of processes and produced outputs.

The research summarizes several things as follows. First, information system problems are found at every system component. Second, the newly developed system is aimed at supporting governance decision, planning, monitoring and evaluation, as well as report preparing. Third, information system has developing opportunities, such as financial, human resources, form, computer availability, as well as government support. Fourth, the designed prototype is applicable to control malaria disease in Tanah Laut District. Fifth, after analysis the robust indicators are different result of blood slide check and malaria stratification in public health center."

"Di Provinsi Jambi dibeberapa Kabupaten/Kota malaria masih merupakan permasalahan kronis. Di Kota Jambi angka AMT tahun 2004-2006 masib diatas toleransi Nasional dan pencapaian clan indikator SPM masih dibawah target. Program pemberantasan malaria mernpakan salah satu pelayanan esensiai yang dalam pelaksanaanya hams disubsidi (sebagian atau seluruhnya) oleh pemerintah. Denga.n adanya otonoun daerah anggaran bidang kesehatan masingmasing daerah sangat tergantung pada komitmen Pemerintah Daerah, kecuali dilakukan advokasi yang efektif dengan didasarkan pada informasi keuangan yang akurat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi peta pembiayaan yang bersumber dari pemerintah yang dialokaslkan untuk program pemberantasan malaria Tabun Anggaran 2004-2006 berdasarkan sumber, alokasi pemanfaatanrrya dan komitmen pejabat terkait Berta resource gap antara perhitungan estimasi kebutuhan program berdasarkan costing KW-SPM dengan ketersediaan dana. Ruang lingkup penelitian adalah pembiayaan program pemberantasan malaria yang bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan Kota Jambi tahun 2004-2006. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh meialui wawancara mendalam dengan pejabat terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen keuangan. Hasil analisis pembiayaan program pemberantasan malaria diperoleh gambaran bahwa pembiayaan program pemberantasan malaria tahun 2004-2006 semakin meningkat dari Rp 41,6 juta - Rp.I4,8 miliar (Program Kelambunisasi). Total pembiayaan diluar program kelambunisasi lzanya nark dan Rp. 41,6 juta menjadi Rp 214,8 juta. Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kota meningkat, sedangkan pembiayaan yang bersumber APBD Provinsi tidak ada, pembiayaan bersumber APBN mulai ada di th 2005. Sementara pada tahun 2006 pembiayaan yang terbesar dari BLNIHibah yang mencapai 14,8 miliar hal ini karena adanya program kelambunisasi. Berdasarkan eleman kegiatan hampir setiap tahun alokasi terbesar untuk kegiatan freedmen yang sebagian besar berupa obat. Berdasarkan fumgsi program hampir setiap tahun alokasi untuk kuraiif yang sebagian besar berupa obat, sedangkan kegiatan preventif pada tahun 2006 mempunyai alokasi terbesar karena adanya program kelambunisasi. Berdasarkan mata anggaran hampir setiap tahun belanja operasional obat yang terbesar sedangkan belanja perjalanan mendapat alokasi yang terendah. Tabun 2006 belanja investasi mempunyai alokasi terbesar_ Berdasarkan perhihmgan esfimasi KW-SPM malaria dan ketersediaan alokasi dana di tahun 2006 terdapat resource gap sebesar 46% atau Rp.253.885.035, Jika di luar perhitungan gaji personil program kesenjangannya sebesar 33,3% atau Rp.312.872.831. Dari basil wawancara mendalam dengan pejabat terkait diperoleh gambaran bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kota Jambi. Demikian pula dengan permasalahan malaria merupakan permasalahan kesehatan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang tepat. Pemeriatah daerah perlu meningkatkan alokasi anggaran program pemberantasan malaria sesuai kebutuhan program dengan melakukan mobilisasi dana dari berbagai somber dengan mempertimbangkan kemampuan APBD Kota. Hal ini perlu ditunjang dengan upaya advokasi yang lebih efektif dari Dinas Kesehatan Kota Jambi serta melakukan koordinasi pada sektor-sektor yang terkait didalam program pemberantasan malaria. Dalam penyusunan anggaran program pemberantasan malaria perlu memperhatikan kebijakan dari gerakan Gebrak Malaria serta memperhatikan kesenambungan anggaran.

---

Malaria is a chronic problem in same district micifalities in province of Jambi. ANII rate is above national tolerance and SPM indicator is under target at period of 2004-2006. Malaria eradication program is one of essential service which must be subsided by government (a half or all of them) on implementation. The presence of district autonomy of health budget for each district is depend on district government commitment, except if it has been done an effective advocation based on an accurate financial information.

This study purpose is getting information about financial planning based on government which allocated for Malaria eradication program at period of 2004-2006 based on source, used allocation and commitment from authority government and resource gap between estimated calculation of program need based on KW-SPM costing of fund.

This study covered cost of Malaria eradication program of government funding District Health Office of Jambi at period of 2004-2006. This study used primary and secondary data. Primary data was collected from in-depth interview with stakeholder and secondary data was collected from financial document. From the cost analysis of Malaria eradication program was obtained an illustration that cost analysis of Malaria eradication program at period of 2004-2006 went up from 41,6 million rupiahs until 14,8 billion rupiahs because kelambunisasi program. Total cost out of Kelambunisasi program went up from 41,6 billion rupiahs until 214,8 billion rupiahs. There is not fend from Province budget, with contribution from central government begins in 2005. While the biggest cost of BLN/donation is 14,8 billion because of Kelambunisasi program. Based on activity element, the biggest allocation for treatment activity every year is medicine. According to program function., the biggest allocation for curative every year is medicine, white preventive activity in 2006 has a big allocation because of Kelambunisasi program. Based on budget, operational cost of medicine gets the biggest allocation, while traveling purchase of medicine gets the lowest allocation every year. Investation cost gets the biggest allocation in 2006. Based on KW-SPM Malaria estimation calculated and fund allocation in 2006 got 46% resource gap or 254 million rupiahs. Out of calculation of program personal salary, the different is 33,3% or 313 million rupiahs.

From in-depth interview result with stakeholder got art illustration that health sector is one of development priority in Jambi Problem of Malaria also need right handling and more attention.

It was suggested to district government to improve an estimated allocation of Malaria eradication program based on program need by mobilizing funds from various sources considering district capacity of budget. It is important to give support by advocation effort effectively from District Health Office of Jambi and coordination with other sectors on Malaria eradication program. It is important to give attention of policy from Gebrak Malaria movement and giving more attention of fund sustainability on fund arrangement of Malaria eradication program."

"Setiap tahun lebih dari 1 juta penduduk di dunia meninggal akibat malaria, 80% diantaranya di Afrika dan diperkirakan ada sekitar 3 milyar pasien malaria di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. Puskesmas Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, angka kejadian malaria dari tahun 2009 - 2011 mengalami perubahan yaitu kasus malaria klinis dari 520 kasus turun menjadi 30 kasus, sedangkan kasus malaria positif dari 102 kasus naik menjadi 254 kasus.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik individu dan perilaku yang berhubungan dengan kejadian malaria di wilayah kerja Puskesmas Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012.Metode penelitian adalah deskriptif dan desain Cross Sectional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi adalah seluruh masyarakat yang pernah diperiksa terhadap malaria di wilayah kerja Puskesmas Mantangai Kabupaten Kapuas, yakni sebesar 259 orang dengan jumlah sampel 100 responden, tehnik pengambilan sampel adalah simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan secara wawancara menggunakan kuesioner.Hasil analisis bivariat yang mempunyai hubungan bermakna dengan kejadian malaria adalah pekerjaan, pengetahuan, pemakaian obat anti nyamuk, dan kebiasaan berada di luar rumah pada malam hari.Each year more than 1 million people worldwide die from malaria, 80% of them in Africa and an estimated 3 million malaria patients around the world, one in Indonesia. Mantangai Health Center Kapuas District of Central Kalimantan Province, the incidence of malaria from 2009 - 2011 which changed from 520 cases of clinical malaria cases dropped to 30 cases, while the positive malaria cases rose from 102 cases to 254 cases.

The purpose of this study was to determine the individual characteristics and behaviors associated with the incidence of malaria in the region of Mantangai Health Center of Central Kalimantan Province Kapuas 2012.

The research method was descriptive and cross sectional design with quantitative approach. The population was all people who ever checked against malaria in the region of Kapuas Mantangai health center, which amounted to 259 people with a sample of 100 respondents, the sampling technique is simple random sampling. The data was collected by interview using a questionnaire.

The results of bivariate analyzes that have a meaningful relationship with the incidence of malaria is the work, knowledge, use of anti-mosquito, and and habits are outside the house at night."

"Di Indonesia penyakit malaria khususnya diluar Jawa-Bali masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, hal ini disebabkan karena masih tingginya angka kesakitan, dimana pada akhir pelita VI angka kesakitan 32,23 perseribu penduduk dan parasit rate di daerah prioritas 4,78 perseratus penduduk, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah menurunkan angka kesakitan dibawah 40 perseribu penduduk dan di daerah prioritas menurunkan parasit rate dibawah 2 perseratus penduduk dan malaria tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat.Sedangkan di Propinsi Daerah Istimewa Aceh angka kesakitannya 32,7 perseribu penduduk dan pada daerah prioritas parasit rate 3,15 perseratus penduduk dan khususnya pada daerah pantai 4,91 perseratus penduduk.Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan total sampel sebanyak 45 desa di daerah pantai dengan lingkup 4 dati II di 7 kecamatan dengan melakukan pengumpulan data sekunder laporan penyemprotan rumah dengan bendiocab dan data survai malaria tahun 1997 - 1998. Kemudian data tersebut dilakukan pengolahan dan analisa data dengan menggunakan program SPSS dan Epi Info untuk mengetahui apakah ada pengaruh penyemprotan rumah dengan insektisida terhadap penurunan parasit rate.Dalam penelitian ini di fokuskan pada 4 variabel yang terkait dengan kualitas penyemprotan rumah dan breeding places dengan perubahan parasite rate, dengan hasil yang diperoleh menggambarkan adanya perbedaan yang bermakna antara parasite rate awal dengan parasite rate akhir dengan p = 0,020 dengan perbedaan rata-rata parasite rate awal 4,84 dengan simpangan baku 4,78 dan rata-rata parasite rate akhir.3,80 dengan simpangan baku 3,64 (t-tes). Namun dari hasil uji statistik dengan chi squre's yang dilakukan terhadap kualitas penyemprotan dengan perubahan parasite rate ditemukan hubungan yang tidak bermakna dengan nilai p -1,00.Sedangkan hubungan antara breeding places dan perubahan parasite rate di peroleh hasil uji statistik dengan paired t-tes diperoleh nilai p = 0,051 , sehingga menggambarkan kecendrungan bahwa pada desa yang mempunyai breeding places penyemprotan rumah mempunyai manfaat dalam penurunan parasite rate. Dan hasil uji paired t-tes pada desa yang ada breeding places yang dilakukan penyemprotan dengan kualitas baik mempunyai manfaat dalam penurunan parasite rate.Sehingga dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada desa-desa yang ada breeding places, penyemprotan rumah dengan kualitas baik dapat menurunkan parasite rate.Daftar bacaan: 16 (1969 -1999)

---

Spaying Effect with Bendiocarb for Housing to Decreasing Parasite Rate Malaria Desease in the Seashore of Province Specific AcehMalaria desease in Indonesian, especially out side Jawa-Bali still be a problem of Public Health. Because of it's incidence rate is still high. In last pelita VI, the incidence rate it 32,23 / 1000 of population and parasite rate in the priority area 4,78 /100 population. The am halt want to action is reduce incidence rate lower than 40/1000 population and for the priority area lower than 2/100 population, after malaria desease will not the a public health problem any more.Incidence rate in Provinc specific Aceh is 32,7/1000 population and in priority area parasite rate is 4,25 /100 population, especially for the sea shore areait is parasite rate 4,93/100 of population.In this reseach, total sample in taken from 45 villages in the leach which haven four municiplelities in seven district by collecting secondary data have spraying report with Bendiocarb and malaria survey in 1997-1998. The data is manufactored and analisys data by Epi Info and SPSS, for used is there an effect of house spraying with insectiside to reduce parasite rate.This reseach is focus by 4 variables that connect with the house spraying quality for loused and breeding places with changing parasite rate, and the ralt pictures that there is a with significant 0,020, with mean deviation of begginning parasite rate is 4,84 with standart deviation 4,78 and last mean parasite rate is 3,80 with standart deviation 3,64 (paired t-tes). But, the result of statistic test used chi square's, which is done to spraying quality with relation and parasite rate changes, is founded the meaninggless relation with probability score 1,0000.Beside that to relation with breeding places and changing parasite rate statistic test with paired t-tes scor 0,051 is showed trends to villagge to relation in reduce parasite rate. And statistic paired t-tes an village between breedingplaces with spraying good quality and having in reduce the parasite rate.Refference, 16 (1969 -1999)."

"Malaria masih menjadi ancaman kesehatan bagi setengah populasi dunia termasuk di Indonesia dimana pada tahun 2020 jumlah kasus malaria mencapai 226.364 kasus dan 96% kasus tersebut berasal dari Provinsi Papua. Kabupaten Jayapura sendiri menduduki peringkat ke empat penyumbang kasus malaria terbanyak di Provinsi Papua pada tahun 2016 sebanyak 29.044 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura pada tahun 2021. Penelitian menggunakan metode penelitian jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang dilakukan pada informan terpilih meliputi kepala dinas kesehatan, kepala bidang P2P, kepala bidang SDMK, kepala sub bagian umum, program, dan informasi, pengelola program malaria di dinas kesehatan, kepala puskesmas dan pengelola program malaria puskesmas di wilayah Kabupaten Jayapura. Pengambilan data dilakukan pada Bulan Februari - Maret 2022 dengan menggunakan teknik wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan telaah dokumen sebagai sumber data sekunder. Peneliti menggunakan pendekatan sistem dalam menilai input yang terdiri dari sumber daya manusia, dana, sarana, dan perundangan. Pada proses adalah bagaimana penemuan dan tatalaksana penderita, pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah, peningkatan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) dan peningkatan sumber daya manusia serta untuk output yaitu angka API, SPR, dan ABER di Kabupaten Jayapura. Ditemukan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria tidak berhasil mencapai target pada tahap Intensifikasi pengendalian yang telah ditetapkan didalam Pedoman Pengendalian Malaria Menuju Eliminasi Tahun 2030 di Kabupaten Jayapura yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jayapura nomor 44 Tahun 2017 dengan angka API adalah 100‰, SPR 24% dan ABER dibawah 10%. Hal-hal yang menjadi hambatan adalah kompetensi SDM yang belum memenuhi standar, ketersediaan dana yang belum memadai, dan manajemen sarana yang belum optimal. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program eliminasi malaria di Kabupaten Jayapura telah dilaksanakan namun belum optimal. Disarankan agar pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dapat menjadikan program eliminasi malaria sebagai prioritas anggaran dalam APBD Kabupaten Jayapura. Selain itu kerjasama lintas sektor yang tergabung dalam Malaria Center perlu digiatkan kembali dan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta bermitra dengan global fund, Unicef, LSM, TNI, Polri, Organisasi profesi dan tokoh masyarakat.

---

Malaria is still a health threat to half the world's population, including in Indonesia where in 2020 the number of malaria cases reached 226,364 cases and 96% of these cases came from Papua Province. Jayapura Regency itself was ranked the fourth most malaria case in Papua Province in 2016 with 29,044 cases. This study aims to evaluate the implementation of the malaria elimination program in Jayapura Regency in 2021. The study used a qualitative type of research method with a study case approach, conducted on selected informants including the Head of the Health Office, Head of the P2P Division, Head of HHR Division, Head of the General, Program and Information Sub-Section, Program Manager of Malaria in Health Office, Head of Puskesmas and Program Manager of Malaria in Puskesmas in Jayapura Regency. Data collection was carried out in February - March 2022 using in-depth interviews as the primary data source and document study as a secondary data source. Researchers use a systems approach in assessing inputs consisting of human resources, funds, facilities, and legislation. The process is how to find and treat patients, prevention and control of risk factors, epidemiological surveillance and outbreak control, improving information and education communication (IEC) and increasing human resources as well as for output, namely the number of API, SPR, and ABER in Jayapura Regency. It was found that the implementation of the malaria elimination program did not succeed in achieving the target of the control intensification stage that had been set out in the Guidelines for Malaria Control towards Elimination in 2030 in Jayapura Regency in Jayapura Regency Regulation number 44 year 2017 with API number is 100‰, SPR 24% and ABER below 10%. The things that become obstacles are human resources competencies that do not meet the standards, inadequate funding availability, and non-optimal management of facilities. It can be concluded that the implementation of the malaria elimination program in Jayapura Regency has been implemented but has not been optimal. It is recommended that the regional government of Jayapura Regency can make the malaria elimination program a budget priority in the Jayapura Regency RREB. In addition, cross-sectoral collaboration that is incorporated in the Malaria Center needs to be reactivated and formulate Regional Action Plans (RAP) and and partnering with global funds, Unicef, NGOs, TNI, Polri, professional organizations and community leaders."