Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap organisasi memiliki masalah sendiri-sendiri. Jika satu orgnanisasi digabung (merger) dengan organisasi yang lainnya bukan tidak mungkin menambah masalah baru selain memperpanjang masalah yang sudah ada, atau dengan kata lain terjadi akumulai permasalahan yang kompleks dan rumit. Birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, selama ini senantiasa melekat asumsi (bahkan stigma) bahwa birokrasi pemerintah adalah lebih banyak mengurusi dirinya sendiri, tidak akuntabel, tidak transparan, tidak responsif yang memperkuat penilaian tentang red-tape bireaucracy.Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang lebih populer dengan undang-undang otonomi daerah, ditindaklanjuti dengan restrukturisasi dan reorganisasi lembaga pemerintah. Pemerintah daerah Kabupaten dan Kota, sesuai dengan PP Nomor 84 Tahun 2000 diberi kewenangan untuk mengatur sepenuhnya sesuai dengan pertimbanganpertimbangan tertentu untuk menata ulang organisasi atau lembaga-lembaga pemerintah yang ada di daerah yang diserahkan kepada daerah.Penggabungan Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Kandep Kesehatan Kota Makassar yang melaksanakan bidang pekerjaan (urusan) yang sejenis (Bidang Kesehatan) menarik untuk dikaji lebih mendalam, mengingat urusan kesehatan termasuk bidang pelayanan publik yang esensial. Penelitian inl sendiri menekankan pada analisis dinamika organisasi yang terjadi dalam penggabungan Dinas Kesehatan dan Kandep Kesehatan. Kerangka analisis menggunakan dimensi-dimensi (elemen) kunci perubahan organisasi yang dikembangkan Leach dkk yang meliputi; goal and purpose, strategi, struktur, culture, sfaff management, sistem and process.Metodologi penelitian yang dipergunakan menurut pendekatannya adalah penelitian naturalistik dengan tingkat eksplanasi deskriptif yaitu penelitian dengan menggunakan variabel mandiri. Secara umum data yang dipergunakan adalah data kualitatif, sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Level dan objek analisisnya adalah analisis organisasi yaitu Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan mengacu pada elemen-elemen kunci perubahan organisasi.Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika organisasi Dinas Kesehatan Kota Makassar, jika dilihat pada pemberdayaan organisasi dalam menata ulang organisasinya sesuai dengan misi dan visi daerah atau organisasi itu sendiri, tampak menunjukkan terjadinya dinamika perubahan yang rendah. Pemerintah Daerah secara empirik tidak memanfaatkan secara penuh diskresi yang dimilikinya untuk mengatur struktur dan kewenangan (urusan) organisasinya.Arrangement kelembagaan dinas, baik dilihat pada struktur organisasi, budaya maupun prosedur kerja organisasi, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dibanding sebelum implementasi otonomi daerah, yang terjadi adalah organisasi yang semakin membesar yang menunjukkan tipe organisasi Weberian.Dinamika organisasi yang terjadi khususnya pada pola hubungan dan pemberdayaan dari kedua organisasi yang digabung, menunjukkan adanya fenomena kegagalan sosialisasi yang melahirkan adanya pegawai kelas dua dalam satu organisasi. Untuk itu Pemerintah Kota Makassar perlu melakukan pengkajian yang iebih mendalam untuk menata internal organisasi dengan berbagai dimensinya bukan sekedar menggabung dua organisasi denga dasar pekerjaan yang sama.Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan, yang belum mendapat perhatian secara serius dalam proses penggabungan Dinas Kesehatan dan Kandep Kesehatan sebagaimana jiwa (semangat) implementasi otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan publik, mestinya mendapat perhatian dalam setiap segmen penataan organisasi. Dinamika perubahan yang terjadi pada Dinas Kesehatan belum memiliki arah yang jelas dalam peningkatan pelayanan publik, perubahan yang terjadi hanya merupakan konsekuensi dari penggabungan dua lembaga pemerintah."

"Hampir setiap ada permasalahan, mahasiswa sering mengedepankan fisik dalam upaya menyelesaikannya, Tawuran antar mahasiswa terkait dengan kurang matangnya kerangka berpikir seorang mahasiswa. Dalam mengatasi persoalan yang dialami temannya, mahasiswa sering kali tidak mau berpikir logis dan jernih dan sering mengedepankan emosi yang mengatasnamakan kesetiakawanan.Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar mahasiswa dan peran Pemerintah Daerah dan pimpinan Perguruan Tinggi dalam menangani konflik antar mahasiswa di Universitas Negeri Makassar dalam menangani konflik antar mahasiswa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar mahasiswa di Universitas Negeri Makassar yaitu Dendam, Doktrin Senior dan Solidaritas. Dalam penanganan konflik mahasiswa, peran Pemerintah Daerah dan pimpinan Perguruan Tinggi masih lemah dalam hal pengawasan aktivitas mahasiswa baik di kampus maupun di asrama-asrama mahasiswa, selain itu kurang optimalnya kinerja forum-forum pemerintah yang dibentuk untuk mendeteksi dini potensi konflik. Untuk itu dibutuhkan koordinasi antar pimpinan maupun stakeholder dalam upaya penanganan konflik antar mahasiswa di Universitas Negeri Makassar.

---

Almost every problem, students often put forward in an effort to resolve physical, brawl between students associated with less frame of a student matures. In addressing the problems experienced by his friends, students often do not want to think logically and clearly and often put forward in the name of solidarity emotions.

This research was conducted to know the cause factors of the conflict among university students and the role of local government and head of university in handling the conflict among students in state university of Makassar. This research was conducted by using qualitative method through descriptive analytic approach.

The result of the study showed that the cause factors of the conflict among students in state university of Makassar are vengeance, senior doctrine and solidarity. The role of local government and head of university are still weak in supervising students? activities inside the university or student dormitories. Moreover, government forum which supposed to work as early conflict detection did not work optimally."

"Artikel ini membahas isu perekonomian Indonesia dan ASEAN menjelang 2015 denga fokus pembahasan meliputi langkah-langkah persiapan Indonesia dan ASEAN guna menyambut pembentukan komunitas ASEAN 2015, yang antara lain meliputi upaya mengatasi kesenjangan kekuatan ekonomi dan pembangunan negara-negara anggota ASEAN serta upaya menyeragamkan kebijakan perdagangan antara negara-negara tersebut. Dalam konteks ASEAN-China Free Trade Area (FTA) artikel ini mengkaji keuntungan apa saja yang dapat dicapai oleh ASEAN umumnya, dan Indonesia khususnya, dan FTA tersebut serta bagaimana masyarakat Indonesia dan para pengusaha yang merasa dirugikan memposisikan diri serta menyikapi FTA tersebut sehingga dapat menjadi kesempatan yang strategis."

"AFTA is basically a good thing for Indonesia considering Indonesia has a huge potential when compared to other Countries Country in ASEAN. It can be seeded by Indonesia is that Indonesia has a very human resource overflow. When AFTA goes into effect so we can imagine how many labor from Indonesia who can work in other countries. The enermous potential possessed by Indonesia has not been put to good use. We have the human resources very much, but not the educated and well-trained labor. So are the potential in the field of tourism has yet to be developed because it is still constrained in the fields of infrastructure and facilities. Similarly, the agricultural sector is not well developed, it is visible from a few ingredients must import them basic necessities in the field of agriculture to other countries. Indonesia must think back to propose postponement of the implementation of the AFTA, because if not, then no advantage to be gained by Indonesia but losses. A delay was possible if other countries also agree to the delay. Therefore it is necessary a good lobbying so that the other countries agree to do the delays."

"Komitmen Indonesia dalam ASEAN economic community (AEC) atau masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang dituangkan dalam ASEAN comprehensive investment agreement (ACIA) merupakan upaya untuk membentuk iklim investasi yang lebih kondusif bagi dunia usaha. Tulisan ini membahas kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC 2015 khususnya dalam hal peraturan perundang-undangan dalam bidang investasi asing langsung (foreign direct investment). Metode kajian adalah metode yuridis normatif. Kajian dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional khususnya tentang investasi dan kewenangan daerah dalam konteks desentralisasi; dan ketentuan hukum internasional yaitu ASEAN comprehensive investment agreement (ACIA). Hal ini dilakukan dengan menjabarkan kerangka hukum investasi dalam ACIA, kemudian mengaitkannya dengan ketentuan-ketentuan nasional Indonesia mengenai investasi asing; dan pada akhirnya merumuskan langkah-langkah yang telah atau perlu dilakukan oelh pemerintah dalam konteks ACIA. Hasil kajian menunjukan pemerintah semestinya mendorong berbagai peraturan/kebijakan yang dapat menciptakan iklim investasi yang berpihak pada daya saing Indonesia dengan peletakan kembali konsep pembangunan daerah dan peningkatan koordinasi antar instansi"