Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMakalah ini akan menganalisis peran negara dalam perwujudan MP3EI. Peran negara disini akan difokuskan pada dimensi sumber pembiayaan dalam upaya mengimplementasikan konsep MP3EI. Sumber pembiayaan merupakan sebuah isu penting untuk melihat bagaimana sesungguhnya negara mendefinisikan & menempatkan posisinya dalam melaksanakan pembangunan, dalam ha! ini MP3EI yang diusung sebagai salah satu alternatif pembangunan. Seperti diketahui, melalui MP3EI diharapkan tidak hanya kesejahteraaan masyarakat akan meningkat, akan tetapi isu pemerataan pembangunan dapat diatasi. Tidak hanya itu, melalui MP3EI diharapkan Indonesia pada tahun 2045 akan memiliki GDP yang setara dengan negara maju. Waiau demikian tantangan terbesar dajam mewujudkan MP3EI ini adalah persoalan pembiayaan. Tercatat bahwa dalam mewujudkan MP3EI ini dibutuhkan investasi sebesar 4.012 trillun rupiah. Sebuah angka yang sangat fantastis dan dibutuhkan usaha sungguh-sunggu untuk mengumpulkan dana sebesar itu. Beranjak dari masalah pembiayaan inilah tulisan ini berargumentasi bahwa MP3 EI terse but mengindikasikan dua hal yaitu degradasi peran negara dan terjadinya liberalisasi sektor infrastruktur. "

"Peningkatan peranan lembaga-lembaga hukum dan berbagai institusi yang terkait dengannya amat diperlukan dalam menyongsong datangnya era perdagangan bebas. Namun peningkatan peranan lembaga-lembaga hukum tersebut tidak akan ada artinya apabila para penguasa tidak menciptakan budaya menghormati hukum. Sebagaimana disinyalir oleh Prof. Daniel S. Lev pada bagian awal tulisan ini, hukum tertulis yang berlaku akan kurang berdaya paksa apabila dibandingkan dengan kekuasaan istana dan pemerintahan aristokrat. Semoga kondisi yang pernah terjadi di Eropa pada abad pertengahan tersebut tidak terjadi di negara kita. Transparansi birokrasi, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan lembaga-lembaga hukum untuk melaksanakan fungsi kontrolnya menjauhkan kita dari kondisi di Eropa pada abad pertengahn tersebut."

"ABSTRAKPenelitian ini mengupas tentang konsep negara hukum Indonesia serta perwujudan hak asasi manusia. Dengan melihat pemikiran-pemikiran negara hukum yang berkembang di negara-negara barat, baik yang menganut sistem Anglo Saxon maupun Eropa Kontinental, terlihat bahwa prinsip-prinsip negara hukum yang dianut Indonesia ternyata memiliki perbedaan yang mendasar dengan prinsip-prinsip negara hukum Anglo Saxon dan Eropa Kontinental tersebut. Suatu pemikiran tentang negara hukum yang telah dicetuskan oleh Azhary dengan didukung oleh para ahli hukum lainnya telah menunjukkan adanya perbedaan yang prinsip, dengan dilatarbelakangi oleh ideologi dan sistem kehidupan bermasyarakat yang berbeda. Objek penelitian ini adalah negara hukum Indonesia yang ditekankan pada perwujudan hak asasi manusia, sebagai orientasi dari bentuk negara hukum. Melalui metode analisa normatif dengan didukung oleh pemikiran Azhary tentang negara hukum Indonesia sebagai referensi utama dapat dikemukakan wujud hak asasi manusia dalam konteks negara hukum Indonesia. Dalam uraiannya dikemukakan mengenai kandungan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat unsur-unsur negara hukum Indonesia serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan uraian ini dapat diketahui tentang perwujudan hak asasi manusia di negara hukum Indonesia."

"Arsitektur dan film adalah dua medium yang memiliki kaitan erat karena memiliki persamaan elemen penyusun dalam mengartikulasikan ruang. Arsitektur dalam film sendiri seringkali terbentuk secara tidak disadari dan terabaikan, dianggap sebagai latar belakang suatu peristiwa saja. Namun kehadirannya memiliki potensi yang lebih dari itu di dalam ruang sinematik. Skripsi ini membahas tentang bagaimana kehadiran arsitektur sebagai wadah narasi yang ditetapkan oleh pembuat film dalam wujudnya lanskap, sebagai pusat dalam ruang sinematik. Melalui intensitas kehadiran dan perwujudannya yang berdasar pada teknik-teknik komposisi gambar sinematik, dapat dipahami bagaimana peran lanskap dan signifikansinya terhadap narasi yang ingin disampaikan. Berdasarkan hasil pengamatan lanskap dalam studi akan film Dune, ditemukan hasil yang mendukung pembahasan mengenai peran lanskap dalam film yang melampaui sekadar sebagai latar belakang saja. Pembuat film dapat memanfaatkan berbagai teknik komposisi gambar sinematik dalam menangkap lanskap untuk mengungkapkan narasi tertentu.

---

Architecture and film are two mediums that are closely related due to both having the same constituent elements in articulating space. Architecture in film itself is often formed unconsciously and overlooked, considered only as a background for actions and event. However, its presence amounts to much more than just a mere spatial background in the cinematic space. This thesis discusses how the establishment of architecture as a narrative vessel determined by filmmakers, takes the form of landscape which is the central of cinematic space. Through the intensity of landscape and its manifestation based on cinematic composition techniques, how the role of landscape and its significance in the narrative conveyed can be understood. Based on the analysis in the study of landscapes in Dune, author found that the discussion of the role of landscapes in films that is more than only for a background is supported. Filmmakers are able to use a variety of cinematic composition techniques in capturing landscapes to communicate certain narratives in their cinematic space.

"

"Dalam skripsi ini, penulis ingin membahas mengenai pemilihan presiden di Indonesia sebagai perwujudan demokrasi. Sebagaimana telah diketahui, sebelum adanya amandemen UUD 1945, pemilihan presiden Indonesia dilakukan melalui lembaga perwakilan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), selaku pemegang kedaulatan tertinggi. Pemilihan presiden oleh MPR pada masa sebelum amandemen UUD 1945, dari segi konstitusional, memang demokratis. Namun, dengan adanya kenyataan bahwa tidak semua anggota MPR merupakan anggota partai politik yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, ditambah dengan tidak dipilihnya secara langsung para anggota MPR yang berasal dari pemilu, maka pemilihan presiden oleh MPR menjadi mudah dipengaruhi oleh kepentingan kepentingan tertentu dari elit politik ataupun dari pemegang kekuasaan untuk tetap dapat melanggengkan kekuasaannya. Adanya mekanisme pemilihan presiden secara langsung merupakan salah satu upaya demokratisasi pengisian jabatan presiden, di mana seluruh rakyat yang telah memiliki hak pilih dapat memilih sendiri calon presiden yang dikehendakinya.

---

In this study, the publisher wants to discuss about the presidential election as a form of a democracy. As we all have known before, the Indonesia’s Presiden Election was previously done by the representative institution called Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), as the holder of sovereignty in Indonesia. The president election held by the MPR, constitutionally it is democracy. But, as we concern, not every member of the institution was elected by the election mechanism. There are also member which not have been elected by the election. This could cause the president election mechanism to be manipulated by the interest of some members of the institution in order to fulfill their needs, or by the authoritative government to continue their directionary. That’s why we need the direct election of the president as a democratitation effort of the president duty fill up. With the direct election, people could choose their president by their wants."

"Nowadays, Indonesia has not been considered as a Maritime State yet this country has a huge potential of maritime resources as an Archipelago State. Bearing the predicate of Maritime State could only be achieved if the government is able to explore the maritime resources using its own capability and not depends on other country. In fact, Indonesia has not fully maximized its effort to develop the potential of maritime resources. In this modern era, Indonesia has no longer maritime culture and maritime character as Majapahit and Sriwijaya Kingdom is truly identical with both of it. On traditional shipping (Pelayaran Rakyat), practically, Pelayaran Rakyat has not been developed well. Even, it almost dies since there is no support from the government by creating regulation that will possibly encourage the role of Pelayaran Rakyat as one of maritime strength. Facing this challenges, UU Pelayaran is supposed tobe put forward in order to strengthen national shipping. Taking a look at the definition of Pelayaran Rakyat, it is said that Pelayaran Rakyat is a small business made by people traditionally. Based on that definition, ?traditional? term refers to ship that should be made by wood and use wind power. Consequently, it becomes a boundary to develop small business that is related to Pelayaran Rakyat. At the end, Pelayaran Rakyat cannot compete with other shipping and is left by the customers because they need speed, safety and reliable transportation for their business."