Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ippei Yamazawa is one of the fathers to the study of Asia-Pacific regional cooperation in Japan and has contributed hugely to the development and work of APEC over many years. APEC is a crucial trans-regional arrangement that draws the United States into constructive economic engagement with East Asia."

"Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat guna peningkatan taraf hidup rakyat. Pemberian kredit pada masyarakaat merupakan salah satu bentuk kegiatan bank dalam rangka penanaman modalnya serta berguna pula untuk memperlancar kegiatan produksi Negara. Mengingatbahwa pemberian kredit kepada para debitur mengandung resiko maka demi menjamin keselamatan modalnya, bank perlu meminta jaminan pada debitur yang bersangkutan. Hak milik atas satuan rumah susun merupakan suatu hak kebendaan yang muncul dengan diundangkannya undang-undang nomor 16 tahun 1985. Adapun yang merupakan tanda bukti pemilikan satuan rumah susun tersebut adalah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Berdasarkan undang-undang itu pula ditegaskan bahwa satuan rumah susun dapat dijadikan jaminan hutang pemiliknya. Baik dibebani hipotik atau fiducia, tergantung pada status atas tanah dimana rumah susun itu dibangun. Berbagai permasalahan hukum yang timbul sehubungan dengan pemberian jaminan kredit yang berupa satuan rumah susun Jakarta ITC Mangga Dua adalah bentuk jaminan apakah yang dapat dibebani diatasnya, apakah prosedur pembebanannya sesuai dengan ketentuan perundangan, bagaimanakan pelaksanaan pemberian kreditnya di P.T. Bank Internasional Indonesia serta pelaksanaan eksekusi barang jaminan bilamana terjadi wanprestasi. Dengan berdasarkan peraturan perundang serta berbagai data yang diperoleh. Berbagai permasalahan tadi akan dibahas dari sudut hukum."

"ABSTRAKTesis ini mengkritisi peran yang dilakukan oleh G20 dalam mendorong keuangan inklusif sebagai agenda di negara berkembang. Perspektif yang digunakan adalah strukturalisme dan pembangunan internasional. Strukturalisme dipakai dalam melihat agenda keuangan inklusif sebagai ide liberalisme yang digunakan oleh institusi atau negara maju dalam membentuk struktur internasional. Sedangkan pembangunan internasional dipakai untuk melihat keuangan inkusif sebagai agenda kepentingan dari negara maju. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakanstudi literatur. Penelitian ini menemukan bahwa agenda keuangan inklusif merupakan agenda yang digunakan oleh negara maju dalam mempertahankan struktur internasional antara negara core dan periphery. Lebih jauh, penelitian ini menyimpulkan bahwa agenda keuangan inklusif adalah agenda yang menyebarkan paham liberalisme, tertutama dalam industri keuangan. Pihak yang diuntungkan dari agenda tersebut adalah lembaga jasa keuangan formal.

---

ABSTRACTThis thesis examines the role of G20 to encourage financial inclusion as development agenda in developing countries. Structuralism and international development are the analytical tools of this paper. These two perspectives are used to interprate financial inclusion as an agenda that is designed by the discourse of liberalism. The developing countries uses this discource to shape the international structure. This research applies qualitative methods to examine the relation, between developed countries and developing countries. The result shows that, first the financial inclusion is an agenda used or sponsored by developed countries for maintaining the international structurebetween core and periphery entities; and second the financial inclusion is a momentum to seperate the discourse of liberalism, especially in formal financial institution. Therefore this research have found that formal financial institution (i.e. microfinance institution) got more oppurtunities."

"Skripsi ini meneliti mengenai persepsi pedagang ITC di Jakarta Selatan mengenai kejadian gempa bumi pada tahun 2011. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan, sikap, pengalaman, dan keadaan atau kondisi ITC. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif observasional. Data didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada 240 responden, wawancara, dan kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan selama satu bulan, dari bulan November ? Desember 2011. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa variabel sikap pedagang masih paling rendah dibandingkan variabel lain dalam pembentukan persepsi mereka.Oleh karena itu, kesadaran para pedagang mengenai sikap positif dalam menghadapi gempa harus ditingkatkan dengan memberikan penyuluhan yang lebih aplikatif dan menarik kepada para pedagang.

---

This research is about ITC?s sellers perceptions in South Jakarta about earthquake event in year 2011. This assessment based on knowledge, attitude, experience, and environmental condition of ITC. The research is quantitative methode with descriptive analysis design and cross sectional approach. The research period from November until December 2011, and involving questioner collection for 240 respondent. Result suggested that attitude variable has the lowest value to make good perception. In order to increase seller?s awareness, management must give an aplicative and interesting counseling."

"Karya akhir ini membahas tentang perencanaan usaha untuk membentuk suatu usaha toko pakaian wanita impor yang dilihat dari aspek pemasaran dan keuangan. Dari analisis aspek pasar, usaha ini masih layak untuk dijalankan dengan menggunakan diferensiasi sebagai strategi untuk menjalankan usaha ini. Analisis terhadap aspek keuangan menggunakan beberapa metode, yaitu : Net Present Value (NPV), Internal Rate Of Return (IRR), Profitability Index (PI), dan Discounted Payback Period (DPP). Selain itu digunakan juga analisis skenario. Dari hasil analisis pasar dan keuangan, usaha pakaian wanita impor layak untuk dijalankan.

---

This thesis studies how to make business plan of a fashion clothes based on Market and Financial aspects. Form the market point of view, thsi business is still good to be carried out by using differentiation as the strategy to urn the business. Financial aspect analysis is made by using several methods : Net Present Value (NPV), Internal Rate Of Return (IRR), Profitability Index (PI), Discounted Payback Period (DPP) and Scenario Analysis. Based on market and financial aspect analysis, business of imported fashion clothes is feasible to be operated."

"Penelitian ini membahas tentang kemerdekaan pers pasca reformasi bebas dan bertanggung jawab dengan menggunakan metode analisis normatif baik dengan pendekatan perundang-undangan dan perbadingan hukum. Bebas dimaksud yaitu pers bebas melakukan aktifitas jurnalistiknya sesuai dengan kaidah UU Pers, UU Penyiaran dan kode etik jurnalistik. Tanggung jawab yaitu kewenangan pemerintah mengawasi kemerdekaan pers salah satunya hak atas privasi. Lahirnya UU ITE salah satu kebijakan untuk melindungi hak atas privasi. Namun kehadirannya justru menghambat kebebasan pers dalam menyampaikan informasi khususnya terhadap aktifitas pejabat publik dan informasi publik yang menyimpang dan melanggar hukum. Dalam pasal 26 ayat (3) penghapusan informasi tidak relevan di pengadilan, pasal 27 ayat (3) sanksi pidana terhadap setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diakses informasi memuat tentang pencemaran nama baik, dan pasal 40 ayat (2b) kewenangan pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik melakukan pencabutan akses informasi dan/atau dokumen elektronik memuat unsur melanggar hukum. Ketiga pasal tersebut memuat tentang pencemaran nama baik. Akibatnya pers yang mempunyai kewenangan menyiarkan informasi yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dengan mengacu pada pasal 5 ayat (3) dan pasal 2 dan 9 kode etik jurnalistik akan sangat rentan terkena UU ITE. Walau demikian pers juga harus mempunyai batasan yang tidak diskriminatif dalam menyampaikan informasi pribadi agar informasi tersebut tidak disampaikan secara sensasional dan hanya mengharapkan keuntungan. Olehnya itu penulis memberikan saran memperjelas kedudukan UU Pers sebagai lex spesialis dan memperkuat kewenangan Dewan Pers melakukan pencabutan informasi melanggar hak atas privasi yang bersifat sensasional dan hanya mencari keuntungan.

---

This research discusses the freedom of the press after free and responsible reform using normative analysis methods with both a statutory and comparative legal approach. Free means that the press is free to carry out its journalistic activities in accordance with the rules of the Press Law, the Broadcasting Law and the journalistic code of ethics. Responsibility, namely the government's authority to oversee press freedom, one of which is the right to privacy. The enactment of the ITE Law is a policy to protect the right to privacy. However, its presence actually hinders press freedom in conveying information, especially on the activities of public officials and public information that deviate and violate the law. In article 26 paragraph (3) the elimination of irrelevant information in court, article 27 paragraph (3) criminal sanctions against everyone deliberately distributing, transmitting and making accessible information containing defamation, and article 40 paragraph (2b) government authority and the electronic system operator shall revoke access to information and / or electronic documents containing elements of violating the law. The three articles contain defamation. As a result, the press which has the authority to broadcast information related to defamation with reference to article 5 paragraph (3) and articles 2 and 9 of the journalistic code of ethics will be very vulnerable to being exposed to the ITE Law. However, the press must also have non-discriminatory limits in conveying personal information so that the information is not conveyed sensationally and only hopes for profit. Therefore, the authors provide suggestions to clarify the position of the Press Law as a lex specialist and strengthen the authority of the Press Council to revoke information that violates the right to privacy which is sensational in nature and only seeks profit"