Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Telah dirancang suatu sistem utama atau perangkat lunak pada PC ( Personal Computer ) untuk keamanan gudang. Sistem yang dapat memonitori keadaan di dalam gudang serta menjaga isi dalam gudang, yang bertujuan untuk melakukan pencegahan baik dari tindakan kejahatan ataupun terjadinya kecelakaan baik kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran atau kondisi suhu dan kelembaban yang melebihi batas. Dengan menggunakan suatu komunikasi serial RS-485 dan sebuah komputer sentral yang berfungsi sebagai pusat pengontrolan. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai program database dimana semua data akan masuk dan diolah sedemikian rupa. Kata kunci: Sistem Keamanan Gudang, Database, RS-485.

---

Has been established, a main system or software in PC (Personal Computer) for the safety of warehouse, to preventing them from crime action or even an accident, either from damaged by the fire or the condition of temperature and the over humidity. By using a serial RS-485 communication and a central computer that can be used as the central of controlling. Beside, this system also can be used as database program, where all the data can be in and processed with many ways."

"[Penelitian ini dilakukan pada gudang perusahaan farmasi yang masih menggunakan sistem manual picking. Salah satu kegiatan utama operasional gudang yang meningkatkan produktivitas suatu perusahaan adalah order picking. Namun, kegiatan order picking pada gudang perusahaan farmasi ini belum optimal. Hal ini dikarenakan tata letak produk pada gudang menggunakan metode randomized storage dan area gudang terbatas. Usaha untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu dengan pengaturan ulang tata letak produk menggunakan metode class based storage dengan analisa EIQ. Tata letak produk diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas berdasarkan karakterisitik distribusi setiap jenis produk (nilai IK dan IQ). Hasil penelitian ini menunjukkan total jarak tempuh forklif dan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan order picking dengan tata letak usulan berkurang sebesar 34.5 % dari jarak tempuh dan waktu yang dibutuhkan dengan tata letak sebelumnya.

---

This study is at pharmaceutical company’s warehouse that has been using manual picking system for its operational. One of the major warehouse operational activity that has big contribute for company’s productivity is order picking. In contrast, order picking performance in this pharmaceutical company’s warehouse less than optimal. It is because warehouse uses randomized storage for its assignment and warehouse’s area is limited. Class based storage assignment using EIQ analysis is one way to solve this problem. Product is classified into several class based on product distribution characteristic (IK and IQ value). The result of this study shows that the travel distance and time that need for order picking by using class based storage assignment 34.5% less than travel distance and time needed by using randomized storage assignment.;This study is at pharmaceutical company’s warehouse that has been using manual picking system for its operational. One of the major warehouse operational activity that has big contribute for company’s productivity is order picking. In contrast, order picking performance in this pharmaceutical company’s warehouse less than optimal. It is because warehouse uses randomized storage for its assignment and warehouse’s area is limited. Class based storage assignment using EIQ analysis is one way to solve this problem. Product is classified into several class based on product distribution characteristic (IK and IQ value). The result of this study shows that the travel distance and time that need for order picking by using class based storage assignment 34.5% less than travel distance and time needed by using randomized storage assignment., This study is at pharmaceutical company’s warehouse that has been using manual picking system for its operational. One of the major warehouse operational activity that has big contribute for company’s productivity is order picking. In contrast, order picking performance in this pharmaceutical company’s warehouse less than optimal. It is because warehouse uses randomized storage for its assignment and warehouse’s area is limited. Class based storage assignment using EIQ analysis is one way to solve this problem. Product is classified into several class based on product distribution characteristic (IK and IQ value). The result of this study shows that the travel distance and time that need for order picking by using class based storage assignment 34.5% less than travel distance and time needed by using randomized storage assignment.]"

"Resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan barang yang disimpan di suatu gudang, diterbitkan oleh pengelola gudang dan dapat menjadi instrumen perdagangan. Resi gudang sebagai salah salah satu bentuk jaminan merupakan jalan keluar dari terbatasnya modal petani dan pengusaha bidang pertanian dalam mencairkan kredit demi pengembangan usaha. Tesis ini membahas mengenai prosedur pelaksanaan jaminan resi gudang serta peranan notaris dalam proses tersebut. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang berbentuk yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan pembebanan jaminan resi gudang ditandai dengan suatu pembuatan akta Pembebanan Hak Jaminan oleh pemberi jaminan dan penerima jaminan di hadapan notaris. Peranan notaris dalam proses pembebanan Jaminan Resi Gudang adalah membuat akta perjanjian Jaminan Resi Gudang. Dalam membuat akta Jaminan Resi Gudang, peranan notaris sebenarnya sama dengan pembuatan akta-akta lain pada umumnya. Yang harus diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta adalah menjaga otentisitas akta tersebut, agar akta yang dibuat dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dikemudian hari. Dalam hal Resi Gudang, sebelum membuat akta notaris harus melakukan pengecekan keaslian dokumen.

---

Warehouse receipt is a document of ownership of goods stored in a warehouse, which is published by the warehouse manager and possible to become an instrument of trade. Warehouse receipts as a collateral is a way out of the limited capital of farmers and agricultural entrepreneurs in business development. This thesis describes the procedures for the implementation of warehouse receipt collaterla and the notary?s deed role in the process. This research is a study in the form of juridical normative with descriptive analytic. Implementation of the collateral is marked with the making of a deed that contain with Warehouse Receipt's Collateral by a notary public. In making the warehouse receipt collateral deed, the role of notaries in fact is same as making other deeds in general. That must be considered by the notary in the making is to maintain authenticity of notarial deed. In the case of warehouse receipt, before making the deed, Notary had to check the authenticity of documents."

"Keamanan informasi sudah menjadi prioritas utama dalam organisasi yang modern.Dalam peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik.Keamanan informasi menjadi isu yang sangat penting di perpustakaan perguruan tinggi, terutama menyangkut tugas akhir Mahasiswa berupa skripsi, tesis, desertasi serta hasil penelitian para dosen. Berbagai karya tersebut, saat ini tersimpan dalam format digital, berada dalam rak-rak server. Koleksi dalam format digital tersebut dapat ditelusur, dibaca, dan diunduh oleh pemustaka. Terdapat beberapa ancaman yang dapat mengganggu ketersediaan, kerahasiaan maupun keutuhan data atau informasi di lingkungan perpustakaan.Salah satu penyebab terjadinya ancaman dan gangguan tersebut disebabkan banyaknya ancaman oleh para cracker yang masuk ke system perpustakaan dengan maksud destruktif"

"PT Enseval Putera Megatrading Tbk mengembangkan sistem surat pesanan elektronik yang selanjutnya disebut sebagai e-SP. e-SP merupakan sistem baru yang akan digunakan pada komputer, maka perlu dilakukan validasi terlebih dahulu. Validasi sistem komputer merupakan hal yang penting dikarenakan perangkat lunak merupakan komponen kritis dari sistem komputerisasi sehingga pengguna harus memastikan bahwa perangkat tersebut disiapkan sesuai dengan sistem pemastian mutu. Metode validasi sistem komputer dilakukan dengan menyusun protokol kualifikasi instalasi dan operasional untuk digunakan sebagai instruksi kerja pada kegiatan validasi sistem komputer. Protokol kualifikasi instalasi meliputi verifikasi dokumen instalasi, spesifikasi perangkat lunak, spesifikasi perangkat keras dan infrastruktur, koneksi sistem, sistem keamanan, format tanggal, dan audit trail. Protokol kualifikasi operasional mencakup 26 pengujian untuk memastikan sistem dapat berfungsi sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Validasi sistem komputer untuk surat pesanan elektronik (e-SP) bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang baru dikembangkan dan akan digunakan selanjutnya memenuhi persyaratan yang tertera pada CDOB dan CPOB, serta memastikan juga terkait efektivitas dari kerja sistem e-SP.

---

PT Enseval Putera Megatrading Tbk has developed an electronic order letter system, hereinafter referred to as e-SP. e-SP is a new system that will be used on a computer, it needs to be validated first. Computer system validation is important because software is a critical component of a computerized system so users must ensure that the device is prepared according to a quality assurance system. The computer system validation method is carried out by compiling an installation and operational qualification protocol to be used as work instructions for computer system validation activities. The installation qualification protocol includes verification of installation documents, software specifications, hardware and infrastructure specifications, system connections, security systems, date formats, and audit trails. The operational qualification protocol includes 26 tests to ensure the system can function according to predetermined specifications. Computer system validation for electronic order (e-SP) aims to ensure that the system that has just been developed and will be used subsequently meets the requirements stated in the CDOB and CPOB, as well as ensuring the effectiveness of the work of the e-SP system."

"PT XYZ merupakan salah satu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) Republik Indonesia yang bergerak pada bidang agribisnis. PT XYZ sudah memiliki sistem manajemen keamanan informasi (SMKI), namun masih ditemukan beberapa kendala seperti atensi personil terhadap keamanan informasi yang rendah, kebutuhan untuk tetap patuh dengan peraturan pemerintah, hingga kendala teknis yang muncul, sehingga PT XYZ ingin meningkatkan kapabilitas terkait keamanan informasi yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini dari SMKI yang ada pada PT XYZ dan memberikan rekomendasi peningkatan SMKI. Penelitian ini menggunakan kontrol keamanan informasi berdasarkan standar ISO/IEC 27001:2022 untuk mendapatkan gap kondisi keamanan informasi, dan kemudian melakukan penilaian risiko yang memakai data hasil gap yaitu kontrol keamanan informasi yang terpilih. Setelah itu dilakukan rekomendasi yang disusun berdasarkan standar ISO/IEC 27002:2022. Temuan dari penelitian ini adalah ditemukannya 22 aktivitas kontrol ISO/IEC 27001:2022 yang hasil nilainya belum maksimal. 22 kontrol ini kemudian dibagi menjadi 3 kategori rekomendasi berdasarkan urgensi peningkatan yang sesuai dari hasil penilaian risiko.

---

PT XYZ is one of the government-owned enterprises of the Republic of Indonesia that engaged in agribusiness. PT XYZ already has an information security management system (ISMS), but there are still several obstacles that are found, such as low personnel attention to information security, the need to remain compliant with government regulations, to technical constraints that arise, so PT XYZ wants to improve its information security-related capabilities. This study aims to determine the current condition of the existing ISMS at PT XYZ and provide recommendations for improving the ISMS. This research uses information security controls based on the ISO/IEC 27001: 2022 standard to get the information security condition gap, and then conduct a risk assessment using the gap result data, namely the selected information security controls. After that, recommendations were made based on the ISO / IEC 27002: 2022 standard. The findings of this study were the discovery of 22 ISO/IEC 27001:2022 control activities whose value results were not maximised. These 22 controls are then divided into 3 categories of recommendations based on the urgency, from the results of the risk assessment."

"ABSTRAKDalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2006, disebutkan bahwa "resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang". Dalam penjelasan UU tersebut lebih lanjut dijelaskan bahwa resi gudang sebagai suatu instrumen keuangan dapat diperjualbelikan, ditukarkan, dijadikan jaminan kredit oleh pemegangnya, dan dalam perdagangan derivatif dapat diterima sebagai alat penyelesaian transaksi kontrak berjangka yang jatuh tempo di Bursa Berjangka. Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah apabila resi gudang dijadikan sebagai jaminan atau agunan, maka bagaimana bentuk jaminan pada resi gudang tersebut. Di Indonesia, undang-undang resi gudang merupakan undang-undang yang baru dan undang-undang pertama yang mengatur mengenai resi gudang. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba membahas bagaimana kekuatan hukum penjaminan suatu resi gudang apabila digunakan sebagai agunan dalam perjanjian kredit? serta Bagaimana bentuk penjaminannya ditinjau dari hukum jaminan yang ada dalam praktek?. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder disusun dan dianalisis secara kualitatif. Melalui Undang-undang Nomor. 9 Tabun 2006 tentang Sistem Resi Gudang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 9/6/PBI/2007 merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2/PB1/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 30 Maret 2007, akan memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha kecil dan menengah terutama petani yang berkeinginan untuk menjaminkan resi gudangnya pada lembaga perbankan atau kreditur lainnya. Atas dasar kedua ketentuan hukum tersebut resi gudang sebagai tanda bukti kepemilikan komoditi dapat dijaminkan kepada lembaga perbankan. UU Sistem Resi Gudang mengamanatkan pembentukan suatu lembaga jaminan baru, yaitu Hak Jaminan, karena lembaga hukum jaminan yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan hak jaminan atas resi gudang. Pada bentuk hak jaminan resi gudang penguasaan barang ada di pihak ketiga yaitu pengelola gudang.

---

ABSTRAK

In the Article 1 Section 2 of The Law Number. 9 Years 2006 about The Warehouse Receipt System, mentioned that "a warehouse receipt is an evidence document upon the goods being stored in the warehouse, issued by the warehouse's owner". In it is elaboration explained that the warehouse receipt as a financial instrument can be sold and purchased, treated as a credit guarantee for the holder, while in a derivative trade it also can be used as an instrument to settle a transaction of a temporary trade contract which has been expired on the future exchange. The next problem occurs if the warehouse receipt is used as a guarantee, then how is its form of guarantee. In Indonesia, the law regulating this matter is the new and the first one who regulated the warehouse receipt. Regarding to this, this research is intended to figure out on how far is the legal force of a warehouse receipt in case it is utilized as the guarantee of a credit agreement? How is the process of the guarantee reviewed from the perspective of the applicable law of guarantee and within the practical level? In this research the writer applies a descriptive normative research method, while using the secondary data arranged and analyzed qualitatively. The Law Number. 9 Year 2006 concerning the warehouse Receipt System and Bank of Indonesia Regulation No. 91PBI/2007, which is the second replacement of the Bank of Indonesia Regulation dated at march 30th 2007, will bring legal certainty for the minor and medium entrepreneurs particulary the farmers who have intention to make his warehouse receipt as the guarantee on any banking institution or other creditors. Based on these two law, the warehouse receipt as the proof of commodity ownership is able to be guaranteed to a banking institution. The Law of The Warehouse Receipt System has ordered the forming of a new guarantee institution, named The Guarantee Right, recalling that the existing guarantee law institutions are not able to fill the needs of guarantee right upon the warehouse receipt. In addition, on the warehouse receipt right, the possession right of the commodity lies on the third party namely the warehouse owner."