Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMerokok dan mengonsumsi minuman beralkohol adalah salah dua kebiasaan yang digemari masyarakat di dunia. Di Prancis rokok dinikmati tidak hanya oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak muda.. Angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi ditambah dengan pengungkapan dampak negatif rokok dan konsumsi minuman beralkohol mendorong Pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang dapat melindungi masyarakat. Loi Evin merupakan undang-undang yang dirancang oleh Pemerintah dalam rangka melawan kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebih. Sementara itu idelogi politik di Prancis pada umumnya dipegang dengan teguh sehingga berpotensi menimbulkan benturan pada masa perumusan undang-undang yang dapat memanjangkan durasi perumusan undang-undang. Namun, proses penyusunan undang-undang tersebut yang relatif singkat dan mulus menunjukkan bahwa anggota Parlemen, penyusun undang-undang di Prancis, siap menanggalkan ideologi politik yang berbeda dan berkerja sama menyusun undang-undang yang sebaik mungkin demi kemaslahatan masyarakat.Kata Kunci : minuman beralkohol; proses legislasi; rokok; undang-undang.

---

ABSTRACTSmoking and alcoholic baverages consumption are two habits enjoyed by people around the world. Cigarettes are favored not only by adults but also by young people in France. High mortality and morbidity rate as well as disclosure of side effects caused by smoking and alcoholic baverages consumption encourage the Government to formulate law in order to protect people. Evin Law is a law designed by the Government to combat smoking habits and excessive consumption of alcoholic baverages. Meanwhile, in France political ideology is fimly held thus it could potentially lead to a rise of a conflict in the process of drafting the law. However the legislation process of Evin Law went on smoothly in a relatively short time and this shows that the members of Parliament, the two legistive institution in France, were willing to let go of the different political ideologies and worked together to draft the perfect law for the benefit of the society.Keyword alcoholic beverage cigarette cigarette legislation process."

"Terorisme jihad atas dasar pembelaan agama merupakan permasalahan krusial yang dihadapi Prancis sejak peningkatan kasusnya di tahun 2012. Sebenarnya, pemerintah saat itu hanya mengacu pada undang-undang la loi relative à la lutte contre le terrorisme tahun 2006 dalam menciptakan strategi kontra-terorismenya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi undang-undang tersebut dalam menangani kasus terorisme jihad di Prancis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Creswell (2018) dalam melihat pengaruh kehadiran undang-undang LCT tahun 2006 pada kasus terorisme jihad di Prancis melalui data yang disajikan. Pengimplementasian undang-undang LCT tahun 2006 dianalisis menggunakan konsep la notion d’effectivité du droit Yann Leroy (2011), serta diselaraskan dengan teori terorisme internasional L. Ali Khan (2006) untuk melihat dinamika serangan teror berdasarkan peran suatu negara. Melalui konsep jihad dalam Islam Jerrold Post (2009) dan teori praktik terorisme Islam Marvin Perry (2008), dapat terlihat bentuk terorisme jihad dari segi agama dan faktor-faktor yang melatarbelakangi serangan. Penelitian menunjukkan bahwa undang-undang LCT tahun 2006 tidak berhasil mengurangi serangan terorisme di Prancis. Faktor-faktor yang menyebabkannya meliputi serangan teror yang dianggap sebagai aksi defensif, kurangnya penyuluhan dari pemerintah dan undang-undang yang tidak memberi efek jera, ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menanggulangi terorisme, serta intervensi ISIS yang berhasil menyusupi masyarakat dengan ideologi radikal dan propagandanya.

---

Jihad terrorism in the name of religious defense is a crucial problem that France is currently facing ever since the rise of its attacks in 2012. The then-in-office government only referred to their latest terrorism law called la loi relative à la lutte contre le terrorisme of 2006 to build their counter-terrorism strategy. This study aims to analyse the implementation of the law in handling jihad terrorism cases in France. By implementing Creswell’s qualitative method (2018), the influence of said law on the jihad terrorism cases happening in France through the data provided will be discovered. The implementation of la loi LCT of 2006 is analysed with Yann Leroy’s concept of la notion d’effectivité du droit (2011), synchronized with the theory of international terrorism of L. Ali Khan (2006) to see the dynamics of the terrorist attacks based on the role of a country. Through Jerrold Post’s concept of jihad in Islam (2009) and the theory of Islamic terrorism practice of Marvin Perry (2008), forms of jihad terrorism from religious perspectives and discrimination issues as the background of the attacks can be discovered. This study shows that la loi LCT of 2006 was not significant enough to diminish or reduce the terrorist attacks in France. The factors which caused it include defensive actions alibi, lack of government guidance and deterrent effect of the law, society’s incredulity towards the government’s ability to counter terrorism, and ISIS intervention who have managed to infiltrate communities with their radical ideology and propaganda."

"ABSTRAKPenerapan La Loi Debr pada sekolah swasta muslim di Prancis menjadi bahasan utama dengan melihat implementasi butir-butir yang terkandung di dalamnya. Kebijakan yang diterapkan sejak tahun 1959 tersebut memiliki kaitan dengan keberadaan sekolah swasta muslim di Prancis pada abad XXI. La Loi Debr membuat terciptanya suatu kontrak sosial antara sekolah swasta dengan negara. Hal ini menimbulkan beberapa regulasi pada sekolah swasta, seperti bantuan finansial dan penerapan kurikulum pengajaran yang telah ditentukan. Regulasi tersebut membawa kemajuan bagi sekolah swasta di Prancis, tak terkecuali sekolah swasta muslim. Selain regulasi tersebut, terdapat pula faktor-faktor lain yang mendukung kemajuan sekolah swasta muslim tersebut.

---

ABSTRACTThe practice of La Loi Debr on Islamic private schools in France is discussed by analyzing the implementation of its articles. Enforced since 1959, this policy corresponds with the existence of Islamic private schools in France on 21st century. Through La Loi Debr , private schools in France could establish a social contract with the government. This contract creates certain beneficial regulations for the private schools, such as financial aid and standardized curriculum practice. These regulations carry positive impacts on private schools in France including the Islamic private schools. Besides, there are other factors which support the advancement of Islamic private schools."

"Tesis ini untuk menjelaskan bagaimana penerapan butir-butir kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan IMF yang tertuang dalam Letter of Intent (Loi) yang terjadi di era pemerintahan Soeharto, Habibie dan Abdurrahman Wahid.Pada saat terjadi krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, pemerintah Indonesia akhirnya meminta bantuan ke lembaga keuangan internasional atau IMF. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus siap menerima berbagai rekomendasi kebijakan yang disarankan oleh IMF, bagi upaya pemulihan krises ekonomi. Rekomendasi ini tidak diberikan secara sembarangan, karena harus diikuti oleh sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Indonesia.Awalnya, pemerintah Soeharto saat itu terlihat keberatan dengan berbagai program pemulihan ekonomi seperti yang tertuang dalam Loi pertama, maupun kedua. Hal ini terjadi karena pemerintah Soeharto saat itu menjalankan roda perekonomian yang diduga banyak melakukan tindakan KKN. Padahal, IMF dalam rekomendasinya, menuntut agar segala bentuk monopoli, KKN dalam Iingkungan bisnis dihilangkan. Tarik ulur antara pemerintahan Soeharto dan IMF pun terjadi. Soeharto sempat mencari altematif kebijakan pemulihan krisis seperti membahas ide sistem dewan mata uang atau lebih dikenal dengan Currency Board System (CBS). Namun, IMF lagi-lagi menolak. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan Loi yang terjadi di era Habibie maupun Abdurrahman Wahid. Latar belakang politik saat itu, juga ikut mempengaruhi bagaimana butir-butir Loi itu dijalankan. Berbagai hal ikut mempengaruhi proses tersebut. Mulai dari faktor ekonomi, sosial hingga politik.Tujuan untuk melihat bagaimana ketiga presiden itu menjalankan resep IMF inilah yang ingin diketahui dalam penulisan ini. Hal ini dilakukan dengan menggunakan berbagai teori, mulal dari teori ekonomi politik internasional yang pertama yakni aliran liberalis, kedua aliran nasionalis dan ketiga strukturalis. Dibagian lain, untuk mengupas tentang permasalahan, digunakan teori yang membahas tentang politik domestik diperkuat dengan berbagai tipe kepemimpinan dalam membuat kebijakan nasional.Pada kenyataannya, penerapan Loi antara IMF dan Indonesia sangat menuntut konsistensi serta political will dari pemerintah dalam menuntaskan krisis ekonomi. Hal inilah yang kurang dilakukan oleh ketiga presiden itu sehingga tidak jarang target waktu pelaksanaan Loi itu sering tidak tepat waktu.Tesis. ini merupakan kajian kualitatif dan penelitian tesis ini adalah dekriptif eksplanatif. Data-data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan teknis pengumpulan data dan kepustakaan."

"Mission civilisatrice menjadi motivasi imperialisme Republik III Prancis, tujuan motivasi ini adalah untuk menuntun bangsa terjajah agar mengadopsi budaya Prancis. Salah satu bidang penerapan mission civilisatrice pada bidang pendidikan dengan dasar hukum loi 1881 & 1882, kedua loi ini menjadi dasar pendidikan Prancis yang gratis, wajib, dan sekuler. Vietnam sebagai wilayah jajahan Prancis menjadi tempat penerapan mission civilisatrice ini. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana Prancis menerapkan mission civilisatrice pada pendidikan di Vietnam. Penelitian ini kemudian berfokus menemukan apakah pendidikan yang diterapkan di Vietnam sudah gratis, wajib, dan sekuler. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan apakah mission civilisatrice benar-benar digunakan Prancis untuk memberadabkan orang-orang Vietnam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen loi 1881 & 1882 serta peraturan pendidikan umum Indochina 1917. Untuk mencari hubungan kedua dokumen tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah (Kuntowijoyo, 2013) dengan metodologi naratif (Kuntowijoyo, 2008). Hasil temuan dari penelitian ini adalah Prancis tidak menerapkan mission civilisatrice secara penuh pada pendidikan di Vietnam berdasarkan loi 1881 & 1882.

---

Mission civilisatrice became the motivation of the French Third Republic imperialism, the purpose of this motivation was to guide the colonised nation to adopt French culture. One of the areas of application of mission civilisatrice was the field of education with the legal basis of loi 1881 & 1882, these two loi became the basis of free, compulsory and secular French education. Vietnam as a French colony became the place where this mission civilisatrice was implemented. Therefore, it is necessary to know how France applied mission civilisatrice to the education in Vietnam. This research focuses on finding out if the education implemented in Vietnam is free, compulsory and secular. The purpose of this research is to prove if mission civilisatrice was really used by France to civilise the Vietnamese people. The data sources used in this research are the loi 1881 & 1882 documents as well as the 1917 Indochina General Education Regulations. To find the relationship between the two documents, this research uses historical research method (Kuntowijoyo, 2013) with narrative methodology (Kuntowijoyo, 2008). The findings of this research are that France did not fully apply mission civilisatrice to the education in Vietnam based on loi 1881 & 1882."

"Skripsi ini membahas tentang analisis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Sekretariat Presiden tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah kuantitas pelaksana penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran masih kurang memadai. Data dukung (TOR/RAB) yang dikumpulkan dari tiap Unit Kerja sering kali tidak lengkap dan mengalami keterlambatan saat pengumpulannya. Proses penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran meliputi pengusulan Rencana Kerja dan Anggaran dari tiap Unit Kerja, penyusunan kompilasi Rencana Kerja dan Anggaran oleh Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran dan penetapan RKA-K/L. Hasil dari Perencanaan Program dan Anggaran ini berupa dokumen RKA-K/L Sekretariat Presiden tahun 2013 yang sudah representatif, namun masih belum transparan kepada publik. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar dilakukan sosialisasi terkait kelengkapan dan ketepatan waktu pengumpulan data dukung, konsep penganggaran berbasis kinerja, dan perubahan-perubahan peraturan yang sering terjadi setiap tahunnya. Selain itu, sebaiknya RKA-K/L lebih transparan dan terbuka kepada publik.

---

This thesis discusses about the analysis of drafting work plan and budget at the Secretariat of President in 2013. This research uses qualitative method with descriptive design. The results of this research shows quantity of the human resources in drafting work plan and budget is still inadequate. Supporting data (TOR/RAB) which are collected from each Work Units are often incomplete and delay. The process of drafting the work plan and budget proposals include a work plan and budget for each Unit of work, drafting the work plan and budget by The Budget Planning Program and RKA-K/L validation.

The results of this Budget Planning Program is a Secretariat of President’s RKA-K/L document of 2013 which is representative, but is still not transparant to the public. Based on the research results, it is recommended to socialize the completeness and timeliness of supporting data collection related, performance based budgeting concept and regulatory changes which often occurs each year. In addition, it is recommend RKA-K/L to be more transparant and opened to the public."

"Tesis berusaha menelusuri dinamika tarik menarik antara kepentingan pasar yang dalam hal ini direpresentasikan oleh IMF dengan Lol - nya dan kepentingan kapitalisme kroni pada masa pemerintah Orde Baru tahun 1997-1998. Tanggal 31 Oktober 1997, pemerintah Orde Baru mulai mengundang keterlibatan IMF dalam upaya mengatasi krisis ekonomi. Ada semacam nostalgia, ketika pada tahun 1966, keterlibatan IMF berhasil mengatasi carut marut ekonomi, berupa hyperinflasi, warisan Rezim Orde Lama. Dengan kata lain, kredibilitas IMF sebagai lembaga keuangan internasional diperlukan untuk memulihkan kembali kepercayaan. Namun dengan keterlibatan IMF, krisis ekonomi di Indonesia justru semakin mendalam. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, mengapa dengan dilibatkanrya IMF dalam upaya pemulihan krisis ekonomi di Indonesia justru krisis semaki menghebat? Kedua, apakah dengan demikian kebijakan pemulihan ekonomi IMF tidak efektif untuk mengatasi krisis ekonomi di Indonesia?Untuk menjawab pertanyaan pertama kiranya perlu untuk melakukan kilas balik ke masa awal mula krisis dan bahkan jauh sebelum krisis melanda. Kalau kita refleksikan kembali krisis ekonomi tahun 1997 muncul karena akumulasi dan saling kait antara faktor eksternal dan faktor intenal. Secara eksternal bisa dikatakan bahwa krisis ekonomi 1997 memiliki karakter regional. krisis bermula dari efek penularan (contagious effect) atas krisis serupa yang terjadi di Thailand dan melalui pola domino krisis kemudian menyebabkan keruntuhan perekonomian negara-negara Asia yang lain termasuk Indonesia.Sedangkan secara internal, krisis sudah ada benih-benihnya di dalam struktur ekonomi politik Indonesia sendiri. Sistem kapitalisme kroni yang berlaku selama masa pemerintahan Orde Baru menjadi lahan persemaian yang subur bagi praktek-praktek KILN (Kolusi, korupsi dan nepotisme) yang merongrong fondamen ekonomi Indonesia sejak jauh hari sebelum munculnya krisis ekonomi. Selama masa sebelum krisis hal itu masih ditutupi oleh fenomena pertumbuhan ekonomi yang mengesankan, namun begitu krisis datang hal itu nampak nyata sebagai kelemahan-kelemahan struktural yang harus diperbaiki.Pertanyaan kedua dengan demikian tetah secara sekilas terjawab. Efektif atau tidaknya program pemulihan ekonomi IMF tergantung dari sikap pemerintah Orde Baru sendiri. Memang resep-resep pemulihan ekonomi IMF nampak sebagai sebuah pil pahit yang harus ditelan. Namun itulah kenyataan yang harus dihadapi. Dan ternyata lemahnya komitmen pemerintah Orde Baru untuk menjalankan resep-resep ekonomi IMF, yang ditunjukan dengan diingkarinya butir-butir kesepakatan datam Loi, menimbulkan reaksi negatif pasar yang semakin mengurung Indonesia ke dalam krisis yang semakin luas dan datam. Dari data-data yang berhasil penulis kumpulkan membuktikan bahwa pemerintah Orde Baru kurang memiliki komitmen serius menjalankan program-program pemulihan ekonomi IMF, dengan adanya kasus-kasus, seperti: mobnas Timor, kartel perdagangan kayu lapis, BPPC, dan terakhir mengenai rencana penerapan CBA (Currency Board Sistem). Ketidakseriusan pemerintah Orde Baru dalam menjalankan resep-resep pemulihan ekonomi IMF menimbulkan reaksi negatif pasar yang ditunjukan dengan semakin melorotnya nilai tukar rupiah. Setelah pemerintah menjalankan resep IMF sejak November, kurs rupiah justru terus metemah. Pada akhir Desember 1997, kurs berada pada kisaran Rp. 6.247/US$. Sedangkan Januari 1998, kurs rupiah mencapai Rp 15.700/US$. Kondisi ini semakin tidak kondusif bagi upaya recovery ekonomi. Di lain pihak, lemahnya komitmen tersebut harus dibayar mahal dengan dipaksanya pemerintah Indonesia di bawah rezim Orde Baru untuk menandatangani Lol 15 7anuari 1998 dan Lol 10 April 1998.Keengganan pemerintah Orde Baru untuk menjalankan resep pemulihan ekonomi IMF bisa dikaitkan dengan keinginannya untuk tetap metindungi kepentingan-kepentingan ( vested interest) di sekitar tingkaran kekuasaan. Program-program pemulihan ekonomi IMF secara otomatis memang sangat berseberangan secara diametral dengan berbagai kepentingan ( vested interest) di sekitar kekuasaan. Vested interest tersebut berujud kepentingan bisnis dari orang-orang (baca: para kapitalis kroni) yang dilanggengkan oleh adanya sistem Kapitalisme Kroni."

"Mariage Pour Tous (MPT) diatur dalam undang-undang pernikahan di Prancis yang memperbolehkan pernikahan bagi pasangan heteroseksual dan homoseksual di Prancis. Pada masa kampanye kepresidenan François Hollande, rencana untuk melegalkan pernikahan sesama jenis adalah salah satu janji yang memicu gerakan untuk melakukan aksi kolektif. Gerakan sosial pendukung pernikahan sesama jenis merupakan contoh dari gerakan sosial baru. Hal tersebut dapat dilihat dari motif dan isu yang disuarakan berkaitan dengan hak-hak sipil di dalam lingkup sosial.  Usaha yang dilakukan oleh gerakan sosial untuk menuntut persamaan hak sipil sudah dilakukan sejak dikeluarkannya Pacte Civil de Solidarité (PACS) pada tahun 1999, tetapi janji kampanye Hollande menjadi pemicu gerakan sosial untuk melakukan aksi kolektif. Segala tindakan yang dilakukan oleh gerakan sosial baru maupun elit politik merupakan bentuk dari komunikasi gerakan kolektif. Peran yang dilakukan gerakan sosial baru dibagi menjadi tiga bahasan yaitu, advokasi terhadap wacana pernikahan sesama jenis,  menetapkan wacana pernikahan sesama jenis dalam kehidupan politik Prancis, dan aktivitas rutin tahunan gerakan sosial baru. Melalui analisis gerakan sosial baru dan teori aksi gerakan kolektif maka  konsep identitas kolektif, solidaritas, dan komitmen menjadi standar pengukur aksi yang dilakukan oleh gerakan sosial baru. Melalui analisis menggunakan teori tersebut ditemukan peran  paling efektif yang dilakukan oleh gerakan sosial dalam mendukung disahkannya MPT  di Prancis yaitu,  melakukan advokasi terhadap wacana pernikahan sesama jenis setelah Hollande resmi menyampaikan dalam kampanye kepresidenan.

---

Mariage Pour Tous (MPT) is regulated by a French marriage law that allows marriage for both heterosexual and homosexual couples in France. During François Hollande's presidential campaign, the plan to legalize same-sex marriage was one of the promises that sparked a movement for collective action. The social movement for same-sex marriage is an example of a new social movement. This can be seen from the motives and issues voiced in relation to civil rights in the social sphere. Attempts by social movements to demand equal civil rights have been carried out since the issuance of the Pacte Civil de Solidarity (PACS) in 1999, but Hollande's campaign promises have become a trigger for social movements to take collective action. All actions taken by new social movements and political elites are a form of collective movement communication.

The role played by the new social movement is divided into three topics these are, advocating for same-sex marriage discourse, establishing same-sex marriage discourse in French political life, and the annual routine activities of new social movements. Through the analysis of new social movements and the theory of collective movement action, the concepts of collective identity, solidarity, and commitment become the standard measures of action taken by new social movements. Through analysis using this theory, it was found that the most effective role played by social movements in supporting the legalization of the MPT in France, was advocating for the same-sex marriage discourse after Hollande officially delivered it in the presidential campaign."

"Laïcité merupakan konsep sekularisme yang telah berkembang dan dianut oleh Prancis sejak lama. Prinsip laïcité menekankan pemisahan secara ketat urusan agama dengan negara. Konsep ini mengatur kehidupan dan kebebasan beragama di Prancis (Kiwan, 2023). Undang-undang nomor 2004-228 tanggal 15 Maret 2004 merupakan salah satu implementasi konsep laïcité. Undang-undang ini mengatur penggunaan atau pemakaian atribut keagamaan di Prancis. Akan tetapi, semakin lama peraturan ini semakin berkembang dan terus membatasi penggunaan atribut khususnya milik umat Muslim, seperti pelarangan penggunaan jilbab, penutup wajah burqa dan niqab, pakaian renang burkini, dan pada tahun 2023 pelarangan penggunaan baju panjang abaya di institusi pendidikan Prancis oleh Gabriel Attal. Artikel ini akan membedah pernyataan-pernyataan dari Gabriel Attal dan Emmanuel Macron yang menunjukkan adanya ketakutan tertentu, serta melihat hal yang melatarbelakangi munculnya peraturan ini, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif milik Creswell (2014) dan teori Analisis Wacana Kritis milik Van Dijk (2015). Temuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya motif tertentu dari Gabriel Attal di balik pelarangan abaya, yang mana hal ini memberikan keuntungan politik kepadanya. Selain itu, pernyataan-pernyataan milik Gabriel Attal dan Emmanuel Macron sebagai kepala negara yang negatif terhadap kaum Muslim memengaruhi pandangan masyarakat Prancis.

---

Laïcité is a concept of secularism that France has developed and embraced for a long time. The principle of laïcité emphasizes the strict separation of religion from the state. This concept regulates life and religious freedom in France (Kiwan, 2023). The law number 2004-228 dated March 15, 2004 is one of the implementations of the concept of laïcité. This law regulates the use or wearing of religious attributes in France. However, over time this regulation has grown and continues to restrict the use of attributes especially belonging to Muslims, such as the ban on the use of headscarves, burqa and niqab face coverings, burkini swimsuits, and in 2023 the ban on the use of abaya long dresses in French educational institutions by Gabriel Attal. This article analyzes statements from Gabriel Attal and Emmanuel Macron that show a certain fear, and looks at the background of the emergence of this regulation, using Creswell's qualitative research method (2014) and Van Dijk's Critical Discourse Analysis theory (2015). The results of this study show that Gabriel Attal has certain motives behind the abaya ban, which gives him political benefits. In addition, Gabriel Attal's and Emmanuel Macron's statements as head of state that are negative towards Muslims influence the perception of the French people."