Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 126059 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fadhil Radhian Akhmad
"ABSTRAK
Kudeta militer Mesir yang terjadi pada pemerintahan Presiden Mursi pada 3 Juli 2013 cukup menyita perhatian masyarakat dunia. Mesir yang baru saja lepas dari pemerintahan diktator Husni Mubarak dan menyelenggarakan pemilu demokratis pertamanya, langsung mengalami peristiwa kudeta oleh militernya sendiri setahun kemudian. Muhammad Mursi, presiden terpilih dari partai Ikhwanul Muslimin, baru setahun menjabat sebagai presiden. Partai Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya sangat kuat, saat ini menjadi buronan di Mesir. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, memicu terjadinya kudeta ini. Faktor terbesar adalah kemunduran ekonomi Mesir dan keresahan masyarakat atas Mursi yang mengambil kebijakan-kebijakan semi-diktator. Pengaruh militer yang kuat di Mesir juga menjadi faktor yang membuat kudeta ini dapat terjadi. Selain itu, terdapat pula kemungkinan adanya intervensi Amerika Serikat yang memiliki beberapa kepentingan di Mesir dan Timur Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang sejarah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kudeta ini.

ABSTRACT
Egypt rsquo s military coup d rsquo etat which was happened to President Mursi rsquo s government in 3rd of July 2013 immediately gained world rsquo s attention. Just released from dictator Husni Mubarak rsquo s regime for a year and held its first democratic election, Egypt suffered a coup d rsquo etat by its own military force. Muhammad Mursi, Egypt rsquo s first elected President from Islamic Brotherhood party, sat in his office for just one year. The party itself which was very strong, now become fugitives. Both internal and external factors are considered responsible for this coup d rsquo etat. The biggest factors are economic falls and public anxiety for Mursi decisions which was considered semi dictatorship. The military force rsquo s strong influence in Egypt also played a big role which made this coup d rsquo etat happened. Besides that, there is a possibility of intervention from United States of America whose interests are existed in Egypt and Middle East countries. This study is a qualitative research with literature study method. The purpose of this study is to explain historical backgrounds and factors which influenced the coup d rsquo etat."
2017
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Ziyad Asfan
"ABSTRAK
Skripsi ini menjelaskan tentang kronologi pemerintahan Muhammad Mursi sejak dilantik hingga dikudeta oleh militer Mesir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri atas pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Temuan dari penelitian ini adalah menjelaskan secara kronologis situasi dan kondisi Mesir pada masa pemerintahan Muhammad Mursi sejak dilantik hingga dikudeta. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga membuktikan bahwa peristiwa kudeta presiden yang dilakukan oleh militer Mesir tersebut bukan merupakan kudeta menurut Edward Luttwak dan Eric A. Nordlinger, melainkan sebuah penggulingan yang dieksekusi oleh militer Mesir.

ABSTRACT
This thesis describes the chronology of Egypt government under the reign of Muhammad Mursi, starting from his coronation until his coup by Egyptian Armed Force. The method used is the historical method consisting of a selection of topics, heuristic, verification, interpretation, and historiography. The result of this thesis is to explain in chronological circumstances of Egypt during the reign of Muhammad Mursi since his coronation until his coup. In addition, the result of this thesis shows that the president coup d?etat events conducted by the Egyptian Armed Force is not a coup by Edward Luttwak and Eric A. Nordlinger theories, but an overthrow which was executed by the Egyptian Armed Force."
2015
S59448
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Haikal Hamdi
"ABSTRAK
Jurnal ini membahas tentang kudeta yang dilakukan militer Mesir terhadap presiden Muhammad Mursi. Mesir memiliki sejarah panjang dengan kekuasaan militer. Sejak militer mengkudeta Raja Farouq pada tahun 1952, militer tidak pernah kehilangan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Mesir hingga akhirnya gelombang Arab Spring pada tahun 2011 mengakhiri rezim militer yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Pemilu secara demokratis diselenggarakan demi memilih presiden dengan cara yang demokratis. Maka terpilihlah Muhammad Mursi dari kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin. Mursi terpilih pada bulan Juni 2012 dengan perolehan suara 51,7 . Mursi berupaya untuk mengembalikan keadaan ekonomi dan politik Mesir yang merosot pasca revolusi 2011. Namun ternyata, ada pihak yang tidak senang dengan berkuasanya Mursi. Salah satunya adalah pihak militer. Apalagi setelah Mursi mengeluarkan dekrit yang dianggap hanya menguntungkan dirinya. Ditambah cara Mursi yang terlalu frontal ingin menghilangkan pengaruh militer di berbagai sektor. Maka terjadilah demonstrasi besar-besaran menuntut presiden Mursi untuk turun. Suasana ini dimanfaatkan oleh militer untuk berafiliasi dengan kelompok oposisi untuk melengserkan Mursi. Dalam kondisi masyarakat yang sedang gaduh, militer menuntut Mursi untuk memperbaiki keadaan dalam waktu 48 jam sejak militer memberi ultimatum. Karena dianggap gagal, akhirnya militer mengambil alih pemerintahan pada 3 Juli 2013.

ABSTRACT
This journal discusses the Egyptian military coup against the president Muhammad Mursi. Egypt has a long history of military rule. Since the military coup against King Farouq in 1952, the military has never lost the highest authority in the government until the Arab Spring wave in 2011 put an end to the military regime. The election held in order to elect a president by democratic means. Then elected Islamist Mohammed Morsi from Muslim Brotherhood. Morsi was elected in June 2012 by a vote of 51.7 . Mursi seeks to restore the economic and political situation post revolution 2011. However, there are those who are not happy with Mursi to power. One of them is the military. Especially after Mursi issued a decree that considered only benefit him. Plus Mursi wants to eliminate the influence of the military in various sectors. Then there was massive demonstrations demanding the president Morsi to step down. This atmosphere is used by the military to be affiliated with opposition groups to depose Morsi. In conditions of the people who were being rowdy, demanding military Mursi to remedy the situation within 48 hours. Because it was considered a failure, the military finally took office on July 3, 2013."
Fakultas Ilmu Pengatahuan Budaya Universitas Indonesia, 2016
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Fitriyah Nur Fadilah
"Revolusi yang terjadi di Mesir tahun 2011 membawa gelombang demokratisasi di Mesir. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi kelompok Ikhwanul Muslimin yang selama ini direpresi oleh pemerintah untuk tampil dalam politik melalui partainya Freedom and Justice Party (FJP). Melalui pemilu 2012, FJP mampu memperoleh suara hingga 45 persen dan kandidat presidennya Muhammad Mursi terpilih menjadi presiden dengan perolehan suara sebesar 51,7 persen.
Namun sayangnya demokratisasi yang terjadi di Mesir hanya berlangsung sesaat. Pada tanggal 3 Juli 2013 militer melakukan kudeta terhadap Mursi. Kudeta yang terjadi di Mesir merupakan bentuk dari lemahnya kontrol sipil terhadap militer. Mursi gagal melakukan kontrol terhadap militer sehingga ia tidak bisa mencegah tindakan militer yang menurunkannya secara paksa melalui jalan kudeta.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi hubungan sipil militer di masa kepemimpinan Mursi dan bagaimana faktor-faktor tersebut menyebabkan lemahnya kontrol sipil terhadap militer sehingga menyebabkan terjadi kudeta militer. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, diantaranya adalah teori hubungan sipil militer, teori tentara pretorian, teori kudeta dan teori kepentingan internasional.
Dalam tesis ini penulis menguraikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan kontrol sipil terhadap militer sehingga menimbulkan kudeta. Faktor-faktor tersebut adalah; 1) Tipikal militer Mesir yang merupakan tentara pretorian dan doktrin yang dianut militer. 2) Kepentingan dan intervensi negara-negara asing terhadap Mesir. 3) Fragmentasi kelompok sipil di Mesir yang bersifat fratricidal (saling menjatuhkan).

The revolution that occurred in Egypt in 2011 brought a wave of democratization in Egypt. It also provided an opportunity for the Muslim Brotherhood, which had been repressed by the government, to perform in politics through its political wing, the Freedom and Justice Party (FJP). Through the 2012 elections, the FJP was able to acquire up to 45 percent voice and its presidential candidate, Mohammed Mursi was elected president by a vote of 51.7 percent.
But unfortunately democratization in Egypt only lasted a moment. On July 3, 2013 the military staged a coup against Mursi. The coup happened in Egypt was a form of weak civilian control over the military. Mursi failed to exercise control over the military so a military coup was inevitable, forcing him into detention.
This study aims to determine the factors that affect civil-military relations during Mursiā€Ÿs administration and how these factors lead to lack of civilian control over the military that led to a military coup. This study uses several theories, including the theory of civil-military relations, theory of praetorian army, coup theory and theory of international interest.
In this thesis, the author outlines the factors affecting the failure of civilian control over the military, giving rise to a coup. These factors are; 1) Egypt praetorian military and the doctrine it adopted. 2) The interest and intervention of foreign countries on Egypt. 3) Fragmentation of civil groups in Egypt who are fratricidal, each against other.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T42527
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Anas
"Tesis ini membahas perbedaan pandangan politik antara al-Azhar dan Ikhwanul Muslimin dalam kudeta terhadap Presiden Mohammad Morsi pada 3 Juli 2013 lalu, pembahasan ini menjadi menarik karena al-Azhar sebagai lembaga keagamaan yang paling berpengaruh di dunia Islam pada umumnya dan Mesir pada khususnya, ikut mendukung kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Fattah al-Sisi terhadap Morsi, presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis dan juga diusung oleh gerakan Islam terbesar di abad 21 yaitu Ikhwanul Muslimin. Selain itu karena belum ada penelitian yang secara khusus membahas perbedaan dua lembaga ini dalam kudeta terhadap presiden Mursi.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif causal explanation, yaitu penelitian yang berusaha untuk menjelaskan penyebab dari fenomena yang diamati. Adapun metode analisis data yang akan dipakai penulis dalam penelitian ini ialah analisis isi yaitu analisis data yang dilakukan melalui kajian-kajian terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk mendapatkan data yang akan dianalisis, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka.
Tujuan peneletian ini ada dua; teoritis dan praktis. Secara teoritis memberikan kontribusi ilmiah bagi aplikasi teori dengan kerangka konseptual mengenai gerakan Islam, demokrasi dan persatuan Islam. Dan secara praktis, tesis ini diharapkan memberikan rekomendasi ilmiah berupa kerangka kerjasama antara gerakan Islam atau antara negara dan lembaga-lembaga Islam.
Juga diharapkan menjadi kontribusi bagi kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia sebagai negara muslim berpenduduk terbesar di dunia, dengan menjadikan lembaga-lembaga agama sebagai asset negara dan pendukung nasionalisme.

This thesis discusses the political differences between al-Azhar and the Muslim Brotherhood in a coup against President Mohammed Morsi on July 3, 2013. The discussion becomes interesting because of al-Azhar as one of the most influntial religious institutions in the Islamic world in general and Egypt in particular, supporting the military coup led by General Abdul Fattah al-Sisi against Morsi, the first president of Egypt's who was democratically elected and also promoted by the largest Islamic movement in the 21st century, namely the Muslim Brotherhood. There is no studies that specifically addresses the differences between these two institutions in a coup against the president Mursi.
This study used qualitative methods named causal explanation, the research seeks to explain the causes of the observed phenomena. The method of data analysis will be used in this research is the analysis of the content. Analysis of the content is the data analysis was done through studies of various documents related to the research topic. To get the data, the author uses the method of data collection in the form of literature.
There are two purposes of this study; theoretical and practical. Theoretically, this study hopefully will provide scientific contributions to the conceptual framework of the Islamic movement, democracy and unity of Islam. Practically, this thesis is expected to provide scientific recommendations in the form of a framework of cooperation between the Islamic movement or between the state and Islamic institutions. This research is also expected to be a contribution to the religion and state in Indonesia as the country with the largest number of Muslim population in the world, by making the religious institutions as the country's assets and nationalism.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Wirafaruqi Rafly
"ABSTRAK
Ruang lingkup penelitian difokuskan tentang kudeta pada masa Abbasiyah era pertama, sekitar 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunduran dinasti Abbasiyah yang salah satunya disebabkan oleh kudeta. Hal ini adalah sebuah permasalahan, karena dinasti Abbasiyah dianggap sebagai masa kejayaan Islam. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penulisan sejarah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, kudeta merupakan salah satu penyebab yang signifikan terhadap kemunduran dinasti Abbasiyah. Penyebab terjadinya kudeta adalah sentimen golongan, suksesi, ekonomi, kebijakan penguasa, dan sekte menyimpang. Tujuan di balik kudeta tersebut adalah stabilisasi, reformasi dan revolusi.

ABSTRACT
This research is to study the coup d rsquo etat that happened in the time of Abbasid caliphate. The scale of the research was being focused on the coup d rsquo etat that happened in the first era of Abbasid caliphate, that was reigned about 750 A.D. until 1258 A.D. The reason behind this Thesis was the significant declination of the Abbasid caliphate caused by internal problems. This is a problem, because Abbasid caliphate was regarded as the time of islamic golden age. This research is a cualitative reasearch based on historical research. The conclusion of the research is that coup d rsquo etat is one of the major causes of the declination of Abbasid caliphate. The causes of the coup are group sentimental, succession, economic, government decision, and heretical sect. The goals of the coup are stabilization, reformation, and revolution."
2017
S69885
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurhafiati Soerja Djanegara
"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kudeta oleh militer di Myanmar tahun 2021. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan kerangka teori milik Harold Crouch tentang faktor pendorong intervensi militer. Crouch mengemukakan bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kudeta yang dilakukan oleh militer, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi orientasi dan kepentingan militer, sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi, keadaan politik, dan faktor dunia internasional. Dengan memaparkan faktor-faktor tersebut, faktor internal dan faktor eksternal merupakan faktor yang melatarbelakangi kudeta di Myanmar pada tahun 2021. Faktor internal berkaitan dengan orientasi militer bahwa hanya Tatmadaw satu-satunya institusi yang bisa menjaga keutuhan negara dan faktor kepentingan militer dimana menguatnya supremasi sipil berpotensi rentan bagi konglomerasi bisnis yang dijalankan Tatmadaw. Sedangkan faktor eksternal berkaitan dengan kemenangan partai NLD pada pemilihan umum tahun 2020 berpotensi menghilangkan dominasi yang dimiliki oleh Tatmadaw.

This study discusses the factors that led to the military coup in Myanmar in 2021. With a qualitative approach, this study uses Harold Crouch's theoretical framework regarding the factors driving military intervention. Crouch argued that there were two factors behind the coup carried out by the military, namely internal factors and external factors. Internal factors include military orientation and interests, while external factors relate to socio-economic conditions, political conditions, and international factors. By explaining these factors, internal factors and external factors are the factors behind the coup in Myanmar in 2021. The internal factors are related to the military orientation that only the Tatmadaw is the only institution that can maintain the integrity of the country and the military interest factor where the strengthening of civilian supremacy has the potential vulnerable to the business conglomerates run by the Tatmadaw. Meanwhile, external factors related to the victory of the NLD party in the 2020 general election have the potential to eliminate the dominance of the Tatmadaw."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fauzia Fadila
"ABSTRAK
Tesis ini mengkaji kudeta selama masa pemerintahan Necmettin Erbakan dan Recep Tayyib Erdogan, di mana hasil kedua kudeta tersebut menunjukkan kontradiksi. Penelitian ini menggambarkan secara kualitatif faktor-faktor yang memimpin kudeta dengan melihat faktor militer internal dan eksternal. Mengacu pada teori penyebab kudeta oleh Eric Nordlinger menemukan bahwa, pertama Keberhasilan atau kegagalan kudeta ditentukan oleh kondisi internal militer, semakin kuat militer internal, semakin besar kemungkinan kudeta akan berhasil. Keberhasilan kudeta terhadap Erbakan didorong oleh faktor militer internal yang kuat dan kegagalan kudeta terhadap Erdogan disebabkan oleh faktor militer internal yang lemah melalui amandemen konstitusi 1982. Jika stabilitas dan keamanan negara stabil maka peluang kudeta untuk berhasil sangat kecil. Kegagalan kudeta terhadap Erdogan adalah efek dari stabilitas dan keamanan negara yang cenderung lebih stabil dan aman daripada selama pemerintahan Erbakan yang menderita krisis ekonomi yang berkepanjangan dan masalah-masalah Kurdi yang tak berujung.

ABSTRAK
This thesis examines coups during the reign of Necmettin Erbakan and Recep Tayyib Erdogan, in which the result of those two coups show a contradiction. This study describes qualitatively the factors that led the coup by looking at internal and external military factors. Referring to the theory of the cause of coup by Eric Nordlinger found that, first The success or failure of a coup is determined by the internal condition of the military, the stronger the internal military, the more likely the coup will succeed. The success of the coup against Erbakan was driven by a strong internal military factor and the failure of the coup against Erdogan was caused by the weak internal military factor through the 1982 constitutional amendment. If the stability and security of the country is stable then the chances of coup to be succeeded are very small. The failure of the coup against Erdogan was the effect of the stability and security of the state which tended to be more stable and secure than during the Erbakan government which suffered a prolonged economic crisis and the endless Kurdish problems."
2017
S67054
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tarigan, Tiara Angelica
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai dampak rivalitas oligarki antara Raja Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra terhadap terjadinya kudeta militer tahun 2006 dan 2014 di Thailand. Dengan menggunakan teori oligarki oleh Jeffrey A. Winters dan konsep kudeta oleh Edward Luttwak, penelitian ini mengidentifikasi oligarch yang menghadapi berbagai ancaman dalam mempertahankan kekayaan dan kekuasaan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana rivalitas yang terjadi antar oligarch tersebut, dan melihat bagaimana rivalitas tersebut berpengaruh terhadap terjadinya kudeta militer di tahun 2006 dan 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Raja Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra merupakan oligarch karena mereka memiliki sumber daya kekuasaan: hak politik formal; jabatan resmi; kuasa pemaksaan; kekuatan mobilisasi; dan kekuasaan material. Merujuk pada cara mereka dalam menghadapi berbagai ancaman, Raja Bhumibol Adulyadej tergolong sebagai oligarch sultanistik, sementara Thaksin Shinawatra tergolong sebagai penguasa kolektif. Bentuk konkret dari rivalitas kedua oligarch tersebut dapat dilihat melalui bangkitnya kelompok yellow shirt dan red shirt. Rivalitas yang terjadi antara kedua oligarch tersebut pada akhirnya berujung pada kudeta militer di Thailand tahun 2006 dan 2014. Kedua tersebut merupakan bentuk dari pola revolusi karena tujuannya adalah untuk membuat perubahan dalam struktur sosial politik, yakni untuk menggulingkan Thaksin Shinawatra dari pemerintahan dan menghapus pengaruhnya dalam konstelasi politik yang akan datang.

ABSTRACT
This research discusses the impact of the oligarch rivalry between King Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra towards the 2006 and 2014 military coups in Thailand. By combining the oligarch theory by Jeffrey A. Winters and the concept of coup by Edward Luttwak, it identifies the oligarchs who must deal with several threats in their attempt to defend their wealth and power. The purpose of this research is to see how far the rivalry goes between the two oligarchs and aims to see how it later contributes to the military coup in 2006 and 2014. The findings of this study suggest that King Bhumibol Adulyadej and Thaksin Shinawatra are both oligarchs because they have power resources: formal political rights; official position; coercive powers; mobilizational power; and material power. In terms of how they respond to several threats, while King Bhumibol Adulyadej is considered to be a sultanistic oligarch, Thaksin Shinawatra is considered to be a collective authority. The form of this oligarch rivalry is visible through the rise of the yellow shirt and the red shirt group, and eventually resulted in a military coup in Thailand in 2006 and subsequently the 2014 coup. Both coups were considered as a revolutionary coup because the aim was to make changes in the socio-political structure, namely replacing Thaksin Shinawatra from the prime minister's position and remove his influence in upcoming politics."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andri Rahman Syifa
"Pasca pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011, Sudan mengalami penurunan pendapatan negara yang membuat kondisi perekonomian memburuk. Kondisi perekonomian ini juga menyebabkan anggaran untuk militer dikurangi dan memicu maraknya kasus korupsi di kalangan pejabat. Masyarakat yang tidak puas terhadap kondisi tersebut melakukan aksi protes yang dimulai pada akhir tahun 2018. Puncaknya pada 11 April 2019, Al-Bashir dicopot dari jabatannya sebagai Presiden oleh pihak militer Sudan dan memasuki masa pemerintahan transisi yang diwakili TMC dari pihak militer dan perwakilan dari pihak sipil yang diwakili oleh Forces of Freedom and Change (FFC), kedua organisasi tersebut kemudian membentuk Dewan Kedaulatan dan menandatangani Draft Piagam Konstitusi. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya kudeta militer Sudan tahun 2019, mengetahui proses pemerintahan transisi Sudan setelah adanya kudeta, dan mengetahui dampak kudeta terhadap masyarakat Sudan. Artikel ini disusun menggunakan metode penelitian kualitatif, analisis, dan deskriptif yang menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil dari tulisan ini adalah Kudeta Militer di Sudan dapat terjadi karena pemerintah telah kehilangan legitimasinya, sehingga militer dapat melakukan intervensi dan mencopot jabatan al-Bashir. Dalam proses transisinya, pemerintahan transisi Sudan lebih didominasi oleh militer dibanding sipil, bahkan pihak militer membubarkan pemerintahan transisi secara sepihak pada Oktober 2021. Kudeta ini menyebabkan adanya reformasi hukum-hukum Islam di Sudan serta normalisasi hubungan dengan Israel sebagai upaya dalam mencari dukungan dari pihak internasional.

After the separation of South Sudan in 2011, Sudan experienced a decline in state income which made economic conditions worsened. This economic condition also led to a reduction in the budget for the military and triggered widespread corruption cases among officials. Sudanese who are dissatisfied with these conditions hold protest that started in late 2018. The peak was on April 11, 2019, Al-Bashir was removed from his position as President by the Sudanese military and entered a transitional government represented by the TMC from the military and representatives from the civilian side represented by the Forces of Freedom and Change (FFC), the two organizations then formed the Sovereign Council and signed the Draft Constitutional Declaration. This article aims to find out the causes of the Sudanese military coup in 2019, to find out the process of Sudan's transitional government after the coup, and to find out the impact of the coup on Sudanese society. This article was compiled using qualitative, analytical, and descriptive research methods using a literature study approach. The result of this paper is that the Military Coup in Sudan can occur because the government has lost its legitimacy, so the military can intervene and remove al-Bashir from his position. In the transition process, Sudan's transitional government is dominated by the military rather than civilians, the military even disbands the transitional government unilaterally in October 2021. This coup led to the reform of Islamic laws in Sudan and the normalization of relations with Israel in an effort to seek international support."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>